BUPATI KARANGASEM
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 130 /HK/2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARANGASEM
BUPATI KARANGASEM, Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Bidang perizinan secara terpadu;
b.
bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip pelayanan perizinan yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, kepastian waktu, kepastian hukum, kemudahan akses, kenyamanan, kondisi wilayah, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan untuk menggairahkan dunia usaha, maka Keputusan Bupati Karangasem Nomor 83/HK/2012 tentang Standard Operating Procedures pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem perlu ditinjau kembali;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2.
Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4125);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
14.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 55);
15.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun2 011 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Pendelegasian Wewenang Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18); MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Menetapkan Standar Operasional pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem. Standar Operasional Operasional pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari: 1. Standar Operasional Prosedur Petugas Pelayanan Kantor Depan 2. Standar Operasional Prosedur Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat. 3. Standar Operasional Prosedur Petugas Pendistribusian Berkas Permohonan ke Masingmasing Seksi. 4. Standar Operasional Prosedur Petugas Pelayanan Pemrosesan dan Penerbitan Izin pada Seksi Izin Penunjang Usaha 5. Standar Operasional Prosedur Petugas Pelayanan Pemrosesan dan Penerbitan Izin pada Seksi Izin Usaha. 6. Standar Operasional Prosedur Petugas Pelayanan Pemrosesan dan Penerbitan Izin pada Seksi Tanda Daftar Usaha. 7. Standar Operasional Prosedur Petugas Pelayanan Penyerahan Surat Izin yang Sudah Terbit. 8. Standar Operasional Prosedur Petugas Program, Pengolahan Data dan Pelaporan. 9. Standar Operasional Prosedur Izin Pemanfaatan Ruang. 10. Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi. 11. Standar Operasional Prosedur Izin Penetapan Lokasi. 12. Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan. 13. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Tempat Usaha. 14. Standar Operasional Prosedur Izin Gangguang. 15. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Pertambangan (IUP). 16. Standar Operasional Prosedur Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 17. Standar Operasional Prosedur Izin Penyimpanan Bahan Bakar. 18. Standar Operasional Prosedur Izin Taman Rekreasi. 19. Standar Operasional Prosedur Izin Gelanggang Renang.
20.
Standar Operasional Prosedur Izin Padang Golf.
21.
Standar Operasional Prosedur Izin Kolam Memancing. Standar Operasional Prosedur Izin Gelanggang Permainan dan Ketangkasan. Standar Operasional Prosedur Izin Gelanggang Bowling. Standar Operasional Prosedur Izin Rumah Billiard. Standar Operasional Prosedur Izin Panti Mandi Uap. Standar Operasional Prosedur Izin Karaoke. Standar Operasional Prosedur Izin Panggung Terbuka. Standar Operasional Prosedur Izin Panggung Tertutup. Standar Operasional Prosedur Izin Salon Kecantikan. Standar Operasional Prosedur Izin Fitness Center. Standar Operasional Prosedur Izin Bioskop. Standar Operasional Prosedur Izin Pusat Seni dan Pameran. Standar Operasional Prosedur Izin Dunia Fantasi (Theme Park). Standar Operasional Prosedur Izin Taman Pentas Pertunjukan Satwa. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Restoran. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Bar. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Boga. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Pondok Wisata. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Hotel Melati. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Rumah Makan. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras. Standar Operasional Prosedur Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Industri. Standar Operasional Prosedur Tanda Daftar Industri. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Peternakan. Standar Operasional Prosedur Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Pemotongan Hewan. Standar Operasional Prosedur Izin Toko Obat Hewan.
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.
Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Pakan Ternak. Standar Operasional Prosedur Izin Operasional Klinik. Standar Operasional Prosedur Izin Operasional Apotek. Standar Operasional Prosedur Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T). Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP). Standar Operasional Prosedur Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) Standar Operasional Prosedur Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Standar Operasional Prosedur Tanda Daftar Perusahaan. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Standar Operasional Prosedur Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah. Standar Operasional Prosedur Izin Pengeboran Air Bawah Tanah. Standar Operasional Prosedur Izin Penurapan Mata Air. Standar Operasional Prosedur Izin Pengambilan Air Bawah Tanah. Standar Operasional Prosedur Izin Pengambilan Mata Air. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Standar Operasional Prosedur Depo Obat Hewan. Standar Operasional Prosedur Izin Laboratorium Kesehatan Standar Operasional Prosedur Izin Toko Obat Standar Operasional Prosedur Izin Optikal Standar Operasional Prosedur Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air Standar Operasional Prosedur Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah; Standar Operasional Prosedur Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); Standar Operasional Prosedur Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3; Standar Operasional Prosedur Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet/Sriti; Standar Operasional Prosedur Pengelolaan/Pengusahaan Sarang Burung Walet/Sriti; Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
77. 78. 79.
Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P); Standar Operasional Prosedur Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B); Standar Operasional Prosedur Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)
KETIGA
:
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Karangasem Nomor 83/HK/2012 tentang Standard Operating Procedures pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Amlapura. pada tanggal 21 Januari 2013 BUPATI KARANGASEM, I WAYAN GEREDEG
Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem. 2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem. 4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem. 5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Karangasem. 6. Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem. 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem. 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem 10. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem. 11. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Karangasem. 12. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem. 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.
