PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR: 682/UN27/HK/2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Menimbang
: a, Bahwa untuk mengakomodasi dinamika perkembangan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik yang memadai, menyelesaikan studi tepat waktu, dan memiliki daya saing yang tinggi, perlu pengaturan yang komprehensif; b. Bahwa Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan .Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret perlu dilengkapi dengan regulasi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor; c. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
V
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 • Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret; 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor; 12. Keputusan Menteri PendidikanNasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa juncto Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret; 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr. R. Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011-2015; 15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. MEMUTUSKAN Menetapkan; PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
BAB I PENGERTIAN Pasal 1 Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS. 2. Rektor adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama universitas. 3. Pembantu rektor adalah unsur pemimpin universitas sebagai satu kesatuan dengan rektor, yang terdiri atas pembantu rektor bidang akademik, pembantu rektor bidang administrasi umum dan keuangan, pembantu rektor bidang kemahasiswaan, dan pembantu rektor bidang pengembangan dan kerja sama, yang masing-masing disebut sebagai pembantu rektor I, pembantu rektor II, pembantu rektor III, dan pembantu rektor IV. 4. Program pascasarjana, yang selanjutnya disingkat PPs, adalah unit pelaksana akademik di universitas yang menyelenggarakan pendidikan pascasarjana yang bersifat multidisiplin, dan lintas jurusan antarfakultas. 5. Program magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau yang sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. 6. Program doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau yang sederajat sehingga mampu menemukan.menciptakan, dan atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. 7. Direktur adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor di program pascasarjana. 8. Asisten direktur adalah unsur pemimpin PPs sebagai satu kesatuan dengan direktur, yang terdiri atas asisten direktur bidang akademik dan asisten direktur bidang administrasi umum dan keuangan, yang masing-masing disebut sebagai asisten direktur I dan asisten direktur II. 9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi,seni, dan atau olahraga. 10. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 11. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. 12.Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dan sebagai penanggungjawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan l)agi program studi (atau sebutan lain) yang berada di bawahnya. 13. Pembantu dekan adalah unsur pemimpin fakultas sebagai satu kesatuan dengan dekan, yang terdiri atas pembantu dekan bidang akademik, pembantu dekan bidang administrasi umum dan keuangan, dan pembantu dekan bidang kemahasiswaan, yang masing-masing disebut sebagai pembantu dekan I, pembantu dekan II, dan pembantu dekan III. 14.Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olah raga. 15. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
16.Ketua program studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas peiaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya. 17.Sekretaris program studi adalah unsur pengelola program studi sebagai satu kesatuan dengan ketua program studi. 18.Dosen adalah pendidik profesional dan ilrruwan di UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi.dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 19.Mahasiswa adalah mahasiswa program magister dan program doktor yang terdaftar dan belajardi UNS. 20.Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di universitas agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan. 21. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan peiaksanaan komponen sistem pendidikan di universitas agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 22. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 23. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 24.Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar - mengajar di perguruan tinggi. 25.Kurikulum berbasis kompetensi, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan pada elemen-elemen kompetensi, yang terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya. 26. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. 27. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki mahasiswa pada setiap semester atau program. 28. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh mahasiswa melalui pembelajaran. 29. Sistem kredit semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan' kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. 30. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan.yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri. 31. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian. 32. Bahan kajian adalah bangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjukkan cabang ilmu tertentu/bidang kajian program studi atau inti keilmuan yang dipilih oleh program studi.
33.Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi. 34.Pembimbingan meliputi kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akhir, yang berupa tesis (untuk program magister) dan disertasi (untuk program doktor). 35.Pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan pada hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai kompetensi pembelajaran. 36. Uji kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari suatu dan atau kelompok mata kuliah. 37.Penilaian adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. 38.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan di universitas sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 39.Skor adalah angka hasil pengukuran atau pengujian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji kompetensi. 40. Nilai adalah takaran kompetensi yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil pengukuran.yang menunjukkan tingkat ■kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu. 41.lndeks prestasi kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK, adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan ratarata tertimbang dari nilai mata kuliah dikalikan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu. 42.Pembimbing akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen yang ditunjuk oleh direktur atau dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik. BAB II KEDUDUKAN DAN TATA KELOLA PROGRAM STUDI Pasal 2 (1) Program studi magister dan/atau doktor yang bersifat satu disiplin ilmu dengan program studi sarjana dapat diselenggarakan di fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik disiplin ilmu tersebut dan berada di bawah tanggung jawab dekan. (2) Program studi magister dan/atau doktor yang bersifat lintas program studi intra fakultas dapat diselenggarakan di fakultas yang menyelenggarakan program studi tersebut dan berada di bawah tanggung jawab dekan. (3) Program studi magister dan/atau doktor yang bersifat lintas program studi antarfakultas diselenggarakan di program pascasarjana dan berada di bawah tanggung jawab direktur. (4) Status suatu program studi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan melalui keputusan rektor. Pasal 3 (1) (2) (3) (4)
Program pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur. Direktur program pascasarjana dibantu oleh asisten direktur I dan asisten direktur II. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas pertimbangan senat universitas. Asisten direktur diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usulan dan pertimbangan direktur.
(5) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai direktur dan asisten direktur serta masa jabatannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas. Pasal 4 (1) Program studi magister dan/atau doktor di program pascasarjana dipimpin oleh seorang ketua program studi dan dibantu oleh seorang sekretaris program studi. (2) Ketua dan sekretaris program studi magister dan/atau doktor di program pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usulan dan pertimbangan direktur setelah berkoordinasi dengan dekan fakultas terkait. (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai ketua dan sekretaris program studi magister dan/atau doktor di program pascasarjana serta masa jabatannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas. (4) Dalam menjalankan tugasnya, ketua dan sekretaris program studi magister dan atau doktor yang berada di program pascasarjana bertanggung jawab kepada direktur. Pasal 5 (1) Program studi magister dan/atau doktor yang berada di fakultas dipimpin oleh seorang ketua program studi dan dibantu oleh seorang sekretaris program studi. (2) Ketua dan sekretaris program studi magister dan/atau doktor yang berada di fakultas diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usulan dekan fakultas yang bersangkutan. (3) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai ketua dan sekretaris program studi magister dan/atau doktor yang ada di fakultas serta masa jabatannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas. (4) Dalam menjalankan tugasnya, ketua dan sekretaris program studi magister dan/atau doktor yang berada di fakultas bertanggung jawab kepada dekan. BAB III PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SARANA/PRASARANA PENDIDIKAN Pasal 6 ’ (1) Fakultas dan program pascasarjana menyediakan dan mengelola dana, sarana, prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan dan pembelajaran di program studi magister dan/atau doktor yang berada di bawahnya. (2) Dekan bersama pengelola program studi magister dan/atau doktor menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan program studi yang diselenggarakan di fakultas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Direktur bersama pengelola program studi magister dan/atau doktor menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan program studi yang diselenggarakan di program pascasarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Direktur berkoordinasi dengan dekan untuk mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan dan penganggaran program studi magister dan atau doktor. (5) Dekan dan direktur menyampaikan laporan kinerja program studi magister dan atau doktor yang berada di bawah tanggurig jawabnya kepada rektor sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di universitas.
BAB IV SISTEM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN Pasal 7 (1) Administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi magister dan/atau doktor mengikuti kebijakan universitas, yaitu sentralisasi administrasi desentralisasi akademik (SADA). (2) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi magister dan/atau doktor yang diselenggarakan di fakultas diatur oleh dekan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif. (3) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi magister dan/atau doktor yang diselenggarakan di program pascasarjana diatur oleh direktur dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif. (4) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi magister dan/atau doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di universitas. BAB V DOSEN DAN TENAGA PENDUKUNG Pasal 8 (1) Dosen yang ditugasi untuk mengajar pada program studi magister dan/atau doktor harus memenuhi standar kualifikasi dosen sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Dosen yang mengajar pada program studi magister dan/atau doktor berasal dari fakultas di lingkungan universitas yang memiliki jabatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Program studi magister dan/atau doktor dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi/institusi/profesi lain yang berkualitas untuk memperoleh bantuan dosen dengan status sebagai dosen luar biasa atau dosen tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Dosen yang mengajar pada program studi magister dan/atau doktor di fakultas ditetapkan dengan surat keputusan dekan. (5) Dosen yang mengajar pada program studi magister dan/atau doktor di program pascasarjana ditetapkan dengan surat keputusan direktur. Pasal 9 (1)Tenaga kependidikan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program studi magister dan/atau doktor di fakultas ditetapkan dengan keputusan dekan. (2) Tenaga kependidikan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program studi magister dan/atau doktor di program pascasarjana ditetapkan dengan keputusan direktur. BAB VI KUALIFIKASI DAN PROGRAM PENDIDIKAN Pasal 10 (1) Pendidikan pascasarjana meliputi program magister dan program doktor.
(2) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: a. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di dalam bidang keilmuannya atau pr&ktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; b. Mampu memecahkan permasaiahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; dan c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional. (3) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: a. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji; b. Mampu memecahkan permasaiahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner; dan c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Pasal 11 (1) Program magister meliputi program reguler, program dual degree, dan program joint degree, (2) Program reguler adalah program magister yang diselenggarakan di universitas. (3) Program dual degree adalah program magister untuk memperoleh gelar ganda yang dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri dan universitas untuk program studi berbeda, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Program joint degree adalah program magister untuk memperoleh gelar antara program studi magister di universitas dan program studi magister di perguruan tinggi di luar negeri setelah mendapat izin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (5) Peraturan tentang pendidikan program dual degree dan joint degree diatur dalam peraturan tersendiri. BAB VII PENERIMAAN MAHASISWA Pasal 12 (1) Untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister, calon harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan sarjana atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan. (2) Untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa program doktor, caion harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan magister atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan. (3) Warga negara asing yang akan mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister atau program doktor harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Pasal 13 (1) Calon mahasiswa program magister dan program doktor wajib mengikuti ujian seleksi calon mahasiswa pendidikan pascasarjana. (2) Kegiatan ujian seleksi calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) yang ditetapkan dengan keputusan rektor.
(3) Panitia penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor berkedudukan di tingkat universitas. (4) Ketentuan mengenai ujian seleksi dan penerimaan mahasiswa baru diatur secara terpisah. (5) Calon mahasiswa program magister dan program doktor dapat berasal dari mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain yang memiliki kualifikasi yang sama dengan atau iebih baik daripada UNS. (6) Penerimaan calon mahasiswa transfer untuk program magister dan program doktor diatur dalam buku pedoman akademik. Pasal 14 (1) Mahasiswa baru diwajibkan melaksanakan registrasi pada awal semester sesuai dengan kalender akademik. (2) Registrasi dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah membayar biaya pendidikan. Pasal 15 (1) Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Pengisian KRS dilakukan pada setiap awal semester oleh mahasiswa dengan bimbingan dan persetujuan dari dosen PA. (3) Perencanaan matakuliah yang akan ditempuh wajib memperhatikan jenis dan beban matakuliah yang diatur oleh program studi. BABVIII SISTEM KREDIT SEMESTER Pasal 16 (1) Penyelenggaraan pendidikan magister dan pendidikan doktor menggunakan sistem kredit semester, yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SKS dan menggunakan satuan waktu semester dalam satu tahun akademik, yang terdiri atas 2 (dua) semester. (2) Untuk sks pada setiap mata kuliah pada program magister dan program doktor ditentukan dengan mempertimbangkan: a. tingkat kemampuan atau kompetensi yang ingin dicapai; b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari; c. cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan; d. posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan; e. perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester; dan f. learning outcome berdasarkan standar KKNI. (3) Nilai 1 (satu) sks pada mata kuliah diatur sebagai berikut. a. Untuk mahasiswa: 50 (lima puluh) menit tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan dosen, atau 120 (seratus dua puluh) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kuliah lapangan; 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan dan dipantau oleh dosen atau PA; dan masing-masing diiringi dengan 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh PA;
b. Untuk dosen, 50 (lima puluh) menit acara tatap muka atau kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur, dan 60 (enam puluh) menit pengembangan materi pembelajaran. (4) Bobot sks untuk setiap mata kuliah diteritukan oleh program studi. Pasal 17 (1) Beban studi adalah jumlah sks yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program magister dan program doktor. (2) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks. (3) Beban studi program doktor bagi mahasiswa yang berpendidikan magister sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks. (4) Beban studi program doktor bagi mahasiswa yang berpendidikan magister tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) sks. (5) Struktur kurikulum dan komposisi kredit kelompok mata kuliah program magister dan doktor ditetapkan oleh rektor atas usulan dekan atau direktur. Pasal 18 (1) Masa studi program magister adalah 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu yang lebih cepat dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester. (2) Masa studi program doktor bagi mahasiswa lulusan magister sebidang ditempuh dalam waktu 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu yang lebih cepat dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester, sedangkan bagi mahasiswa lulusan magister yang tidak sebidang ditempuh dalam 7 (tujuh) semester dan dapat ditempuh dalam waktu yang lebih cepat dan selama-lamanya 11 (sebelas) semester. BAB IX MATRIKULASI Pasal 19 (1) Mahasiswa yang akan mengikuti program studi yang tidak sebidang pada program magister atau program doktor wajib mengikuti dan lulus mata kuliah matrikulasi paling sedikit berbobot 12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan program studi. (2) Matrikulasi dilaksanakan selama satu semester atau setara dengan 16 (enam belas) kali pertemuan sebelum mahasiswa memasuki masa perkuliahan. (3) Matrikulasi dapat dilaksanakan dalam bentuk perpaduan antara perkuliahan tatap muka terjadwal di dalam kelas, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri di bawah bimbingan dosen. (4) Jenis dan jumlah sks mata kuliah untuk matrikulasi ditentukan oleh program studi sesuai dengan karakteristik program studi tersebut. BAB X PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Pasal 20 (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) guna memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi akademik yang dimilikinya. (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penguasaan teori, praktikum, dan praktik, yang dapat berupa kegiatan tatap muka terjadwal di dalam kelas/laboratorium, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri. (4) Ketentuan tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi diatur dalam pedoman pembelajaran berbasis kompetensi. Pasal 21 (1) Dalam melaksanakan pembelajaran, mahasiswa program magister dan program doktor wajib melakukan kegiatan akademik secara intensif di kampus untuk beberapa semester. (2) Mahasiswa program magister wajib mukim minimal 2 (dua) semester pertama dari masa studinya, sedangkan program doktor minimal 3 (tiga) semester pertama dari masa studinya. Pasal 22 (1) Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada program magister dan program doktor adalah bahasa Indonesia. (2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Pasal 23 (1) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib menguasai bahasa Inggris. (2) Penguasaan bahasa Inggris ditandai dengan pencapaian nilai EAP sebesar 60 (enam puluh) untuk program magister dan 70 (tujuh puluh) untuk program doktor, atau skor TOEFL institusional sebesar 450 (empat ratus lima puluh) untuk program magister dan 500 (lima ratus) untuk program doktor atau ekuivalennya. (3) Penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian tesis bagi mahasiswa program magister dan ujian disertasi tertutup bagi mahasiswa program doktor. BAB XI TESIS DAN DISERTASI Pasal 24 (1) Pada akhir masa studinya, mahasiswa program magister wajib menulis tesis yang merupakan pengembangan ilmu berdasarkan pada hasil penelitian lapangan, laboratorium, proyek, atau kajian pustaka yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah. (2) Pada akhir masa studinya, mahasiswa program doktor wajib menulis disertasi yang merupakan penemuan ilmu berdasarkan pada hasil penelitian lapangan, laboratorium, proyek, atau kajian pustaka yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah. (3) Bobot tesis setara dengan delapan 8 (delapan, sks, sedangkan bobot disertasi setara dengan 30 (tiga puluh) sks; (4) Penyelesaian tesis meliputi tahapan seminar proposal tesis, seminar hasil penelitian tesis, dan ujian tesis.
(5) Penyelesaian disertasi meliputi tahapan seminar proposal, ujian proposal/ujian komprehensif, seminar hasii penelitian disertasi, penilaian kelayakan disertasi, ujian disertasi secara tertutup, dan ujian disertasi secara terbuka (promosi calon doktor). (6) Penulisan tesis dibimbing oleh dua orang pembimbing tesis, yang ditetapkan oleh dekan atau direktur atas usulan ketua program studi. (7) Penulisan disertasi dibimbing oleh seorang promotor yang memiliki jabatan akademik guru besar dan dua kopromotor yang ditetapkan oleh dekan atau direktur atas usulan ketua program studi. Pasal 25 (1) (2)
(3) (4) (5)
Agar memenuhi persyaratan minimal, disertasi dinilai dan dinyatakan layak oleh komisi doktor. Komisi doktor sebagaimana tersebut pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap fakultas, ditambah 1 (satu) orang yang bidang ilmunya relevan dengan promovendus. Keanggotaan komisi doktor ditetapkan oleh rektor atas usulan dari dekan. Salah satu dari anggota komisi doktor atas nama komisi doktor terlibat secara aktif dalam penilaian kelayakan disertasi. Dalam menjalankan tugasnya, komisi doktor bertanggung jawab kepada rektor. Pasal 26
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ujian disertasi secara tertutup dipimpin oleh dekan bagi program studi yang diselenggarakan di fakultas dan oleh direktur bagi program studi yang diselenggarakan di program pascasarjana. Apabila dekan atau direktur berhalangan, ujian dapat dipimpin oleh pembantu dekan I atau asisten direktur I atau yang ditunjuk oleh dekan atau direktur. Dalam ujian disertasi secara tertutup, ketua program studi atau sekretaris program studi bertindak sebagai sekretaris ujian. Ujian disertasi secara tertutup diselenggarakan di fakultas atau program pascasarjana. Panitia ujian disertasi secara tertututup ditetapkan oleh dekan atau direktur. Ujian disertasi secara terbuka dipimpin oleh rektor; dan apabila rektor berhalangan, ujian dapat dipimpin oleh pembantu rektor I atau yang ditunjuk oleh rektor. Dalam ujian disertasi secara terbuka, dekan atau direktur bertindak sebagai sekretaris ujian. Ujian disertasi secara terbuka diselenggarakan di universitas. Panitia ujian disertasi secara terbuka ditetapkan oleh rektor. Prosedur dan mekanisme penyelesaian tesis dan disertasi diatur secara terpisah dalam POB penulisan tesis dan disertasi yang ditetapkan oleh rektor. BAB XII PEMBIMBING AKADEMIK Pasal 27
(1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, direktur atau dekan menunjuk dosen sebagai PA untuk mahasiswa tersebut. (2) Dosen yang ditunjuk sebagai PA adalah dosen yang mengajar mahasiswa yang dibimbingnya. (3) Ketentuan tentang pembimbingan akademik diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.
BAB Xlkl ETIKA AKADEMIK Pasal 28 (1) Mahasiswa, dosen, dan tenaga Kependidikan program magister dan program doktor wajib menaati etika akademik yang berlaku di UNS. (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri secara terpisah. (3) Pihak-pihak yang melanggar etika akademik akan memperoleh sanksi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. BAB XIV PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR Pasal 29 (1)Selama masa studinya, mahasiswa program magister dan program doktor dinilai kompetensinya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, baik melalui penilaian formatif maupun penilaian sumatif. (2) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti uji kompetensi sumatif apabila mahasiswa tersebut mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima prosen) dari pembelajaran tatap muka terjadwal untuk setiap semester yang bersangkutan serta ketentuan lain yang ditetapkan. (3) Skor hasil uji kompetensi memiliki skala 100 (seratus), rentang 1 - 1 0 0 (satu sampai seratus). (4) Mahasiswa dinyatakan kompeten pada suatu mata kuliah jika skor akhir mahasiswa pada mata kuliah tersebut adalah 60 (enam puluh) untuk program magister dan 70 (tujuh puluh) untuk program doktor, atau skor yang lebih tinggi sesuai dengan karakteristik mata kuliah/program studi. (5) Dalam hal ketidaktuntasan penguasaan kompetensi, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran dan penilaian remedial. (6) Nilai akhir mata kuliah dan bobot masing-masing komponen pada ujian tesis/disertasi merupakan rerata tertimbang dari komponen masing-masing untuk menyatakan tingkat kompetensi mahasiswa. (7) Nilai akhir suatu mata kuliah dan tesis atau disertasi diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut: Rentang skor (I -100) 80 sampai dengan 100 70 sampai dengan <80 60 sampai dengan <70 40 sampai dengan <60 1 sampai dengan <40
Rentang Nilai (skala 5) Arti Nilai Bobot A 4 Sangat balk Baik B 3 2 Cukup C 1 Kurang D Gagal E 0
(7) Nilai akhir lulus mata kuliah untuk program magister sekurang-kurangnya C dan untuk program doktor sekurang-kurangnya B. (8) Ketentuan tentang penilaian pembelajaran dan penilaian remedial diatur secara terpisah dalam Pedoman Pembelajaran Berbasis Kompetensi yang ditetapkan oleh rektor.
BAB XV PREDIKAT KELULUSAN Pasal 30 (1)
Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan denganpujian (cumlaude) yang dinyatakan pada transkrip akademik. (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program magister dan program doktor mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:
IPK 2,75 - 3,40 IPK 3,41 - 3,70 IPK 2: 3,71
Program Magister lulus dengan memuaskan lulus dengan sangat memuaskan lulus dengan pujian (cumlaude)
IPK3 - 3,40 IPK 3,41- 3,74 IPK 2:3,75
Program Doktor lulus dengan memuaskan lulus dengan sangat memuaskan lulus dengan pujian (cumlaude)
(3) Predikat kelulusan dengan pujian diberikan sepanjang lulusan program magister tidak melampaui batas 5 (lima) semester masa studinya. (4) Predikat kelulusan dengan pujian diberikan kepada calon doktor sepanjang yang bersangkutan tidak melampaui batas 8 (delapan) semester masa studinya. BAB XVI GELAR MAGISTER DAN DOKTOR Pasal 31 (1) Lulusan program magister diberi hak menggunakan gelar akademik magister; (2) Lulusan program doktor diberi hak menggunakan gelar akademik doktor. (3) Gelar akademik magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf M untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu. (4) Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan hurup Dr. BAB XVII W1SUDA Pasal 32 (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister dan doktor diwajibkan mengikuti wisuda yang diselenggarakan panitia wisuda universitas. (2) Untuk dapat mengikuti wisuda mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
BAB XVIII IJASAH Pasal 33 (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister dan/atau doktor berhak menerima ijasah. (2) Ijasah sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Program Pascasarjana. BAB XIX SELANG STUDI Pasal 34 (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seizin rektor atas usul direktur/dekan. (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut. (3) Permohonan izin selang studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester. (4) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan. (5) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kes^ patan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang barsar.gkutan memenuhi kewajiban administrasi. (6) Petunjuk peiaksanaan se* vtudi diatur dalam Buku Pedoman Akademik. DAD YY
TIDAK AKTIF STUDI P
u 35
(1) Mahasiswa tit k aktif studi adalah m asiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di iuar ketentuan yang diatu; dalam Pasal 32 dan dinyatakan sebagai mahasiswa yang melaksanakan kegiatan a:
15
(3) Atas persetujuan direktur atau dekan, rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa tersebut. BAB XXII PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Pasal 37 (1) Pengendalian mutu pendidikan merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan tindak lanjut dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pascasarjana. (2) Pengendalian mutu pendidikan program magister dan program doktor yang berada di fakultas menjadi tanggung jawab dekan. (3) Pengendalian mutu pendidikan program magister dan program doktor yang berada di program pascasarjana menjadi tanggung jawab direktur. (4) Penjaminan mutu merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan. (5) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kantor jaminan mutu (KJM). (6) Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT). BAB XXIII PENUTUP Pasal 38 (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, semua peraturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor yang tidak sesuai dengan peraturan rektor ini dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri. (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
s E e ^ ^ a p k a n di
>^-~-^r8P»s*an93al 'IpOTV
Surakarta 25 Juli 2013
>
rrof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. NIP. 19570707 198103 1 006 Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth. a. Sekretaris Senat UNS b. Direktur Program Pascasarjana UNS c. Dekan di lingkungan UNS d. Ketua Program Studi Magister dan Doktor di lingkungan UNS
