BUPATI BARITO KUALA KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45/ 72 /KUM/2013 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PERIODE 2013-2014 BUPATI BARITO KUALA, Menimbang
:
a bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di bidang Perlindungan Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Barito Kuala maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak; b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dibentuk suatu Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode 2013-2014; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 7. Undang-Unndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tantang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Pereturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Traficking) Perempuan dan Anak; 23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan; 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender di Daerah; 25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaga Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode 2012-2013 dengan susunan yang diwakili oleh anak anak Usia 13 s/d 18 Tahun yang terpilih dari Kecamatan/Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Barito Kuala.
KEEMPAT
:
Segala Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Cq. DPA Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 dengan kode Rekening 1.11.1.11.01.16.08
Ditetapkan di Marabahan pada tanggal Pebruari 2013ALA, BUPATI BARITO KUALA, TTD H. HASANUDDIN MURADA
Lampiran
: Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/72/KUM/2013 Tanggal Pebruari 2013
SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PERIODE 2013-2014 NO.
NAMA
1 1.
Kepala BKBP3A
2.
Kepala Dinas Pendidikan Kepala Kementrian Agama Kepala Bagian Hukum Kepala Dinas Kesehatan Yusril Gunawan Marsya Prifiani Widya Ramadhanti Dina Muhammad Isa Arinanda Ayu Pratiwi Norhidayah Normilasari Ahmad Mahyudin Nuraina Mardiah Nurul Huda Vivi Lestari Muhammad Helmi Akhdiat Nor Rahman Firdla Amalia Sofia Akhmad Bahtiar M.Syarif M.Syauki Abid.M Abdi Wardani Adhi Endra Bintoro
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ASAL SEKOLAH/INSTANSI
JABATAN KEPENGURUSAN
2
3
BKBP3A Kabupaten Barito Kuala Dinas Pendidikan Kab.Barito Kuala Kementrian Agama Kab Barito Kuala Setda Kab.Barito Kuala Dinas Kesehatan Kab.Barito Kuala SMPN 1 Cerbon SMPN 1 Marabahan SMPN 1 Cerbon SMPN 1 Cerbon SMAN 1 Marabahan SMAN 1 Marabahan SMPN 1 Marabahan SMPN I Marabahan SMAN 1 Marabahan SMAN 1 Marabahan MAN 1 Marabahan SMAN 1 Tabukan SMKN 1 Marabahan SMPN 2 Marabahan MTsN Marabahan SMAN 1 Mandastana SMAN 1 Jejangkit SMPN 1 Alalak SMAN 1 Kuripan SMAN 1 Tamban
Dewan Pengarah Dewan Pengarah Dewan Pengarah Dewan Pengarah Dewan Pengarah Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
BUPATI BARITO KUALA, TTD
H. HASANUDDIN MURAD
