2013 TENTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-25/BC/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali mengenai pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;

b.

bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan pengujian laboratoris, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pengujian laboratoris di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan kembali Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;

: 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, Tambahan Lembaran negara nomor 4755); Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

2.

3.

4.

5.

6. 7.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG. Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Pengujian dan Identifikasi adalah pengujian laboratoris dan identifikasi barang di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang. 3. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang selanjutnya disingkat dengan BPIB adalah Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 4. Contoh Barang adalah barang yang mewakili keseluruhan barang yang akan dimintakan pengujian laboratoris. 5. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan diluar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 7. Kantor Pusat adalah kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 8. Instansi Vertikal adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). 9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 10. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan PNBP adalah penerimaan Negara bukan pajak atas jasa pengujian laboratoris pada BPIB. Pasal 2 Pengujian laboratoris dilakukan atas Contoh Barang berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh : a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melip`uti Kantor Pusat, Instansi Vertikal dan UPT; dan b. Pengguna Jasa. Pasal 3 Contoh Barang yang dikirim sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (b), ditujukan untuk kepentingan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang meliputi : a. barang yang diajukan untuk Pre Entry Classification; b. barang yang diajukan untuk proses keberatan dan banding; c. barang yang diajukan untuk keperluan audit; d. barang yang diajukan untuk keperluan penyelidikan, penindakan dan penyidikan; e. barang yang diajukan untuk pelayanan kepabeanan dan cukai; atau

f.

barang yang diajukan untuk keperluan lain yang oleh Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dianggap perlu. Pasal 4

Barang yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pengujian di BPIB dilakukan secara selektif berdasarkan prinsip-prinsip manajemen resiko, meliputi : a. perbedaan pembebanan tarif bea masuk, bea keluar dan cukai; b. barang yang termasuk sebagai barang larangan dan/atau pembatasan; dan c. barang-barang untuk keperluan lain yang dianggap perlu. Pasal 5 Para Pengguna Jasa dapat mengirim Contoh Barang kepada BPIB untuk dilakukan pengujian laboratoris. Pasal 6 (1) Pengiriman Contoh Barang dapat dilakukan melalui: a. Petugas Bea dan Cukai; b. PT. Pos Indonesia; c. Perusahaan Jasa Pengiriman Barang; atau d. menyerahkan secara langsung ke kantor BPIB. (2) Pengajuan dan pengiriman Contoh Barang untuk dilakukan Pengujian dan Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menyerahkan Surat Pengajuan Contoh Barang dengan dilampiri dokumen pelengkap pabean sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (3) Tata cara pengajuan Pengujian dan Identifikasi serta jangka waktu penyelesaian Pengujian dan Identifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (4) Pengiriman Contoh Barang untuk pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan Pengujian dengan dilampiri dokumen pelengkap sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 7 (1) Hasil Pengujian dan Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang (SHPIB) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (2) Hasil pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam Sertifikat Hasil Analisa (SHA) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8 (1) Terhadap pelayanan pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pungutan berupa PNBP dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Pelayanan pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pengguna Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan berdasarkan parameter instrumen/metode yang digunakan dalam pengujian laboratoris sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 9 (1) Dalam hal BPIB tertentu tidak memiliki ketersediaan alat pengujian, BPIB tersebut dapat meminta kepada BPIB lain atau dapat mensubkontrakan kepada balai pengujian lain untuk melakukan pengujian laboratoris dengan mengirimkan Contoh Barang. (2) Pungutan PNBP atas pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPIB yang mengirimkan Contoh Barang. Pasal 10 Tata cara pembayaran dan penyetoran PNBP atas jasa pengujian laboratoris dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 September 2013

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ttd. AGUNG KUSWANDONO

Indrajati Martini NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER/BC/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

(KOP SURAT) SURAT PENGAJUAN CONTOH BARANG No: SYth. Kepala Balai PIB.................... Jl.......................................... di................. Sehubungan dengan keperluan pengujian laboratoris di Laboratoris Balai Pengujian dan Identiflkasi Barang, dengan ini kami ajukan contoh barang dimaksud dengan data sebagai berikut: Dokumen No/ tanggal Pengguna jasa NPWP I.

: : : :

PIB/PEB/…………………….. ……………………………….. Importir/ eksportir/ …………. ………………………………..

Identitas Contoh Barang No

Nama (diberitahukan)

HS (diberitahukan)

Jumlah/Jenis Kemasan

N/A

Bentuk/Warna/ Bau

II. Alasan Pengujian yang Diinginkan III. Data Pengujian yang Diinginkan IV. Dokumen yang Dilampirkan

PIB/PEB/….. Invoice / Packing List Berita Acara Pengambilan Contoh Barang Lembar Hasil Pemeriksaan Certificate of Analysis / Material Safety Data Sheet Data-data lain yang dipandang perlu

V. Catatan: …………,...………………………… Kepala Kantor atau Kepala Bidang Terkait atau Kepala Sub-Direktorat Terkait Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum


Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER/BC/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENGIRIMAN CONTOH BARANG SERTA JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG I.

Kantor Pusat, Instansi Vertikal dan UPT di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : a. Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang, Pejabat Pemeriksa Dokumen, Kepala Seksi Pabean atau pejabat lain yang ditunjuk membuat Surat Pengajuan Contoh Barang; b. Menyerahkan Surat Pengajuan Contoh Barang (SPCB) dan dokumen pelengkap pabean berupa : dokumen dasar, invoice, packing list, Berita Acara Pengambilan Contoh Barang, Lembar Hasil Pemeriksaan, Certificate of Analysis/Material Safety Data Sheet dan data-data lain yang dipandang perlu kepada Balai Pengujian dan Identifikasi Barang di wilayah kerjanya; c. Menyegel contoh barang dan membuatkan berita acara penyegelan dan membukukan nomor, tanggal dan keterangan lainnya dalam catatan tersendiri; d. Membuat catatan khusus pada SPCB apabila menginginkan contoh barang yang akan diujikan atau diidentifikasikan dikembalikan; e. Pegawai Kantor Pusat, Kantor Wilayah, KPUBC, KPPBC dan UPT, mengirimkan contoh barang beserta surat dan meminta tanda bukti penerimaan dari petugas penerimaan contoh barang di BPIB; f. Pengiriman contoh barang yang dilakukan melalui Kantor Pos atau perusahaan jasa pengiriman barang harus terlebih dahulu dimintakan tanda terima yang menyatakan bahwa contoh barang dalam keadaan tersegel pada waktu diterima oleh petugas pos atau perusahaan jasa pengiriman barang yang bersangkutan; g. Menerima pemberitahuan dari BPIB tentang kekurangan data atau contoh barang yang akan dilakukan pengujian dan identifikasi; h. Melengkapi data atau contoh barang dan mengirimkannya kembali ke BPIB dengan menggunakan SPCB sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan menambahkan keterangan pengiriman kembali tersebut pada baris catatan; i. Menerima Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang (SHPIB) dari BPIB dan contoh barang dalam hal diperlukan.

II. Pengguna jasa : a. Pengguna jasa mengisi Formulir Permohonan Pengujian (FPP) yang disediakan BPIB; b. Membuat catatan khusus pada FPP apabila yang bersangkutan menginginkan contoh barang yang diujikan untuk dikembalikan; c. Pengiriman contoh barang dapat dilakukan melalui Kantor Pos, perusahaan jasa pengiriman barang atau diantarkan langsung ke BPIB; d. Pengguna jasa mengirimkan contoh barang beserta FPP, membayar lunas jasa pengujian laboratoris berdasarkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku dan menerima tanda bukti penerimaan dari petugas penerima contoh barang di BPIB dan bukti pembayaran dari Bendahara Penerimaan; e. Pengujian laboratoris dilaksanakan setelah semua syarat administrasi telah diselesaikan; f. Menerima Surat Hasil Analisa (SHA) dari BPIB beserta contoh barang dalam hal diperlukan.

III. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang a. Menerima Surat pengajuan dan berkas lainnya serta contoh barang dari Kantor Pusat, Instansi Vertikal dan UPT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pengguna jasa; b. Memeriksa kelengkapan surat pengajuan dan berkas yang dilampirkannya serta memeriksa segel contoh barang; c. Mengembalikan secara tertulis berkas dan atau contoh barang apabila dari hasil pemeriksaan kedapatan kurang lengkap atau segel dalam keadaan rusak; d. Memberikan tanda bukti penerimaan yang berisi tanggal penerimaan yang merujuk kepada nomor dan tanggal surat pengajuan; e. Melakukan pengujian dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja per contoh barang (kecuali untuk pelumas dan produknya) sejak surat permohonan pengujian diterima, dengan syarat surat permohonan pengujian telah dilengkapi dengan dokumen pendukung, metode pengujian tersedia, alat/instrumen dalam keadaan baik/stand by, dan bahan/pereaksi tersedia; f. Dalam hal diperlukan pengujian mendalam atau diperlukan keterangan tambahan oleh BPIB atau tambahan contoh barang, Kepala Seksi Pelayanan Teknis BPIB memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja kepada pejabat pada kantor yang bersangkutan atau pengguna jasa tentang kekurangan tersebut; g. Menerbitkan, mengadministrasikan, dan mengirimkan SHPIB; h. Menerbitkan, mengadministrasikan dan mengirimkan SHA serta surat pengantar. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ttd.



AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER/BC/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

FORMULIR PERMOHONAN PENGUJIAN Nomor : ……../………….. Nama Pemohon

: ……………………………………………………………..

Alamat

: …………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

No. Telp./Fax

: ……………………………………………………………..

Jenis Contoh

: ……………………………………………………………..

Jumlah Contoh

: ……………………………………………………………..

No

Nama Contoh

Instrumen/Metode Uji

Tarif PNBP

Total ……….…,…………………… Diterima Oleh ………………………… NIP.

Pemohon, ………………………………..

Lembar 1 untuk Proses pengujian Lembar 2 untuk Arsip Lembar 3 untuk Pemohon Ket: Apabila Sertifikat Hasil Analisa (SHA) tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka sudah tidak menjadi tanggung jawab kami



LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER/BC/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

KOP SURAT

Nomor Sifat Lampiran Hal

: S/ /BPIB/ : : : Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang

(tanggal, bulan tahun)…..

Yth…………………… ……………………….. Sehubungan dengan surat aju laboratoris Saudara Nomor ….tanggal…., yang diterima pada tanggal… perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Identitas contoh aju berdasarkan surat aju/ nomor pendaftaran ... tanggal ..., (Importir/Eksportir): No.

Uraian Barang

Merek

Tipe

Bentuk Fisik

No. HS

2. Identitas contoh aju yang diterima oleh laboratoris : No.

Uraian Barang

Merek

Tipe

Bentuk Fisik

3. Informasi yang dibutuhkan: ...................................................................................................................... 4. Deskripsi hasil Pengujian dan Identifikasi: ........................................................................................................................................ .........................…………………………………………………………………………………………… 5. Kesimpulan dan Pendapat: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 6. Hasil pengujian dan identifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya berlaku untuk contoh yang diuji. Demikian disampaikan agar Saudara maklum. Kepala Balai ………………….. NIP Tembusan: Halaman ….dari ….




LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER/BC/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

KOP SURAT

SERTIFIKAT HASIL ANALISA

Nomor : S-…….-SHA/……../………/….. Nama Contoh Uji Merk Contoh Uji Tipe Contoh Uji Pengirim Alamat Pengirim No. Telp./Fax No./Tgl Surat Pengajuan Tanggal Diterima Tanggal Selesai I. II.

: : : : : : : : :

……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………….

Uji Pendahuluan : ……………………………………………. Hasil Analisa

No.

: Parameter Uji

Metode /Instrumen

Dikeluarkan di : Tanggal : Manajer Teknis/KSPT, .......................... NIP NB :

Hasil pemeriksaan hanya berlaku untuk contoh yang diperiksa

Halaman 1 dari 1




LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER/BC/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

BIAYA PENGUJIAN LABORATORIS BERDASARKAN INSTRUMEN/METODE PENGUJIAN No.

Instrumen/Metode

Satuan

Tarif (Rp)

1.

Fourier Transform Infra Red (FTIR) secara kualitatif

Per Contoh Uji

150.000,00

2.

Fourier Transform Infra Red (FTIR) secara kuantitatif

Per Contoh Uji

200.000,00

3.

Fourier Transform Infra Red (FTIR) Raman secara kualitatif

Per Contoh Uji

100.000,00

4.

X-Ray Fluoroscence (XRF) secara kuantitatif

Per Contoh Uji

350.000,00

5.

X-Ray Diffraction (XRD) secara kualitatif

Per Contoh Uji

250.000,00

6.

Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) secara kuantitatif

Per Contoh Uji

250.000,00

7.

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) secara kuantitatif

Per Contoh Uji

300.000,00

8.

Thermo Gravimetry-Differential Thermal Analyzer (TG-DTA) secara kuantitatif

Per Contoh Uji

250.000,00

9.

Surface Area Analyzer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

250.000,00

10.

Auto pycnometer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

150.000,00

11.

Mikroskop secara kualitatif

Per Contoh Uji

100.000,00

12.

Mikroskop Metalurgi secara kualitatif

Per Contoh Uji

200.000,00

13.

Polarimeter secara kuantitatif

Per Contoh Uji

150.000,00

14.

Refraktometer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

200.000,00

15.

UV-Vis Spectrophotometer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

200.000,00

16.

Optical Emission Spectroscopy (OES) secara kuantitatif

Per Contoh Uji

300.000,00

17.

Scanning Electron Microscopy-Energy Dipersive Spectroscopy (SEM-EDAX) secara kualitatif-kuantitatif

Per Contoh Uji

600.000,00

18.

Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GS-FID) secara kualitatif

Per Contoh Uji

300.000,00

19.

Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GS-FID) secara kuantitatif

Per Contoh Uji

300.000,00

20.

Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) secara kuantitatif

Per Contoh Uji

400.000,00

21.

Flash Point secara kuantitatif

Per Contoh Uji

150.000,00

22.

Oil Content secara kuantitatif

Per Contoh Uji

300.000,00

23.

Densitymeter secara kuantitatif

Per Contoh Uji

50.000,00

24.

Penetrometer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

50.000,00

25.

Viscometer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

200.000,00

Instrumen/Metode

26.

Surface Tensionmeter secara kuantitatif

Per Contoh Uji

75.000,00

27.

Densometer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

75.000,00

28.

Konduktometer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

50.000,00

29.

Soft Solid Tester secara kuantitatif

Per Contoh Uji

50.000,00

30.

Auto Destillation Tester secara kuantitatif

Per Contoh Uji

200.000,00

31.

Melting Point Tester secara kuantitatif

Per Contoh Uji

50.000,00

32.

Dropping Point Tester secara kuantitatif

Per Contoh Uji

50.000,00

33.

Kjeldahl Analyzer secara kuantitatif

Per Contoh Uji

150.000,00

34.

Kimia Fisik secara kualitatif

Per Contoh Uji

100.000,00

35.

Titrasi secara kuantitatif

Per Contoh Uji

150.000,00

36.

Kimia Fisik Lainnya secara kuantitatif

Per Contoh Uji

150.000,00


Satuan

Tarif

No.



(Rp)

2013 TENTANG

Recommend Documents