KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 188.4/271/2013 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN PURWOREJO BUPATI PURWOREJO, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/102/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kabupaten Purworejo; b. bahwa dalam pelaksanaannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaaan dan perubahan peraturan perundang-undangan , sehingga Keputusan tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Keputusan yang baru; c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Purworejo;
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 17); 11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 25); MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut : 1. Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Kabupaten Purworejo; 2. Pimpinan Badan Publik se-Kabupaten Purworejo sebagai Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu (PPID Pembantu) Kabupaten Purworejo.
KEDUA
: PPID mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Tugas: a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. 2. Wewenang: a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan e. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi. 3. Tanggung jawab: a. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi; b. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; c. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; d. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana; e. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik; f. pengujian konsekuensi; g. pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; h. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan i. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan pelayanan akses informasi.
KETIGA
: PPID Pembantu mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu PPID serta menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
KEEMPAT
: Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkedudukan di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
KELIMA
:
Sekretariat Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut : 1. pengidentifikasian dan pengumpulan informasi dan dokumentasi pada masing-masing Badan Publik; 2. pengolahan, penataan dan penyimpanan informasi dan dokumentasi pada masing-masing Badan Publik; 3. pengklasifikasian dan pengujian informasi dan dokumentasi yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dan informasi yang dibuka untuk publik; 4. penyampaian hasil pengujian informasi dan/atau dokumentasi sebagaimana dimaksud angka 3 kepada Tim Pertimbangan Layanan Informasi melalui Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh Tim Pertimbangan Layanan Informasi; 5. perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada masing-masing Badan Publik; 6. pelaksanaan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 7. pelaksanaan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi pada masing-masing Badan Publik; dan 8. penyusunan dan penyampaian hasil pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada PPID dan/atau PPID Pembantu.
KEENAM
:
Dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawab pengelolaan informasi dan dokumentasi pada masingmasing Badan Publik, dapat dibentuk Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dengan Keputusan PPID Pembantu.
KETUJUH
:
PPID Pembantu mempunyai hubungan kerja yang bersifat subkoordinasi dengan PPID sedangkan Sekretariat Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai hubungan kerja yang bersifat media narasi dengan PPID.
KEDELAPAN : PPID melaporkan pelaksanaan pengelolaan informasi daerah Kabupaten Purworejo kepada Bupati Purworejo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/102/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Purworejo Pada tanggal : 29 April 2013 BUPATI PURWOREJO, ttd MAHSUN ZAIN
