PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.46 /
/ KUM / 2013
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang
:
a. dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, disamping dapat bersaing juga mampu memperbaiki sekaligus membantu menarik investasi, sehingga perbaikan iklim usaha di daerah dapat berkembang dalam rangka menuju masyarakat sejahtera, tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, upaya peningkatan seiring kualitas pelayanan publik tersebut perlu dilakukan dan pembenahan berbagai aspek antara lain pembenahan fungsi kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, akuntabilitas dan pengawasan dan guna menghasilkan pelayanan publik yang prima yaitu melalui pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, terkendali dan akuntabel; b. bahwa untuk kelancaran percepatan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan rencana dan jadwal perlu dibentuk Tim Percepatan penerapan pencapaian SPM Pemerintah Provinsi Kalsel; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2
z
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 228, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 284 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Tahun 2013 Nomor 185); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk HUkum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013; 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK/07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
:
Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
KEDUA
:
Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Merencanakan dan menyiapkan bahan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) ; 2. Menghimpun dan mengolah data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai bidang dengan indikator indikator yang harus dicapai ; 3. Melakukan kerjasama dengan Unit Kerja terkait dalam rangka Pengumpulan data rancangan penyusunan pelaporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); 4. Menyusun Rancangan Laporan Gubernur tentang penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ; 5. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan SPM baik Pemda Kab/Kota maupun SKPD Provinsi Kalimantan Selatan ; 6. Menyusun laporan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ; dan 7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5 KETIGA
:
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Percepatan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 Cq. Pelaksanaan Dekonsentrasi dengan Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal a.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN SEKRETARIS DAERAH, TTD MUHAMMAD ARSYADI
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta. 2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebagai Laporan. 3. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. 4. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. 5. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel di Banjarbaru. 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6 LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.46/ / KUM/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO.
JABATAN/NAMA DALAM INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
1.
Sekretaris Daerah Prov. Kalsel
Penanggung jawab
2.
Asisten Pemerintahan
Koordinator
3.
Kepala Biro Organisasi
Ketua
4.
Kepala Bagian Ketatalaksanaan
5.
Sekretaris Bappeda Provinsi Kalsel
Anggota
6.
Kepala Bagian Otonomi Daerah
Anggota
Sekretaris
Biro Pemerintahan 7.
Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan
Anggota
8.
Kasubbag Perencanaan Bappeda
Anggota
9.
Kasubbag Sistem Prostaker Biro Organisasi
Anggota
10.
Kasubbag Pembakuan dan Pengaturan Biro Organisasi
Anggota
11.
Adhya Priyatna, SH
Anggota
12.
Galih Yudhi Permana, SSTP
Anggota
13.
Melyan, A.Md
Anggota
a.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN SEKRETARIS DAERAH, TTD MUHAMMAD ARSYADI
