KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ/2013
TENTANG
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
LAMPIRAN I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ/2013 Tanggal : 5 Februari 2013 TATA CARA PENYESUAIAN KLU ATAS WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR SEBELUM 1 JANUARI 2013 1. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan mengelompokkan KLU atas Wajib Pajak yang terdaftar sebelum 1 Januari 2013 menjadi: a. KLU yang dapat dipetakan secara langsung ke KLU sesuai KEP-321/PJ/2012 berdasarkan Kelompok (5 digit). b. KLU yang tidak dapat dipetakan secara langsung ke KLU sesuai KEP-321/PJ/2012 diberikan KODE ERROR sebagai berikut: i. KLU Bukan Kelompok (5 digit) dengan kode ERR01; ii. KLU Pecah dengan kode ERR02; iii. KLU 00000 dengan kode ERR03; iv. Tidak ada di Tabel Referensi dengan kode ERR04. 2. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melakukan inventarisasi dan membuat daftar nominatif Wajib Pajak atas angka 1 huruf b sebelum dilakukan migrasi dan akan diinformasikan di Portal DJP. 3. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi membuat aplikasi penyesuaian KLU dan aplikasi pengawasan penyesuaian KLU. 4. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyesuaikan KLU yang dapat dipetakan secara langsung menggunakan aplikasi penyesuaian KLU. 5. Account Representative segera melakukan penyesuaian KLU atas Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominatif pada angka 2 dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran III Surat Edaran ini. 6. Penyesuaian kode KLU Wajib Pajak sebagaimana terdapat dalam daftar nominatif pada angka 2 diselesaikan paling lambat tanggal: a. 31 Mei 2013 untuk seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP Madya, dan 1500 Wajib Pajak penentu penerimaan yang terdaftar di KPP Pratama; b. 30 September 2013 untuk Wajib Pajak yang pernah melakukan pembayaran pajak 3 tahun terakhir; c. 31 Desember 2013 untuk Wajib Pajak lainnya. 7. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan melakukan pengawasan kegiatan penyesuaian KLU.
Direktur Jenderal Pajak ttd. A. Fuad Rahmany NIP 195411111981121001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ/2013
TENTANG
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
LAMPIRAN II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ/2013 Tanggal : 5 Februari 2013 TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KLU ATAS WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR SEJAK 1 JANUARI 2013 1. Tata Cara Pendaftaran NPWP secara langsung mengacu pada SOP Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (KPP30-0002). 2. Tata Cara Pemberian NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara jabatan mengacu pada SOP Tata Cara Penerbitan NPWP dan/atau PKP dan Pemindahan Wajib Pajak Secara Jabatan (KPP60-0023). 3. Tata Cara Pendaftaran NPWP melalui Aplikasi e-Registration mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau PKP, Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau PKP dengan Sistem E-Registration. 4. Pelaksana Seksi Pelayanan mengisi kode jenis KLU secara lengkap/5 digit (kode Kelompok) pada formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan aplikasi pendaftaran berdasarkan isian "Pekerjaan" bagi WP OP atau "Jenis Usaha" bagi WP Badan pada formulir pendaftaran sesuai dengan dokumen yang disertakan WP. 5. Pelaksana Seksi Pelayanan mengisi kode KLU atas pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Direktur Jenderal Pajak ttd. A. Fuad Rahmany NIP 195411111981121001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN III SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ/2013
TENTANG
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
LAMPIRAN III Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ/2013 Tanggal : 5 Februari 2013 TATA CARA PEMUTAKHIRAN KLU HASIL MIGRASI DENGAN KODE ERROR 1. Account Representative melakukan penelitian KLU terhadap Wajib Pajak yang memiliki KODE ERROR. 2. Account Representative membuat Permintaan Perubahan KLU atas Wajib Pajak pada angka 1 yang telah dilakukan penelitian dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Surat Edaran ini dan mengirimkannya kepada Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk dilakukan perekaman/update data. 3. Kepala Seksi PDI menerima Permintaan Perubahan KLU dan menugaskan kepada Pelaksana Seksi PDI untuk dilakukan perekaman. 4. Pelaksana Seksi PDI melakukan perekaman/update berdasarkan Permintaan Perubahan KLU. 5. Pelaksana Seksi PDI membuat Berita Acara Perubahan KLU atas data KLU yang telah dilakukan perekaman/update sesuai Permintaan Perubahan KLU dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran V Surat Edaran ini, kemudian meneruskannya kepada Kepala Seksi PDI untuk ditandatangani. 6. Pelaksana Seksi PDI mengarsipkan Berita Acara Perubahan KLU dan Permintaan Perubahan KLU sebagai tanda bahwa proses updating telah selesai.
Direktur Jenderal Pajak ttd. A. Fuad Rahmany NIP 195411111981121001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN IV SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ/2013
TENTANG
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
LAMPIRAN IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ/2013 Tanggal : 5 Februari 2013 CONTOH FORMAT PERMINTAAN PERUBAHAN KLU KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP ........... KANTOR PELAYANAN PAJAK .................... JALAN ..........
PERMINTAAN PERUBAHAN KLU Nomor : ............................ (1) Hari dan Tanggal
:
...................................................................................................
(2)
Nama dan NIP
:
...................................................................................................
(3)
Jabatan
:
Account Representative
Seksi
:
...................................................................................................
(4)
Berdasarkan hasil penelitian terhadap data Wajib Pajak, dengan ini diusulkan untuk dilakukan perubahan/update data dari: No ... (5) 1 2 3 4 5 dst.
Nama Wajib Pajak ... (6)
NPWP ... (7)
Semula ...(8)
Perubahan KLU Menjadi...(9)
Alasan ...(10)
Mengetahui, Kepala Seksi ...... (4)
Yang mengusulkan, Account Representative
Nama .................... (11) NIP .......................
Nama .................. (12) NIP .....................
PETUNJUK PENGISIAN PERMINTAAN PERUBAHAN KLU Angka Angka Angka Angka Angka
1 2 3 4 5
: : : : :
Angka Angka Angka Angka Angka Angka
6 7 8 9 10 11
: : : : : :
Angka 12
:
Diisi dengan nomor permintaan perubahan KLU. Diisi dengan hari dan tanggal dibuatnya permintaan perubahan KLU. Diisi dengan nama dan NIP Account Representative yang mengusulkan perubahan/update KLU. Diisi dengan nama seksi dari pegawai pada angka 3. Diisi dengan nomor urut sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang diusulkan untuk dilakukan perubahan. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diusulkan untuk dilakukan perubahan/update KLU. Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang diusulkan untuk dilakukan perubahan/update KLU. Diisi dengan kode KLU lama dari Wajib Pajak yang akan dilakukan perubahan/update. Diisi dengan kode KLU baru dari Wajib Pajak yang akan dilakukan perubahan/update. Diisi dengan alasan terjadinya/dilakukannya perubahan KLU. Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP dari Kepala Seksi yang mengusulkan perubahan/update KLU. Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP dari Account Representative yang mengusulkan perubahan/update KLU.
Direktur Jenderal Pajak ttd. A. Fuad Rahmany NIP 195411111981121001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN V SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ/2013
TENTANG
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
LAMPIRAN V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ/2013 Tanggal : 5 Februari 2013 CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN KLU KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP ........... KANTOR PELAYANAN PAJAK .................. JALAN ....
BERITA ACARA PERUBAHAN KLU Nomor: .............................. (1) Hari dan Tanggal
:
...................................................................................................
(2)
Nama dan NIP
:
...................................................................................................
(3)
Jabatan
:
...................................................................................................
(4)
Seksi
:
Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
Berdasarkan permintaan perubahan KLU dari Seksi ................ (5) Nomor : ................................ tanggal ............... (6) telah dilakukan perubahan/update KLU dari: No ... (7) 1 2 3 4 5 dst.
Nama Wajib Pajak ... (8)
NPWP ... (9)
Perubahan KLU Semula ... (10) Menjadi ... (11)
Kepala Seksi PDI,
Petugas Perekaman,
Nama ................ (12) NIP ...................
Nama .................. (13) NIP .....................
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PERUBAHAN KLU Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka
1 2 3 4 5 6 7
: : : : : : :
Angka Angka Angka Angka Angka Angka
8 9 10 11 12 13
: : : : : :
Diisi dengan nomor Berita Acara Perubahan KLU. Diisi dengan hari dan tanggal dibuatnya Berita Acara Perubahan KLU Diisi dengan nama dan NIP pegawai yang melakukan perekaman perubahan/update KLU. Diisi dengan jabatan dari pegawai pada angka 3. Diisi dengan nama seksi yang mengajukan permintaan perubahan KLU. Diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan perubahan KLU. Diisi dengan nomor urut sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang telah dilakukan perubahan/update. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang telah dilakukan perubahan/update KLU. Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang telah dilakukan perubahan/update KLU. Diisi dengan kode KLU lama dari Wajib Pajak yang telah dilakukan perubahan/update. Diisi dengan kode KLU baru dari Wajib Pajak yang telah dilakukan perubahan/update. Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP dari Kepala Seksi PDI. Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP dari pegawai pada angka 3.
Direktur Jenderal Pajak ttd. A. Fuad Rahmany NIP 195411111981121001
