2013 TENTANG

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 44/Menhut-II/2013 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .....

-2-

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/MenhutII/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

tentang

13. Peraturan .....

-3-

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2014.

Pasal 1 Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. Pasal 2 Renja Kementerian Kehutanan ini menjadi acuan dalam penyusunan Renja dan dokumen anggaran unit kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2014. Pasal 3 Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan menyusun Renja Tahun 2014 mengacu pada Renja Unit Kerja Eselon I-nya. Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2013

ZULKIFLI HASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1074 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, ttd. KRISNA RYA

Kementerian Kehutanan

Rencana Kerja Tahun 2014

Banyak pohon, banyak rejeki

TN. Bantimurung Bulusaraung, Sulawesi Selatan

ii

Rencana Kerja 2014

Rencana Kerja Tahun 2014 Kementerian Kehutanan, Republik Indonesia

iii

Rencana Kerja 2014

Menteri Kehutanan melepaskan tukik, anak penyu, hasil penetasan semi alami kembali ke alam di TN. Wakatobi

Pengantar Menteri Kehutanan Republik Indonesia Renja Tahun 2014 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan kehutanan, yang proses penyusunannya berusaha melibatkan berbagai pihak untuk memperluas hasil yang ingin diperoleh. Diantaranya melalui forum Rakorenbanghutda di seluruh provinsi dan Musrenbangnas. Indikasi sasaran di setiap provinsi juga telah disepakati Kementerian Kehutanan, Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi.

i

Rencana Kerja 2014

Renja Tahun 2014 ini disusun bersamaan dengan RKP Tahun 2014,

yang telah

ditetapkan sebagai

Peraturan Presiden

Republik I n d o n e s i a Nomor 39 Tahun 2013. Dengan demikian, Renja Tahun ini merupakan bagian sekaligus penjabaran dari RKP Tahun 2014. Berangkat

dari

keinginan

untuk

senantiasa

melakukan

penyempurnaan, Kementerian Kehutanan berusaha menyajikan Renja Tahun 2014, meliputi : (1) capaian pembangunan kehutanan

hingga

Tahun

2012

dan

kemungkinan

peningkatannya di Tahun 2013; (2) tantangan dan kebijakan; (3) target pembangunan kehutanan provinsi; (4) pengukuran kinerja. Bagian terakhir dari Renja Tahun 2014 ini merupakan upaya

untuk

memperbaiki

tata

kelola

pemerintahan

di

lingkungan Kementerian Kehutanan, sedemikian rupa sehingga kinerja dapat dipenuhi. Akhirnya,

semoga

Allah

SWT,

melimpahkan

rahmat

dan

karunianya bagi kita sehingga seluruh kinerja yang dirumuskan dapat dicapai. Amin

Menteri Kehutanan Republik Indonesia,

ttd. Dr.(HC) ZULKIFLI HASAN, SE., MM

ii

Rencana Kerja 2014

Daftar Isi

i.

I.

Pengantar Menteri Kehutanan

Pendahuluan..1

Republik Indonesia

II.

iii.

Tantangan dan

Daftar Isi

Kebijakan..27

III.

iv.

Target Pembangunan

Daftar Tabel

Kehutanan Provinsi Tahun 2014..44

v.

IV.

Daftar Singkatan

Pengukuran Kinerja Tahun 2014..56

vii.

V.

Ringkasan Eksekutif

Penutup..74

Menteri Kehutanan menanam (atas), bersiap menyelam (tengah), keduanya di Pulau Wangi, TN. Wakatobi. Gambar bawah adalah kehidupan nelayan di Pulau Kaledupa, TN. Wakatobi.

iii

Rencana Kerja 2014

Harimau Sumatera tertangkap kamera di Lokasi Pemasangan Kamera Penjebak Batang Ule - Tebo, Kab. Bungo, Jambi, tanggal 14 November 2012, TN. Kerinci Seblat

Daftar Tabel No.

Teks

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Perkembangan pemantapan kawasan hutan. ........................................................................................ Perkembangan pelepasan kawasan hutan hingga Mei 2013........................................................... Perkembangan pemenuhan bahan baku.................................................................................................. Perkembangan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu. ............................................................................ Perkembangan ekspor kayu ......................................................................................................................... Perkembangan produk kayu olahan ......................................................................................................... Perkembangan penyelesaian konflik kawasan konservasi ............................................................. Perkembangan pengelolaan ekosistem esensial ................................................................................. Perkembangan 14 spesies prioritas utama ............................................................................................ Perkembangan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar ................................................................... Perkembangan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi ................................. Perkembangan rehabilitasi hutan dan lahan ........................................................................................ Perkembangan pembuatan KBR ................................................................................................................. Perkembangan HKm, HD dan HR (kemitraan) ..................................................................................... Jenis HHBK unggulan nasional dan lokasi klaster ............................................................................... Perkembangan Penyelenggaraan, Penyuluhan, Kediklatan, dan Pengembangan SDM Kehutananan ............................................................................................................ Perkembangan pemantauan kinerja pengawasan .............................................................................. Status Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi hingga B-03 ......................... Perkembangan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal ................................................................. Perkembangan PNBP Kehutanan ............................................................................................................... Perkembangan realisasi anggaran Kemenhut ...................................................................................... Perkembangan pelaksanaan SAKIP .......................................................................................................... Prioritas nasional pembangunan kehutanan 2013 ............................................................................ Prioritas pembangunan bidang sumberdaya alam .............................................................................

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

halaman

iv

3 4 5 6 6 7 9 10 11 14 15 16 17 18 19 21 24 24 25 25 26 26 31 32

Rencana Kerja 2014

Daftar Singkatan

Bappeda

:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappenas :

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BMN

:

Barang Milik Negara

BPKH

:

Balai Pemantapan Kawasan Hutan

BP2SDM

:

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

BPDAS

:

Balai Pengelolaan DAS

BPDASPS

:

Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial

BPK

:

Badan Pemeriksa Keuangan

BUK

:

Bina Usaha Kehutanan

CA

:

Cagar Alam

DAS

:

Daerah Aliran Sungai

DAOPS

:

Daerah Operasional

Diklat

:

Pendidikan dan Pelatihan

Dishut

:

Dinas Kehutanan

DR

:

Dana Reboisasi

FEM

:

Food, energy , medicine

HA

:

Hutan Alam

HD

:

Hutan Desa

HHBK

:

Hasil Hutan Bukan Kayu

HKm

:

Hutan Kemasyarakatan

HL

:

Hutan Lindung

HR (K)

:

Hutan Rakyat (kemitraan)

HT

:

Hutan Tanaman

HTI

:

Hutan Tanaman Industri

HTR

:

Hutan Tanaman Rakyat

IHMB

:

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala

IKK

:

Indikator Kinerja Kegiatan

IKU

:

Indikator Kinerja Utama

IPK

:

Izin Pemanfaatan Kayu

IUPHHK

:

Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu

K/L

:

Kementerian/Lembaga

KBR

:

Kebun Bibit Rakyat

Kemenhut :

Kementerian Kehutanan

KPH

:

Kesatuan Pengelolaan Hutan

LH

:

Lingkungan hidup

LHA

:

Laporan Hasil Audit

LC

: Land Clearing v

Rencana Kerja 2014

Litbang

:

Penelitian dan Pengembangan

LOA

:

Logged Over Areas

Musrenbangnas

:

Musyawarah Pembangunan Nasional

Rakorenbanghutda

:

Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah

Rakorenbanghutreg

:

Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Regional

RE

:

Restorasi Ekosistem

Renja

:

Rencana Kerja

Renstra

:

Rencana Strategis

RHL

:

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

RKP

:

Rencana Kerja Pemerintah

RKTN

:

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional

RPDAST

:

Rencana Pengelolaan DAS Terpadu

RSNI

:

Rancangan Standar Nasional Indonesia

RTk

:

Rencana Teknik

PHKA

:

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

RTRW

:

Rencana Tata Ruang Wilayah

PNBP

:

Pendapatan Negara Bukan Pajak

PPN

:

Perencanaan Pembangunan Nasional

PSDH

:

Provisi Sumberdaya Hutan

SDA

:

Sumberdaya Alam

SDH

:

Sumberdaya Hutan

SDM

:

Sumberdaya Manusia

SM

:

Suaka Margasatwa

SNI

:

Standar Nasional Indonesia

TB

:

Taman Buru

TN

:

Taman Nasional

TSP

:

Temporary Sampling Plot

PSP

:

Permanent Sampling Plot

UPT

:

Unit Pelaksana Teknis

vi

Rencana Kerja 2014

Ringkasan Eksekutif

Penanaman mangrove oleh pelajar, di Kaledupa, TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Pembangunan kehutanan diarahkan pada rehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi dan gundul akibat deforestasi dalam rangka peningkatan penutupan lahan untuk mencegah erosi, banjir, dan kebakaran hutan sekaligus menyerap CO2 di udara terkait mitigasi perubahan iklim dan berkontribusi terhadap penyediaan kayu sebagai bahan industri dan pengembangan jasa lingkungan hutan seperti perbaikan tata air, keindahan wisata alam, dan pemulihan keanekaragaman hayati. Rehabilitasi hutan dan lahan telah berhasil menurunkan lahan kritis seluas 2,9 juta ha yang mana pada tahun 2006 seluas 30,1 juta ha dan pada tahun 2011 menjadi seluas 27,2 juta ha. Pada tahun 2012 telah dilakukan rehabilitasi hutan konservasi/lindung seluas 100.986 ha dan rehabilitasi lahan kritis, termasuk penanaman hasil KBR Tahun 2011 seluas 398.631 ha dan rehabilitasi mangrove, gambut dan rawa seluas 8.869 ha. Disamping itu Gerakan Menanam Satu Milyar Pohon pada tahun 2010 terealisasi sebanyak 1,39 Milyar pohon, pada tahun 2011 sebanyak 1,52 Milyar pohon, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1,6 Milyar pohon. Pada tahun 2013, rehabilitasi

hutan dan lahan akan ditingkatkan seluas

563.446 ha. Upaya

rehabilitasi ini didukung dengan fasilitasi penetapan areal kerja HKm dan HD serta pembangunan HR Kemitraan. Selama periode 2010-2012, areal kerja HKm dan HD telah diverifikasi seluas 1.538.199,80 vii

Rencana Kerja 2014

ha, dan pengembangan HR kemitraan seluas 158.492 ha. Pada tahun 2013, program ini ditingkatkan menjadi seluas 500.175 ha untuk HKm dan HD, serta 50.000 ha pengembangan HR kemitraan dalam rangka menciptakan lapangan kerja (creating job) dan pengentasan kemiskinan di pedesaan sekitar atau di dalam kawasan hutan. Pembalakan liar dan perambahan terhadap kawasan hutan konservasi terus diturunkan hingga 24.100 ha di tahun 2012, dari total 25 ribu ha yang harus diselesaikan di akhir 2014. Untuk memerangi pembalakan liar perambahan kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan secara terorganisasi, Pemerintah bersama DPR-RI telah mengesahkan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Demikian juga untuk menangani kasus-kasus kejahatan kehutanan, telah dilakukan MoU penanganan kejahatan kehutanan melalui multi doors system, yaitu K/L yang terkait dengan penegakan hukum dan penerimaan negara,

dimana para pelaku kejahatan kehutanan dapat

dikenakan pasal berlapis tidak saja Undang-undang Kehutanan, tetapi juga Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang tentang Pencucian Uang, dan Undang-undang tentang Korupsi. Demikian juga untuk pemantapan kawasan hutan dan perbaikan tata kelola kehutanan, telah dibuat MoU oleh 12 K/L yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan penyelesaian penatagunaan kawasan hutan yang diinisiasi oleh KPK. Untuk pemulihan keanekaragaman hayati, populasi spesies prioritas berhasil ditingkatkan pada tahun 2012 dibandingkan dengan data tahun 2008. Spesies Bekantan, Kakaktua Jambul Kuning dan Maleo memiliki kecenderungan peningkatan populasi terbesar, demikian halnya dengan Badak Jawa, Harimau Sumatera dan Orangutan Kalimantan dan Komodo.

Untuk meningkatkan mekanisme

perlindungan kawasan yang dianggap penting di luar kawasan konservasi, pada tahun 2012 telah dibangun komitmen para pihak di 3 lokasi, yaitu Kabupaten Tulang Bawang untuk perlindungan ekosistem lahan basah, Kabupaten Bengkalis untuk perlindungan ekosistem mangrove dan gambut, dan Kabupaten Ciamis untuk perlindungan perairan dan karst. Secara kumulatif, telah dibangun 10 komitmen para pihak di DI. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Papua Barat. Selain itu untuk mencegah laju deforestasi dan degradasi hutan, pemerintah melakukan moratorium izin baru di kawasan hutan alam primer dan gambut melalui INPRES No. 11 Tahun 2010 dan diperpanjang dengan INPRES No. 6 Tahun 2013. Selain melakukan moratorium tersebut pemerintah menyediakan lahan hutan terdegradasi untuk investasi kehutanan dalam rangka creating job melalui pembangunan HTR, HKm, HD, HTI, dan perbaikan sistem silvikultur.

viii

Rencana Kerja 2014

Pengepakan kayu lapis untuk eksport di PT. Balikpapan Forest Industries, Kalimantan Timur

Berdasarkan kebijakan, program, dan kegiatan di atas, laju deforestasi dan degradasi hutan untuk periode 2009-2011 tinggal 450 ribu ha dibandingkan pada periode 1998-2002 yang mencapai sekitar 3,5 juta ha. Berdasarkan data deforestasi periode 1990-2003 rata-rata sebesar 1,125 juta ha per tahun bila ditetapkan sebagai baseline penghitungan penurunan emisi di hutan, maka dengan penurunan deforestasi rata-rata pada periode 2003-2006 ke periode 2009-2011 sebesar 0,675 juta ha per tahun dengan asumsi 1 ha sebesar 725 ton CO2 ekuivalen, maka penurunan emisi dari hutan sebesar 489 juta ton CO2 ekuivalen atau setara 72,8% dari kewajiban RAN-GRK kehutanan sampai dengan 2020 sebesar 87,6%. Dengan demikian penurunan emisi gas rumah kaca akan lebih murah dan melibatkan banyak pemangku kepentingan bila kita lakukan dengan mencegah laju deforestasi dengan sungguh-sungguh dan benar. Pemerintah juga berkepentingan terhadap pertumbuhan ekonomi di bidang kehutanan di bidang produksi kayu lestari dimana pada 2012 produksi mencapai 49,11 juta m3, atau meningkat dibanding tahun 2011 (sebesar 47,42 juta m3). Adapun produksi dari HT tahun 2009 sebesar 18,95 juta m3 dan pada tahun 2012 telah mencapai 26,12 juta m3. Sedangkan HR, produksi pada tahun 2010 sekitar 2,76 juta m3 meningkat menjadi sekitar 3,20 juta m3 pada tahun 2012.

ix

Rencana Kerja 2014

Pembuatan gula aren, aktivitas pemberdayaan masyarakat TN. Bantimurung Bulusaraung, di Desa Tompobulu, Kec. Balocci Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan

Sementara itu nilai ekspor produk kehutanan berupa kayu olahan pada tahun 2012 sebesar US$ 2,41 milyar. Sedangkan realisasi PNBP Kehutanan tahun 2012 sebesar Rp. 3,3 trilyun dan pada Juni 2013 sebesar Rp. 1,3 trilyun. Perkiraan tenaga kerja yang terserap di tahun 2012 dengan adanya industri kehutanan, ijin usaha pemanfaatan hutan alam, hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, pengusahaan pariwisata alam, penangkaran dan pengedar tumbuhan dan satwa liar, diperkirakan sebanyak 79.415 orang. Angka ini belum termasuk keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebun bibit rakyat, kelompok usaha produktif mandiri dan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan, dari data tahun 2012 menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat rata-rata meningkat dibanding tahun 2011 sebesar 15,60%. Masyarakat di wilayah pengelolaan satuan kerja yang telah melebihi target pendapatannya hingga di atas Rp.1.000.000,-/kk/bulan berturut-turut adalah di BKSDA Jawa Timur (sebesar Rp. 1.826.500,-/kk/bulan), di BTN. Bogani Nani Wartabone (sebesar Rp. 1.777.794,-/kk/bulan), di BTN. Karimunjawa (sebesar Rp. 1.777.604,-/kk/bulan), di BKSDA Lampung (sebesar Rp. 1.300.000,-/kk/bulan), di BBKSDA Bukit Barisan Selatan (sebesar Rp. 1.052.340,-/kk/bulan) dan di BTN. Wasur (sebesar Rp. 1.000.000,-/kk/bulan).

x

Rencana Kerja 2014

Selanjutnya, capaian sasaran srategis pembangunan kehutanan 2010-2014 disajikan sebagai berikut ; Posisi

Capaian hingga 2012 1.124.577 ha 1.538.199,80 ha

Perkiraan capaian 2013 748.285 ha

45,11%

59,2%

95 DAS

13 DAS

On the track

WTP (DPP)

WTP

Tercapai

25.135,91 km

19.000 km

60 KPH

30 KPH

On the track

17.457 orang

3.000 orang

Target terlampui

Terbentuknya kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat sebanyak 50 kerjasama

30 kerjasama

10 kerjasama

On the track

Data dan informasi sebanyak 5 judul(3)

Neraca Sumberdaya Hutan 3 judul

Neraca Sumberdaya Hutan 1 judul

On the track

4,87%

5,37%

Target terlampui

1.159.609 ha 858.586 ha

600.000 ha 650.000 ha

Need more effort Need more effort

53,18%

10%

Target terlampui

60%

20%

On the track

57,14%

64%

On the track

36,43% 74,27% 16,46%

40% 40% 20%

On the track

Sasaran strategis pembangunan kehutanan 2010-2014

Kontrak kinerja Menteri Kehutanan

Tanaman rehabilitasi seluas 2,5 juta ha(1) Terbangunnya HKm dan HD seluas 2,5 juta ha Hotspot turun 20% per tahun di Pulau Sumatera, Kalimantan dan sulawesi Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS Opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Kehutanan mulai laporan keuangan tahun 2011 Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km(2)

Peningkatan tata kelola

Inisiatif baru Prioritas nasional RKP 2013

KPH beroperasi sebanyak 120 KPH

1.

2. 3.

Penyelenggaraan Diklat aparatur dan SDM kehutanan lainnya sebanyak 15.000 orang

Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat 3% dari kondisi tahun 2008 Hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha IUPHHK-HA/RE pada LOA seluas 2,5 juta ha Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50% Penyediaan teknologi dasar dan terapan sebanyak 25 judul Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan menang 80% Kelemahan administrasi, pelanggaran perundangan diturunkan 50%, serta potensi kerugian negara diturunkan 25% dari temuan 2006-2009

Status On the track On the track

566.295 ha

On the track

Target terlampui

Catatan : Target RPJMN 2010-2014 seluas 1,6 juta ha, tidak termasuk di dalamnya adalah hasil penanaman satu milyar pohon, dan hasil-hasil penanaman yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pelajar dan perusahaan. Hasil inisiatif baru panjang batas menjadi 63.000 km Termasuk di dalamnya menampung kebijakan penundaan pemberian ijin baru dalam bentuk PIPPIB

xi

Rencana Kerja 2014

Panorama bawah laut TN. Wakatobi.

I.

PENDAHULUAN

Renja Kementerian Kehutanan Tahun 2014 disusun berdasarkan hasil dari proses perencanaan di provinsi (Rakorenbanghutda) dan kesepakatan antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Bappeda Provinsi di seluruh Indonesia (trilateral desk). Renja Kementerian Kehutanan 2014 menyajikan : (1) capaian pembangunan kehutanan hingga tahun 2012, dan kemungkinan peningkatannya pada tahun 2013; (2) tantangan dan kebijakan tahun 2014; (3) target pembangunan kehutanan provinsi tahun 2014; dan (4) pengukuran kinerja tahun 2014.

1

Rencana Kerja 2014

Monitoring kesehatan karang di Kaledupa, TN. Wakatobi.

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Pada tahun 2012 telah diselesaikan penataan batas luar dan batas fungsi kawasan hutan sepanjang 16.621,08 km. Secara kumulatif, hingga tahun 2012 telah dicapai penyelesaian tata batas sepanjang 25.135,91 km dan angka ini akan ditingkatkan sepanjang 19.000 km di tahun 2013. Peningkatan target tata batas ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik pemanfaatan kawasan hutan dan mempercepat penyelesaian RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Sampai dengan tahun 2012 telah diselesaikan persetujuan substansi kehutanan di 22 Provinsi. Secara paralel, pengelolaan di tingkat tapak ini diperkuat dengan pembentukan KPH. Pembentukan dan operasionalisasi KPH hingga saat ini telah mencapai 60 unit, diperkirakan tahun 2013 bertambah menjadi 90 unit. Untuk mendorong operasionalisasi KPH dilakukan peningkatan sumber daya manusia, baik dari jumlah maupun kapasitas, melalui penyelenggaraan diklat calon kepala KPH. Hingga tahun 2012 telah dicapai 86 personil calon kepala KPH dan tahun 2013 diperkirakan bertambah menjadi sebanyak 120 personil calon kepala KPH.

2

Rencana Kerja 2014

Puncak Kayangan, sering di sebut dengan Bukit Kima, di Tomia, TN. Wakatobi.

Tabel 1. Perkembangan pemantapan kawasan hutan. Komponen

Tahun 2009

2010

2011

2012

1216

3.366

5.148,83

16.621,08

10

12

12

36

– Ijin prinsip Menhut (unit)

16

2

6

17

– Ijin prinsip Menhut (luas)

266.570

13.254

208.327

24.275

– SK. Pelepasan (unit)

17

0

19

11

– SK. Pelepasan (luas)

258.614,3

0

196.405,15

223.076,47

– Ijin prinsip Menhut (unit)

1

2

1

0

– Ijin prinsip Menhut (luas)

2.316,6

1.836

751,77

0

– Pelepasan (unit)

259

0

2

0

– Pelepasan (luas)

956.672,8

0

1.329,76

0

1. Tata batas (km) 2. KPH 3. Pelepasan Kawasan Hutan a. Perkebunan

b. Permukiman Transmigrasi

4. Tata Ruang a. Persetujuan Menhut

7

11

15

22

b. Proses persetujuan Menhut

11

2

3

9

c. Belum mengajukan review

15

3

0

0

0

17

15

7

d. Proses Tim Terpadu 3

Rencana Kerja 2014

Terkait dengan pelepasan kawasan hutan, hingga Mei 2013 telah dilepaskan 962 ribu ha untuk transmigrasi dan 5,8 juta ha untuk wilayah perkebunan. Upaya ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan penggunaan ruang. (Tabel 2). Tabel 2. Perkembangan pelepasan kawasan hutan hingga Mei 2013. No.

Transmigrasi

Provinsi

Unit

Perkebunan ha

Unit

ha

1

Aceh

12

39.376,65

58

265.743,70

2

Sumatera Utara

12

28.054,00

27

142.762,33

3

Sumatera Barat

10

17.433,85

26

157.956,37

4

Riau

11

66.499,78

136

1.529.740,70

5

Jambi

14

78.412,53

44

345.775,98

6

Sumatera Selatan

30

121.222,46

34

328.188,28

7

Bengkulu

5

14.327,45

11

57.581,25

8

Lampung

16

134.147,20

8

83.964,15

10

Kep. Riau

2

7.530,00

8

55.333,03

18

NTB

2

2.950,00

3

846,86

19

NTT

2

1.137,00

0

0

20

Kalimantan Barat

17

49.199,16

20

241.540,14

21

Kalimantan Tengah

30

68.511,52

66

712.675,78

22

Kalimantan Selatan

9

43.501,50

18

214.204,83

23

Kalimantan Timur

9

39.891,09

56

492.942,79

24

Sulawesi Utara

0

0

1

2.000,00

25

Sulawesi Tengah

17

36.623,79

9

78.532,90

26

Sulawesi Selatan

6

7.447,85

3

4.584,50

27

Sulawesi Tenggara

21

54.446,21

3

20.784,20

28

Gorontalo

3

5.089,56

5

53.966,68

29

Sulawesi Barat

2

3.944,80

10

103.776,71

30

Maluku

3

5.664,58

12

12.657,74

31

Maluku Utara

11

20.032,64

10

52.421,57

32

Papua

15

92.304,10

24

671.050,84

33

Papua Barat

7

24.890,38

13

250.948,81

Jumlah

266

962.638,10

605

5.879.980,14

Menindaklanjuti penetapan RKTN Tahun 2011-2030, yang memuat arahan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan 20 tahun kedepan, hingga saat ini 5 provinsi telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang rencana kehutanan tingkat provinsi.

4

Rencana Kerja 2014

Peningkatan Usaha Kehutanan

Produksi kayu sebagai bahan baku industri tahun 2012 mencapai 49,11 juta m3, angka ini meningkat dibanding tahun 2011 (sebesar 47,42 juta m3). Kecenderungan peningkatan ini terjadi sejak tahun 2009 (sebesar 37,59 juta m3) dan tahun 2010 (sebesar 44,25 juta m3). Sumbangan terbesar produksi kayu diberikan oleh hutan tanaman (sebesar 26,12 juta m3), berturut-turut sesudahnya adalah land clearing penyiapan lahan HTI (sebesar 8,50 juta m3), hutan alam (sebesar 5,10 juta m3) dan hutan rakyat (3,20 juta m3). Hutan tanaman terus tumbuh dan secara perlahan telah menggantikan peran hutan alam untuk menyediakan bahan baku industri. Kondisi ini terlihat dari angka ini tahun 2009 (sebesar 18,95 juta m3) hingga tahun 2011 (19,84 juta m3) (Tabel 3). Pada tahun 2012, Kementerian Kehutanan melakukan kampanye penangkaan anti kayu tropis secara intensif, antara lain dipimpin Menteri Kehutanan yang menjelaskan kebijakan dan peraturan pengelolaan hutan Indonesia di forum-forum multipihak di London, Washington, Bonn dan Seoul. Upaya tersebut efektif untuk meredam isu negatif terhadap produk kayu Indonesia, sehingga perlu dilanjutkan di forum-forum internasional lain. Tabel 3. Perkembangan pemenuhan bahan baku. Komponen Realisasi Pemenuhan Bahan Baku (m3) a. Stock di IPHHK

Tahun 2010

2009

(m3)

b. IUPHHK-HA (m3)

2011

2012

37.590.339,67

44.256.753,95

47.424.309,19

49.112.386,14 3.918.481,58

2.763.664,72

2.086.987,09

4.348.848,99

4.642.569,29

5.285.445,07

5.088.695,42

5.105.469,20

18.953.483,19

18.561.413,95

19.840.678,96

26.123.583,29

6.349.279,40

13.571.293,20

13.591.697,28

8.502.633,20

87.827,81

98.002,96

104.776,60

142.457,78

482.781,59

736.727,23

600.597,53

712.906,05

3.204.735,56

2.769.547,53

2.831.619,62

3.207.936,15

h. Kayu perkebunan (m3)

595.460,71

469.264,47

428.239,51

635.440,74

i. Impor kayu bulat (m3)

12.482,33

46.618,38

9.782,76

48.169,17

4.451,91

4.524,15

-

c. IUPHHK-HTI (m3) d. LC Penyiapan Lahan HTI

(m3)

e. Perum Perhutani f. ILS/IPK (m3) g. Hutan Rakyat (m3)

j. Hasil Lelang (m3) k. Pemilik/Pedagang Hasil Hutan KB(m3)

252.250,73

187.995,05

87.861,61

(m3)

238.275,29

438.934,87

491.510,93

l. IPHHK Lain

92.095,32 623.213,66

Peningkatan peran hutan tanaman juga terlihat dari perkembangan investasi dan penyerapan tenaga kerja di HTI dan HTR. Kondisi ini ditunjukkan dengan semakin berkembanganya IUPHHK untuk HTI dan HTR jika dibandingkan dengan HA. Perkembangan ini juga diikuti adanya RE yang mengalami peningkatan yang nyata (Tabel 4). Pada tahun 2009, jumlah ijin di HA sebanyak 304 unit, pada tahun 2012 turun menjadi 294 unit. Sedangkan jumlah ijin di HTI pada tahun 2009 sebanyak 226 unit dan pada tahun 2012 menjadi 238 unit. Kondisi yang sama terjadi di HTR, pada tahun 2009 jumlah ijin hanya sebanyak 14 unit dengan luas 35.575,04 ha, dan pada tahun 2012 menjadi 3.490 unit dengan luas 168.447,84 ha. Mekanisme baru yang didorong oleh Kementerian Kehutanan untuk menurunkan tingkat kerusakan hutan alam di hutan produksi adalah RE, dengan cara memberikan ijin untuk mengawal suksesi hutan sebelum melaksanakan aktifitas penebangan. Pada tahun 2012, jumlah ijin telah mencapai 5 unit 5

Rencana Kerja 2014

dengan luas 219.350 ha. Jumlah investasi yang telah masuk sebesar US$ 67.201.400 dengan perkiraan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 897 orang di tahun 2012. Tabel 4. Perkembangan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu. Tahun Kegiatan

2009

2010

2011

2012

1. IUPHHK- HA / HPH a. Unit

304

303

292

294

25.660.000

24.950.000

23.409.375

23.902.979

1.985.384.050

7.517.541.922.364

7.100.331.874.995

6.096.882.349.595

31.058

29.105

29.105

29.762

226

239

249

238

8.983.957,43

9.432.735

10.046.839

9.834.744

1.677.000.000.000

1.986.000.000.000

2.132.350.256.955

2.345.467.681.550

11.990

12.941

23.042

28.906

b. Luas (Ha) c. Investasi (Rp) d. Jumlah tenaga kerja 2. IUPHHK- HTI a. Unit b. Luas (Ha) c. Investasi (Rp) d. Jumlah tenaga kerja 3. IUPHHK- RE a. Unit

0

3

4

5

b.Luas (Ha)

0

185.005

199.085

219.350

c. Investasi (US$)

0

227,602.68

27.996.765

67.201.400

d. Jumlah tenaga kerja

0

152

204

897

383.402

634.918

661.150,73

669.450,73

35.575,04

99.749,89

164.749,60

168.447,84

14

50

3.147

3.490

4. IUPHHK- HTR a. Luas Pencadangan (Ha) b. Luas Ijin (Ha) c. Unit

Nilai ekspor produk kehutanan berupa kayu pada tahun 2012 sebesar US$ 2,4 milyar. Sumbangan terbesar diberikan oleh kayu lapis (US$ 1,69 milyar), berturut-turut setelahnya adalah moulding (US$ 400,95 juta) dan kayu pertukangan (US$ 224,21 juta) (Tabel 5). Tabel 5. Perkembangan ekspor kayu. Komponen

Tahun 2010

2009

2011

2012

1.628.108.434

1.987.475.888

2.318.286.186

- Kelompok Kayu Gergajian (US$)

30.373.640

27.687.946

32.378.632

- Veneer (US$)

16.057.069

17.365.298

21.624.030

21.082.862

Nilai ekspor produk kehutanan (US$)

- Moulding (US$) - Papan Partikel (US$) - Papan Fiber Kayu (US$) - Kayu Lapis (US$) - Kayu yg dipadatkan (US$) - Peti, kotak, drum, pengemas (US$) - Kayu pertukangan (US$) - Produk kayu lainnya (US$) - Bangunan Prefabrikasi (US$)

2.410.473.015 39.831.157

310.111.888

320.711.791

406.850.678

400.955.746

1.646.226

2.182.335

1.283.172

1.142.396

17.967.523

15.555.779

13.045.351

18.153.355

1.060.827.638

1.362.500.792

1.618.275.741

1.691.678.013

-

-

-

-

2.855.182

3.429.355

3.882.386

11.058.956

185.357.647

235.113.733

218.965.361

224.219.131

-

-

-

-

2.911.621

2.928.859

1.980.835

2.351.339

6

Rencana Kerja 2014

Produksi kayu olahan tahun 2012 cenderung meningkat untuk jenis veneer, kayu gergajian dan serpih kayu. Sedangkan untuk plywood dan LVL, serta pulp mengalami penurunan dibandingkan angka tahun 2011. Peningkatan terbesar adalah pada jenis serpih kayu (19,6 juta m3), dibandingkan tahun 2011 (sebesar 1,77 juta m3) (Tabel 6). Tabel 6. Perkembangan produk kayu olahan. Tahun

Produk kayu olahan

2009

2010

2011

2.995.952,54

3.236.744,62

3.204.707,52

684.677,91

727.286,71

812.343,01

878.733,64

711.509,58

877.072,85

907.118,69

1.027.445,94

d. Serpih kayu (m3)

1.012.704,28

1.195.375,76

1.778.435,25

19.640.523,87

e. Pulp (ton)

4.687.038,78

5.437.724,42

6.178.359,10

5.364.107,05

a. Plywood dan LVL b. Veneer

(m3)

(m3)

c. Kayu gergajian (m3)

2012 3.187.974,05

Untuk menjaga peredaran kayu dari hutan lestari, telah dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi penebangan bersertifikat legalitas kayu. Pada tahun 2012, penebangan bersertifikat legal sebesar 3,83 persen dan meningkatkan produksi industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu di 13 unit manajemen IUPHHK.

7

Rencana Kerja 2014

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan.

Panorama bawah laut Pulau Menjangan, TN. Bali Barat

Hingga tahun 2012, telah diselesaikan konflik seluas 24.100 ribu ha dari total 25 ribu ha yang harus diselesaikan di akhir 2014 (Tabel 7). Dan untuk meningkatkan mekanisme perlindungan di luar kawasan konservasi yang dianggap penting (seperti mangrove, karst dan habitat burung) migran, Kementerian Kehutanan telah mendorong komitmen para pihak, utamanya pemerintah daerah untuk melindungi kawasan esensial. Pada tahun 2012, telah disusun dan ditandatangani nota kesepahaman di 3 lokasi, yaitu Kabupaten Tulang Bawang untuk perlindungan ekosistem lahan basah, Kabupaten Bengkalis untuk perlindungan ekosistem mangrove dan gambut, dan Kabupaten Ciamis untuk perlindungan perairan dan karst (Tabel 8).

8

Rencana Kerja 2014

Kakatua Jambul Jingga di TN. Laiwangi Wanggameti

Tabel 7. Perkembangan penyelesaian konflik kawasan konservasi. Lokasi Kawasan

Tahun (ha) 2010

2011

2012

Jumlah

1. TN. Way Kambas

6.000

6.000

2. TN. Gn. Ciremai

2.300

2.300

3. TN. Kerinci Seblat

200

4. TN. Gn. Leuser

500

2.000

1.500

1.000

5. TN. Bukit Barisan Selatan

5.000

6. CA. Kamojang

1.000

2.200

4.000

9.000 1.000

7. KSDA Sumatera Utara

200

200

8. KSDA Sumatera Selatan

300

300

9. TN. Bantimurung Bulusaraung

400

400

1.200

1.200

8.100

24.100

10. TN. Rawa Aopa Watumohai Jumlah

Panorama bawah laut Pulau Menjangan, TN. Bali Barat

9.000

7.000

9

Rencana Kerja 2014

Ranu Kumbolo, peristirahatan menuju Mahameru, TN. Broomo Tengger Semeru, Jawa Timur

Tabel 8. Perkembangan pengelolaan ekosistem esensial. Tahun (ha) 2010 1. Kawasan karst di Kab. Bantul dan Gn. Kidul (DI. Yogyakarta) 2. Kawasan karst di Kab. Maros dan Pangkep (Sulsel) 3. Kawasan gambut di Kab. Kapuas Hulu (Kalbar)

2011 1. Kawasan habitat mangrove dan burung migran di SM. Pulau Rambut (DKI Jakarta) 2. Kawasan lahan basah pantai di Pantai Timur (Jatim) 3. Kawasan karst Mangkalihat Sangkulirang (Kaltim) 4. Kawasan ekosistem esensial di Kepala Burung Papua (SM Jamursma Medi dan sekitarnya) (Papua Barat)

2012 1. Kawasan ekosistem lahan basah di Kab. Tulang Bawang (Lampung) 2. Kawasan ekosistem mangrove dan gambut di Kab. Bengkalis (Riau) 3. Kawasan ekosistem perairan dan karst di Ciamis (Jabar)

Spesies prioritas utama berhasil ditingkatkan populasinya pada tahun 2012 dibandingkan dengan data tahun 2008. Dari 95 lokasi pengamatan yang tersebar di 48 UPT, spesies Bekantan, Kakaktua Jambul Kuning dan Maleo memiliki kecenderungan peningkatan populasi terbesar (Tabel 9). Selanjutnya, perkembangan 14 spesies prioritas utama di tiap lokasi pengamatan di sajikan sebagai berikut :

10

Ranu Kumbolo, peristirahatan sebelum menuju Mahameru, Tn. Bromo Tengger Semeru

Rencana Kerja 2014

Gajah Sumatera di TWA. Seblat, Balai KSDA Bengkulu

Tabel 9. Perkembangan 14 spesies prioritas utama. Spesies, UPT 1.

Baseline Data Populasi

% Kenaikan 2011 dari baseline

Jumlah Populasi 2010

2011

2012

% Kenaikan 2012 dari base line

Banteng

BTN Kayan Mentarang

14

14

22

7

57,14

-50,00

124

124

124

124

0,00

0,00

BBKSDA Jawa Timur

28

28

28

25

0,00

-10,71

BBKSDA Jawa Timur

19

19

19

18

0,00

-5,26

BTN Meru Betiri

56

56

62

58

10,71

3,57

BTN Alas Purwo

57

97

100

120

75,44

110,53

48

48

35

51

-27,08

6,25

BBKSDA Sumatera Utara

4

4

4

6

0,00

50,00

BBTN Bukit Barisan Selatan

1

1

2

4

100,00

300,00

BTN Ujung Kulon

2.

Badak Jawa

BTN Ujung Kulon 3.

Harimau Sumatera

BTN Berbak

7

7

12

13

71,43

85,71

BTN Bukit Tigapuluh

19

19

19

25

0,00

31,58

BTN Way Kambas

22

22

24

24

9,09

9,09

8

8

8

8

0,00

0,00

BBTN Gunung Leuser

11

Rencana Kerja 2014

BBTN Gunung Leuser

4

4

4

4

% Kenaikan 2011 dari baseline 0,00

BBTN Gunung Leuser

6

6

6

6

0,00

0,00

Spesies, UPT



2011

2012

% Kenaikan 2012 dari base line 0,00

BBTN Gunung Leuser

4

4

4

4

0,00

0,00

BBTN Kerinci Seblat

22

22

22

22

0,00

0,00

BBTN Kerinci Seblat

33

33

33

33

0,00

0,00

BBTN Kerinci Seblat

16

16

16

16

0,00

0,00

BBTN Kerinci Seblat

93

93

95

95

2,15

2,15

BKSDA Jambi

12

12

12

12

0,00

0,00

BKSDA Jambi

3

3

3

3

0,00

0,00

BKSDA Jambi

6

6

6

6

0,00

0,00

16

16

16

16

0,00

0,00

BKSDA Bengkulu 4.

Gajah Sumatera

BTN Way Kambas

215

215

215

215

0,00

0,00

BBTN Kerinci Seblat

40

40

40

40

0,00

0,00

BBTN Kerinci Seblat

30

30

30

30

0,00

0,00

BBTN Kerinci Seblat

20

20

20

20

0,00

0,00

BKSDA Jambi

8

8

8

8

0,00

0,00

BKSDA Jambi

117

117

117

117

0,00

0,00

TN Tesso nilo

177

177

192

192

8,47

8,47

TN Tesso nilo

8

8

9

9

12,50

12,50

400

400

318

363

-20,50

-9,25

70

70

71

71

1,43

1,43

36

36

36

55

0,00

52,78

BKSDA Riau BKSDA Bengkulu 5.

Babirusa

BKSDA Sulawesi Tengah BTN Bogani Nani Wartabone

362

394

394

399

8,84

10,22

BTN Kepulauan Togean

37

37

37

44

0,00

18,92

BKSDA Sulawesi Utara

200

200

200

210

0,00

5,00

7

7

8

8

14,29

14,29

BBKSDA Sulawesi Selatan

6

6

6

5

0,00

-16,67


2

2

2

2

0,00

0,00


1

1

1

1

0,00

0,00

BKSDA Sulawesi Tengah

55

55

56

56

1,82

1,82

BKSDA Sulawesi Tenggara

81

81

81

76

0,00

-6,17


31

31

31

38

0,00

22,58


34

34

34

38

0,00

11,76


12

12

12

20

0,00

66,67


28

28

28

30

0,00

7,14

BTN Bogani Nani Wartabone

345

344

344

350

-0,29

1,45


180

186

185

185

2,78

2,78

BTN Rawa Aopa Watumohai

3

3

3

9

0,00

200,00


24

24

24

24

0,00

0,00


136

136

136

136

0,00

0,00

75

75

76

76

1,33

1,33

BTN Ujung Kulon

188

188

188

188

0,00

0,00

BTN Gunung Gede Pangrango

347

347

347

347

0,00

0,00

BBTN Lore Lindu 6.

Anoa

BBTN Lore Lindu 7.

Owa Jawa

12

Rencana Kerja 2014

Spesies, UPT BTN Halimun Salak


% Kenaikan 2011 dari baseline


2011

2012

% Kenaikan 2012 dari base line

57

57

58

60

1,75

5,26

BTN Bukit Baka Bukit Raya

33

33

33

23

0,00

-30,30

BTN Sebangau

17

17

17

19

0,00

11,76

BTN Sebangau

19

19

19

21

0,00

10,53

8.

Orangutan Kalimantan

BBTN Betung Kerihun

688

688

688

688

0,00

0,00

BKSDA Kalimantan Tengah

3116

3116

3248

3248

4,24

4,24

BTN Tanjung Puting

6000

6000

6006

6875

0,10

14,58

BTN Kutai

1779

1779

1858

1861

4,44

4,61

BTN Danau Sentarum

888

888

896

896

0,90

0,90

BKSDA Kalimantan Barat

372

372

372

372

0,00

0,00

BKSDA Kalimantan Selatan

29

29

36

22

24,14

-24,14


3

8

16

16

433,33

433,33


35

35

35

35

0,00

0,00


45

45

29

88

-35,56

95,56

BTN Komodo

1288

2550

2065

2842

60,33

120,65

BTN Komodo

1336

2707

2355

2406

76,27

80,09

BTN Komodo

131

131

131

66

0,00

-49,62

BTN Komodo 11. Jalak Bali

95

95

95

100

0,00

5,26

BKSDA Bali

84

84

100

146

19,05

73,81

BTN Bali

30

30

35

15

16,67

-50,00

15

15

15

58

0,00

286,67

9.

10.

12.

Bekantan

Komodo

Maleo

BKSDA Sulawesi Tengah BKSDA Sulawesi Tengah

877

877

877

1437

0,00

63,85


1000

1200

1200

1325

20,00

32,50

BTN Rawa Aopa Watumohai

8

8

6

14

-25,00

75,00


320

320

320

350

0,00

9,38


4558 136

4558 136

4558 186

4558

0,00

0,00

186

36,76

36,76

2

2

2

2

0,00

0,00

65

65

65

65

0,00

0,00

7 4

4 4

7 5

5

0,00

-28,57

5

25,00

25,00

2

2

2

6

0,00

200,00

3

3

6

15

100,00

400,00

10

10

15

11

50,00

10,00

BTN Lore Lindu 13.

Elang Jawa

BBKSDA Jawa Timur BTN Gunung Gede Pangrango BTN Gunung Ciremai BTN Gunung Merapi BTN GN Halimun Salak 14.

Kakaktua Jambul Kuning

BBKSDA NTT BBKSDA Jawa Timur BTN Rawa Aopa Watumohai

10

10

10

18

0,00

80,00

Balai Taman Nasional Komodo

500

382

382

461

-23,60

-7,80


100

111

111

136

11,00

36,00


85

85

85

85

0,00

0,00

BKSDA NTB

60

20

20

77

-66,67

28,33

13

Rencana Kerja 2014

Usaha penangkaran Jalak Bali oleh masyarakat sekitar TN. Bali Barat

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, jumlah penangkar meningkat menjadi 724 unit dibanding tahun 2011 (709 unit). Kondisi yang sama juga terjadi untuk pengedar jenis tumbuhan dan dan satwa liar, tahun 2012 meningkat menjadi 205 unit dibanding tahun 2011 (Tabel 10). Beberapa jenis telah diperdagangkan ke luar negeri dengan perkiraan nilai devisa pada tahun 2012 sebesar US$ 319.431.990,73 (asumsi 1 US$ sebesar Rp.9.000,-). Beberapa komoditi dari satwa yang diperdagangkan diantaranya adalah tanduk rusa, kulit buaya dan empedu ular. Sedangkan dari tumbuhan yang diperdagangkan diantaranya anggrek, gaharu dan ramin. Tabel 10. Perkembangan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Komponen

Tahun 2009

2010

2011

2012

Pengusahaan pariwisata alam (unit)

24

25

25

35

Lembaga konservasi (unit)

40

47

52

55

701

709

724

195

202

205

Penangkar tumbuhan dan satwa liar (unit) Pengedar tumbuhan dan satwa liar (unit)

-

14

Rencana Kerja 2014

Usaha penginapan bagi pengunjung di TN. Karimunjawa

Hingga tahun 2014, diharapkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan meningkat menjadi minimal Rp. 800.000,-/kk/bulan. Dari 18 UPT yang menjadi lokasi pemantauan, ditemukan bahwa pada tahun 2012 pendapatan masyarakat rata-rata meningkat dibanding tahun 2011 sebesar 15,60% (Tabel 12). Wilayah pengelolaan satuan kerja yang telah melebihi target hingga di atas Rp.1.000.000,/kk/bulan adalah BKSDA Jawa Timur (sebesar Rp. 1.826.500,-/kk/bulan), BTN. Bogani Nani Wartabone (sebesar Rp. 1.777.794,-/kk/bulan), BTN. Karimunjawa (sebesar Rp. 1.777.604,/kk/bulan), BKSDA Lampung (sebesar Rp. 1.300.000,-/kk/bulan), BBKSDA Bukit Barisan Selatan (sebesar Rp. 1.052.340,-/kk/bulan) dan BTN. Wasur (sebesar Rp. 1.000.000,-/kk/bulan). Tabel 11. Perkembangan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Satuan Kerja

Tahun (Rp.)

% Kenaikan

Keterangan

1.100.000

0,00

Peningkatan tahun 2010 sebesar 100%, pada tahun 2012 data belum di up date

605.000

605.000

0,00

BBKSDA Jawa Barat

605.000

605.000

0,00

BBKSDA NTT

605.000

605.000

0,00

BKSDA Kalimantan Barat

605.000

605.000

0,00

BTN. Sembilang

605.000

500.000

(17,36)

BTN. Alas Purwo

605.000

900.000

48,76

BTN. Wasur

605.000

1.000.000

65.29

BTN. Gn. Halimun Salak

605.000

853.000

40,99

BTN. Sebangau

903.804

903.804

0,00

BTN. Kepulauan Togean

678.273

678.273

0,0

BTN. Bali Barat

600.000

600.000

0,0

2011

2012

1.100.000

BTN. Kepulauan Seribu

BKSDA NTB

BBTN. Bukit Barisan Selatan

861.967

1.052.340

22,09

1.086.643

971.429

(10,60)

920.290

1.777.794

93,18

BTN. Karimun Jawa

1.749.342

1.777.604

1,62

BKSDA Lampung

1.075.000

1.300.000

20,93

BBKSDA Jawa Timur

1.575.000

1.826.500

15,97

BTN. Danau Sentarum BTN. Bogani Nani Wartabone

Rata-rata peningkatan

Peningkatan tahun tahun 2010 sebesar 10%, tahun 2012 data belum di up date

Peningkatan tahun 2010 sebesar 10%, data belum di up date tahun 2011

Data belum di up date tahun 2012

15,60

15

Rencana Kerja 2014

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat .

Wisatawan Swedia dan Singapura yang berkunjung ke Kaledupa, TN. Wakatobi sedang menanam mangrove

Upaya untuk menurunkan luasan lahan kritis, pada tahun 2012 telah dilakukan rehabilitasi kawasan hutan konservasi/lindung sebesar 100.986 ha dan rehabilitasi lahan kritis, termasuk penanaman hasil Kebun Bibit Rakyat Tahun 2011 sebesar 400.608 ha. Rehabilitasi hutan mangrove, gambut, dan rawa terus digiatkan dengan capaian sebesar 8.809 ha (Tabel 12). Tabel 12. Perkembangan rehabilitasi hutan dan lahan. Komponen

Tahun 2009

2010

2011

2012

Rehabilitasi hutan di DAS piroitas (ha)

-

100.737

100.743

100.986

Rehabilitasi lahan kritis di DAS prioritas (ha)

-

-

400.608

400.608

Pembuatan hutan kota (ha)

-

1.175

1.395

-

Rehabilitasi hutan mangrove/hutan pantai (ha)

-

-

10.401

8.809

Rencana pengelolaan DAS terpadu (unit DAS)

-

41

31

23

16

Rencana Kerja 2014

Pada tahun 2012, telah dibangun sebanyak 10.053 unit dengan kemampuan menyediakan jumlah bibit tiap KBR sebanyak 50.000 bibit. Pada tahun 2011 telah dibangun 10.270 unit (Tabel 13). Tabel 13. Perkembangan pembuatan KBR. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Unit Organisasi BPDAS Krueng Aceh BPDAS Wampu Sei Ular PDAS Asahan Barumun BPDAS Agam Kuantan BPDAS Indragiri Rokan BPDAS Batanghari BPDAS Musi BPDAS Ketahun BPDAS Way Seputih Sekampung BPDAS Kepulauan Riau BPDAS Baturusa Cerucuk BPDAS Citarum Ciliwung BPDAS Cimanuk Citanduy BPDAS Pemali Jratun BPDAS Serayu Opak Progo BPDAS Solo BPDAS Brantas

Tahun 2010 Rencana Realisasi 266 266 375 330 322 376 114 114 242 242 131 69 322 167 109 78 352 362 40 48 41 29 200 267 171 223 395 397 244 240 324 406 279 308 17

KBR di Desa Gamoneng dan Balison, Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara

Tahun 2011 Rencana Realisasi 350 356 368 368 546 544 98 98 343 341 195 195 325 328 268 268 488 518 60 56 58 56 322 321 250 250 304 364 369 368 346 366 424 444

Tahun 2012 Rencana Realisasi 361 360 227 227 300 300 105 105 431 433 211 211 306 306 384 384 655 655 75 75 75 74 430 430 474 474 517 517 446 446 494 493 477 477

Rencana Kerja 2014

No 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Unit Organisasi BPDAS Sampean BPDAS Kapuas BPDAS Kahayan BPDAS Barito BPDAS Mahakam Berau BPDAS Unda Anyar BPDAS Dodokan Moyosari BPDAS Benain Noelmina BPDAS Tondano BPDAS Bone Bolango BPDAS Palu Poso BPDAS Lariang Mamasa BPDAS Saddang BPDAS Jeneberang Walanae BPDAS Sampara BPDAS Ake Walamo BPDAS Wae Hapu batu Merah BPDAS Remu Ranisiki BPDAS Memberamo Jumlah

Tahun 2010 Rencana Realisasi 204 278 316 335 75 64 240 244 198 206 87 115 236 246 552 602 212 213 88 88 170 170 176 176 213 213 455 462 216 220 88 88 98 99 128 128 320 147 8.000 8.016



Kegiatan rehabilitasi ini diperkuat dengan RPDAST sebagai acuan berbagai pihak dalam memelihara serta meningkatkan daya dukung dan fungsi DAS. Pada tahun 2012 telah disusun 23 unit RPDAST, sehingga secara kumulatif hingga tahun 2012 telah disusun 95 RPDAST dari target sebanyak 108 DAS. Untuk mendorong produksi hutan, pada tahun 2012 telah dibangun HKm dan HD seluas 500.377 ha dalam bentuk penetapan areal kerja. Pembangunan HKm dan HD ini akan ditingkatkan pada tahun 2013 seluas 500.000 ha. Secara kumulatif, jumlah HKm dan HD yang telah dibangun seluas 1.538.199,80 ha dari target 2.500.000 di akhir tahun 2014. Selain itu, pemerintah juga membangun HR kemitraan di luar kawasan hutan seluas 56.334 ha pada tahun 2012 (tahun 2013 akan ditingkatkan seluas 50.000 ha. Secara kumulatif, jumlah HR yang telah dibangun hingga 2012 adalah 158.492 ha dari target 250.000 ha di akhir tahun 2014. (Tabel 14). Tabel 14. Perkembangan HKm, HD dan HR (kemitraan). Komponen HKm dan HD (ha) Hutan rakyat (kemitraan) (ha)

Tahun 2009 -

2010 528.507 51.506

2011 508.170,9 50.651,89

2012 500.377 56.334

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, Kementerian Kehutanan berusaha mendorong dan meningkatkan keragaman produk kehutanan bukan kayu atau hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan menetapkan jenis HHBK unggulan nasional dan lokasi pengembangan klaster. Hingga tahun 2012 telah ditetapkan sebanyak 22 jenis HHBK unggulan nasional dan lokasi klaster pengembangannya (Tabel 15). Pada Tahun 2010, produksi sutera alam sebesar 491 ton, lebah madu 8.800 ton, gaharu 1.408,84 ton, rotan 17.779 ton dan bambu 53,24 ton.

18

Rencana Kerja 2014

Usaha lebah madu di TN. Danau Sentarum

Tabel 15. Jenis HHBK unggulan nasional dan lokasi klaster. Jenis HHBK

Tahun dan Lokasi Klaster 2010

1. Gaharu (Aquilaria sp)

Kab. Bangka Tengah (Babel)

2. Rotan (Calamus sp)

Kab. Katingan (Kalteng)

3. Lebah Madu (Apis sp)

Kab. Sumbawa (NTB)

4. Sutera (Bombix sp)

Kab. Cianjur (Jabar)

5. Bambu (Bambusea sp) 6. Nyamplung (Calophyllum inophylum L) 7. Kayu manis (Cinnomomum burmanii)

Kab. Bangli (Bali)

2011

2012 Kab. Mamuju (Sulsel)

Kab. Tasikmalaya (Jabar)

Kab. Purwerejo (Jateng) Kab. Aceh Tenggara (Aceh) Kab. Tapanuli Utara (Sumut) Kab. Lampung Barat (Lampung)

8. Kemenyan (Styrax sp) 9. Damar mata kucing (Shorea javanica) 10. Porang (Amorphopalus vanabilis) 11. Tengkawang (Shorea sp)

Kab. Nganjuk (Jatim) Kab. Sanggau (Kalbar) Kab. Timor Tengah Selatan (NTT)

12. Cendana (Santalum album) 13. Jernang (Daemonorps draco)

Kab. Aceh Barat (Aceh)

14. Kemiri (Alleurites mollucanna)

Kab. Samosir (Sumut)

15. Pinus (Pinus merkusii)

Kab. Tanah Datar (Sumbar)

16. Jelutung (Dyera costulata)

Kab. Tanjung Jabung (Jambi)

17. Duku (Lansium domesticum)

Kab. Ogan Komering Ilir (Sumsel)

18. Melinjo (Gnetum genmon) 19. Kapulaga (Amomum cardamomum) 20. Jahe (Zingiber officinale)

Kab. Kab. Pandeglang (Banten)

21. Aren (Arenga pinnata)

Kab. Bolaang Mongondow (Sulut)

22. Sagu (Metroxylon spp)

Kab. Fax-fak (Papua Barat)

Kab. Tegal (Jateng) Kab. Blitar (Jatim)

19

Rencana Kerja 2014

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan diklat sebanyak 3.036 orang. Hingga Tahun 2012 jumlah lulusan diklat telah mencapai 17.457 orang, angka ini akan ditingkatkan pada Tahun 2013 sebanyak 3.000 orang. Sedangkan untuk pendidikan menengah kehutanan, pada Tahun 2012 telah dilaksanakan sebanyak 323 siswa (kumulatif 942 siswa). Dalam mendorong perekonomian kerakyatan seiring dengan pesatnya perkembangan kemitraan Hutan Rakyat di Pulau Jawa, maka peran penyuluhan kehutanan dipandang strategis untuk menjembatani penguatan kemitraan usaha antara kelompok tani hutan dengan pelaku industri perkayuan berbasis kayu rakyat berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan. Dari target 50 kerjasama kemitraan pada akhir tahun 2014, maka pada Tahun 2012 telah dilaksanakan 10 kerjasama kemitraan (kumulatif dari tahun 2010-2012 mencapai 30 kerjasama kemitraan

20

Wisuda Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan di Mangggala Wanabakti

Rencana Kerja 2014

Pertanian organik, usaha pemberdayaan TN. Bantimurung Bulusaraung, di Tompobulu, Kec. Balocci, Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan

Tabel 16. Perkembangan Penyelenggaraan Penyuluhan, Kediklatan, dan Pengembangan SDM Kehutanan. Komponen Kerjasama kemitraan (kerjasama) Kelompok masyarakat produktif mandiri (unit) Sertifikasi penyuluh (orang)

Tahun 2009

2010 18

2011

2012

-

2

10

-

81

105

129

-

-

209

356

5.190

9.231

3.036

308

311

323

Pendidikan dan Latihan Pendidikan Menengah

Sosialisasi kelembagaan penyuluhan kehutanan dilaksanakan di seluruh provinsi, sementara lima provinsi model diselenggarakan di Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk meningkatkan kualitas penyuluh kehutanan, telah diselenggarakan uji kompetensi dengan mengacu SKKNI bidang penyuluhan kehutanan. Sampai dengan Tahun 2012 telah dilaksanakan uji kompetensi kepada 565 orang penyuluh kehutanan dari target 1.500 orang di akhir tahun 2014. Adapun yang dinyatakan kompeten 495 orang dan yang belum kompeten 70 orang. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas kerjasama, pada tahun 2012 telah dilakukan diklat pendampingan masyarakat sebanyak 2.886 orang dari seluruh Indonesia. Pada tahun 2012, kelompok masyarakat produktif (KUP) telah dibentuk sebanyak 129 kelompok, angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 105 KUP. Secara kumulatif, hingga tahun 2012 telah dibentuk sebanyak 315 KUP (Tabel 16) dari target 500 kelompok hingga akhir 2014. KUP ini bermaksud untuk memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat, utamanya di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk mengembangkan potensi ekonomi sesuai karakterisitik desa sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan secara langsung terhadap hutan.

21

Rencana Kerja 2014

Lokasi penelitian ketahanan hama dan penyakit tanaman Sengon dari Papua, Balai Penelitian Teknologi Agroforestry

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan.

Litbang Kehutanan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya hutan sebagai bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sehingga pada akhirnya peran Litbang Kehutanan diarahkan untuk mendorong produk kehutanan yang dapat menggantikan peran kayu solid, dan meningkatkan peran hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan akan makanan (food), energi (energy) dan obat-obatan (medicine).

22

Rencana Kerja 2014

Erin P Riley, peneliti primata dari San Diego State University, sedang mengamati monyet Sulawesi di TN. Bantimurung Bulusaraung

Selanjutnya, Litbang kehutanan melaksanakan 4 litbang, yaitu : (1) Litbang konservasi dan rehabilitasi, yaitu hutan alam produksi lahan kering, hutan rawa gambut, hutan mangrove, konservasi flora, fauna dan mikro-organisme, model pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekosistem, pengelolaan DAS dan pengelolaan sumbardaya lahan dan air pendukung DAS; (2) Litbang peningkatan produktivitas hutan, yaitu hutan tanaman kayu perkakas, hutan tanaman kayu pulp, hutan tanaman kayu energi, pemuliaan tanaman hutan, HHBK FEM (food, energy dan medicine) dan HHBK Non-FEM; (3) Litbang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan, yaitu sifat dasar kayu dan HHBK, keteknikan dan pemanenan hasil hutan, pengolahan hasil hutan kayu, pengolahan HHBK dan perekayasaan alat dan substitusi bahan pembantu; dan (4) Litbang perubahan iklim dan kebijakan, yaitu manajemen lansekap berbasis DAS, Hutan kota/ lansekap perkotaan, ekonomi dan kebijakan REDD, perhitungan emisi GRK kehutanan, adaptasi bioekologi dan sosekbud terhadap perubahan iklim, tata kelola kehutanan dan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan . Hasil konkrit yang telah diperoleh dan dimanfaatkan hingga tahun 2012, diantaranya : (1) teknik pembuatan bambu lamina yang sudah diadopsi untuk pengembangan industri kreatif mebel bambu; (2) teknik produksi resorsinol yang telah diujicobakan di pabrik kayu komposit di Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan DI Yogyakarta. Bahan perekat ini juga telah digunakan untuk laminasi bambu; (3) teknik pengolahan arang dan turunannya sudah diadopsi masyarakat di Jawa Barat , Banten; (4) teknik stabilisasi dimensi oleh pengrajin mebel di Jepara; (5) pengolahan dan pemanfaatan cuka kayu yang diadopsi oleh masyarakat dan pengusaha, serta sudah disusun kerjasama di Toraja, Cianjur, dan Banten; (6) pedoman penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomassa dan stok karbon hutan di Indonesia; dan, (7) metode penanaman untuk kondisi tapak ekstrim (seperti Aceh, sebagai areal bekas tsunami dengan habitat lumpur bercampur pasir).

23

Rencana Kerja 2014

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan

Dari target penurunan kelemahan administrasi sebesar 50% di tahun 2014, telah tercapai sebesar 36,43 % di Tahun 2012 (angka tahun 2012 sebesar 12,74% dari angka dasar sebesar 20,04% di tahun 2009). Penurunan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang memiliki target 50% di tahun 2014, pada tahun 2012 telah tercapai sebesar 74,27% (angka tahun 2012 sebesar 3,78% dari angka dasar sebesar 14,69% di tahun 2009). Sedangkan hambatan kelancaran pelaksanaan tugas telah tercapai sebesar 56,74% di tahun 2012 (angka tahun 2012 sebesar 6,19% dari angka dasar sebesar 14,31% di tahun 2009). Untuk potensi kerugian negara telah diturunkan 16,46% menjadi Rp.580.638.239,45 dari angka dasar tahun 2009 sebesar Rp.695.079.784.709,- (Tabel 17). Tabel 17. Perkembangan pemantauan kinerja pengawasan. Tahun

Komponen Kelemahan administrasi (%) Pelanggaran terhadap peraturan perundangan (%) Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas (%) Potensi kerugian negara (Rp.)

2009

2010

2011

2012

20,04

23,59

29,85

12,74

14,69

7,10

6,12

3,78

14,31

13,65

10,69

6,19

695.079.784.709

644.575.341.139

633.046.075.395

580.702.638.239,45

Terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kementerian Kehutanan telah melaksanakan 4 rencana aksi dengan 7 kriteria keberhasilan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang hasilnya telah diverifikasi UKP4 hingga B-03 bahwa 1 kriteria keberhasilan mencapai 120% (biru), 5 kriteria keberhasilan mencapai 100% (hijau) dan 1 kriteria keberhasilan mencapai 70% (kuning) (Tabel 18). Tabel 18. Status Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi hingga B-03. Prioritas

Program

Rencana Aksi

Pelaksanaan pelayanan secara on line Sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Pencegahan Pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan eksternal (termasuk masyarakat) atas penyalahgunaan kewenangan Pendidikan dan budaya anti korupsi

Strategi komunikasi, informasi dan edukasi yang jelas dan terencana

Kriteria Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan perizinan tepat waktu secara on line (6 jenis perizinan) Penambahan pelaksanaan perizinan secara on line (2 jenis perizinan, yaitu penangkaran dan izin usaha industri primer hasil hutan) Penyediaan fasilitas pelayanan perizinan on line

Penayangan rencana kerja dan anggaran Kementerian Kehutanan pada web/situs resmi Kementerian Kehutanan

Transparansi dan akuntabilitas dari rencana kerja dan anggaran Kementerian Kehutanan

Pembuatan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait pengelolaan pengaduan internal dan eksternal atas penyalahgunaan wewenang

Peningkatan penanganan terhadap pengaduan internal dan eksternal atas penyalahgunaan wewenang

Pelaksanaan strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi

Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi penyelenggara di lingkungan internal Kementerian Kehutanan Terlaksananya strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satker Kementerian Kehutanan 24

Status keberhasilan hingga B-03 Hijau Hijau Biru Hijau

Kuning

Hijau

Hijau

Rencana Kerja 2014

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kehutanan

Laporan keuangan Kementerian Kehutanan pada tahun 2012 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Status ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan (DPP) (Tabel 19). Tabel 19. Perkembangan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal. Tahun Komponen

Target hinggga 2014 WTP

Opini BPK terhadap lapoan keuangan

2010

2011

2012

WDP

WTP (DPP)

WTP

15

5

2

1

55

8

6

10

5 negara dan 3 lembaga

1 negara



Pencatatan BMN eks Kanwil Kehutanan Pengembalian pinjaman/piutang 69 perusahaan selesai 80% Kerjasama baru bilateral dan multilateral

Standar produk dan jasa kehutanan, serta pedoman pengelolaan lingkungan dan 35 judul 6 judul 12 judul 9 judul1 perubahan iklim Sertifikasi pengelolaan hutan rakyat 15 3 5 92 Rekomendasi kebijakan penanganan 3 rekomendasi -3 5 rekomendasi 4 rekomendasi perubahan iklim Keterangan : 1. Selama tahun 2010-2012, sebanyak 18 judul telah menjadi SNI dan 9 masih dalam proses penetapan menjadi SNI oleh BSN 2. Hutan rakyat yang telah memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan rakyat sebanyak 3 unit, sedangkan 6 unit mash difasilitasi 3. Tugas dan fungsi Pusat Standardisasi dan Lingkungan belum mencakup bidang perubahan iklim.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor kehutanan tahun 2012 sebesar Rp.3,30 trilyun, angka ini terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 (sebesar Rp. 2,39 trilyun), tahun 2010 (sebesar Rp. 2,94 trilyun) dan tahun 2011 (Rp.3,15 trilyun). Dana reboisasi (DR) memberikan masih sumbangan terbesar (Rp.1,6 trilyun), meskipun angka ini turun dibanding tahun 2011 (Rp. 1,72 trilyun). (Tabel 20). Tabel 20. Perkembangan PNBP Kehutanan Komponen Realisasi PNBP Kemenhut

Tahun (Rp.) 2009

2010

2011

2012

2.397.581.426.000

2.941.096.540.533

3.157.718.314.864

3.309.336.953.264

1.368.085.110.978

1.635.335.683.648

1.720.288.868.765

1.491.399.654.922

b. PSDH

674.358.139.368

797.324.738.602

868.554.324.130

986.268.936.309

c. IIUPH

74.179.913.501

271.527.597.764

119.261.871.703

102.559.757.450

648.803.380

91.902.000

0

0

1. PNBP SDA a. DR

d. DPH e. DPEH

418.686.800

135.238.800

4.254.460.392

13.432.687.929

f. IASL/TA

7.878.454.120

6.141.326.398

5.412.676.248

3.376.610.926

g. Pungutan masuk Obyek WA

6.653.144.380

19.444.242.426

26.679.137.821

20.037.555.492

0

33.869.834.201

97.295.159.593

157.288.848.915

169.536.525.729

175.854.019.948

315.672.169.228

403.865.794.149

904.387.000

778.500

0

0

d. PIPPA

0,00

294.319.660

102.922.500

358.418.000

e. IHUPA

196.306.000

1.076.858.586

118.212.233

188.262.278

2. PNBP Lainnya a. Ganti Rugi Nilai Tegakan b. Penggunaan Kawasan Hutan c. Tempat Hiburan/Taman/ Museum/PUPA

25

Rencana Kerja 2014

Tahun (Rp.)

Komponen

2009

f. Pendapatan Lainnya

2010

2011

7.726.108.750

0

2012

78.512.251

88.136.316

Realisasi anggaran Kementerian Kehutanan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang nyata. Pada tahun 2006, realisasi anggaran sebesar 61,81% (dari anggaran Rp.4,5 trilyun) meningkat pada tahun berikutnya 63,97% (dari pagu anggaran Rp.7,1 trilyun). Pada tahun 2012, realisasi anggaran menjadi sebesar 87,46% dari pagu anggaran Rp.5,7 trilyun (Tabel 21). Tabel 21. Perkembangan realisasi anggaran Kemenhut. Tahun (Rp.juta)

Komponen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pagu anggaran (Rp.)

4.541.116,5

7.158.491,3

4.169.243,3

2.801.073,2

4.023.444,1

5.869.810,3

5.736.851,3

Realisasi (Rp.)

2.806.791,2

4.579.263,5

3.282.232,7

2.417.053,9

3.306.505,9

4.766.120,7

5.017.651,8

61,81

63,97

78,72

86,29

82,18

81,20

87,46

%

Kementerian Kehutanan memperoleh predikat baik untuk pelaksanaan sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada tahun 2012, dengan nilai 65,06. Predikat dan nilai ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (predikat CC dan nilai 58,49). Kondisi ini berbeda dengan tahun 2008, Kementerian Kehutanan mendapatkan predikat C yang digambarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi yang akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar (Tabel 22). Tabel 22. Perkembangan pelaksanaan SAKIP. Komponen Nilai Predikat Interpretasi

Karakteristik instansi

2008 50 C Agak Kurang Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

2009 53,37 CC Cukup Baik Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan , memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar

Tahun 2010 56,50 CC Cukup Baik Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar

26

2011 58,49 CC Cukup Baik Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar

2012 65,06 B Baik Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

Rencana Kerja 2014

Seorang perempuan Bajo melintas setelah memungut kayu mangrove di Kaledupa, TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

II.

TANTANGAN DAN KEBIJAKAN

Lelaki Bajo melintas memungut kayu mangrove di Kaledupa, TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Tantangan diidentifikasi berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam memenuhi kinerja pembangunan kehutanan tahun 2012 dan kemungkinannya pada tahun 2013, untuk diselesaikan sehingga kinerja pembangunan kehutanan dapat dipenuhi sesuai sasaran Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Berdasarkan tantangan yang ada, pembangunan kehutanan tahun 2014 diberikan penekanan sesuai kinerja yang telah dirumuskan berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

27

Rencana Kerja 2014

Tantangan dan Arahan

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan antara lain : (1) masih tingginya luas kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak/izin (open access) sehingga rentan terhadap perambahan dan penebangan liar; (2) masih luasnya lahan kritis di kawasan hutan yang perlu direhabilitasi; (3) kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk mengoperasionalkan KPH; (4) penyelesaian tata batas kawasan hutan perlu ditindaklanjuti dengan penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan; (5) masih tingginya jumlah hotspot kebakaran hutan di luar kawasan hutan; (6) belum dipatuhinya RPDAST sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan; dan (7) pemanfaatan hutan masih bertumpu pada produksi kayu. Mengatasi tantangan di atas, langkah-langkah yang diambil Kementerian Kehutanan antara lain : 1.

28

Mengatasi kondisi masih tingginya hutan produksi yang tidak memiliki ijin usaha pemanfaatan, Kementerian Kehutanan mendorong beroperasinya unit pengelolaan di tingkat tapak (KPH). Dari unit pengelolaan terkecil ini, diharapkan dapat mendorong identifikasi potensi hutan yang lebih detail dan menyusun rencana bisnis anggarannya, sehingga secara pasti dapat diketahui jumlah investasi yang dibutuhkan dan jangka waktu pengembalian investasinya. Selain itu, dengan mendorong pengelolaan di tingkat tapak diharapkan dapat memberikan kepastian usaha karena mengurangi potensi tindak pidana kehutanan yang sering terjadi antara lain penebangan liar, perambahan dan penambangan liar. Upaya mendorong beroperasinya KPH ini telah diusulkan sebagai inisiatif baru Kementerian Kehutanan tahun 2014.

Rencana Kerja 2014

Menteri Kehuutanan menanam di Wangi,-wangi, TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Mangrove di Tomia, TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

2.

Mendorong keterlibatan para pihak dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan, utamanya di lahan kritis melalui serangkaian penanaman dengan memanfaatkan berbagai moment, diantaranya hari bumi dan hari lingkungan hidup. Selain berusaha untuk meningkatkan fasilitasi KBR dari tahun ke tahun, keterlibatan pelajar sekolah dikerahkan untuk membangun kesadaran tentangnya budaya menanam sejak usia dini melalui forum kader konservasi, sebagaimana dilakukan di berbagai kawasan hutan konservasi di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Peran TNI dan Polri yang terlibat aktif juga tidak kalah penting untuk membentuk kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup, dengan membantu menanami areal yang dianggap penting untuk direhabilitasi. Gubernur, Bupati, Walikota dan pejabat lain di pemerintah pusat dalam setiap aktifitasnya didorong untuk memberi contoh upaya penanaman melalui adopsi pohon. Demikian juga dengan perusahaan swasta, diantaranya PT. Djarum Kudus, yang memberi contoh penanaman di jalan pantai utara Jawa untuk mengurangi abrasi pantai. Termasuk perusahaan negara (BUMN) seperti Pertamina, Bank Mandiri dan Garuda Indonesia yang melakukan aksi nyata dengan mengajak masyarakat melakukan penanaman di berbagai tempat.

3.

Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM di tingkat tapak disikapi dengan mendorong pelaksanaan bakti sarjana kehutanan (Basarhut), yang berusaha menghimpun sarjana-sarjana baru kehutanan dari berbagai fakultas dan jurusan kehutanan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, untuk membantu pengelolaan di tingkat tapak (KPH), mulai dari mengidentifikasi masalah, membantu perencanaan hingga mengevaluasi pengelolaan KPH di seluruh Indonesia. Basarhut akan dilakukan selama 2 tahun, sekaligus untuk menjembatani banyaknya PNS Kementerian Kehutanan maupun Dinas (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang purna tugas pada tahun 2014. Basarhut juga dilihat sebagai upaya untuk melatih sarjana-sarjana baru kehutanan untuk bekerja di tingkat tapak.

29

Rencana Kerja 2014

Perempuan Bajo berjualan ikan di Kaledupa, TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

4.

Dalam rangka mewujudkan kawasan hutan yang mantap, salah satunya diperlukan upaya pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari penunjukkan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Hingga saat ini masih banyak kawasan hutan yang proses pengukuhannya belum terselesaian, terutama pda proses penetapan kawasan hutan sebagai akibat belum selesainya penataan batas kawasan hutan sebagai langkah untuk menyelesaikan hak-hak pihak ketiga. Kegiatan penataan batas kawasan hutan merupakan sebuah rangkaian proses kegiatan yang dimulai dari identifikasi trayek batas kawasan hutan, penataan batas sementara kawasan hutan dan pemancangan serta pengukuran batas definitif kawasan hutan. Sebagai upaya percepatan penyelesaian penataan batas kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, maka sejak tahun 2011, Kementerian Kehutanan telah berkomitmen untuk meningkatkan target tata batas kawasan hutan 2010-2014 dari 25.000 km menjadi 63.000 km. Terkait dengan konflik kawasan hutan, Kementerian Kehutanan juga mendorong upaya untuk membuka akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan, dalam bentuk pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) dan HKm yang pemodalannya dapat difasilitasi melalui pinjaman dana bergulir oleh Badan Layanan Umum Kementerian Kehutanan.

30

Rencana Kerja 2014

5.

Dari jumlah 32.323 hotspot di tahun 2012, sebanyak 71,81% berada di luar kawasan hutan, kondisi yang hampir sama terjadi pada tahun 2010 dan 2011. Berdasarkan data ini, Kementerian Kehutanan berusaha untuk membangun koordinasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dengan menjajaki kemungkinan peningkatan dana dekonsentrasi terkait pengendalian kebakaran hutan untuk pemerintah provinsi dan dana alokasi khusus (DAK) untuk pemerintah kabupaten/kota. Upaya ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong peningkatan koordinasi dan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan.

6.

Untuk mengurangi ketergantungan produk hutan berupa kayu dalam meningkatkan devisa negara di sektor kehutanan, litbang Kementerian Kehutanan didorong untuk melihat potensi ragam hayati (bioprospecting) dan mengembangkannya dalam skala laboratorium, sehingga dapat dijajaki kemungkinan pengembangannya di tingkat industri dan masyarakat. Upaya ini secara langsung diharapkan dapat menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan. Upaya ini juga telah diusulkan di dalam inisiatif baru Kementerian Kehutanan tahun 2014. Selain itu, pemanfaatan hutan dalam bentuk HHBK juga terus digiatkan, serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk penangkaran dan peredaran yang cenderung terus mengalami peningkatan dalam devisa negara.

7.

Terkait dengan keberadaan RPDAST, Kementerian Kehutanan terus mendorong komitmen para pihak di level provinsi dan kabupaten/kota sehingga pengelolaan lingkungan senantiasa memperhatikan daya dukung DAS. Upaya ini dilakukan dengan mendorong RPDAST dalam bentuk regulasi di level pemerintah provinsi, mendorong pemantauan secara efektif melalui manajemen DAS di tingkat tapak.

Posisi pembangunan kehutanan dalam pembangunan nasional

Di dalam RKP 2014, posisi pembangunan kehutanan berada di prioritas nasional dan prioritas bidang. Untuk prioritas nasional, pembangunan kehutanan berada di prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana (Tabel 23). Tabel 23. Prioritas nasional pembangunan kehutanan 2013 Sasaran

Arah Kebijakan

1. Penanganan perubahan iklim : penyelesaian target rehabilitasi hutan dan lahan seluas 271.362 ha, pengembangan HKM dan HD seluas 500.000 ha, menurunnya emisi gas rumah kaca sesuai dengan target per sektor dan per wilayah, meningkatnya ketahanan terhadap perubahan iklim. 2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan: penyelesaian tata batas kawasan hutan sepanjang 13 ribu Km: oprasionalisasi 30 unit KPH: sertifikasi 500 orang penyuluh kehutanan: penurunan hotspot sebesar 67,2 persen dari rereta periode 2005-2009: dan menurunya pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pelibatan aktif pelaku pembangunan, swasta dan masyarakat. 3. Peningkatan sistem peringatan dini: meningkatnya kualitas pelayanan dan jangkauwan informasi dini meteorologi, klimatalogi, dan geofisika hingga tingkat kabupaten. 4. Penanggulangan bencana: meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah dan penyediaan infrastrutur kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko dampak akibat bencana. 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim, melalui peningkatan pengelolaan kawasan hutan, perkuatan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan penurunanemisi gas rumah kaca 2. Penguatan kapasitas mitigasi bencana melalui sistem informasi dini cuaca dan iklim,peningkatan insfrasturtur kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan dukungan peralatan dan logistik kebencanaan yang Memadai; dan 3. Penegakan hukum/regulasi dan tata kelola lingkungan hidup.

31

Rencana Kerja 2014

Lelaki Bajo mencari ikan di Kaledupa, TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Dalam prioritas nasional bidang, pembangunan kehutanan termasuk dalam bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup, hal-hal terkait dengan pembangunan kehutanan diajikan Tabel 24. Tabel 24. Prioritas pembangunan bidang sumberdaya alam. Prioritas Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan

Fokus Peningkatan pengelolaan produksi kehutanan

Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan

Percepatan penyelesaian persoalan dalam pengelolaan hutan konservasi Peningkatan upaya konservasi dan penyelamatan hutan konservasi serta rehabilitasi sumberdaya hutan

Arahan 1. Perbaikan tata kelola hutan produksi melalui operasionalisasi KPHP 2. Penerapan sistem silvikultur 3. Pemanfaatan hutan produksi berbasis IHMB 4. Prioritas penanaman pada LOA 5. Pengembangan HKm dan HD Didukung oleh penyuluhan, diklat SDM dan peningkatan kualitas data dan informasi hutan dan pelengkapan peraturan perundangan yang mendukung pengelolaan hutan lestari/berkelanjutan 1. Percepatan pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan 2. Percepatan beroperasinya KPH dan penyediaan sumberdaya manusia pengelola KPH yang profesional 3. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 4. Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi potensi sumberdaya hutan 1. Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, melalui pengembangan pengelolaan TN, HL dan kawasan konservasi lainnya. 2. Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS, melalui penyelenggaraan RHL serta pengelolaan DAS 3. Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan untuk mendukung pengamblan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan iptek.

32

Rencana Kerja 2014

Pengarusutamaan Gender

Terkait dengan pengarusutamaan gender pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan di Tahun 2014, telah disepakati di dalam trilateral meeting, sebagai berikut : No. 1. 2.

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan MAsyarakat Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

3.

Peningkatan Usaha Kehutanan

4.

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Penelitian dan pengembangan Kementerian Kehutanan

5.

Kegiatan Perencanaan, penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi DAS (Kebun Bibit Rakyat) Pengembanan Kawasan Konservasi Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung (Pemberdayaan masyarakat) Pemanfaatan Jasa Lingkungan (kader konservasi dan kelompk pecinta alam) Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis Wasganis PHPL (peningkatan kualitas kinerja ganis wasganis) Peningkatan penyuluhan kehutanan (kelompok usaha produktif mandiri) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (peningkatan tata kelola)

Perkiraan Anggaran (Rp.) 300.000 juta 6.000 juta 1.500 juta 70.000 juta 250 juta 95.650 juta

Pelibatan siswa perempuan pada Kemah Bakti Konservasi di TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara 33

Rencana Kerja 2014

Program dan Kegiatan

1.

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Pagu Indikatif (Rp. Juta) 10.298,7

Kegiatan/IKK a. Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 1 judul

3.000,0

Persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan revisi tata ruang di 26 provinsi

3.500,0

Sistem jaringan komunikasi data kehutanan LAN pusat dan WAN 17 provinsi sebanyak 1 sistem

3.798,7

b. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

7.996,1 800,0

Keputusan Menteri tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHP di 28 provinsi Beroperasinya (kumulatif) 120 KPH

4.400,0

Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHK di seluruh Indonesia

1.000,0 800,0

Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH sebanyak 1 judul

996,1 10.189,8

Peta areal kerja dan peta pencadangan ijin pemanfaatan hutan selesai 80%. c. Pengukuhan Kawasan Hutan Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 20.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan

4.500,0

Penetapan kawasan hutan yang telah di tata batas temu gelang selesai 75%

4.000,0 689,8

Rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial selesai 75%

1.000,0 6.716,3

SK pelepasan kawasan hutan secara parsial selesai 75% d. Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 1 judul

2.716,3

Data dan informasi sumberdaya hutan pada kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 1 judul

1.500,0

Data dan informasi pendugaan karbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 1 judul

1.500,0

Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 1 kali update. e. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan

1.000,0 5.801,3

Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlayani 100% secara tepat waktu

2.000,0

Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%

2.000,0 1.801,3

Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi f.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

45.722,1

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 23 satker

43.000,0

Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” sebanyak 23 Satker.

2.722,1

g. Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan

473.353,4 351.108,4

Tata batas kawasan hutan sepanjang 20.000 km Neraca sumberdaya hutan di 17 BPKH.

54.800,0

Tersedianya sarpras dan tata hutan KPH

34.500,0

Enumerasi dan re-emunerasi TSP/PSP

32.945,0 Jumlah

34

560.077,7

Rencana Kerja 2014

Menteri Kehutanan mengamati perkembangan hutan tanaman di PT. Balikpapan Forest Industries, Kalimantan Timur

2. Peningkatan Usaha Kehutanan Pagu Indikatif (Rp. Juta) 15.000,0

Kegiatan/IKK a.

b.

Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan Terbentuknya KPHP di seluruh hutan produksi

7.550,0

Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi Produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 1% menjadi 425.909 ton

3.750,0

Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 750.000 ha

2.400,0

Peningkatan Usaha Hutan Alam

11.996,8 7.506,7 3.210,6 1.279,5

Produksi hasil hutan kayu sebesar 1% menjadi 5,70 juta m3 di tahun 2014 Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 10 % Produksi penebangan bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 10% c.

Peningkatan Usaha Hutan Tanaman

11.500,0

Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan HTI/HTR seluas 750.000 juta ha

4.200,0

Penambahan areal tanaman pada HTI/HTR seluas 550.000 ha

2.400,0 4.900,0

Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 11 unit manajemen hutan tan aman. d. Peningkatan Tertib Peradaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan

15.000,0 6.325,8

PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 2% e.

1.300,0

Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit management IUPHHK dan IPHHK sebesar 100% Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan

8.674,2 15.000,0

Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah (kumulatif) meningkat 75% menjadi 50,44 m3

4.834,9

Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 10%

6.531,2 3.633

Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 2%. f.

g.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BUK sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 24 satker Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen BUK dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” di 24 Satker. Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis Wasganis PHPL

26.870,0 25.370,0 1.500,0 120.366,8

Dokumen peredaran tertib sesuai peraturan perundangan minimal 95 %

25.000,0

Kualitas kinerja Ganis dan Wasganis meningkat minimal menjadi 60%

70.000,0

35

Rencana Kerja 2014

Pagu Indikatif (Rp. Juta) 25.000,0

Kegiatan/IKK Pembangunan HTR seluas 80.000 ha

Pemasaran konservasi dengan mengajak wartawan melihat dari dekat kehidupan Orangutan, TN. Kutai, Kalimantan Timur Jumlah

3.

215.366,8

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Pagu Indikatif (Rp.Juta) 30.000,0

Kegiatan/ IKK a. Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung Terjaminnya konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 1%

11.500,0

Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 2%

2.000,0

Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan kumulatif di 3 provinsi prioritas

5.000,0

Terjaminnya restorasi ekosistem kawasan konservasi di 1 lokasi

1.500,0

Terjaminnya peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort kumulatif di 10 TN prioritas Terjaminnya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut di 2 provinsi Terjaminnya peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat kumulatif sebesar 30%. b. Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik Terjaminnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat

2.500,0 1.500,0 6.000,0 15.000,0 10.000,0

Terjaminnya penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat kumulatif 4%. Terjaminnya kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati 1 paket

1.800,0

Terselenggaranya skema DNS kehutanan, 2 aktifitas

1.200,0

c. Penyidikan dan Pengamanan Hutan

35.000,0

Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% Terjaminnya tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun Terjaminnya kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20% 36

21.000,0

Rencana Kerja 2014

8.000,0 2.500,0

Pagu Indikatif (Rp.Juta) 3.500,0

Kegiatan/ IKK Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi. d. Pengendalian Kebakaran Hutan Terjaminnya hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 67,2% dari rerata 2005-2009 Terjaminnya luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibanding kondisi rerata 2005-2009

49.000,0 16.000,0

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 24. e. Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Terjaminnya pengusahaan pariwisata alam meningkat kumulatif 60% dibandingkan tahun 2008

26.000,0

f.

7.000,0

21.000,0 8.500,0

Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru kumulatif 25 unit

5.000,0

Terjaminnya PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008

4.000,0

Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut)

2.000,0

Terjaminnya kader konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang dapat diberdayakan meningkat 10% dari tahun 2009.

1.500,0

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konsevasi Alam Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHKA sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 81 satker Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen PHKA dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” di 81 Satker

53.000,0 12.400,0 4.500,0 36.100,0

Terbangunnya persiapan sistem pengelolaan BLU kumulatif menjadi 12 UPT PHKA g. Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional menurun sebanyak 1%

592.624,1 22.500,0

Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort kumulatif di 10 TN Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75%

30.500,0

Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20% Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang kumulatif menjadi 67,2% dari rerata 2005-2009 Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibanding kondisi rerata 2005-2009

8.500,0

22.500,0

8.500,0 42.000,0 25.000,0 27.000,0 16.000,0 5.000,0

Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008 PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008

10.000,0

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar 50 taman nasional Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan di seluruh Indonesia h. Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam Konflik dan tekanan terhadap kawasan CA, SM, TB dan HL menurun sebanyak 1%

375.124,1 535.700,0 20.000,0

Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat (kmulatif) 10%

15.000,0

Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL,illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75%

19.000,0

Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25%

4.000,0

Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20%

8.200,0

Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 67,2% dari rerata 2005-2009

44.000,0

Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibanding kondisi rerata 2005-2009 Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008

23.000,0 13.000,0

30.000,0

5.000,0

PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008 37

Rencana Kerja 2014

Kegiatan/ IKK Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi di 33 provinsi Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan seluruh Indonesia sebanyak 116 dokumen Jumlah

38

Pagu Indikatif (Rp.Juta) 10.000,0 344.500,0 1.331.324,1

Rencana Kerja 2014

Pelajar menanam mangrove di TN. Kutai, Kalimantan Timur

4.

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan/IKK

Pagu Indikatif (Rp. Juta) 16.000,0 7.000,0

a. Pengembangan Perhutanan Sosial a. Terjaminnya hkm dan HD seluas 500.000 ha b. Terjaminnya ijin usaha pengelolaan hkm sebanyak 100 kelompok c. Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 10 unit d. Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 5 provinsi

1.000,0 2.000,0 2.000,0

e. Terjaminnya hutan rakyat untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 50.000 ha f. Terjaminnya sentra HHBK unggulan terbentuk dan beroperasi di 6 lokasi

3.000,0 1.000,0

39

Rencana Kerja 2014

Kegiatan/IKK

Pagu Indikatif (Rp. Juta) 14.000,0 3.000,0 4.000,0

b. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Terjaminnya areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik Terjaminnya areal sumber benih baru seluas 610 ha terbangun

6.000,0 1.000,0

Terjaminnya pengembangan seed for people 37 lokasi Terjaminnya sentra bibit c. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di 3 unit DAS prioritas Terjaminnya baseline data pengelolaan DAS di 36 BPDAS

14.000,0 9.000,0 3.000,0 2.000,0

Terjaminnya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS tersedia. d. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 40.000 ha

23.000,0 8.000,0 10.000,0 5.000,0

Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 230.000 ha Terjaminnya hutan kota seluas 1.362 ha terbangun e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BPDASPS sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker

77.500,0

Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen BPDASPS dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” di 50 Satker.

7.000,0

Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 271.362 ha Terbangunnya HKm dan HD seluas 500.000 ha

1.886.534,7 1.394.234,7

f.

70.500,0

112.500,0 10.000,0 5.000,0

Sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 6 lokasi Terbangunnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku industri pertukangan seluas 50.000 ha

64.800

Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 3 unit DAS prioritas

300.000,0

Terbangunnya KBR sebanyak 4.000 unit g. Perencanaan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi hutan mangrove RTKRHL Mangrove 2 kegiatan Rencana pengelolaan hutan mangrove 1 kegiatan

15.000 7.000,0 6.000,0

Terbentuk dan berfungsinya kelompok kerja mangrove daerah di 1 provinsi

1.000,0

Data informsi evaluasi pengelolaan hutan mangrove 2 kegiatan.

1.000,0

h. Penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan Areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik

52.000,0 15.000,0 17.000,0 12.000,0

Areal sumber benih baru seluas 610 ha Pengembangan Seed for People 37 lokasi i.

8.000,0 16.000,0 6.000,0

Terbangunnya sentra bibit Pengembangan Persuteraan Alam Jumlah unit usaha persuteraan alam meningkat sebesar 3 unit Peningkatan produksi sutera alam segmen hulu sebesar 2,5%. Jumlah

40

10.000,0 2.114.034,7

Rencana Kerja 2014

Keramba ikan milik penduduk Bajo di Kaledupa, TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

5.

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Kegiatan

a.

b.

c.

IKK

Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan Pemetaan dan pengembangan aparatur kehutanan (Kemenhut dan Daerah) di 16 provinsi Pemetaan dan perencanaan pengembangan SDM Non Aparatur di 16 provinsi

1.500,0

Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 500 orang

3.186,5

Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan Kelompok masyarakat produktif mandiri, sebanyak100 kelompok Tercukupinya sarana dan prasarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan sebanyak 30 unit percontohan pemberdayaan masyarakat Tercukupinya tenaga penyuluh kehutanan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan melalui pendayagunaan 1.500 orang penyuluh kehutanan swadaya masyarakat dan/atau penyuluh kehutanan swasta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 3.000 orang peserta Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 65 orang lulusan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 17 satker 41

48.704,0 25.466,0 2.700,0 20.538,0 147.516,0 80.016,3 57.500,0

Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 288 siswa d.

Pagu Indikatif (Rp. Juta) 9.943,5 5.257,0

10.000,0 14.560,0 4.847,0

Rencana Kerja 2014

Kegiatan

IKK

Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” di 17 Satker Terbentuknya 10 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat Jumlah

6.

1.923,0 220.723,8

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan Kegiatan

a.


IKK


Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul, yaitu teknik rehabilitasi hutan bekas tebangan, teknik penanaman dan rehabilitasi mangrove, teknik pengelolaan hutan rawa gambut ramah lingkungan, teknik konservasi flora, fauna dan mikoorganisme, teknik pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara lestari, sistem pengelolaan DAS lintas sektoral dan wilayah admiistrasi, teknik rehablitasi dan restorasi lahan bekas tambang Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul.

b.

75.520,6

Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul, yaitu teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil kayu pertukangan, teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil pulp, teknik peningkatan produktifitas jenis-jenis tanaman kayu energi, teknik penyediaan benih unggul, teknik peningkatan produktifitas dan nilai ekonomi HHBK FEM (food, energy, medicine), teknik peningkatan produktifitas dan kualitas produk HHBK non FEM (gaharu, cendana, gemor, sutera, lebah madu, rusa) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul.

c.

Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan

22.882,0

d.

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul, yaitu informasi tentang sifat dasar dan kegunaan kayu sesuai tujuan pemakaiannya, teknik pemanenan hutan ramah lingkungan, teknik pemanfaatan dan peningkatan kualitas kayu serta standarisasi produk kayu, teknik pengolahan pemanfaatan dan diversifikasi produk HHBK, terobosan perekayasaan alat dan teknik subtitusi bahan pembantu industri perkayuan Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul . Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan

14.505,4

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, yaitu strategi kebijakan bagi pengambil keputusan (decision support system, DSS) dalam penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS, strategi kebijakan (DSS) pengembangan hutan kota, kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, teknik perhitungan emisi dan serapan gas rumah kaca (GRK) kehutanan, strategi kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim, strategi penguatan tata kelola kehutanan dan kinerja Kemenhut, dan strategi penguatan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul. e.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 20 satker

15.968,1

Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Litbang Kemenhut dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 20 Satker Pengelolaan KHDTK. Jumlah

42

203.143,0

Rencana Kerja 2014

Pemantauan kesehatan karang di Kaledupa, TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara mancanegara melintas di Pelabuhan Hoga, Kaledupa, TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

7.

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan Kegiatan

a.

b.

c.

d.

IKK

Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat I diturunkan sampai 50% dari tahun 2009 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat I berkurang sampai 50% dari tahun 2009 Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat I berkurang hingga 50% dari tahun 2009. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat II Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat II diturunkan sampai 50% dari tahun 2009 dari tahun 2009 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat II berkurang sampai 50% dari tahun 2009 Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat II berkurang hingga 50% dari tahun 2009. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat III diturunkan sampai 50% dari tahun 2009 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat III berkurang sampai 50% dari tahun 2009 Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat III berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat IV 43


2.800,0

3.500,0

3.100,0

Rencana Kerja 2014

Kegiatan

IKK

Pagu Indikatif (Rp. Juta)

Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat IV diturunkan sampai 40% dari tahun 2009 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat IV berkurang sampai 40% dari tahun 2009

e. f.

Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat IV berkurang hingga 40% dari tahun 2009 Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 20% dari temuan tahun 2006-2009. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Itjen Kemenhut sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 6 satker Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Itjen Kemenhut dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” di 6 Satker. Jumlah

2.700,0 27.811,3

42.911,3

Penyiapan demonstration activity REDD+, kerjasama RI-Jerman untuk Program Forclime di Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

8.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan Kegiatan

a.

b.

IKK

Pagu Indikatif (Rp. Juta) 59.300,0 7.300,0 5.343,0 46.657,0 6.000,0 1.500,0

Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan Penyerapan anggaran meningkat minimal 90% Pencapaian sasaran strategis minimal 95% Model implementasi kebijakan kehutanan di 3 kabupaten Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian. Pelayanan administrasi kepegawaian minimal 95% akurat dan tepat waktu

3.000,0

Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95% c.

Data kepegawaian dalam SIMPEG minimal 98% sesuai dengan data yang dimiliki individu PNS Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 75% 44

Rencana Kerja 2014

1.500,0 4.000,0 800,0

Kegiatan

IKK

Pencapaian penelaahan hukum peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 80% Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80%

Pagu Indikatif (Rp. Juta) 825,0 1.500,0 875,0

Pencapaian pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup Kemenhut minimal sebesar 70%. d.

e.

f.

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan. Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan KUK-DAS, KUHR dan KUPA serta PSDH DR sebesar 80% Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan “ wajar tanpa pengecualian” PNBP sebesar Rp. 2,75 Triliun. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Kehutanan. SIMAK BMN Kementerian Kehutanan akuntabel dan tepat waktu sebanyak 225 satuan kerja

20.838,3 7.500,0

Sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 200 orang Sertifikasi tanah milik Kementerina Kehutanan di 5 lokasi (Manggala Wanabkati, Kanci, Cimanggis, Kramatdjati dan Rumpin) Penyelesaian Status BMN eks Kanwil di 15 Provinsi

2.000,0

6.838,3 6.500,0 133.862 2.000,0

3.524,0 126.338,3

Pembinaan Standardisasi, Pengelolaan Lingkungan dan Penanganan Perubahan Iklim Kehutanan. Standard produk dan jasa kehutanan, serta pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 7 judul

7.179,0 2.500,0 2.500,0 2.179,0

Sertifikasi pengelolaan hutan milik rakyat 3 unit Rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim kehutanan sebanyak 3 paket. g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri. Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilatareal, regional, dan multipihak) sebanyak 1 paket Kerjasama baru bilateral sebanyak 1 negara Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan. Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% Meningkatnya berita kegiatan pimpinan Kemenhut sebesar 10% Meningkatnya publikasi kebijakan program pembangunan kehutanan sebesar 10%

6.200,0 2.000,0

Hubungan dengan lembaga tinggi negara, pemerintah dan lembaga non pemerintah meningkat sebesar 10%.

1.000,0

Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan. Kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri , hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat) seluas 80.000 ha

23.799,5 22.200,0

1.000,0 2.200,0 1.000,0 6.700,0 2.700,0 1.000,0 1.000,0

Pemahaman terhadap skim pinjaman pembangunan hutan tanaman di 12 kabupaten

750,0

Peningkatan penguatan kelembagaan debitur di 3 kabupaten.

849,5

Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional I berjalan minimal 90%. RKTP di 10 provinsi selaras dengan RKTN di tingkat regional, 5 provinsi Rencana jangka panjang pengelolaan KPH disahkan sebanyak 13 KPH Organisasi KPH tertata di 10 KPH Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional II berjalan minimal 90 %. Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional I sebanyak 2 dokumen RKTP di 10 provinsi selaras dengan RKTN di tingkat regional, 4 provinsi Rencana jangka panjang pengelolaan KPH disahkan sebanyak 7 KPH Orgnisasi KPH tertata di 7 KPH Masalah tenurial diselesikan sebanyak 1 kasus Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional III berjalan minimal 90%. RKTP di 4 provinsi selaras dengan RKTN di tingkat regional, 1 provinsi Rencana jangka panjang pengelolaan KPH disahkan sebanyak 10 KPH Orgnisasi KPH tertata di 10 KPH Masalah tenurial diselesikan sebanyak 1 kasus Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional IV berjalan minimal 90%. 45

4.700,0 3.827 91 657 125 4.700 750 750 500 900 900 900 3.700 2.100 100 800 300 400 6.200 750 Rencana Kerja 2014

Kegiatan

n.

IKK

Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional I sebanyak 2 dokumen RKTP di 10 provinsi selaras dengan RKTN di tingkat regional, 5 provinsi Rencana jangka panjang pengelolaan KPH disahkan sebanyak 21 KPH Orgnisasi KPH tertata di 21 KPH Masalah tenurial diselesikan sebanyak 1 kasus Penataan Sarana dan Peralatan Kehutanan Pemetaan sarana dan peralatan kehutanan sebesar 25% Optimalisasi pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan sebesar 50% Jumlah

Pagu Indikatif (Rp. Juta) 750 500 1400 1400 1400 3.000 1.500 1.500 290.179,0

Puncak Gn. Pangrango dari puncak Gn. Gede, TN. Gn. Gede Pangrango, Jawa Barat

III.

TARGET PEMBANGUNAN KEHUTANAN TAHUN 2014 Target pembangunan kehutanan di provinsi diturunkan dari 18 sasaran strategis pembangunan yang dirumuskan dan disepakati mulai dari rakorenbanghutda di seluruh 46

Rencana Kerja 2014

provinsi hingga trilateral desk (Kementerian Kehutanan, Bappenas dan Bappeda Provinsi). Selanjutnya, untuk memberikan konteks target pembangunan kehutanan tahun 2014 di provinsi, informasi target pembangunan tersebut disandingkan dengan karakter kehutanan di masing-masing provinsi.

Regional Sumatera

Kawanan Gajah Sumatera melintas di TWA. Seblat, Bengkulu.

Provinsi

Jumlah Penduduk (jiwa)

Luas Wilayah (ha)

Luas Kawasan Hutan (ha)

Produk Kehutanan

47

Target Pembangunan 2014

Rencana Kerja 2014

Provinsi Aceh

Sumatera Utara

Jumlah Penduduk (jiwa) 4.597.308

13.103.596

Luas Wilayah (ha) 5.667.081

181.860,65


Produk Kehutanan

Total: 3.335.693 HP: 638.580 HL: 1.843.200 HK: 853.913

HHBK: Rotan, Cendana

Total: 3.742.120 HP: 1.967.720 HL: 1.297.330 HK: 477.070

HHBK: Rotan, Madu, buahbuahan, karet, pinus, tanaman obat.

Produksi hasil hutan kayu: 14.286 m3

Produksi hasil Kayu: 895.302 m3

Sumatera Barat

4.846.909

4.229.730

Total: 2.383.205 HP: 781.796 HL: 792.114 HK: 809.295

HHBK: Rotan, getah pinus, damar, tabutabu, semambu, manau Produksi hasil hutan kayu: 63.383 m3

Sumatera Selatan

Riau

7.593.425

5.543.031

8.702.741

111.228,65

Total: 3.670.957 HP: 2.286.218 HL: 591.832 HK: 792.907

HHBK: Rotan

Total: 9.036.835 HP: 6.360.664,3 HL: 208.910 HK: 628.636

HHBK: Gaharu, madu hutan, arang

Produksi hasil hutan kayu: 2.165.599 m3

Produksi hasil hutan kayu bulat: 10.547.643 m3 48

Target Pembangunan 2014 Peningkatan produksi HHBK/Jasa lingkungan: 1% Peningkatan investasi hutan produksi: 2% RHL di kawasan konservasi: 500 ha RHL di Lahan: 4.025 ha Hutan kota: 30 ha Hkm & Hutan desa: 10.300 ha Penurunan Hotspot: 20% Peningkatan pengusahaan pariwisata alam: 12% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% NSDH: 1 dokumen KPH : 1 unit (KPHL Aceh Utara) Kelompok Usaha Produktif: 2 kelompok Sertifikasi Penyuluh: 30 orang Tenaga penyuluh kehutanan: 40 orang Hutan tanaman: 18.828 ha Peningkatan produksi penebangan bersertifikat: 10% RHL di kawasan konservasi: 2000 ha RHL di Lahan: 13.800 ha Hutan kota: 40 ha Hkm & Hutan desa: 39.000 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata batas: 2.190,48 Km NSDH: 1 dokumen KPH: 2 unit (KPHL Lintas dan KPHL XXII) Kelompok Usaha Produktif: 3 kelompok Sertifikasi Penyuluh: 40 orang Tenaga penyuluh kehutanan: 50 orang Hutan tanaman: 2.638 ha RHL di kawasan konservasi: 500 ha RHL di Lahan: 3.450 ha Hutan kota: 25 ha Hkm & Hutan desa: 6.000 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata batas: 182 Km NSDH: 1 dokumen Kelompok Usaha Produktif: 3 kelompok Hutan Tanaman: 88.904 ha IUPHHK HA/RE: 8.000 ha Peningkatan produksi penebangan bersertifikat: 10% RHL di kawasan konservasi: 1.000 ha RHL di Lahan: 6.900 ha Hutan kota: 30 ha Hkm & Hutan desa: 12.500 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata batas: 844,06 km KPH: 1 unit (KPHL Banyuasin) Kelompok Usaha Produktif: 3 kelompok Tenaga penyuluh kehutanan: 50 orang Hutan Tanaman: 111.966 ha IUPHHK HA/RE: 62.000 ha Peningkatan produksi penebangan bersertifikat: 50% RHL di kawasan konservasi: 1.500 ha RHL di Lahan: 5.750 ha Hutan kota: 70 ha Hkm & Hutan desa: 30.000 ha Rencana Kerja 2014

Provinsi


Luas Wilayah (ha)


Produk Kehutanan

Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata batas: 868 km Kelompok Usaha Produktif: 2 kelompok Tenaga penyuluh kehutanan: 50 orang Produksi HHBK: 1% Peningkatan industri bersertifikat: 10% RHL di kawasan konservasi: RHL di Lahan: 1.725 ha Hutan kota: 50 ha HKm & Hutan Desa: 3.000 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata batas:954 km NSDH: 1 Dokumen Kelompok Usaha Produktif: 2 kelompok Sertifikasi penyuluh: 20 orang

Kepulauan Riau

1.390.787

25.260.100

Kawasan hutan belum ada SK Penunjukkan dan data masih bergabung dengan provinsi induk (Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Maret 2012)

-

Bengkulu

1.826.618

2.000.300

Total: 923.961 HP: 210.916 HL: 250.750 HK: 462.295

HHBK: Rotan, manau, damar mata kucing.

Jambi

3.092.265

5.343.592

Total: 5.335.500 HP: 1.312.190 HL: 191.130 HK: 676.120

HHBK: Rotan, arang

Total: 659.013,52 HP: 433.576,09 HL: 189.965,24 HK: 35.472,19

HHBK: Rotan, madu

Total: 1.004.735 HP: 225.090

HHBK: Rotan, damar, getah

Bangka Belitung

Lampung

1.261.737

7.608.405

8.172.514

3.528.835

Target Pembangunan 2014

Produksi hasil hutan: 1.452.014 m3

Produksi hasil hutan: 558 m3

49

Produksi HHBK: 1% Peningkatan produksi industri bersertifikat: 10% RHL di kawasan konservasi: 1.500 ha RHL di Lahan: 6.900 ha Hutan kota: 35 ha Hkm dan HD 25.500 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% KPH : 2 Unit (KPHL Bengkulu Utara dan KPHL Rejang Lebong) NSDH: 1 Dokumen Kelompok Usaha Produktif: 2 kelompok Tenaga penyuluh kehutanan: 40 orang Hutan tanaman: 46,721 ha RHL di kawasan konservasi: 2.000 ha RHL di Lahan: 6.739 ha Hutan kota: 30 ha Hkm dan HD : 16.000 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Tata batas: 168,11 km KPH : 2 Unit (KPHP Kerinci da KPHP Unit XI) NSDH: 1 Dokumen Kelompok Usaha Produktif: 2 kelompok Huan Tanaman: 6.039 ha Peningkatan produksi HHBK: 1% Terbentuknya KPHP: 2 unit RHL di kawasan konservasi: RHL di Lahan: 1.150 ha Hutan kota: 30 ha Hkm dan HD 2.150 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata batas: 232,93 km KPH 1 unit : KPH Bangka NSDH: 1 Dokumen Kelompok Usaha Produktif: 2 kelompok Tenaga penyuluh kehutanan: 40 orang Hutan tanaman: 2.853 ha Peningkatan produksi industri bersertifikat: 10% Rencana Kerja 2014

Provinsi


Luas Wilayah (ha)


Produk Kehutanan

HL: 317.615 .853HK: 462.030

karet, madu Produksi hasil hutan kayu: 30.437 m3

Target Pembangunan 2014 RHL di kawasan konservasi: 3.000 ha RHL di Lahan: 13.800 ha Hutan kota: 20 ha Hkm dan HD 32.000 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% KPH 1 unit : KPH Mesuji NSDH: 1 Dokumen Kelompok Usaha Produktif: 2 kelompok Sertifikasi penyuluh: 70 orang

Regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara

Usaha perhotelan di Pantai Senggigi, yang kelangsungannya dipengaruhi oleh TWA Krandangan (tampak belakang), Nusa Tenggara Barat

Keramba rumput laut, dipengaruhi oleh keberadaan TWA. Gn. Tuna (tampak belakang), Nusa Tenggara Barat

50

Rencana Kerja 2014

Provinsi DKI Jakarta


Luas Wilayah (ha)


Produk Kehutanan

661,52

Total: 1.131,65 HP: 158,1 HL: 44,76 HK: 288.75

-

Banten

10.632.166

8.651,20

Total: 208.161,27 HP: 70.797,58 HL: 9.471,39 HK: 127.892.30

HHBK: Sarang burung wallet, kelapa, melinjo, madu, rotan, bamboo, karet, kopi, cengkeh, durian

Jawa Barat

46.497.175

3.709.528,44

Total: 816.603 HP: 393.117 HL: 291.306 HK: 132.180

HHBK: Getah pinus, getah damar, daun kayu putih, arang, kopal, rotan, bamboo, rumput gajah, madu, bunga kenanga, kopi, kelapa, sarang burung wallet, melinjo, karet, cengkeh, ylang-ylang

Jawa Tengah

37.453.830

3.254.412

Total: 1.227.090,94 HP: 550.946 HL: 84.464 HK: 15.673.6 ha

HHBK: Daun Kayu Putih, Getah pinus, getah damar/kopal, kopi, madu, air madu, holtikultura, benang sutra, kapuk, tanaman obat, atsiri (nilam sereh), bioethanol

DIY

3.513.071

3.185,80

Total: 18.715,06 HP: 13.411,70 HL: 2.312,80 HK: 2.990,55

HHBK: Jagung, ketela pohon, kacang tanaha, padi, kedelai

51

Target Pembangunan 2014 Peningkatan produksi HHBK/Jasa lingkungan: 1% Peningkatan pemenuhan bahan baku dari limbah dan hutan tanaman 15% Peningkatan produksi industri hasil hutan bersertifikat: 2% Efisiensi penggunaan bahan baku: 2% Rehabilitasi di wilayah mangrove dan pantai: 50 ha Sentra HHBK unggulan: 1 unit Peningkatan pengelolaan ekosistem esensial: 2% Peningkatan pengusahaan pariwisata alam: 12% Kasus hukum tindak pidana kehutanan diselesaikan 75% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata Batas : 6 Km NSDH: 1 dokumen Kelompok usaha produktif: 1 kelompok Peningkatan produksi HHBK/Jasa lingkungan: 1% Peningkatan produksi industry bersertifikat: 10% RHL : 10.050 ha Peningkatan pengusahaan pariwisata alam: 12% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata Batas: 75 km NSDH: 1 dokumen Kelompok Usaha Produktif: 3 kelompok Tenaga penyuluh kehutanan: 40 orang Peningkatan produksi HHBK/Jasa lingkungan: 1% Peningkatan produksi industry bersertifikat: 10% RHL di kawasan konservasi : 1.300 ha RHL di Lahan: 13.800 ha Hutan kota: 70 ha Peningkatan pengusahaan pariwisata alam: 12% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Wajib bayar tertib membayar PNBP penggunaan kawasan : 80% Ijin pinjam pakai terlayani: 100% Tata batas : 100 km NSDH: 1 dokumen Kelompok usaha produktif: 5 kelompok Sertifikasi penyuluh: 80 orang Tenaga penyuluh kehutanan: 50 orang Peningkatan produksi HHBK/Jasa lingkungan: 1% Peningkatan produksi industry bersertifikat: 10% RHL di kawasan konservasi : RHL di Lahan: 20.700 ha Hutan kota: 45 ha Peningkatan pengusahaan pariwisata alam: 12% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% NSDH: 1 dokumen Kelompok usaha produktif: 6 kelompok Sertifikasi penyuluh: 90 orang Tenaga penyuluh kehutanan: 50 orang Peningkatan produksi HHBK/Jasa lingkungan: 1% Peningkatan produksi industri bersertifikat: 10% RHL di kawasan konservasi : 200 ha RHL di Lahan: 9476 ha Hutan kota: 30 ha Peningkatan pengusahaan pariwisata alam: 12% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1%

Rencana Kerja 2014

Provinsi


Luas Wilayah (ha)


Produk Kehutanan

Jawa Timur

37.687.622

47.156

Total: 4.017.297 HP: 782.772 HL: 344.742 HK: 233.632 APL: 3.438.923

HHBK: Getah pinus, kopal, daun kayu putih, lak cabang, daun murbei, kokon, kopi, cengkeh,kelapa, madu, dan rotan

Bali

3.890.757

563.666

Total: 130.686,01 HP: 8.626,36 HL: 95.766,06 HK: 26.046,10

HHBK: Getah pinus, kopal, daun kayu putih, dan buahbuahan

NTB

4.545.650

2.015.315

Total: 1.071.722,87 HP: 453.400,54 HL: 446.780,86 HK: 171.541,47

HHBK: Rotan, Bambu, Gaharu, Kemiri, Bambu, dan Madu

NTT

4.678.895

247.349,9

Total: 1.808.954 HP: 727.440 HL: 731.220 HK: 350.294

HHBK: Asam biji, Kemiri isi, kemiri biji, rotan, kayu papi,

52

Target Pembangunan 2014 Tata batas : 125 km NSDH: 1 dokumen Kelompok usaha produktif: 2 kelompok Tenaga penyuluh kehutanan: 50 orang Peningkatan produksi HHBK/Jasa lingkungan: 1% Peningkatanproduksi industri hasil hutan bersertifikat: 10% RHL di Kawasan Konservasi: 200 ha RHL di Lahan: 13.340 ha Hutan kota: 50 ha Peningkatan pengusahaan pariwisata alam: 12% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Wajib bayar tertib membayar PNBP penggunaan kawasan: 80 Tata batas 21 km NSDH: 1 dokumen Kelompok usaha produktif: 5 kelompok Sertifkasi penyuluh: 90 orang Tenaga penyuluh kehutanan: 50 orang Peningkatan produksi HHBK/Jasa lingkungan: 1% Peningkatanproduksi industri bersertifikat: 10% RHL di Kawasan Konservasi: 300 ha RHL di Lahan: 3.841 ha Hutan kota: 20 ha Peningkatan pengusahaan pariwisata alam: 12% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% NSDH: 1 dokumen Kelompok usaha produktif: 4 kelompok Sertifkasi penyuluh: 30 orang Tenaga penyuluh kehutanan: 50 orang Hutan Tanaman: 297 ha Peningkatan produksi industri bersertifikat: 10% RHL di Kawasan Konservasi: 1.500 ha RHL di Lahan: 6.900 ha Hutan kota: 20 ha HKm dan HD: 23.000 ha Peningkatan pengusahaan pariwisata alam: 12% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% NSDH: 1 dokumen KPH : 1 unit (KPHL Soromandi) Kelompok usaha produktif: 5 kelompok Peningkatan produksi industri bersertifikat: 10% RHL di Kawasan Konservasi: 1.500 ha RHL di Lahan: 13.800 ha Hutan kota: 50 ha HKm dan HD: 25.000 ha Peningkatan pengusahaan pariwisata alam: 12% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata Batas: 591 Km KPH: 2 Unit (KPH Flores Timur dan KPH Lembata) Kelompok Usaha Produktif : 4 Kelompok Sertifikasi penyuluh : 30 orang

Rencana Kerja 2014

Regional Kalimantan

Bekantan di SM. Plehari, Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Barat


Luas Wilayah (ha) 146.807

Luas Kawasan Hutan (ha) Total: 8.990.875 HP: 5.226.135 HL: 2.307.045 HK: 1.645.580

Produk Kehutanan HHBK: Gaharu, madu hitam, rotan, getah, kulit kayu Produksi hasil hutan kayu: 444.574 m3

53

Target Pembangunan 2014 Hutan Tanaman: 93.234 ha IUPHHKA-HA/RE: 100.000 ha RHL di Kawasan Konservasi: 1.500 ha RHL di Lahan: 5.704 ha Hutan kota: 42 ha HKm dan HD: 45.000 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata Batas: 733 Km KPH: 1 Unit (KPHP Sekadau) Kelompok Usaha Produktif : 2 Kelompok Tenaga Penyuluh Kehutanan: 40 orang Rencana Kerja 2014

Provinsi Kalimantan Selatan


Luas Wilayah (ha) 37.377,53

Luas Kawasan Hutan (ha) Total: 1.779.982 HP: 1.040.272 HL: 526.425 HK: 213.285

Produk Kehutanan HHBK: Gaharu, Madu, Gatah


Kalimantan Timur

3.550.568

245.237,80

Total: 14.651.553 HP: 9.734.653 HL: 2.751.702 HK: 2.165.198

HHBK: Rotan

Produksi hasil hutan kayu: 3.560.713 m3

Kalimantan Tengah

2.200.000

153.564

Total: 15.320.100 HP: 9.742.813 HL: 1.346.066 HK: 1.630.828 APL: 2.707.073

HHBK: Rotan Produksi hasil hutan kayu: 2.892.461 m3

54

Target Pembangunan 2014 Hutan Tanaman: 16.734 ha RHL di Kawasan Konservasi: 500 ha RHL di Lahan: 4.600 ha Hutan kota: 40 ha HKm dan HD: 35.000 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata Batas: 580,50 Km KPH: 1 Unit (KPHP Tabalong) Kelompok Usaha Produktif : 3 Kelompok Tenaga Penyuluh Kehutanan: 40 orang Hutan Tanaman: 107.472 ha IUPHHKA-HA/RE: 200.000 ha RHL di Kawasan Konservasi: 500 ha RHL di Lahan: 4.600 ha Hutan kota: 30 ha HKm dan HD: 17.000 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata Batas: 3.232 Km KPH: 1 Unit (KPHP Paser) NSDH: 1 DOkumen Kelompok Usaha Produktif : 2 Kelompok Tenaga Penyuluh Kehutanan: 40 orang Hutan Tanaman: 29.747 ha IUPHHKA-HA/RE: 95.000 ha RHL di Kawasan Konservasi: 2.000 ha RHL di Lahan: 2.300 ha Hutan kota: 60 ha HKm dan HD: 20.000 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata Batas: 561, 31 Km KPH: 3 Unit (KPHP Kota Palangkaraya, KPHP Murung Raya dan KPHP Gunung Mas) Kelompok Usaha Produktif : 3 Kelompok

Rencana Kerja 2014

Regional Sulawesi-Maluku-Papua

Kapal nelayan mencari ikan di Tomia, TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Provinsi Maluku Utara

Maluku


1.457.070

Luas Wilayah (ha) 145.819,1

581.376


Produk Kehutanan

Total: 2.864.975 HP: 2.119.500 HL: 618.744 HK: 215.300

HHBK: -

Total: 4.390.640

HHBK: Rotan, Damar, Bambu, Minyak Lawang, Madu, Gaharu, dan


55

Target Pembangunan 2014 Hutan Tanaman: 2.803 ha IUPHHK HA/RE: 50.000 ha Peningkatan produksi penebangan bersertifikat:10% RHL di Kawasan Konservasi: 500 ha RHL di Lahan: 3.450 ha Hutan kota: 30 ha HKm dan HD: 16.000 ha Peningkatan pengusahaan pariwisata alam: 10% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata Batas: 849.99 Km KPH: 1 Unit (KPHP Halmahera Selatan) Kelompok Usaha Produktif : 2 Kelompok Hutan Tanaman: 3.614 ha IUPHHK HA/RE: 35.000 ha Peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan: 1% Rencana Kerja 2014

Provinsi


Luas Wilayah (ha)


Produk Kehutanan Sagu


Sulawesi Utara

2.270.596

1.506.900

Total: 788.693 HP: 292.191 HL: 175.959 HK: 320.543


Sulawesi Tengah

2.729.227

26.015.975

Total: 4.394.932 HP: 2.228.761 HL: 1.489.923 HK: 676.248

HHBK: Madu, Rotan, Pinus,dan damar.

Sulawesi Tenggara

2.277.020

3.814.000

Total: 2.333.155 HP: 968.742 HL: 1.081.489 HK: 282.924

HHBK: Batang, lambing, tohiti, getah, pinus

Sulawesi Selatan

8.100.000

4.576.453

Total: 2.725.796 HP: 641.846 HL: 1.232.683 HK: 207.502

HHBK: Rotan, getah pinus, dan damar

Sulawesi Barat

1.158.336

1.678.718

Total: 1.298.933,07 HP: 505.587,94 HL: 725.386,54 HK: 900

HHBK: Rotan, sutra, aren Produksi hasil hutan kayu : 9.492 m3

56

Target Pembangunan 2014 RHL di Kawasan Konservasi: 500 ha RHL di Lahan: 2.875 ha Hutan kota: 50 ha HKm dan HD: 3.000 ha Peningkatan pengusahaan pariwisata alam: 10% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata Batas: 300 Km KPH: 2 Unit (KPHP Wae Tina dan KPHP Wae Bubi) Kelompok Usaha Produktif : 3 Kelompok RHL di kawasan konservasi: 500 ha RHL di Lahan: 8.694 ha Hutan kota: 50 ha Hkm dan HD 17.000 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata batas: 947,63 km Kelompok Usaha Produktif: 4 kelompok Hutan Tanaman: 942 ha Peningkatan produksi penebangan bersertifikat: 10% RHL di kawasan konservasi: 1.000 ha RHL di Lahan: 3.496 ha Hutan kota: 60 ha Hkm dan HD 35.000 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata batas: 2.172 km KPH: 2 unit (KPH Toli Baturube dan KPH Tajo Unauna) Kelompok Usaha Produktif: 3 kelompok RHL di kawasan konservasi: 2.500 ha RHL di Lahan: 9.200 ha Hutan kota: 100 ha Hkm dan HD: 17.000 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata batas: 93 km NSDH: 1 dokumen Kelompok Usaha Produktif: 4 kelompok Peningkatan produksi industri bersertifikat: 10% RHL di kawasan konservasi: 5.500 ha RHL di Lahan: 12.650 ha Hutan kota: 80 ha Hkm dan HD: 50.500 ha Penurunan Hotspot: 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata batas: KPH: 1 unit (KPHP Wajo) Kelompok Usaha Produktif: 5 kelompok Tenaga penyuluh kehutanan: 50 orang Hutan Tanaman: 602 ha Peningkatan produksi HHBK/jasa lingkungan : 1% RHL di kawasan konservasi: 4.000 RHL di Lahan : 8.050 ha Hutan kota : 50 ha Hkm dan HD : 23.000 ha Penurunan Hotspot : 20% Rencana Kerja 2014

Provinsi


Luas Wilayah (ha)


Produk Kehutanan

Gorontalo

1.062.833

1.221.544

Total: 824.668 HP: 423.407 HL: 204.608 HK: 196.653

HHBK: Rotan

Papua Barat

1.457.070

97.117

Total: 9.361.073 HP: 3.706.251 HL: 1.660.589 HK: 1.721.767

HHBK: Rotan, Damar, Minyak lawing, Masoy

Papua

2.833.381

421.981

Total: 40.546.360 HP: 21.901.450 HL: 10.619.090 HK: 9.704.300

HHBK: Rotan, sagu, nipah, lawing, kayu putih, perlebahan, dan gaharu Produksi hasil hutan kayu: 593.247 m3

57

Target Pembangunan 2014 Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata batas : 1.507 km KPH : 1 unit (KPHL Buddong Lebo) NSDH : 1 Dokumen Kelompok Usaha Produktif : 3 kelompok Hutan Tanaman: 2.415 ha Peningkatan produksi HHBK/jasa lingkungan : 1% RHL di kawasan konservasi: 500 RHL di Lahan : 4.025 ha Hutan kota : 55 ha Hkm dan HD : 11.000 ha Penurunan Hotspot : 20% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata batas : 75 Km KPH : 1 unit (KPH Gorontalo) Kelompok Usaha Produktif : 2 kelompok Peningkatan produksi penebangan bersertifikat: 10% Penebangan produksi industry bersertifikat: 10% RHL di Kawasan Konservasi: 1.500 ha RHL di Lahan: 3.450 ha Hutan kota: 30 ha Hkm & Hutan Desa: 2.000 ha Peningkatan pengusahaan pariwisata alam: 10% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata Batas: 1.517 Km KPH: 1 Unit (KPHL Raja Ampat) Kelompok Usaha Produktif : 2 Kelompok Hutan Tanaman 14.191 ha IUPHHKA-HA/RE: 200.000 ha RHL di Kawasan Konservasi: 2.000 ha RHL di Lahan: 10.810 ha Hutan kota: 30 ha Peningkatan pengusahaan pariwisata alam: 10% Penurunan konflik kawasan: 1% Peningkatan populasi spesies prioritas utama: 1% Tata Batas: 2.000 Km KPH: 2 Unit (KPHL Mimika dan KPHL Jayawijaya) Kelompok Usaha Produktif : 2 Kelompok

Rencana Kerja 2014

Gili Air, Nusa Tenggara Barat, salah satu pemanfaatn sumberdaya untuk tujuan wisata alam yang memberikan kontribusi langsung pada pembangunan daerah

IV.

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dirumuskan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Kehutanan, utamanya untuk memandu kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan menjadi dasar dalam penyusunan LAKIP Kementerian Kehutanan Tahun 2014. Kinerja yang akan diukur di dalam LAKIP Kementerian Kehutanan Tahun 2014 adalah pelaksanaan 8 program pembangunan, yang hasil ditunjukkan dengan IKU di setiap program. Selanjutnya, seluruh unit kerja pelaksana program mengukur hasil pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan dengan adanya IKK.

58

Rencana Kerja 2014

Pohon Kedondong sedang menggugurkan daun di TWA Gn. Tuna, Nusa Tenggara Barat

Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

1. Unit Kerja Penanggung Jawab 2. Sasaran/hasil a. Pernyataan

:

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

:

Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal Capaian sasaran merupakan rerata dari capaian kinerja pada tahun 2014 Akhir tahun 2014

b.

Cara Pengukuran

:

c.

Waktu pengukuran

:

59

Rencana Kerja 2014

Indikator kinerja

Tata Batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi) sepanjang 20.000 km

Jenis data

Panjang batas definitif kawasan hutan, berdasarkan laporan tata batas yang memuat Berita Acara Tata Batas/Notulen Rapat Panitia Tata Batas tahun 2014

Cara pengukuran

Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana sebesar 20.000 km

Sumber data

Rekapitulasi daftar Berita Acara Tata Batas/Notulen Rapat Panitia tata Batas tahun 2014 yang ditandatangani oleh Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan

Indikator kinerja

Beroperasinya KPH sebanyak 30 unit

Jenis data

KPH beroperasi diukur dari pemenuhan 5 hal, yaitu: wilayah KPH yang ditetapkan oleh Menteri; institusi KPH yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur; sarana dan prasarana; dan rencana pengelolaan hutan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional; serta telah adanya kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPH pada tahun 2014

Cara pengukuran

Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana sebesar 30 unit

Sumber data

Rekapitulasi daftar SK Penetapan areal oleh Menteri Kehutanan, SK/ Perda Bupati/ Walikota/ Gubernur tentang pembentukan insitusi KPH, daftar Berita Acara Serah Terima pengadaan sarana dan prasarana KPH dari Kepala BPKH ke Kepala KPH, daftar dokumen pengesahan rencana pengelolaan hutan pada hutan 2014, yang ditandatangani oleh Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan

Indikator kinerja

Data dan Informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan tingkat nasional sebanyak 1 judul

Jenis data

Neraca Sumberdaya Hutan yang tersedia secara nasional dan diterbitkan tahun 2014 oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

Cara pengukuran

Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana sebesar 1 judul

Sumber data

NSDH yang tersedia secara nasional dan diterbitkan oleh Dirjen Planologi berdasarkan kondisi hutan tahun 2014

Indikator kinerja

Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu

Jenis data

Jumlah permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan yang masuk pada tahun 2014

Cara pengukuran

Membandingkan jumlah permohonan ijin yang masuk dan telah diselesaikan permohonannya dengan jumlah permohonan ijin yang masuk di tahun 2014 dikalikan 100%.

Sumber data

Rekapitulasi daftar penyelesaian ijin pinjam pakai yang dilayani di tahun 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Penggunaan Kawasan Hutan.

Indikator kinerja

Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 1 judul

Jenis data

Dokumen rencana makro penyelenggaraan kehutanan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan tahun 2014

Cara pengukuran

Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana adalah 1 judul

Sumber data

Dokumen rencana makro penyelenggaraan kehutanan yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan

Indikator kinerja

Penunjukkan kawasan hutan provinsi selesai 100%

Jenis data

Jumlah provinsi yang kawasan hutannya ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan, selesai 100% dari seluruh provinsi yang direncanakan. Jumlah provinsi yang direncanakan akan ditunjuk kawasan hutannnya hingga 2014 sebanyak 7 provinsi

Cara pengukuran

Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana 7 provinsi

Sumber data

Rekapitulasi daftar SK Menteri Kehutanan tentang penunjukkan kawasan hutan provinsi yang diterbitkan tahun 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan

60

Rencana Kerja 2014

Hutan tanaman di PT. Balikpapan Forest Industries, Kalimantan Timur

Program Peningkatan Usaha Kehutanan


:

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan

:

Peningkatan investasi usaha pemanfataan hutan produksi dan Industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan. Capaian sasaran merupakan rerata dari capaian indikator kinerja pada tahun 2014 Akhir tahun 2014

b.

Cara pengukuran

:

c.

Waktu Pengukuran

:

61

Rencana Kerja 2014

Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah sebesar 550.000 ha Indikator Kinerja Jenis Data Cara pengukuran Sumber data Indikator Kinerja Jenis Data Cara pengukuran Sumber data Indikator Kinerja Jenis Data

Cara pengukuran Sumber data Indikator Kinerja Jenis Data

Cara pengukuran Sumber data Indikator Kinerja Jenis Data Cara pengukuran Sumber data Indikator Kinerja Jenis Data

Cara pengukuran Sumber data

Areal tanaman baru di hutan tanaman yang ditanami tanaman baru yang masuk dalam laporan hasil penanaman oleh pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan tanaman pada tahun 2014 Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana sebesar 550.000 ha Rekapitulasi data hasil penanaman dari pemegang IUPHHK-HT dan hasil monitoring, verifikasi dan pelaporan atas laporan penanaman oleh Pemegang IUPHHK-HT Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (logged over area) seluas 750.000 ha Luasan IUPHHK-HA/RE yang diterbitkan tahun 2014. Luasan untuk IUPHHK-HA direncanakan seluas 620.000 ha dan IUPHHK-RE seluas 130.000 Ha Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana sebesar 750.000 ha Rekapitulasi daftar SK Menteri Kehutanan dalam penerbitan IUPHHK-HA/RE Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 10% Volume produksi dari IIPHHK berkapasitas di atas 6.000 m3 yang memperoleh sertifikat oleh lembaga sertifikasi pada tahun 2014 Target pada tahun 2013 sebesar 7,58 juta m3 Target pada tahun 2014 sebesar 8,13 juta m3 Membandingkan angka capaian dengan angka target dikalikan 100%, dimana angka target sebesar 7,65 juta m3 Rekapitulasi data volume produksi dari industri hasil hutan yang bersertifikat pada tahun 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat 2% di tahun 2014 Jumlah PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi tahun 2014 Target PNBP tahun 2013 sebesar Rp. 2,37 Triliun Target PNBP tahun 2014 sebesar Rp. 2.42 Triliun Membandingkan angka capaian dengan angka target dikalikan 100%, dimana angka target sebesar Rp. 2.42 Triliun Rekapitulasi jumlah PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi di tahun 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Iuran dan Peredaran Hasil Hutan. Terbentuknya KPHP di 18 provinsi sebesar 100% Rencana Bisnis KPH pada 10 KPH di 9 provinsi Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana adalah 10 unit KPH di 9 provinsi Dokumen Rencana Bisnis 10 unit KPH Model yang ditandatngani oleh Kepala KPH. Peningkatan produk hasil hutan kayu dan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 1% Jumlah produk hasil hutan kayu dan bukan kayu /jasa lingkungan tahun 2014 - Target produksi HHBK/Jasa lingkungan tahun 2013 sebesar: 421.853 ton - Target produksi HHBK/ Jasa lingkungan tahun 2014 sebesar 425.909 ton - Target produksi Kayu Hutan Alam tahun 2013 sebesar 5.641.051 m3 - Rencana Produk Kayu Hutan Alam tahun 2014 sebesar 5.697.462 m3 Membandingkan angka capaian dengan angka target dikalikan 100%, dimana angka target sebesar 426.072 ton dan 5.697.462 m3 Rekapitulasi data produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan

62

Rencana Kerja 2014

Ranu Kumbolo, TN. Gn. Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 1. Unit Kerja Penanggung Jawab

:

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

2. Sasaran/hasil a. Pernyataan

:

Biodiversity dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global Rerata dari capaian indikator kinerja pada tahun 2014 Akhir tahun 2014

b. Cara pengukuran c. Waktu pengukuran

: :

63

Rencana Kerja 2014

Panorama di sekitar air terjun Jeruk Manis, TN. Gn. Rinjani, Nusa Tenggara Barat

Indikator kinerja Jenis data

Cara Pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data

Cara Pengukuran

Jumlah hotspot kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menurun 67,2% dari rerata 2005-2009 Jumlah hotspot yang terpantau pada Stasiun Bumi Satelit NOAA 18 sepanjang tahun 2014 • Rerata hotspot tahun 2005-2009 sebesar 58.890 titik • Target jumlah hotspot yang dimungkinkan tahun 2014 sebesar 19.316 titik [58.890-(58.890 x 67,2%) Membandingkan angka capaian dengan angka target dengan perhitungan , dimana angka target sebesar 19.316 titik. Rekapitulasi data Hotspot Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang ditandatangani oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan. Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat Jumlah individu dari 14 spesies (Maleo, Jalak Bali, Kakaktua Jambul Kuning, Elang Jawa, Harimau Sumatera, Badak Jawa, Gajah Sumatera, Badak Jawa, Gajah Sumatera, Anoa, Babi Rusa, Orang utan Kalimantan, Bekantan, Owa Jawa, Komodo, dan Banteng) pada tahun 2008 Jumlah individu tahun 2008 : Maleo sebanyak 1.983 ekor, Jalak Bali sebanyak 114 ekor, Kakaktua Jambul Kuning sebanyak 659 ekor, Elang Jawa sebanyak 57 ekor, Harimau Sumatera sebanyak 340 ekor, Badak Jawa sebanyak 27ekor, Gajah Sumatera sebanyak 340 ekor, Anoa sebanyak 860 ekor, Babi rusa sebanyak 681 ekor, Orangutan Kalimantan sebanyak 5.920 ekor, Bekantan sebanyak 1.172 ekor, Owa Jawa sebanyak 989 ekor, Komodo sebanyak 3.722 ekor, Banteng sebanyak 266 ekor Rencana jumlah individu tahun 2014 : Maleo sebanyak 2.043 ekor, Jalak Bali sebanyak 118 ekor, Kakaktua Jambul Kuning sebanyak 679 ekor, Elang Jawa sebanyak 59 ekor, Harimau Sumatera sebanyak 350 ekor, Badak Jawa sebanyak 28 ekor, Gajah Sumatera sebanyak 350 ekor, Anoa sebanyak 886 ekor, Babi Rusa sebanyak 701 ekor, Orangutan Kalimantan sebanyak 6.098 ekor, Bekantan sebanyak 1.207 ekor, Owa Jawa sebanyak 1.019 ekor, Komodo sebanyak 3.834 ekor, Banteng sebanyak 274 ekor Membandingkan angka capaian populasi 14 spesies dengan angka rencana dikalikan 100%. Realisasi pencapaian 64

Rencana Kerja 2014

Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara Pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data

Cara Pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara Pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara Pengukuran Sumber data

indikator kinerja ini adalah rerata dari presentase pencapaian 14 spesies prioritas utama. Rekapitulasi data populasi 14 spesies prioritas utama hasil perhitungan tahun 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati. Terbangunnya persiapan sistem pengelolaan BLU di 1 UPT PHKA 1 UPT PHKA yang disiapkan untuk pengelolaan BLU di tahun 2014 Membandingkan angka capaian dengan rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana adalah 1 UPT PHKA Rekapitulasi 1 UPT yang disiapkan menjadi BLU Tahun 2014 ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA Konflik dan tekanan terhadap kawasan TN dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) serta HL menurun sebesar 1% Luas areal perambahan Kawasan Konservasi tahun 2014 berhasil diturunkan 1% disbanding tahun 2013. Luas areal perambahan di KK pada tahun 2009 adalah 500.000 ha. Target penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung dalam lima tahun adalah sebesar 5% (rata-rata 1% per tahun) atau 25.000 ha dari total areal perambahan. Rencana luas areal perambahan yang akan diselesaikan di tahun 2014 seluas 5.000 ha. Membandingkan angka capaian dengan rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana penyelesaian perambahan tahun 2014 adalah 5.000 ha Rekapitulasi luas areal perambahan di TN dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) serta HL yang berhasil diselesaikan di tahun 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar illegal, dan kebakaran hutan) penanganannya terselesaikan minimal 75% Jumlah kasus tindak pidana kehutanan tahun 2014 yang berkasnya telah selesai (P21) dan siap diajukan ke pengadilan, minimal 75% Membandingkan angka capaian dengan rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana adalah 75% Rekapitulasi jumlah tindak pidana kehutanan yang berkasnya telah P21 di tahun 2014, ditandatangani oleh Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan. Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% disbanding tahun 2008 Jumlah ijin usaha penyediaan jasa dan sarana pariwisata alam yang ditandatangani Menteri Kehutanan/Gubernur/Bupati/Kepala UPT di tahun 2014. Membandingkan angka capaian dengan rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana sebesar 12 unit Rekapitulasi jumlah ijin usaha penyediaan jasa dan sarana pariwisata alam yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan/Gubernur/Bupati/Kepala UPT tahun 2014, rekapitulasi ditandatangani oleh Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

65

Rencana Kerja 2014

KBR di Halmahera Barat, Maluku Utara

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat

1. Unit Kerja Penanggung Jawab

:

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial

2. Sasaran/hasil a. Pernyataan b. Cara pengukuran c. Waktu pengukuran

: : :

Berkurangnya lahan kritis pada DAS prioritas Rerata dari capaian indikator kinerja pada tahun 2014 Akhir tahun 2014

66

Rencana Kerja 2014

Persemaian permanen di Solo, Jawa Tengah

Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data

Rencana Pengelolaan DAS Terpadu di 3 DAS Prioritas Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS terpadu di 3 DAS prioritas yang sudah ditandatangani oleh Menteri /Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya pada tahun 2014 Membandingkan capaian dengan rencana dikalikan 100%, dimana rencana sebesar 3 DAS prioritas Rekapitulasi yang ditandatangani oleh Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS yang berisi daftar dokumen rencana pengelolaan DAS terpadu Tanaman rehabilitasi pada hutan dan lahan kritis di DAS prioritas seluas 40.000 ha Luas hutan dan lahan kritis yang ditanami pada tahun 2014, baik di dalam maupun di luas kawasan hutan Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana sebesar 40.000 ha Rekapitulasi data luas hasil penanaman tahun 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penetapan areal kerja pengelolaan HKm dan HD seluas 500.000 ha Luas wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai areal kerja HKm dan HD pada tahun 2014 Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana sebesar 500.000 ha Rekapitulasi daftar SK Menteri Kehutanan untuk penetapan areal kerja pengelolaan HKm dan HD tahun 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Perhutanan Sosial Terbangunnya hutan rakyat kemitraan seluas 50.000 ha Luas hutan rakyat kemitraan yang dibangun di tahun 2014 Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana seluas 50.000 ha SK Menteri Kehutanan untuk penetapan areal kerja hutan rakyat kemitraan di tahun 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Perhutanan Sosial Terbangunnya sumber benih baru seluas 610 ha Luas areal sumber benih baru yang dibangun di tahun 2014 Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana adalah 610 ha Rekapitulasi daftar berita acara serah terima pembangunan sumber benih baru di tahun 2014, yang ditandatangani oleh Direktur Perbenihan Tanaman Hutan

67

Rencana Kerja 2014

Penyadapan aren untuk gula merah, upaya pemberdayaan masyarakat TN. Bantimurung Bulusaraung, di Desa Tompobulu, Kec. Balocci, Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan

Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan 1. Unit Kerja Penanggung Jawab 2. Sasaran/hasil a. Pernyataan

b. c.

Cara pengukuran Waktu pengukuran

: Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan : Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui upaya penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan. : Rerata dari capaian indikator kinerja pada tahun 2014 : Akhir tahun 2014

68

Rencana Kerja 2014

Pertanian organik, upaya pemberdayaan masyarakat TN. Bantimurung Bulusaraung, di Desa Tompobulu, Kec. Balocci, Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan

Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data

Terbentuknya kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat sebanyak 10 kerjasama Jumlah dokumen kerjasama yang ditandatangani oleh pelaku utama dan pelaku usaha tahun 2014 Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana sebesar 10 kerjasama Rekapitulasi daftar dokumen kerjasama pada tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebanyak 3.000 orang Jumlah peserta diklat (aparatur dan non aparatur) di lingkungan Pusat Diklat Kehutanan tahun 2014 Membandingkan angka capaian dengan rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana sebesar 3.000 orang Rekapitulasi daftar peserta diklat di lingkungan Pusat Diklat Kehutanan tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Diklat Kehutanan Terbentuknya kelompok masyarakat produktif mandiri sebanyak 100 kelompok Jumlah kelompok masyarakat produktif mandiri hasil fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat di tahun 2014 Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana 100 kelompok Rekapitulasi daftar kelompok masyarakat produktif mandiri hasil fasilitasi oleh penyuluh pada tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 500 orang Jumlah penyuluh yang memperoleh sertifikat di tahun 2014 Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana sebanyak 500 orang Rekapitulasi daftar nama penyuluh yang memperoleh sertifikat tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 288 siswa Jumlah lulusan pendidikan menengah kehutanan di tahun 2014 Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana sebanyak 288 orang Rekapitulasi daftar nama siswa yang lulus pendidikan menengah kehutanan tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Diklat kehutanan

69

Rencana Kerja 2014

Monyet Sulawesi di TN. Bantimurung Bulusaraung

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan



: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan : Minimal 60% hasil litbang kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim : Rerata dari capaian indikator kinerja pada tahun 2014 : Akhir tahun 2014

70

Rencana Kerja 2014

Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul, sebanyak 100% Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 7 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100% Memberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria sebagai berikut Riset Terapan/Teknis

Telah diterapkan, rencana SNI Demplot, Jurnal akreditasi Alih teknologi, prosiding, publikasi populer (Koran, warta) Gelar teknologi pameran Draft publikasi, poster, banner, leafleat

100 80 60 40 20

Riset Terapan/Kebijakan

Menjadi kebijakan, SK Menhut, RSNI Bahan kebijakan , draft SK Menhut, terakreditasi, buku, petunjuk teknis, pedoman Policy brief, prosiding, publikasi popular (Koran, warta) Seminar Draft publikasi, draft petunjuk teknis, draft

100 80

Paten, hak cipta, RSNI, perlindungan varietas tanaman, penemuan teori/inovasi baru, jurnal internasional Jurnal terakreditasi, buku, draft paten Prosiding, publikasi popular (Koran, warta, dll) Seminar Draft publikasi

100

Riset Dasar

60 40 20

80 60 40 20

Sumber data

Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi SDA

Indikator kinerja

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul, sebesar 100% Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 6 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebesar 100% Memberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria sebagaimana kriteria di bidang konservasi dan rehabilitasi Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Litbang Peningkatan Produktivitas Hutan Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul, sebanyak 100% Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 5 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100% Memberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria sebagaimana kriteria di bidang konservasi dan rehabilitasi Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, sebanyak 100% Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 7 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100% Memberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria sebagaimana kriteria di bidang konservasi dan rehabilitasi Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan.

Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data

71

Rencana Kerja 2014

Tim auditor Inspektorat Jenderal memeriksa bangunan pagar kantor Seksi Pengelolaan TN Wilayah II Kaledupa, TN. Wakatobi, Sulawesi Tengggara

Program Pengawasan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan



: Inspektorat Jenderal : Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan : Rerata dari capaian indikator kinerja pada tahun 2014 : Akhir tahun 2014

72

Rencana Kerja 2014

Indikator kinerja Jenis data

Cara pengukuran

Sumber data Indikator kinerja Jenis data

Cara pengukuran


Cara pengukuran


Cara pengukuran

Sumber data

Kelemahan administrasi turun sebesar 50% dari tahun 2009 Proporsi temuan kelemahan administrasi hasil audit Inspektorat Jenderal tahun 2014 turun 50% dibandingkan tahun 2009. • Proporsi temuan kelemahan admnistrasi tahun 2009 sebesar 20,04% dengan demikian target penurunan 2010-2014 sebesar 10,02% • Target penurunan proporsi temuan kelemahan administrasi hingga tahun 2014 sebesar 10,02% sehingga proporsi temuan kelemahan administrasi tahun 2014 menjadi sebesar 10,02 %. Membandingkan target dan realisasi penurunan proporsi temuan kelemahan administrasi dengan perhitungan , dimana angka target sebesar 10,02 dan realisasi merupakan proporsi temuan kelemahan administrasi hasil audit Inspektorat Jenderal tahun 2014 Rekapitulasi temuan hasil audit Inspektorat Jenderal tahun 2014 yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang sampai 50% dari tahun 2009 Proporsi temuan pelanggaran terhadap peraturan perundangan hasil audit Inspektorat Jenderal tahun 2014 turun 50% dibandingkan tahun 2009. • Proporsi temuan pelanggaran terhadap perundangan tahun 2009 sebesar 14,69% dengan demikian target penurunan 2010-2014 sebesar 7,35% • Target penurunan proporsi temuan pelanggaran terhadap peraturan perundangan hingga tahun 2014 sebesar 7,35% sehingga proporsi temuan pelanggaran terhadap peraturan perundangan tahun 2014 menjadi sebesar 7,34% Membandingkan target dan realisasi penurunan proporsi temuan pelanggaran terhadap peraturan perundangan dengan perhitungan , dimana angka target sebesar 7,35 dan realisasi merupakan proporsi temuan pelanggaran terhadap peraturan perundangan hasil audit Inspektorat Jenderal tahun 2014 Rekapitulasi temuan hasil audit Inspektorat Jenderal tahun 2014 yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Proporsi temuan hambatan kelancaran pelaksanaan tugas hasil audit Inspektorat Jenderal tahun 2014 berkurang 50% dibandingkan tahun 2009. • Proporsi temuan hambatan kelancaran pelaksanaan tugas tahun 2009 sebesar 14,31% dengan demikian target penurunan 2010-2014 sebesar 7,16% • Target penurunan proporsi hambatan kelancaran pelaksanaan tugas hingga tahun 2014 sebesar 7,16% sehingga proporsi temuan hambatan kelancaran pelaksanaan tugas tahun 2014 menjadi sebesar 7,15% Membandingkan target dan realisasi penurunan proporsi temuan hambatan kelancaran pelaksanaan tugas dengan perhitungan , dimana angka target sebesar 7,16 dan realisasi merupakan proporsi temuan hambatan kelancaran pelaksanaan tugas hasil audit Inspektorat Jenderal tahun 2014 Rekapitulasi temuan hasil audit Inspektorat Jenderal tahun 2014 yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Potensi kerugian Negara diturunkan hingga 25% dari temuan 2006-2009 Jumlah potensi kerugian negara yang berhasil diselesaikan hingga tahun 2014 sebesar 25% dibandingkan angka potensi kerugian Negara hasil temuan tahun 2006-2009 • Jumlah potensi kerugian negara hasil temuan tahun 2006-2009 sebesar Rp. 695.079.784.709,00 dan jumlah target penurunan tahun 2010-2014 sebesar Rp. 178.769.946.177,25 • Target penurunan potensi kerugian Negara tahun 2014 sebesar Rp. 173.769.946.177,25 sehingga jumlah potensi kerugian Negara tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 521.309.838.531,75 Membandingkan realiasi dan target potensi kerugian Negara yang berhasil diselesaikan, dengan perhitungan , dimana angka target sebesar rp.173.769.946.177,25 dan realisasi merupakan pengurangan dari Rp. 695.079.784.709,00 (angka dasar temuan tahun 2006-2009) dikurangi sisa potensi kerugian negara tahun 2014 Rekapitulasi tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal tahun 2014 yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal

73

Rencana Kerja 2014

Stalagmit di Gua Istana, TN. Bantimurung Bulusaraung, Sulawesi Selatan. Menurut penelitan LIPI, stalagmit gua ini berusia 400 ribu – 650 ribu tahun.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

1.

Unit Kerja Penanggung Jawab

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

2. Sasaran/hasil a. Pernyataan b. Cara pengukuran c. Waktu pengukuran

: Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kemenhut secara efektif dan efisien : Rerata dari capaian indikator kinerja pada tahun 2014 : Akhir tahun 2014

74

Rencana Kerja 2014

Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data Indikator kinerja Jenis data Cara pengukuran Sumber data

Opini laporan keuangan Kemenhut tahun 2014 dinyatakan “wajar tanpa pengecualian” Opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahun 2014 Opini WTP diberikan nilai 100%, WDP diberikan nilai 80%, dan Disclaimer diberikan nilai 60% Laporan keuangan dan opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahun 2014 Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80% Jumlah perusahaan yang mengembalikan hutang kepada Kemenhut, kumulatif hingga tahun 2014 sebesar 80%. Jumlah perusahaan yang harus mengembalikan sebanyak 69 unit. Jumlah perusahaan yang harus mengembalikan hingga 2014 sebanyak 55 unit Membandingkan angka capaian dengan rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana adalah 55 unit Rekapitulasi perusahaan yang telah diselesaikan pengembalian piutang yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Pencapaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan minimal 95% Rerata capaian 18 sasaran strategis Kemenhut secara kumulatif hingga 2014 Membandingkan angka capain dengan angka rencana dikalikan 100% dimana angka rencana adalah 95% Data hasil pemantauan 18 sasaran strategis yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan Penyelesaian status BMN eks Kanwil di 15 provinsi Jumlah BMN gedung eks Kanwil telah masuk SIMAK BMN Kementerian Kehutanan tahun 2014 sebanyak 15 provinsi Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana adalah 15 provinsi Laporan BMN Kementerian Kehutanan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal tahun 2014. Penanganan perkara, pemulihan hal-hak Negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% Jumlah perkara gugatan yang diputuskan akhir dan dinyatakan menang oleh Pengadilan di tahun 2014. Rencana jumlah perkara yang menang di tahun 2014 sebanyak 28 perkara Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana28 perkara Rekapitulasi daftar putusan Biro Hukum dan Organisasi Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi sebesar 95% Jumlah pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pengembangan kapasitas dan karir pegawai berupa ujian dinas, seleksi diklatpim/tugas belajar/4 kriteria, PAC dan penelaahan karir PNS sebanyak …. orang Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana …. orang Rekapitulasi daftar jumlah pegawai yang memenuhi syarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai tahun 2014 yang ditandatangani Kepala Biro Kepegawaian Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% Proporsi berita yang cenderung positif pada tahun 2014 meningkat minimal 10% dibandingkan dengan data tahun 2009 sebegai tahun dasar. Proporsi berita positif tahun 2009 sebesar 55% Membandingkan proporsi berita positif tahun 2014 pada klasifikasi: 100% untuk capaian diatas 70,5%; 80% untuk capaian 65,5-70,5%; 60% untuk capaian 60,5-65,5%; 50% untuk capaian dibawah 60,5% Rekapitulasi daftar hasil analisis media yang menampilkan citra positif Kemenhut di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Tersedianya standar produk dan jasa kehutanan, serta pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim sebanyak 7 produk Jumlah standar produk dan jasa kehuanan sebanyak 3 RSNI, pedoman pengelolaan lingkungan 1 judul dan perubahan iklim sebanyak 3 judul di tahun 2014 Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana sebesar 7 produk Rekapitulasi daftar Rancangan Standar Produk dan Jasa yang telah mencapai Konsensus untuk penetapan oleh BSN dan SNI yang telah ditetapkan pada tahun 2014, serta pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kerjasama baru bilateral sebanyak 1 negara Jumlah negara yang memiliki kerjasama baru dengan Pemerintah Indonesia di bidang kehutanan tahun 2014 Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana sebesar 1 negara Rekapitulasi dokumen kerjasama yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan mitra Negara lain tahun 2014, rekapitulasi ditandatangani oleh Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri Penyaluran kredit pembangunan HTI, HTR, HKm, HD, dan HR (kemitraan) seluas 80.000 ha Luas pembangunan HTI, HTR, HKm, HD, dan HR (kemitraan) yang mendapatkan kredit dana bergulir pembiayaan pembangunan yang disalurkan pada tahun 2014 Membandingkan angka capaian dengan angka rencana dikalikan 100%, dimana angka rencana seluas 80.000 ha Rekapitulasi daftar pembangunan HTI, HTR, HKM, HD, dan HR (kemitraan) yang mendapatkan kredit dana bergulir pembiayaan pembangunan di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat P2H Tersusunnya rencana pembangunan kehutanan tahun 2014 di 4 regional Jumlah dokumen rencana pembangunan kehutanan regional 2014 yang disusun berdasarkan Rakorenbanghutreg di 4 regional Membandingka angka capaian dengan angka rencana, dikalikan 100%, dimana angka rencana 4 regional Dokumen rencana pembangunan kehutanan regional tahun 2014 yang di tandatangani Kapusdal di masing-masing regional

75

Rencana Kerja 2014

Menteri Kehutanan setelah menyelam di Wangi-wangi, TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

V.

Pantai Hoga, Kaledupa, TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

PENUTUP.

Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014 ini diharapkan dapat menuntun gerak langkah aparatur Kementerian Kehutanan untuk memenuhi kinerja yang telah dirumuskan. Selanjutnya, diharapkan kepada seluruh penanggung jawab program untuk menjamin pencapaian kinerja dan memberikan sumbangan terhadap pembangunan nasional. Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal diharapkan dapat mengkoordinasian pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam bahan-bahan sidang kabinet dan laporan ke UKP4, serta penyusunan LAKIP Kemenhut Tahun 2014.

Menteri Kehutanan Republik Indonesia, ttd. Dr. (H.C) ZULKIFLI HASAN, SE., MM Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, ttd. KRISNA RYA

76

Rencana Kerja 2014

Editor : Helmi Basalamah, Prie Supriadi, Basoeki Karyaatmadja, Sakti Hadengganan, Hartono, Murdiyono, Trisnu Danisworo, Trijoko Mulyono, Waspodo, Apik Karyana, Dedi Haryadi, Teguh Priyo Adi Sulistyo, Sandi Kusuma, Joko Suwarno, Agustina Sandrasari dan Rini Octaviani. Naskah, desain dan tata letak disiapkan oleh Sandi Kusuma Sampul depan oleh Sandi Kusuma, sampul belakang oleh Febyanti Muthia Anggraeni. Foto sampul depan adalah keragaman jenis ikan di Pulau Menjangan oleh I Ketut Merthayasa (Balai TN. Bali Barat). Foto sampul belakang adalah Pos 9 Gn. Bulusaraung, TN. Bantimurung Bulusaraung, Sulawesi Selatan, oleh Iskandar (Balai TN. Bantimurung Bulusaraung) Seluruh foto merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Kementerian Kehutanan, baik pusat maupun daerah. Foto Harimau Sumatera diambil dari kamera jebakan (camera trap) oleh Balai Besar TN. Bukit Barisan Selatan bekerja sama dengan Pantera-FFI. Sedangkan foto-foto lainnya disumbangkan (diurutkan sesuai abjad) oleh: Agustina Sandrasari Lubis (Biro Perencanaan) Amelia Kurniasih (Biro Perencanaan), Amrin Husein (Balai TN. Wakatobi), Bambang Murtiaji (Biro Perencanaan), Chris Lamba Awang (Balai TN. Wakatobi), Errys Maart (Balai TN. Wakatobi), Febyanti muthia Anggraeni (Balai TN. Wakatobi), Haryadi (Balai TN. Kutai), I Ketut Merthayasa (Balai TN. Bali Barat), Iskandar (Balai TN. Bantimurung Bulusaraung), Lusi Adiputri (Dit. Bina Perhutanan Sosial), Maulana Budi (Balai Besar TN. Gn. Gede Pangrango), Mugiharto H.P (Balai KSDA Bengkulu), Sandi Kusuma (Biro Perencanaan), Simon Onggo Eko Hastomo (Balai TN. Laiwangi Wanggameti), Tedjo Purwoto (Dit. Bina Perhutanan Sosial), Usman (Balai KSDA Kalimantan Selatan), Wida Kusuma (Biro Perencanaan).

Diterbitkan oleh : Biro Perencanaan, Kementerian Kehutanan. Tahun 2013. Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 2. Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.

77

Rencana Kerja 2014

Kacamata Laut di TN. Batimurung Bulusaraung

78

Rencana Kerja 2014

2013 TENTANG

Recommend Documents