MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198/PMK.03/2013 TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menirnbang
a. bahwa ketentuan rnengenai batasan jurnlah peredaran usaha, jurnlah penyerahan, dan jurnlah lebih bayar bagi Wajib Pajak yang rnernenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengernbalian pendahuluan kelebihan pajak telah diatur dalarn Peraturan Menteri Keuangan Nornor 193/PMK03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Mernenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 54/PMK03/2009; b. bahwa dalarn rangka rnengoptirnalkan pelaksanaan pengernbalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang rnernenuhi persyaratan tertentu rnelalui penelitian dan dalarn rangka rnengoptirnalkan pelaksanaan perneriksaan pajak untuk rnenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, perlu rnelakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 193/PMK03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 54/PMK03/2009; c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakan sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu;
··_i
IVIIf'rr I::I·~ I I<J~UJ\ l\lC A 1\1 nl~I)UnL!I
-2 Mengingat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan
Menteri ini yang dimaksud
dengan:
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 2.
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3.
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP. BAB II
WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BERDASARKAN PERSY ARATAN TERTENTU Pasa12 Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran meliputi:
dapat pajak
o
l\ll[J~rIJZI I<E:U/\NCN~ f([:F-'!JU.lJ!( :r\H)Oj\jf:::~IA
-3a.
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
b.
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
c.
Wajib Pajak badan yang menyampaikan Surat Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 rupiah); atau
d.
Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pemberitahuan dengan jumlah (seratus juta
Pasa13 (1)
Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak harus didasarkan pada analisis risiko yang pedomannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2)
Analisis risiko sebagaimana mempertimbangkan perilaku dapat berupa:
dimaksud pada ayat (1) harus dan kepatuhan Wajib Pajak yang
a.
kepatuhan
penyampaian
Surat Pemberitahuan;
b.
kepatuhan
dalam melunasi utang pajak; dan
c.
kebenaran Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum-sebelumnya.
BAB III PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEM BALIAN PENDAHULUAN
KELEBIHAN PEMBAYARANPAJAK
Pasa14 (1)
Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan menyam paikan permohonan secara tertulis.
i
-4 (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri. (3) Wajib Pajak sebagaimana menyampaikan:
dimaksud
dalam
Pasal
2 yang
a.
Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar tanpa ada permohonan kompensasi dan tanpa ada permohonan restitusi; atau
b.
Surat Pemberitahuan pembetulan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
dianggap mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasa15 (1) Dalam hal Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP, permohonan dimaksud diproses dengan mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang KUP. (2) Atas penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberitahukan kepada Wajib Pajak. Pasa16 (1) Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN, pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. (2) Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan oleh Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP, pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan keterituan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP.
o~
MEI'ITr::I:;>1 I(EUM,JGAN r~EPUi3L"<
if'IDOhIESIA
-5 Pasa17 (1)
Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP.
(2)
Atas penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberitahukan kepada Wajib Pajak.
BABIV PENGEMBALIANPENDAHULUANKELEBIHANPEMBAYARAN PAJAK DANPENERBITANSURATKEPUTUSANPENGEMBALIAN PENDAHULUANKELEBIHANPAJAK (SKPPKP)
Pasa18 (1)
Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian.
(2)
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas: a.
kelengkapan lampirannya;
Surat
Pemberitahuan
b.
kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
c.
kebenaran kredit pajak atau Pajak Masukan sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
d.
kebenaran Pajak.
pembayaran
dan
pajak yang dilakukan
lampiran-
berdasarkan oleh Wajib
Pasa19 (1)
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasa18, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama: a.
15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan orang pribadi;
11f1i:::l\ll[! ::1 I(EUJ\j\jGAhJ 1::E:F'UHUf< Jj\j[)Oh!l::SIA
-6 b.
1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan badan; dan
c.
1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertainbahan Nilai.
(2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan. (3) Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. (4) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 10 (1) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: a.
tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak;
b.
Surat Pemberitahuan beserta lampirannya tidak lengkap;
c.
penulisan dan penghitungan pajak tidak benar;
d.
kredit pajak atau Pajak Masukan berdasarkan aplikasi Direktorat Jenderal Pajak tidak benar;
e.
pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak benar; atau
f.
Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
sistem
o~
IVIE:~.Jrl::rZI !(L:::U,I\I\IC/\f\l I ~[F'UI3U:( II\JUONE~;I/\
-7-
(2) Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP.
BABV KETENTUAN
LAIN-LAIN
Pasal 11 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasa19. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang mengatur mengenai pemeriksaan. (3) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar tersebut ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (5) Undang-Undang KUP.
Pasal 12 (1) Dalam hal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP. (2) Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sehingga besarnya sanksi administrasi menjadi paling banyak 48% (empat puluh delapan persen).
a.
IViEh!li:I-;:1 1([UAN(ji\1\1 1~\ET)U[)LlI\ If\JDOi\lr::SI/\
-8 BABVI KETENTUANPERALIHAN Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: 1.
terhadap Surat Pemberitahuan pembetulan lebih bayar restitusi atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang disampaikan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2.
terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang belum diselesaikan pengembaliannya sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian PendahuluanKelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54jPMK03j2009. BABVII KETENTUANPENUTUP Pasal 14
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
b.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193jPMK03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak,
dieabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan
di Jakarta
padatangg~
27 Desember
2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI
Diundangkan
di Jakarta
pada tanggal
27 Des emb e r 20 13
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
1556
, Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM U ,~,,:,>:~~'~:':;'~':~'::.~
,
KF~PALA BAGIAN'T.U.
KEMENTERIAN
/::::.::~: ...~., ~ ...".. ,.~~:.-c',
~
GIARTO
I
'-.'!:
-~-:.~
<.',\
""
,,.'{;,:
i> ' -
"
'
.c
'~""~'"
Ii
",_,/y
NIP 19590420198402160);:/ '_.
'.
•...•.•..
.
~
,r/
'.;"'/
.
"".-..:~-.
a
LAMPIRAN PERATURAN NOMOR TENTANG
MENTERI
KEUANGAN
PENGEMBALIAN
PEMBAYARAN MEMENUHI
REPUBLIK
1981 PMK • a 3/2 013
PENDAHULUAN
PAJAK
BAG!
PERSYARATAN
WAJlB
INDONESIA
KELEBlHAN
PAJAK
YANG
TERTENTU
IVI!]\JTEJ:::I I<EU/\I\IG/\j\j 1~~[F)U!3LIi< iI\jDOI\JES1A
FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK: KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA KEPUTUSANDIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR KEP(1) TENTANG PENGEMBALIANPENDAHULUANKELEBIHANPAJAK DIREKTURJENDERAL PAJAK, Menimbang
a.
bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar ............... (2) Masa/Tahun Pajak (3) sebesar Rp ................ (4) dan Zatau Surat Permohonan Nomor (5) tanggal (6), Wajib Pajak atas nama (7) NPWP: (8) menyampaikan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan Lebih Bayar darr/ atau Surat Permohonan atas nama (7) NPWP: (8) sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib Pajak memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan dalam Pasal 17D UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 / PMK.03 / 2013 ten tang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2.
.
(9)
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198 /PMK.03/20 13 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
IVII::NTL=:I"\!I(C:UANCI\N 1\[I'Ul1LII<
Ir'~DOf\IESI/\
-2 MEMUTUSKAN: Menetapkan:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PENGHASILANjPAJAK PERTAMBAHAN NILAn MASAjTAHUN*) PAJAK. (3) KEPADA (7) NPWP: (8)
PERTAMA
1. Kepada (7) NPWP: pendahuluan kelebihan Pajak Nilai'? MasajTahun*) Pajak
(8) diberikan pengembalian PenghasilanjPajak Pertambahan (3) sesuai ketentuan Pasal 17D
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebesar Rp (10) ( (11)), dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini *). kele bihan
2. Pengembalian pendahuluan tersebut pada butir 1 harus dengan utang pajak.
paj ak
diperhitungkan
se bagaimana
terlebih
dahulu
KEDUA
Surat Keputusan Pengembalian menjadi dasar diterbitkannya Kelebihan Pembayaran Pajak.
Pendahuluan Kelebihan Pajak ini Surat Keputusan Pengembalian
KETIGA
Keputusan ditetapkan.
mi
Salinan
Direktur
Keputusan
1. Direktur
Jenderal
Jenderal
Direktur Jenderal
mulai
berlaku
ini disampaikan
pada
tanggal
kepada:
Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal
Pajak
Ditetapkan di pada tanggal a.n.
;(12)
(13) (14)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK .......................................... (15)
NIP
(16)
i\jI[I\n[I~1 1([U/\r~C/\I\J
r ;FT'UL3L1I(
IhIDOI'Il~SIl\
-3~
LAMPIRAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN Nama
:
(8}
NPWP (9) Tahun Pajak (4) Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan pembayaran Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5 6
7 8
9 10 11 12
13 14 15 16 17
18
jumlah
pengembalian
pendahuluan
kelebihan
JUMLAH RUPIAH MENURUT WAJIB PAJAK FISKUS
URAIAN Peredaran Usaha Harga Pokok Penjualan Laba Bruto (1-2) Biaya Usaha Penghasilan neto dalam negeri (3-4) Penghasilan neto dalam negeri lainnya a. Penghasilan dari luar usaha b. Penghasilan jasa Zpekerjaan bebas c. Penghasilan sehubungandengan pekerjaan d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d) Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto Penyesuaian fiskal a. Penyesuaian fiskal positif b. Penyesuaian fiskal negatif c. Jumlah (a-b) Penghasilan neto luar negeri Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9) Zakat Kompensasi kerugian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) . Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13) Pajak Penghasilan terutang ((tarif xIS) atau NIHIL) Kredit Pajak: a. PPh ditanggung pemerintah b. DipotongjDipungut oleh pihak lain: c. Dibayar sendiri : c.l. PPh Pasal 22 c.2. PPh Pasal 25 c.3. PPh Pasal 29 c.4. STP (pokok kurang bayar) c.5. lain-lain c.6. Jumlah (c. 1+c.2+c.3+c.4+c.5) d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c.7) Pengernbalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan (17.d-16)
·a.n.·DIREKTUR
....... ,
NIP .. ,
(17)
JENDERAL
(18)
PA:JAK
"
.'
,
(15)
(16)
IVI[hJTT: H I 1<1: U A 1\]C;/\ 1\1 PEJ'UHLlI( II\JIJUI\lF:::!J\
-4 LAMPIRAN
Keputusan Direktur .Jenderal Pajak Nomor:
Tentang Pengembalian Kelebihan Pajak
Pendahuluan
LAMPIRANPENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHANNILAIBARANG DAN JASA Nama NPWP Masa Pajak
:
(8)
:
(9)
:
(4)
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut : JUMLAH RUPIAH MENURUT No. PENGUSAHA URAIAN FISKUS KENA PAJAK 1.
Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : a.L. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a. 1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)
2.
Penghitungan PPN Lebih Bayar : a. PPN yang haru s dipungutj dibayar sendiri
(17)
(18)
(tarif x 1.a.2. atau NIHIL) b. Dikurangi : b.l. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sarna b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b. 1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar (b-a) 3.
Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan c. Jumlah
4.
ke Masa Pajak. .... (karena pembetulan)
(a+b)
Pengembalian
pendahuluan
kelebihan pembayaran
PPN (2.c-
3.c)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
...................................... NIP
,.. (15) (16)
Q.
MI::t\]ITI<1 i(E:UM~GI\!\j UH)UEiLli< If'JDOhlESI!\
-5 PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEN GEMBALIANPENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK Nomor (1)
diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)
diisi dengan Jenis Pajak.
Nomor (3)
diisi dengan Masa/Tahun Pajak pendahuluan kelebihan pajak.
Nomor (4)
diisi dengan jumlah lebih bayar menurut Tahunan Pajak Penghasilan atau menur-bt Masa Pajak Pertambahan Nilai. I
Nomor (5)
diisi dengan nomor kele bihan paj ak.
surat
permohonan
perrgembalian
pendahuluan
Nomor (6)
diisi dengan tanggal kelebihan pajak.
surat
permohonan
pengembalian
pendahuluan
Nomor (7)
diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (8)
diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (9)
diisi sesuai dengan dasar pengembaiian pendahuluan
yang
diberikan Surat Surat
hukum diterbitkannya kelebihan pajak:
pengembaiian Pemberitahuan Pemberitahuan
surat
keputusan
a. dalam hal surat keputusan pengembalia1 pendahuluan kelebihan pajak terkait dengan Pajak Penghasilan, diisi dengan: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 teritang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik IIndonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); b. dalam hal surat keputusan pengembaiian pendahuluan kelebihan pajak terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, diisi dengan: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 teritang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penju'fJan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 (Lemlbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tamrahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); Nomor (10)
diisi dengan jumlah pajak dalam angka.
rupiah
pengembalian
pendahuluan
kelebihan
Nomor (11)
diisi dengan jumlah pajak dalam huruf.
rupiah
pengembalian
pendahuluan
kelebihan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-6Nomor (12)
diisi dengan nama unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
Nomor (13)
diisi dengan nama kota tempat keputusan
Nomor (14)
diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (15)
diisi dengan jabatan pejabat yang menandataJgani
Nomor (16)
diisi dengan nama, NIP, dan menandatangani surat keputusan.
Pajak Surat
dititapkan.
tanda
I
surat keputusan.
tangan
pejabat
yang
I
Nomor (17)
diisi dengan jumlah rupiah menurut Wajib Pajak.
Nomor (18)
diisi dengan jumlah rupiah menurut fiskus. I
MENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA, tt1.
I
MUHAMADC ATIB BASRI I
. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM
