KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/MENKES/SK/IV/2013 TENTANG PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, perlu dibentuk Panitia Kerja (Panja) di lingkungan Pemerintah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan...
-24. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA. KESATU
: Membentuk Panitia Kerja di lingkungan Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat Panitia Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
: Panitia Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas: a. mempersiapkan bahan dan memberikan masukan kepada pimpinan Panja Pemerintah pada pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat; b. menyempurnakan bahan-bahan masukan dan tanggapan yang diperlukan dalam mendukung proses pembahasan; dan c. mempersiapkan dukungan substansi sesuai kesepakatan pembahasan menurut tugas dan fungsi masing-masing. KETIGA...
KETIGA
-3: Panitia Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
KEEMPAT
: Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Kerja dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
KELIMA
: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2013 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd NAFSIAH MBOI
-4LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 182/MENKES/SK/IV/2013 TENTANG PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANGUNDANG TENTANG PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANGUNDANG TENTANG PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
Pelindung
: Menteri Kesehatan
Pengarah
: Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Ketua
: Direktur Jenderal Kesehatan
Sekretaris
: 1. Kepala Biro Hukum dan Kementerian Kesehatan
Bina
Kefarmasian
dan
Organisasi,
Alat Setjen
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Anggota
: 1. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan 2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 5. Kepala Badan Kesehatan
Penelitian
dan
Pengembangan
6. Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal 7. Staf...
-57. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi 8. Direktur Bina Produksi dan Kefarmasian, Ditjen Binfar dan Alkes
Distribusi
9. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kesehatan, Ditjen Binfar dan Alkes 10. Direktur Bina Obat Publik dan Kesehatan, Ditjen Binfar dan Alkes
Alat
Perbekalan
11. Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian, Ditjen Binfar dan Alkes 12. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Balitbangkes 13. Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan Kementerian Hukum dan HAM 14. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Kementerian Hukum dan HAM 15. Kasubdit Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementerian Hukum dan HAM 16. Direktur Jenderal Basis Industri Kementerian Perindustrian
Manufaktur
17. Direktur Industri Kimia Hilir, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian 18. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian 19. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian 20. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan 21. Sekretaris...
-621. Sekretaris Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan 22. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Kementerian Perdagangan
Jenderal
23. Deputi Bidang Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara 24. Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat Kementerian Sekretariat Negara 25. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat Kementerian Sekretariat Negara 26. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan 27. Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan 28. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan Sekretariat
:
1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan 2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NAFSIAH MBOI
