BUPATI LAMANDAU KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR: 188.45/180 /IV/HUK/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 BUPATI LAMANDAU,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, dipandang perlu untuk pembentukan Tim Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/jasa dilingkup pemerintah daerah Kabupaten Lamandau;
b.
bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Lamandau.
: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4180);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petujuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan PemerintahanYang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27); 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013.
KESATU
Membentuk Tim Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran Keputusan ini.
:
KEDUA
:
Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berik berikut: a. Menyiapkan dan menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lamandau untuk tahun 2013; b. Menyusun, mendata dan mengevalisir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemrintah Kabupaten Lamandau; c. Melakukan monitoring nitoring dan pengawasan terhadap perlaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lamandau; d. Melakukan sosialisasi terhadap peraturan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa; e. Membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lamandau secara berkala. f. Melakukan koordinasi dengan pihak LPSE terhadap pelaksanaan pengadaan umum barang/jasa.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaiman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
KEEMPAT
:
Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Lamandau tahun Anggaran 2013.
KELIMA
:
Keputu Keputusan n ini mulai berlaku Sejak tanggal 2 Januari 2013 dampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 15 April 2013 BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Gubernur Kalteng di P. Raya (sebagai laporan) 2. Ketua DPRD Kab. Lamandau di Nanga Bulik 3. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik 4. Kepala DPPKAD Kab. Lamandau di Nanga Bulik
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : 188.45/180/IV/HUK/2013 TANGGAL : 15 April 2013 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013.
SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA KAB KABUPATEN UPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
NAMA/JABATAN
JABATAN DALAM TIM
BUPATI LAMANDAU WAKIL BUPATI LAMAMDAU SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMIN ADMINISTRASI STRASI PEMERINTAHAN DAN KESRA KETUA LPSE KAB. LAMANDAU KETUA ULP KAB. LAMANDAU KADIS PENDAPATAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KADIS KESEHATAN KADIS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KADIS PEKERJAAN UMUM KADIS PERHUBUNGAN, KOMUKASI, INFORMATIKA KADIS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KADIS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KADIS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KADIS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KADIS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KADIS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KADIS PEMUDA DAN OLAH RAGA KADIS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA INSPEKTUR KABUPATEN LAMANDAU KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIREKTUR RSUD LAMANDAU CAMAT SE-KABUPATEN KABUPATEN LAMANDAU
PENANGGUNGJAWAB PENGARAH KETUA KETUA HARIAN SEKRETRIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN
