2013 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 394 /KPTS/013/2013 TENTANG TIM PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2038 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa laju pertumbuhan penduduk yang cepat, berimplikasi pada bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih, lapangan pekerjaan, serta potensi terjadinya degradasi lingkungan; b. bahwa untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan secara lintas sektoral guna mendukung pembangunan daerah maupun nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, diperlukan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Provinsi Jawa Timur; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 20132038 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674); 5. Undang-Undang

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

T

-25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) ; 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: : Membentuk Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2038, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Tim Penyusunan Grand Design sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari: a. Tim Pengarah; b. Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari: - Pokja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk; - Pokja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk; - Pokja Bidang Pembangunan Keluarga; - Pokja Bidang Penataan dan pengaturan persebaran/mobilitas Penduduk; dan - Pokja Bidang Pembangunan Database Kependudukan.

KETIGA


T

-3KETIGA

: Tim Penyusunan Grand Design sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut : a. Tim Pengarah mempunyai tugas: 1) memberikan arahan tentang prioritas Pembangunan Kependudukan; 2) memberikan arahan dalam Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan; 3) memberikan arahan dalam peningkatan sinergitas/ kerjasama/ koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan kependudukan; 4) memberikan arahan dalam konsolidasi dan mobilisasi sumberdaya untuk pembangunan kependudukan dalam upaya pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana jangka panjang daerah; 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. b. Kelompok Kerja (Pokja) mempunyai tugas: 1) Pokja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk: Melakukan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pengaturan mobilitas agar penduduk tumbuh seimbang; 2) Pokja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk: Melakukan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk melalui peningkatan fasilitas dan aksesibilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan karakter bangsa, peningkatan nilai dan pengamalan agama, peningkatan perekonomian dan peningkatan kepedulian sosial budaya agar penduduk mempunyai kualitas tinggi, berdaya saing tangguh dan berkarakter mulia. 3) Pokja Bidang Pembangunan Keluarga: Melakukan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Bidang Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga dan pembinaan kesejahteraan keluarga agar menjadi keluarga yang berkualitas, sejahtera lahir dan bathin; 4) Pokja Bidang Penataan dan pengaturan persebaran/mobilitas Penduduk: Melakukan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk melalui perencanaan dan pembangunan wilayah, perencanaan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian daerah, perluasan lapangan kerja, penerapan IPTEK dalam teknologi tepat guna agar mobilitas dan persebaran penduduk sesuai dengan daya tampung lingkungan dan daya dukung sumber daya alam; 5) Pokja


T

-4-

5) Pokja Bidang Pembangunan Database Kependudukan: Melakukan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Bidang Pembangunan Database Kependudukan melalui revitalisasi registrasi kelahiran, kematian dan pindah-datang agar diperoleh sistem database kependudukan yang akurat dan terpercaya. KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

Surabaya 3 Juni 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


T

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 394 /KPTS/013/2013 TANGGAL : 3 JUNI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2038 NO.

JABATAN DALAM TIM

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI

1

2

3

A. 1.

Tim Pengarah a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III

2.

a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris

B. 1.

Kelompok Kerja (Pokja) Pokja Pengendalian Kuantitas Penduduk a. Koordinator b. Anggota :

2.

Pokja Peningkatan Kualitas Penduduk a. Koordinator

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Ketua Koalisi Kependudukan Jawa Timur Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Sekretaris Koalisi Kependudukan Jawa Timur

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 1) Kepala Bagian Kependudukan, Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur 3) Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 4) Kepala Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 5) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 6) Kepala Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, Koalisi Kependudukan Jawa Timur 7) Wakil dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur b. Anggota


T

-2-

1

2 b. Anggota :

1) 2) 3)

4)

5)

6) 7) 8) 9) 3.

4.

Pokja Pembangunan Keluarga a. Koordinator b. Anggota :

Pokja Penataan dan Pengaturan Persebaran/ Mobilitas Penduduk a. Koordinator b. Anggota :

3 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Kepala Bagian Ketenagakerjaan, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Pendidikan, Koalisi Kependudukan Jawa Timur Wakil dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wakil dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Wakil dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 4) Kepala Seksi Penyuluhan dan Publikasi Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 5) Kepala Bidang Gizi dan Kualitas Sumber Daya Manusia, Koalisi Kependudukan Jawa Timur 6) Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 1) Kepala Bidang Mobilitas Penduduk, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Tenaga Kerja, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Bidang


T

-3-

1

2

3 3) Kepala Bidang Mobilitas dan Ketenagakerjaan, Koalisi Kependudukan Jawa Timur 4) Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

5.

Pokja Pembangunan Database Kependudukan a. Koordinator b. Anggota :

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 1) Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Sub Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 4) Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 5) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 6) Kepala Sub Bidang Parameter Kependudukan, Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur 7) Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, Koalisi Kependudukan Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Anggota Tim Penyusunan Grand Design dimaksud.


T

2013 TENTANG

Recommend Documents