2013 TENTANG

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/M-DAG/PER/6/2013 TENTANG

JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR, PROSEDUR OPERASI STANDAR

(STANDARD OPERATING PROCEDURE), DAN TINGKAT LAYANAN [SERVICE LEVEL ARRANGEMENT) DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

b.

bahwa untuk meningkatkan pelayanan perijinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada dunia usaha, perlu menambah jenis perijinan yang dapat dan hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jenis Perijinan Ekspor dan Impor, Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure), Dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia National Single • Window;

Mengingat

:

1.

Bedrijfsreglementerings

Ordonnantie

1934

(Staatsblad

1938 Nomor 86);

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013

4. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri; 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

7.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR, PROSEDUR OPERASI

STANDAR (STANDARD OPERATING PROCEDURE), DAN TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL ARRANGEMENT) DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW.


Pasal 1

(1) Jenis perijinan ekspor dan impor yang dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Jenis perijinan ekspor dan impor yang hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) hanya dapat diberikan kepada pemohon yang telah memiliki Hak Akses sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai pelayanan perijinan ekspor dan impor dengan sistem elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window. Pasal 3

(1) Pelayanan atas jenis perijinan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan berdasarkan Prosedur Operasi Standar (Standard Operational Procedure) dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement). (2) Prosedur Operasi Standar (Standard Operational Procedure) untuk pelayanan perijinan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) untuk pelayanan perijinan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) untuk pelayanan perijinan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/10/2010 tentang Jenis Perijinan Ekspor dan Impor, Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia National Single Window dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2013 a.n. MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Ttd.

sesuai dengan aslinya cretariat Jenderal

•^'Kementerian Perdagangan 'liro Hukum,

.ASMININGSIH

BACHRUL CHAIRI

LAMPIRAN I



JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR, PROSEDUR OPERASI STANDAR (STANDARD OPERATING PROCEDURE), DAN TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL ARRANGEMENT) DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SmGLE WINDOW

JENIS-JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR YANG DAPAT DILAYANI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

1. Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet (Khusus ke Republik Rakyat China) 2. Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) / Eksportir Kopi Sementara (EKS) 3. Eksportir Terdaftar Timah Batangan 4.

Eksportir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi

5. Persetujuan Ekspor Beras (Premium, Medium, Organik dan Ketan) 6. 7. 8.

Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan Persetujuan Ekspor Inti Kelapa Sawit Persetujuan Ekspor Kayu Ulin

9. Persetujuan Ekspor Kulit Buaya / Wet Blue 10. Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi 11. Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Persetujuan Ekspor Perak dan Emas Persetujuan Ekspor Prekursor Non Pharmasi Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi Importir Produsen Besi atau Baja Importir Produsen Beras Importir Produsen Gula Importir Produsen Pelumas Importir Produsen Tekstil Importir Produsen Etilena Importir Produsen Garam Importir Produsen Plastik

23. Importir Produsen Bahan Berbahaya (B2) 24. Importir Produsen Bahan Perusak Ozon (BPO) 25. Importir Produsen Limbah Non B3

26. Importir Produsen Nitrocellulose (NC) 27. Importir Produsen Prekursor Non Pharmasi

28. Importir Produsen 4 Chhro-3,5-DimethylPhenol (PCMX) 29. Importir Produsen Sodium Tripolyphosphate (STPP) 30. Importir Terdaftar Besi atau Baja 31. Importir Terdaftar Gula Kristal Putin 32. Importir Terdaftar Cakram Optik

33. Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwama, Mesin Fotokopi Berwama dan Mesin Printer Berwama

34. 35. 36. 37. 38. 39.

Importir Terdaftar Importir Terdaftar Importir Terdaftar Importir Terdaftar Importir Terdaftar Importir Terdaftar

Intan Kasar Minuman Beralkohol Sakarin dan Garamnya Garam Nitrocellulose (NC) Prekursor Non Farmasi

40. Importir Terdaftar Bahan Perusak Ozon (BPO)

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013

41. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial) 42. Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan

43. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet

44. Persetujuan Impor Barang Hibah 45. Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru 46. Persetujuan Impor Barang Sementara

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Persetujuan Persetujuan Persetujuan Persetujuan Persetujuan Persetujuan Persetujuan

Impor Tidak Re-Ekspor Barang Ex-Impor Sementara Impor Tabung LPG 3 Kg Impor Beras Impor Cengkeh Impor Gula Kristal Putin (Plantation White Sugar) Impor Cakram Optik Impor Mesin Multifungsi Berwama, Mesin Fotokopi Berwama Dan

Mesin Printer Berwama

54. Persetujuan Impor Minyak dan Gas Bumi 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Persetujuan Persetujuan Persetujuan Persetujuan Persetujuan Persetujuan

Impor Impor Impor Impor Impor Impor

Minuman Beralkohol Sakarin dan Garamnya Pupuk Bersubsidi Garam Industri Intan Kasar Siklamat 61. Persetujuan Impor Bahan Berbahaya (B2)

62. Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial) 63. Persetujuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO) 64. Persetujuan Impor Nitrocellulose (NC) 65. Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi 66. Persetujuan Impor Tanpa API

67. Persetujuan Impor tanpa NPIK untuk barang kiriman 68. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan

69. Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet

70. Persetujuan Impor Mutiara 71. Produsen Importir

a.n. MENTERI PERDAGANGAN


Ttd.

BACHRUL CHAIRI

Salinan sesuai dengan aslinya retariat Jenderal

^meEV^tan Perdagangan EfepM£?Biro Hukum,

NINGSIH

LAMPIRAN II



JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR, PROSEDUR OPERASI STANDAR (STANDARD OPERATING PROCEDURE), DAN TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL ARRANGEMENT) DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

JENIS-JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR YANG HANYA DAPAT DILAYANI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

1.

Importir Produsen Produk Hortikultura

2.

Importir Terdaftar Produk Hortikultura

3.

Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan

4.

Importir Terdaftar Produk Tertentu

5.

Persetujuan Impor Produk Hortikultura

6.

Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan

7.

Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)


REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Ttd.

BACHRUL CHAIRI

Salinan sesuai dengan aslinya cretariat Jenderal

Perdagangan Hukum,

iMININGSIH

LAMPIRAN III




PROSEDUR OPERASI STANDAR

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) I.

DIREKTORATTEKNIS

A.

Deskripsi

Berisikan gambaran SOP untuk kegiatan pengajuan perijinan Direktorat secara manual dan elektronik melalui Sistem INATRADE. B.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 /M-DAG/ PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012. C. Pihak yang terkait Pelaku Usaha, Petugas Loket, Tata Usaha UPP, Tata Usaha Direktorat, Pemroses

Direktorat, Pejabat Validasi Direktorat, Pejabat Penandatangan Direktorat. D. Fonnulir/Dokumen yang digunakan Form Permohonan, Dokumen Pendukung. E. Dokumen yang dihasilkan Tanda Terima, Dokumen Perijinan. F.

Prosedur Kerja 1. Pelaku Usaha

a.

Mengajukan Permohonan Secara Manual:

1) Mendatangi Loket UPP Kementerian Perdagangan dengan membawa dokumen pendukung; 2) Mengambil Tiket Nomor Antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; Menunggu panggilan sesuai nomor antrian;

3) 4) Mendatangi Petugas Loket untuk menyerahkan Dokumen Pendukung; 5) Menerima Tanda Terima Permohonan sebagai bukti telah diterimanya permohonan milik Pelaku Usaha oleh Petugas Loket; 6) Melanjutkan ke prosedur kerja: Menerima Notifikasi E-mail Perijinan Terbit.

b.

Mengajukan Permohonan Secara Elektronik: 1) Masuk ke portal INATRADE di http://inatrade.kemendag.go.id:

2) Login dengan menggunakan Hak Akses INATRADE yang telah dimiliki Pelaku Usaha;

3) Memilih jenis perijinan yang ingin diajukan; 4) Mengisi Form Permohonan dan mengikuti prosedur/persyaratan yang berlaku;

5) Menerima notifikasi e-mail dari sistem INATRADE sebagai Tanda Terima Permohonan atas pengajuan perijinan yang dilakukan secara elektronik;

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013

6) Melanjutkan ke prosedur kerja: Menerima Notifikasi E-mail Perijinan Terbit.

c.

Menerima Notifikasi E-mail Perijinan Terbit: 1) Pelaku usaha menerima notifikasi e-mail dari sistem INATRADE sebagai tanda bahwa Surat Perijinan telah terbit dan dapat diambil di Loket UPP;

2) Notifikasi E-mail Perijinan Terbit dapat dicetak sebagai bukti untuk mengambil perijinan;

3) Disediakan link pada e-mail agar pelaku usaha dapat memeriksa riwayat status pengajuan perijinannya (document tracking) secara elektronik melalui portal INATRADE di http: / /inatrade.kemendag.go.id.

d.

e.

Memeriksa Status Dokumen (Documet Tracking): 1) Pelaku usaha mengakses portal INATRADE http: / /inatrade.kemendag.go.id ke menu document tracking;

di

2)

Mengisi nomor tanda terima UPP dan NPWP untuk divalidasi sistem;

3)

Sistem INATRADE akan menampilkan status pengajuan perijinan milik pelaku usaha secara real-time.

Mengambil Surat Perijinan: 1) Mendatangi Loket UPP dengan membawa Tanda Terima Permohonan dan/atau hasil cetakan notifikasi e-mail perijinan terbit; 2) Mengambil Tiket Nomor Antrian pada mesin antrian yang telah disediakan;

3) 4)

5) 6)

Menunggu panggilan sesuai nomor antrian; Mendatangi Petugas Loket untuk menyerahkan Tanda Terima Permohonan dan/atau hasil cetakan notifikasi e-mail perijinan terbit; Memberikan tanda-tangan pada form yang disediakan Petugas Loket sebagai bukti Pelaku Usaha telah mengambil Surat Perijinan; Menerima Surat Perijinan.

2. Petugas Loket a. Menerima Pengajuan Perijinan: 1) Login Modul Loket;

2) 3) 4)

b.

Memanggil pelaku usaha dengan menggunakan mesin antrian; Melakukan input data sesuai dengan Form Permohonan yang telah diterima dan diperiksa kelengkapannya; Menyimpan data dan merubah status dokumen menjadi: Permohonan Diterima oleh Petugas Loket;

5) 6) 7)

Modul akan mencetak Tanda Terima Permohonan; Memberikan tanda-tangan pada Tanda Terima Permohonan; Memberikan Tanda Terima Permohonan kepada Pelaku Usaha;

8)

Melanjutkan ke prosedur kerja: Menyerahkan Surat Perijinan.

Menyerahkan Surat Perijinan: 1) Login Modul Loket; 2) Memilih Status Dokumen: Perijinan Diterima Loket; 3) Memilih Persetujuan sesuai dengan nomor permohonan pada Tanda Terima Permohonan yang dimiliki Pelaku Usaha; 4) Merubah Status Dokumen yang diterima menjadi: Perijinan Diambil Pemohon;

5)

6)

Modul secara otomatis akan melakukan pencetakan Tanda Terima Pengambilan; Meminta tanda-tangan Pelaku Usaha pada lembar Tanda Terima Pengambilan yang selanjutnya akan disimpan sebagai arsip UPP;

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 7) Menyerahkan surat Perijinan kepada Pelaku Usaha. 3. Tata Usaha UPP

a.

Merekap Pengajuan: 1) Login Modul TU UPP; 2) Memilih Status Dokumen: Permohonan Diterima UPP;

3) Menekan tombol Cetak Lembar Disposisi, sehingga secara otomatis merubah Status Dokumen menjadi: Dikirim ke Pemroses; Modul TU UPP akan mencetak Lembar Rekap;

b.

4) 5) Mendistribusikan berkas ke TU Direktorat sesuai dengan disposisinya; 6) Melanjutkan ke Prosedur: Merekap Perijinan. Merekap Perijinan: 1) Menerima berkas perijinan yang dikirim dari TU Direktorat; 2)

Login Modul TU UPP;

3) Merubah Status berkas perijinan tersebut menjadi: Perijinan Diterima diUPP;

4) Merekap dan menyimpan perijinan di storage (lemari atau laci) yang telah disediakan, serta menyimpan berkasnya pada lemari arsip. 4. Tata Usaha Direktorat

a.

Merekap Pengajuan: 1) Login Modul TU Direktorat; 2) Memilih Status Dokumen: Permohonan DikirimUPP;

3) Menekan tombol Cetak Lembar Disposisi, sehingga secara otomatis merubah Status Dokumen menjadi: Dikirim ke Pemroses; 4) Modul TU Direktorat akan mencetak Lembar Disposisi; 5) Mendistribusikan berkas ke Pemroses Direktorat sesuai dengan disposisinya;

b.

6) Melanjutkan ke Prosedur: Merekap dan Menerbitkan Perijinan. Merekap dan Menerbitkan Perijinan: 1) Mengumpulkan berkas perijinan yang telah selesai ditanda-tangani 2)

pejabat; Login Modul TU Direktorat;

3) Merubah

Status

berkas

perijinan

tersebut

menjadi:

Perijinan

Diterbitkan;

4)

Secara otomatis Status Dokumen juga akan menjadi: Perijinan Dikirim ke UPP.

5. Pemroses Direktorat

a.

Mencetak Perijinan: 1) Menerima lembar disposisi dari TU Direktorat; 2) Login Modul Pemroses Direktorat;

3) Pemeriksaan dokumen untuk pengajuan yang dilakukan secara manual:

a) Menerima berkas pengajuan perijinan dari TU Direktorat; b) Memeriksa hardcopy Form Permohonan dan dokumen pendukung; 4) Pemeriksaan dokumen untuk pengajuan yang dilakukan secara elektronik:

a) Memilih tampilkan dokumen pendukung pada modul Pemroses Direktorat untuk pengajuan elektronik; b) Memeriksa soficopy Form Permohonan dan dokumen pendukung (hasil scan) yang telah diupload oleh pelaku usaha.


5) Pemeriksaan dokumen yang dimaksud meliputi antara lain: a) Apabila Form Permohonan atau dokumen pendukung ada yang tidak lengkap dan benar, maka Pemroses akan membuat Surat Penolakan;

b) Apabila Form Permohonan atau dokumen pendukung telah sesuai, maka Pemroses akan membuat Surat Perijinan. 6) Mengisi form Perijinan; 7) Melakukan pencetakan Konsep DokumenPerijinan;

8) Menyerahkan hasil pencetakan kepada Pejabat Validasi Direktorat. 6. Pejabat Validasi Direktorat •

Memberikan Paraf:

1) Menerima Konsep Dokumen Perijinan dari Pemroses Direktorat; 2) Memeriksa Konsep Dokumen Perijinan; 3) Apabila Dokumen Perijinan disetujui, maka Pejabat akan memberikan paraf untuk Konsep Dokumen Perijinan sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas surat tersebut; 4) Apabila Konsep Dokumen Perijinan ingin direvisi, maka Pejabat akan memberikan catatan untuk Pemroses Direktorat;

5) Menyerahkan Dokumen Perijinan yang telah diparaf ke Pejabat Penandatangan Direktorat.

7. Pejabat Penandatangan Direktorat • Menandatangani Surat: 1) Menerima Dokumen Perijinan dari Pejabat Validasi; 2) Memeriksa Dokumen Perijinan; 3) Apabila Dokumen Perijinan disetujui, maka Pejabat akan memberikan Tanda Tangan Persetujuan; 4) Apabila Dokumen Perijinan ingin direvisi, maka Pejabat akan memberikan catatan untuk Pejabat Validasi. G. Keterangan Tambahan

1. Dokumen Pendukung adalah dokumen yang dipersyaratkan bagi Pelaku Usaha dalam membuat perijinan; 2. Hard-copy adalah Dokumen Pendukung asli yang divalidasi kelengkapannya oleh Petugas Loket UPP untuk kemudian akan divalidasi kebenarannya oleh Pemroses;

3.

Soft-copy adalah hasil copy-scan Dokumen Pendukung yang di-upload oleh Pelaku Usaha untuk kemudian akan divalidasi kebenarannya oleh Pemroses; 4. Tanda Terima Permohonan adalah lembar tanda terima bagi Pelaku Usaha sebagai bukti telah mengajukan permohonan; 5. Pelaku Usaha wajib menyiapkan semua Dokumen Pendukung sesuai dengan persyaratan dari perijinan;

6.

Menu document tracking dapat diakses para pelaku usaha tanpa perlu menggunakan Hak Akses (login); 7. Petugas Loket UPP hanya menerima Dokumen Pendukung yang telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan perijinan; 8. Pencatatan Permohonan hanya dilakukan apabila semua persyaratan perijinan telah terpenuhi dan menggunakan Modul UPP INATRADE; 9. Petugas TU UPP wajib menjaga semua berkas dengan baik; 10. Prosedur Rekap Permohonan dilakukan secara periodik; 11. Dokumen Perijinan dapat berupa Surat Perijinan dan atau Surat Penolakan; 12. Dokumen Perijinan UPP ditanda-tangani oleh Pejabat.


H. Jangka Waktu Penyelesaian

Sesuai dengan Lampiran IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

GAMBAR I. DIAGRAM ALIR PROSEDUR OPERASI STANDAR

(STANDARD OPERATING PROCEDURE) INATRADE PADA DIREKTORAT Alur Proses Perijinan Direktorat secara Manual dan Elektronik melalui Sistem INATRADE

Pelaku Usaha

Pelaku Usaha

mongajukan

monoajukan

Documunl

Perijinan <Munuul)

f '•::..ir i.m Onlilia (Elektronik)

Tracking

Pengambaon Perijinan

Notlflknal Email

a.

Petugas rrxinonmu barkatt

Munurlmu

berkas Penjlnc

Pengajuan

Rokap

Ponorbllan dan Rokap

Pengajuan

Perijinan

Rokap

Pengajuan

i

Proves

Punurbitnn

Pofijtnan

"i

Q_ Q

to B

2

-S -S °

.E.S 2 o

CD SJ

Momoonkan Paraf

°->i5 Q _,

EI

A

Mwnandatangani Perijinan

Q-

Pongirlman Data

^WM. I:

Elektronik Perijinan ke INSW


n.

UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN (UPP) A.

Deskripsi Berisikan gambaran SOP untuk kegiatan pengajuan perijinan UPP secara manual dan elektronik melalui Sistem INATRADE.

B.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012.

C.

Pihak yang terkait Pelaku Usaha, Petugas Loket, Tata Usaha, Pemroses, Pejabat Validasi, Pejabat Penandatangan.

D. Formulir/Dokumen yang digunakan Form Permohonan, Dokumen Pendukung. E.

Dokumen yang dihasilkan Tanda Terima, Dokumen Perijinan.

F.

Prosedur Kerja 1. Pelaku Usaha

a.

Mengajukan Permohonan Secara Manual: 1) Mendatangi Loket UPP Kementerian Perdagangan dengan membawa dokumen pendukung; 2) Mengambil Tiket Nomor Antrian pada mesin antrian yang telah disediakan;

3) 4) 5)

6)

Menunggu panggilan sesuai nomor antrian; Mendatangi Petugas Loket untuk menyerahkan Dokumen Pendukung; Menerima Tanda Terima Permohonan sebagai bukti telah diterimanya permohonan milik Pelaku Usaha oleh Petugas Loket; Melanjutkan ke prosedur kerja: Menerima Notifikasi E-mail Perijinan Terbit.

b.

Mengajukan Permohonan Secara Elektronik: 1) Masuk ke portal INATRADE di http: / /inatrade.kemendag.go.id: 2) Login dengan menggunakan Hak Akses INATRADE yang telah dimiliki Pelaku Usaha;

3) Memilih jenis perijinan yang ingin diajukan; 4) Mengisi Form Permohonan dan mengikuti prosedur/persyaratan yang berlaku;

5) Menerima notifikasi e-mail dari sistem INATRADE sebagai Tanda Terima Permohonan atas pengajuan perijinan yang dilakukan secara elektronik;

6) Melanjutkan ke prosedur kerja: Menerima Notifikasi E-mail Perijinan Terbit.

c.

Menerima Notifikasi E-mail Perijinan Terbit: 1)

Pelaku usaha menerima notifikasi e-mail dari sistem INATRADE

sebagai tanda bahwa Surat Perijinan telah terbit dan dapat diambil di Loket UPP;

2) Notifikasi E-mail Perijinan Terbit dapat dicetak sebagai bukti untuk mengambil perijinan;

3) Disediakan link pada e-mail agar pelaku usaha dapat memeriksa riwayat status pengajuan perijinannya {document tracking) secara elektronik melalui portal INATRADE di http: / /inatrade.kemendag.go.id.


d. Memeriksa Status Dokumen (Documet Tracking): 1) Pelaku usaha mengakses portal INATRADE di http: / /inatrade.kemendag.go.id ke menu document tracking; 2) Mengisi nomor tanda terima UPP dan NPWP untuk divalidasi sistem; 3) Sistem INATRADE akan menampilkan status pengajuan perijinan milik pelaku usaha secara real-time. e.

Mengambil Surat Perijinan: 1) Mendatangi Loket UPP dengan membawa Tanda Terima Permohonan

dan/atau hasil cetakan notifikasi e-mail perijinan terbit; 2) Mengambil Tiket Nomor Antrian pada mesin antrian yang telah disediakan;

3) 4)

Menunggu panggUan sesuai nomor antrian; Mendatangi Petugas Loket untuk menyerahkan Tanda Terima Permohonan dan/atau hasil cetakan notifikasi e-mail perijinan terbit;

5) Memberikan tanda-tangan pada form yang disediakan Petugas Loket sebagai bukti Pelaku Usaha telah mengambil Surat Perijinan; 6) Menerima Surat Perijinan. 2. Petugas Loket a. Menerima Pengajuan Perijinan: 1) Login Modul Loket;

2) 3)

Memanggil pelaku usaha dengan menggunakan mesin antrian; Melakukan input data sesuai dengan Form Permohonan yang telah diterima dan diperiksa kelengkapannya; 4) Menyimpan data dan merubah status dokumen menjadi: Permohonan Diterima oleh Petugas Loket; 5) Modul akan mencetak Tanda Terima Permohonan; 6) Memberikan tanda-tangan pada Tanda Terima Permohonan; 7) Memberikan Tanda Terima Permohonan kepada Pelaku Usaha; 8) Melanjutkan ke prosedur kerja: Menyerahkan Surat Perijinan. b.

Menyerahkan Surat Perijinan: 1) Login Modul Loket; 2) Memilih Status Dokumen: Perijinan Diterima Loket; 3) Memilih Persetujuan sesuai dengan nomor permohonan pada Tanda Terima Permohonan yang dimiliki Pelaku Usaha; 4) Merubah Status Dokumen yang diterima menjadi: Perijinan Diambil Pemohon;

5) Modul secara otomatis akan melakukan pencetakan Tanda Terima Pengambilan;

6) Meminta tanda-tangan Pelaku Usaha pada lembar Tanda Terima Pengambilan yang selanjutnya akan disimpan sebagai arsip UPP; 7) Menyerahkan surat Perijinan kepada Pelaku Usaha. 3. Tata Usaha UPP

a.

Merekap Pengajuan: 1) Login Modul TU UPP; 2) Memilih Status Dokumen: Permohonan Diterima UPP;

3)

Menekan tombol Cetak Lembar Disposisi, sehingga secara otomatis merubah Status Dokumen menjadi: Dikirim ke Pemroses; 4) Modul TU UPP akan mencetak Lembar Rekap; 5) Mendistribusikan berkas ke TU Direktorat sesuai dengan disposisinya; 6) Melanjutkan ke Prosedur: Merekap Perijinan.


b.

Merekap dan Menerbitkan Perijinan: 1) Mengumpulkan perijinan dan memisahkan berkasnya yang telah selesai ditandatangani pejabat; 2) Login Modul TU UPP; 3) Merubah Status berkas perijinan tersebut menjadi: Perijinan 4)

5)

diterbitkan; Secara otomatis status dokumen juga akan diterima di Loket UPP;

menjadi:

Perijinan

Merekap dan menyimpan perijinan di storage (lemari atau laci) yang telah disediakan, serta menyimpan berkasnya pada lemari arsip.

4. Pemroses UPP

a.

Mencetak Perijinan: 1) Login Modul Pemroses; 2) Pemeriksaan dokumen untuk pengajuan yang dilakukan secara manual:

3)

a) Menerima berkas pengajuan perijinan dari TU UPP; b) Memeriksa hardcopy Form Permohonan dan dokumen pendukung; Pemeriksaan dokumen untuk pengajuan yang dilakukan secara elektronik:

4)

a) Memilih tampilkan dokumen pendukung pada modul Pemroses UPP untuk pengajuan elektronik; b) Memeriksa softcopy Form Permohonan dan dokumen pendukung (hasil scan) yang telah diupload oleh pelaku usaha. Pemeriksaan dokumen yang dimaksud meliputi antara lain: a) Apabila Form Permohonan atau dokumen pendukung ada yang tidak lengkap dan benar, maka Pemroses akan membuat Surat Penolakan;

b) Apabila Form Permohonan atau dokumen pendukung telah sesuai, maka Pemroses akan membuat Surat Perijinan. 5) Mengisi form Perijinan; 6) Melakukan pencetakan Konsep Dokumen Perijinan; 7) Menyerahkan hasil pencetakan kepada Pejabat Validasi UPP. 5. Pejabat Validasi UPP •

Memberikan Paraf:

1) Menerima Konsep Dokumen Perijinan dari Pemroses UPP; 2) Memeriksa Konsep Dokumen Perijinan; 3) Apabila Dokumen Perijinan disetujui, maka Pejabat akan memberikan paraf untuk Konsep Dokumen Perijinan sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas surat tersebut; 4) Apabila Konsep Dokumen Perijinan ingin direvisi, maka Pejabat akan memberikan catatan untuk Pemroses UPP; 5) Menyerahkan Dokumen Perijinan yang telah diparaf ke Pejabat Penandatangan Direktorat.

6. Pejabat Penandatangan UPP • Menandatangani Surat: 1) Menerima Dokumen Perijinan dari Pejabat Validasi UPP; 2) Memeriksa Dokumen Perijinan; 3) Apabila Dokumen Perijinan disetujui, maka Pejabat akan memberikan Tanda Tangan Persetujuan; 4) Apabila Dokumen Perijinan ingin direvisi, maka Pejabat akan memberikan catatan untuk Pejabat Validasi UPP.

8

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 G. Keterangan Tambahan

1. Dokumen Pendukung adalah dokumen yang dipersyaratkan bagi Pelaku Usaha dalam membuat perijinan;

2. Hard-copy adalah Dokumen Pendukung asli yang divalidasi kelengkapannya oleh Petugas Loket UPP untuk kemudian akan divalidasi kebenarannya oleh Pemroses;

3.

Soft-copy adalah hasil copy-scan Dokumen Pendukung yang di-upload oleh Pelaku Usaha untuk kemudian akan divalidasi kebenarannya oleh Pemroses; 4. Tanda Terima Permohonan adalah lembar tanda terima bagi Pelaku Usaha sebagai bukti telah mengajukan permohonan; 5. Pelaku Usaha wajib menyiapkan semua Dokumen Pendukung sesuai dengan persyaratan dari perijinan;

6.

Menu document tracking dapat diakses para pelaku usaha tanpa perlu menggunakan Hak Akses (login);

7.

8. 9. 10. 11. 12.

Petugas Loket UPP hanya menerima Dokumen Pendukung yang telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan perijinan; Pencatatan Permohonan hanya dilakukan apabila semua persyaratan perijinan telah terpenuhi dan menggunakan Modul UPP INATRADE; Petugas TU UPP wajib menjaga semua berkas dengan baik; Prosedur Rekap Permohonan dilakukan secara periodik; Dokumen Perijinan dapat berupa Surat Perijinan dan atau Surat Penolakan; Dokumen Perijinan UPP ditanda-tangani oleh Pejabat.

H. Jangka Waktu Penyelesaian

Sesuai dengan Lampiran IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


GAMBAR II. DIAGRAM ALIR PROSEDUR OPERASI STANDAR

{STANDARD OPERATING PROCEDURE) INATRADE PADA UPP Alur Proses Perijinan UPP secara Manual dan Elektronik melalui Sistem INATRADE

n

S cc •J]

Pelaku Usaha

Z>

mengajukan

mengajukan

Document.

Perijinan

Perijinan Online (BeMronik)

Tracking

(Manual)

s

Pelaku Usaha

Pengambilan Pori^nan

5

a. a;

o _J

Petugas

V)

menerima

Menerima

berkas

berkas Perijinan

ra

en

Pengajuan

a

0-

0-

Rekap

Proses Penerbilan

ro

Periinan

"1

Perijinan

CD

PenerOrian dan Rekap

L

Pengajuan

a

Memberikan Paraf

>

_

<#

0-

Menandatangani

Perijinan 'o c

5

Pengiriman Data

w

ElektronikPerijinan ke

2

INSW



Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya jtariat Jenderal

terian Perdagangan

BACHRUL CHAIRI

-Biro Hukum,

ININGSIH 10

LAMPIRAN IV




TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL ARRANGEMENT) UNTUK PELAYANAN PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR YANG DAPAT DILAYANI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

1

Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet (Khusus ke Republik Rakyat China) 1.1

Persyaratan 1.1.1 Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Tujuan dan Pelabuhan Muat;

b. c. d. e. f.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Nomor Kontrol Veteriner (NKV); Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

1.1.2 Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen perubahan; d. Kartu Kendali Realisasi Ekspor (asli); e. ET Lama (asli). 1.2

Pemroses

1.2.1 Direktorat :Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 1.2.2 Penanda-tangan :Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n Menteri Perdangangan

1.3

1.2.3 MasaBerlaku

:1 tahun

1.2.4 Keterangan

:ET berlaku hanya untuk Negara Tujuan China (Diluar China Bebas Ekspornya).

Peraturan

1.3.1 Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2012 Tanggal: 27 Juli 2012 Tentang: Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat China

1.4 Service Level Arrangement 1.4.1 Proses secara Manual

•

Penyelesaian Dokumen : 10 Hari

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013

1.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen : 5 Hari b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal 3) Eksportir melakukan proses pengajuan ijin Ekspor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 1.4.3 Biaya :TidakAda

1.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat 1.5

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

KodeHS

Mengacu Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat China.

2

Bksportir Terdaftar Kopi (ETK) / Eksportir Kopi Sementara (EKS) 2.1

Persyaratan 2.1.1

Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Up. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan; b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha di bidang industri makanan dan minuman dari instansi teknis; c. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Rekomendasi dari Dinas yang ditunjuk sebagai penerbit SPEK. 2.1.2 Perubahan

a.

Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Up. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;

b.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha di bidang industri makanan dan minuman dari instansi teknis; fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); fotocopy Dokumen ETK/EKS lama.

c. d. e. 2.2

Pemroses

2.2.1 Direktorat : Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 2.2.2 Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 2.2.3 Masa Berlaku

: -

2.2.4 Keterangan : Pengakuan sebagai EKS dapat ditingkatkan menjadi ETK jika EKS telah melakukan kegiatan ekspor kopi paling sedikit 200 (dua ratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kopi, dengan melampirkan fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat. 2.3

Peraturan

2.3.1 Nomor : 41 /M-DAG/PER/9/2009 Tanggal: 14 September 2009 Tentang: Ketentuan Ekspor Kopi 2.4 Service Level Arrangement 2.4.1 Proses secara Manual

•


Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 2.4.2 Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen : 5 Hari

1) Sistem INATRADE 8b NSW berjalan dalam keadaan normal 2) Eksportir melakukan proses pengajuan ijin ekspor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 2.4.3 Biaya

:TidakAda

2.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat 2.5

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

KodeHS

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/MDAG/PER/9/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi.

3

Eksportir Terdaftar Timah Batangan 3.1

Persyaratan 3.1.1 Bagi Pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian:

a.

Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Fotokopi KP Pengolahan dan Pemurnian; Fotokopi KP Eksploitasi atau Surat Perjanjian Kerjasama; Rekomendasi Gubernur Provinsi Pengekspor.

b. c. d. e. f.

3.1.2 Bagi Pemegang Kontrak Karya: a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; b. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Fotokopi Kontrak Karya; d. Rekomendasi Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM. 3.2

Pemroses

3.2.1 Direktorat : Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 3.2.2 Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 3.2.3 Masa Berlaku 3.3

: 3 Tahun

Peraturan

3.3.1 Nomor : 04/M-DAG/PER/1/2007 Tanggal: 22Januari2007 Tentang: Ketentuan Ekspor Timah Batangan 3.4 Service Level Arrangement 3.4.1 Proses secara Manual

•

Penyelesaian Dokumen : 10 Hari Kerja


a. Penyelesaian Dokumen : 5 Hari Kerja b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Sistem INATRADE 8s NSW berjalan dalam keadaan normal

3) Eksportir melakukan proses

pengajuan

sebagai Eksportir

Terdaftar melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3.4.3 Biaya : TidakAda 3.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 3.5

KodeHS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan. 4

Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi 4.1

Persyaratan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; b. Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) dari instansi teknis terkait; c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Rekomendasi Dirjen Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 4.2

Pemroses

4.2.1 Direktorat : Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 4.2.2 Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 4.2.3 Masa Berlaku 4.3

: 3 tahun

Peraturan

4.3.1 Nomor : 47/M-DAG/PER/7/2012 Tanggal: 19 Juli 2012 Tentang: Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi


•



a. Penyelesaian Dokumen : 3 Hari Kerja b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Sistem INATRADE 8s NSW berjalan dalam keadaan normal 3) Eksportir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 4.4.3 Biaya : TidakAda 4.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat 4.5

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

KodeHS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2012 tanggal 18 JuU 2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi.

5

Persetujuan Ekspor Beras (Premium, Medium, Organik dan Ketan) 5.1


a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Tujuan dan Pelabuhan Muat, Purchase Order;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 e. Rekomendasi dari Kementerian Pertanian;

f. Sertulkat Organik Untuk Beras Organik. 5.1.2 Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Dokumen perubahan; SPE yang lama (asli); Kartu Kendali Realisasi Ekspor (asli).

b. c. d. e. 5.2

Pemroses

5.2.1 Direktorat

: Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

5.2.2 Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n Menteri Perdagangan 5.2.3 Masa Berlaku

:

1. Bulan untuk beras medium;

2. 6 bulan untuk beras lainnya; 3. 1 kali pengapalan untuk beras premium; 5.3

Peraturan

5.3.1 Nomor : 35/M-DAG/PER/8/2009 Tanggal: 11 Agustus 2009 Tentang: Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras. 5.3.2 Nomor : 06/M-DAG/PER/2/2012 Tanggal: 3 Februari2012 Tentang: Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.


•



a. Penyelesaian Dokumen : 5 Hari b. Syarat dan Kondisi:

1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Sistem INATRADE dan NSW berjalan dengan keadaan normal 3) Eksportir melakukan proses pengajuan ijin ekspor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 5.4.3 Biaya : TidakAda 5.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat 5.5

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

KodeHS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/MDAG/PER/8/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 6

Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan 6.1


a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Up. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e.

Rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

6.1.2 Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen perubahan; d. Kartu Kendali Realisasi Ekspor (asli); e. SPE Hewan Produk Hewan (asli). 6.2

Pemroses

6.2.1 Direktorat : Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 6.2.2 Penanda-tangan :Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n Menteri Perdangangan 6.2.3 Masa Berlaku : Mengikuti Surat Rekomendasi 6.3

Peraturan

6.3.1 Nomor : 24/M-DAG/PER/9/2011 Tanggal: 7 September 2009 Tentang: Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan Produk Hewan 6.4 Service Level Arrangement 6.4.1 Proses secara Manual

•



a. Penyelesaian Dokumen : 5 Hari b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Sistem INATRADE 8s NSW berjalan dalam keadaan normal

3) Eksportir melakukan proses pengajuan ijin Ekspor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 6.4.3 Biaya : TidakAda 6.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat 6.5

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

KodeHS

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/MDAG/PER/9/2011 tanggal 7 September 2009 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan Produk Hewan.


7

Persetujuan Ekspor Inti Kelapa Sawit 7.1



b. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)/Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); atau

c. Ijin Usaha dari Kementerian Teknis / Lembaga Pemerintah Non Kementerian

d. Tanda

Daftar

Perusahaan

(TDP)

Kementerian

berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Rekomendasi dari Dinas Perindag setempat; f. Rekomendasi dari Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Ditjen PDN. 7.1.1 Perubahan


b. Tanda Daftar Usaha Perdagangan

(TDUP)/Surat Ijin Usaha

Perdagangan (SIUP); atau

c. Ijin Usaha dari Kementerian Teknis / Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

d. Tanda

Daftar

Perusahaan

(TDP)

Kementerian

berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Rekomendasi dari Dinas Perindag setempat; f. Rekomendasi dari Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Ditjen PDN. 7.2

Pemroses

7.2.1 Direktorat : Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 7.2.2 Penanda-tangan : Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 7.2.3 Masa Berlaku 7.3

:-

Peraturan

7.3.1 Nomor : 13/M-DAG/PER/3/2012 Tanggal: 19 Maret2012

Tentang: Ketentuan Umum di Bidang Ekspor 7.4 Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) 7.4.1 Proses secara Manual

•



a. Penyelesaian Dokumen : 5 Hari b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

2) Sistem INATRADE 8s NSW berjalan dalam keadaan normal 3) Eksportir melakukan proses pengajuan ijin ekspor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 7.4.3 Biaya : TidakAda 7.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a.

Senin s.d. Kamis

b. Jumat 7.5

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

KodeHS

Mengacu Pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/MDAG/PER/3/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.


8

Persetujuan Ekspor Kayu Ulin 8.1


a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Up. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan; b. Surat

Rekomendasi

dari

Direktur

Jenderal

Bina

Produksi

Kehutanan, Kementerian Kehutanan; c. Fotocopyi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK);

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 8.1.2 Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Up. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan; b. Surat

Rekomendasi

dari

Direktur

Jenderal

Bina

Produksi

Kehutanan, Kementerian Kehutanan;

c. Fotocopyi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK); d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 8.2

Pemroses

8.2.1 Direktorat : Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 8.2.2 Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 8.2.3 Masa Berlaku 8.3

: -

Peraturan

8.3.1 Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 Tanggal: 22 Oktober 2012 Tentang: Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

8.4 Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) 8.4.1 Proses secara Manual

•



a. Penyelesaian Dokumen : 5 Hari b. Syarat dan Kondisi:

1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal 3) Eksportir melakukan proses pengajuan ijin Ekspor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 8.4.3 Biaya :TidakAda 8.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat 8.5

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

Kode HS

Mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

8


9

Persetujuan Ekspor Kulit Buaya / Wet Blue 9.1


a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Tujuan dan Pelabuhan Muat;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Rekomendasi dari Kementerian Kehutanan;

f. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri. 9.1.2 Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen perubahan; d. Kartu Kendali Realisasi; e. SPE Kulit Buaya (asli). 9.2

Pemroses

9.2.1 Direktorat : Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 9.2.2 Penanda-tangan : Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 9.2.3 Masa Berlaku : 3 (tiga) Bulan 9.3

Peraturan

9.3.1 Nomor : 13/M-DAG/PER/3/2012 Tanggal: 19 Maret2012

Tentang: Ketentuan Umum di Bidang Ekspor 9.4 Service Level Arrangement 9.4.1 Proses secara Manual

•



a. Penyelesaian Dokumen : 5 Hari b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Sistem INATRADE 8s NSW berjalan dalam keadaan normal 3) eksportir melakukan proses pengajuan ijin ekspor melalui sistem

INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 9.4.3 Biaya :TidakAda 9.4.4 Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat 9.5

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

KodeHS

Mengacu Pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/MDAG/PER/3/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 10 Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bum! 10.1 Persyaratan

10.1.1 Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. a. Surat permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Tujuan dan Pelabuhan Muat; b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Rekomendasi Dirjen Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM.

10.1.2Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

a. Surat permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur

Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Tujuan dan Pelabuhan Muat; b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Rekomendasi Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM.

10.1.3Badan Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. a. Surat permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Tujuan dan Pelabuhan Muat;

b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Rekomendasi Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM untuk pengajuan persetujuan ekspor Migas atau Rekomendasi dari Dirjen Energi Terbarukan untuk pengajuan persetujuan ekspor bio fuel. 10.2 Pemroses

10.2.1Direktorat : Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 10.2.2 Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n Menteri Perdagangan 10.2.3Masa Berlaku

: 6 bulan

10.3 Peraturan

10.3.1Nomor : 42/M-DAG/PER/9/2009 Tanggal: 14 September2009 Tentang: Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi 10.4 Service Level Arrangement 10.4.1 Proses secara Manual

•


10.4.2Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen : 3 Hari Kerja b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Sistem INATRADE 8b NSW berjalan dalam keadaan normal 3) Eksportir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

10

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 12.1.2Perpanjangan:

a. Surat permohonan tertulis perpanjangaan persetujuan ekspor atas sisa alokasi ekspor pada Surat Persetujuan Ekspor (SPE) yang telah berakhir masa berlakunya kepada Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Pos Tarif/HS, Jumlah Sisa Alokasi Ekspor;

b. SPE Perak dan Emas asli yang telah berakhir masa berlakunya; c. Laporan realisasi ekspor disertai kartu kendali. 12.1.3Perubahan:

a. Surat permohonan tertulis perubahan atas SPE yang belum berakhir masa berlakunya kepada Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Pos Tarif/HS, Jumlah Realisasi Ekspor; b. SPE Perak dan Emas asli; c. Rencana perubahan ekspor Perak dan Emas; d. Rekomendasi Direktur Industri Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian untuk perubahan jumlah perak dan emas; e. Laporan realisasi ekspor disertai kartu kendali. 12.2 Pemroses

12.2.1 Direktorat : Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 12.2.2 Penanda-tangan : Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 12.2.3 Masa Berlaku

: -

SPE Baru 6 bulan.

- SPE Perpanjangan Paling Lama 3 Bulan. -

SPE Perubahan berlaku selama sisa masa berlaku

SPE Perak dan Emas sebelumnya. 12.3 Peraturan

12.3.1 Nomor : 46M-DAG/PER/7/2012 Tanggal: 18 Juli 2012 Tentang: Ketentuan Ekspor Perak dan Emas 12.4 Service Level Arrangement 12.4.1 Proses secara Manual

•



a. Penyelesaian Dokumen : 3 Hari Kerja b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Sistem INATRADE 85 NSW berjalan dalam keadaan normal 3) Eksportir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 12.4.3Biaya : TidakAda 12.4.4Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. b.

Senin s.d. Kamis Jumat

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

12.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Ketentuan Ekspor Perak dan Emas.

13

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 13 Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi 13.1 Persyaratan

a.

Surat permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Tujuan dan Pelabuhan Muat;

b.

Fotokopi pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Prekursor Non farmasi

c.

(ET-Prekursor Non Farmasi); Rekomendasi Kepala BNN;

d.

Rekomendasi Kabareskrim POLRI.

13.2 Pemroses

13.2.1Direktorat : Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 13.2.2 Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 13.2.3 Masa Berlaku

: Paling lama 180 hari.

13.3 Peraturan

13.3.1Nomor : 47/M-DAG/PER/7/2012 Tanggal: 18 Juli 2012 Tentang: Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi 13.4 Service Level Arrangement 13.4.1 Proses secara Manual

•



a. Penyelesaian Dokumen : 3 Hari Kerja b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Sistem INATRADE 8s NSW berjalan dalam keadaan normal 3) Eksportir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 13.4.3Biaya : TidakAda 13.4.4Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

13.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi.

14 Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi 14.1 Persyaratan 14.1.1 Baru:

a. Surat permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Tujuan dan Pelabuhan Muat; b. Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI); c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi; f. Surat pemyataan di atas materai yang menyatakan bahwa pupuk urea yang akan diekspor bukan pupuk urea bersubsidi.

14

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 14.1.2Perubahan:

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS dan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) yang diajukan untuk dirubah; SPE Pupuk Urea Non Subsidi asli; Rencana perubahan ekspor pupuk urea non subsidi; Surat keterangan dari PT. Pupuk Indonesia (Persero); Laporan realisasi ekspor.

b. c. d. e.

14.1.3Perpanjangan:

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Jumlah realisasi ekspo; b. SPE Pupuk urea Non Subsidi asli; c. Rencana dari Pokja Pupuk;

d. Surat keterangan dari PT. Pupuk Indonesia (Persero); e. Laporan realisasi ekspor. 14.2 Pemroses

14.2.1Direktorat : Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 14.2.2Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 14.2.3 Masa Berlaku

: - SPE Baru 6 bulan. - SPE Perubahan berlaku selama sisa masa berlaku

SPE Perak dan Emas sebelumnya. - SPE Perpanjangan paling lama 3 bulan. 14.3 Peraturan

14.3.1Nomor : 48/M-DAG/PER/7/2012 Tanggal: 18 Juli 2012 Tentang: Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi 14.4 Service Level Arrangement 14.4.1 Proses secara Manual

•



a. Penyelesaian Dokumen : 3 Hari Kerja b. Syarat dan Kondisi:

1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Sistem INATRADE 8b NSW berjalan dalam keadaan normal 3) Eksportir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 14.4.3Biaya : TidakAda 14.4.4Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. b.

Senin s.d. Kamis Jumat

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

14.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi.

15

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 15 Importir Produsen Besi atau Baja 15.1 Persyaratan 15.1.1Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); d. Nomor Induk Kepabeanan (NIK); e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kecuali untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi;

f. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina teknis yang membidangi industri atau energi dan sumber daya mineral. 15.1.2Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen perubahan;

d. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina teknis yang membidangi industri atau energi dan sumber daya mineral; e. IP Besi atau Baja yang lama (Asli). 15.2 Pemroses

15.2.1 Direktorat : Impor 15.2.2 Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n Menteri Perdagangan 15.2.3Masa Berlaku

: 31 Desember 2015

(sesuai PERMENDAG No. 08/M-DAG/PER/2/2012) 15.3 Peraturan

15.3.1Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010 Tanggal: 28 Desember2010 Tentang: Ketentuan Impor Besi atau Baja 15.3.2Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2012 Tanggal: 14 Febuari 2012 Tentang: Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 54/MDAG/PER/ 12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja 15.4 Service Level Arrangement 15.4.1 Proses secara Manual

•



a. Penyelesaian Dokumen: 1) Importir Jalur Prioritas (UP) 8 Jam/ 1 Hari 24 Jam/ 3 Hari 2) MITA Non Prioritas 3) Importir Umum 40 Jam/ 5 Hari b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir: a) Importir Jalur Prioritas (UP) b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas c) Importir Umum 16


3) Sistem INATRADE 8b NSW berjalan dalam keadaan normal 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 15.4.3Biaya

: Tidak Ada

15.4.4Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

15.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/2/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja.

16 Importir Produsen Beras 16.1 Persyaratan 16.1.1 Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk komoditi beras;

d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia (IAK) Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Kementerian Pertanian; g. Surat pernyataan dari bank devisa yang menyatakan bahwa permohon memiliki kemampuan financial yang memenuhi syarat perbankan untuk mendukung penerbitan L/C. 16.1.2Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen perubahan; d. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia (IAK) Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Kementerian Pertanian; e. Kartu Kendali Realisasi (asli); f. IP Beras yang lama (asli). 16.2 Pemroses

16.2.1Direktorat : Impor 16.2.2 Penanda-tangan :Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n Menteri Perdangangan 16.2.3Masa Berlaku

: 6 Bulan

17

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 16.3 Peraturan

16.3.1Nomor : 06/M-DAG/PER/2/2012 Tanggal: 3 Pebruari2012

Tentang: Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.

16.3.2Nomor : 35/M-DAG/PER/8/2009 Tanggal: 11 Agustus 2009 Tentang: Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 12/MDAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.

16.3.3Nomor : 12/M-DAG/PER/4/2008 Tanggal: 11 April 2008 Tentang: Ketentuan Impor dan Ekspor Beras


•



a. Penyelesaian Dokumen: 1) Importir Jalur Prioritas (UP) 2) MITA Non Prioritas 3) Importir Umum b. Syarat dan Kondisi:

8 Jam/ 1 Hari 24 Jam/ 3 Hari 40 Jam/ 5 Hari

1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir: a) Importir Jalur Prioritas (UP) b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas c) Importir Umum c. Sistem INATRADE 8s NSW berjalan dalam keadaan normal d. Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 16.4.3Biaya : Tidak Ada 16.4.4Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a.

Senin s.d. Kamis

b. Jumat

: 09.00 s.d. 17.00

: 09.00 s.d. 17.30

16.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/PER/4/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras. 17 Importir Produsen Gula

17.1 Persyaratan 17.1.1 Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan; b. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) atau izin usaha lain yang diterbitkan oleh instansi berwenang; c. Angka Pengenal Importir Produsen (API - P); d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula; f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 18

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 g. Rekomendasi dari:

1) Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian untuk impor gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industry lainnya. 2) Direktur

Jenderal

Perkebunan,

Kementerian

Perindustrian

untuk impor gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) yang dipergunakan sebagai bahan baku pabrik gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

h. Surat pemyataan dengan materai Rp. 6.000, berisi: 1) Bersedia memenuhi dan malaksanakan ketentuan impor gula yang berlaku;

2) Bersedia diperiksa atas kebenaran dokumen dan fisik; 3) Gula yang diimpor tidak untuk diperjualbelikan dan atau di pindahtangankan.

i. Laporan realisasi produksi, rencana produksi dan kebutuhan gula. 17.1.2Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen perubahan; d. Rekomendasi dari:

1) Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian untuk impor gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industry lainnya; 2) Direktur

Jenderal

Perkebunan,

Kementerian

Perindustrian

untuk impor gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) yang dipergunakan sebagai bahan baku pabrik gula Kristal Putih (Plantation White Sugar); e. Kartu Kendali Realisasi (asli); f. IP Gula sebelumnya (asli). 17.2 Pemroses

17.2.1 Direktorat : Impor 17.2.2Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 17.2.3Masa Berlaku

: 1 Tahun

17.3 Peraturan

17.3.1 Nomor : 527/MPP/Kep/9/2004 Tanggal: 17 September2004 Tentang: Ketentuan Impor Gula 17.3.2Nomor : 19/M-DAG/PER/5/2008 Tanggal: 29 Mei 2008 Tentang: Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula

17.4 Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) 17.4.1 Proses secara Manual

•


19

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 17.4.2Proses secara Elektronik

a. Penyelesaian Dokumen :

1) Importir Jalur Prioritas (UP) 2) MITA Non Prioritas 3) Importir Umum b. Syarat dan Kondisi:


1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir:

a) Importir Jalur Prioritas (UP) b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas c) Importir Umum

C. Sistem INATRADE 8b NSW berjalan dalam keadaan normal d. Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 17.4.3Biaya

: Tidak Ada


: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

17.5 Kode HS

Mengacu pada Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/ Kep/9/2004 Tanggal 17 September 2004 tentang tentang Ketentuan Impor Gula.

18 Importir Produsen Pelumas 18.1 Persyaratan 18.1.1 Baru

a.

b. c.

d. e. f.

Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, dan Pelabuhan Tujuan; Surat Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri atau Izin

Usaha lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang; Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Angka Pengenal Importir Produsen (API - P); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Rekomendasi dari Ditjen Migas, Kementerian ESDM.

18.1.2Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen perubahan; d. Kartu Kendali Realisasi; e. Rekomendasi dari Ditjen Migas, Kementerian ESDM; f. IP Pelumas sebelumnya (asli).

20

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 18.2 Pemroses

18.2.1Direktorat : Impor 18.2.2Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 18.2.3Masa Berlaku

: 1 Tahun

18.3 Peraturan

18.3.1Nomor : 1905 K/34/MEM/2001; 426/KMK.01/2001; 233/MPP/Kep/7/2001 Tanggal: 20 Juli 2001 Tentang: Ketentuan Impor Pelumas

18.3.2Nomor : 230/MPP/Kep/7/1997 Tanggal: 4 Juli 1997 Tentang: Barang Yang Diatur Tata Niaga Impomya 18.4 Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) 18.4.1 Proses secara Manual

•



a. Penyelesaian Dokumen: 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) 8 Jam/ 1 Hari 2) MITA Non Prioritas 24 Jam/ 3 Hari 3) Importir Umum 40 Jam/ 5 Hari b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir: a) Importir Jalur Prioritas (IJP)

b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas c) Importir Umum c. Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal d. Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 18.4.3Biaya : Tidak Ada 18.4.4Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

18.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya dan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1905 K/34/Mem/2001; Nomor 426/KMK.01/2001; Nomor 233/MPP/Kep/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Ketentuan Impor Pelumas. 19 Importir Produsen Tekstil 19.1 Persyaratan 19.1.1Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

21


d. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) komoditi tekstil dan produk tekstil;

e. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); f. Izin Usaha Tetap / Izin Perluasan / Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing / Tanda Daftar Industri / Surat Izin Usaha Perdagangan / Izin Usaha Industri; g. Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) Kementerian Perindustrian. 19.1.2Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen perubahan; d. Kartu Kendali Realisasi;

e. Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) Kementerian Perindustrian; f. IP Tekstil yang lama (asli). 19.2 Pemroses

19.2.1 Direktorat : Impor 19.2.2 Penanda-tangan : Direktur Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri 19.2.3Masa Berlaku

: 1 tahun

19.3 Peraturan

19.3.1 Nomor : 02/M-DAG/PER/1/2010 Tanggal: 26Januari2010 Tentang: Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil

19.3.2Nomor : 23/M-DAG/PER/6/2009 Tanggal: 19Juni2009 Tentang: Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil


•



a. Penyelesaian Dokumen: 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) 8 Jam/ 1 Hari 2) MITA Non Prioritas 24 Jam/ 3 Hari 3) Importir Umum 40 Jam/ 5 Hari b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir: a) Importir Jalur Prioritas (IJP) b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas c) Importir Umum 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 19.4.3Biaya : Tidak Ada 19.4.4Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

22

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 19.5 Kode HS

Mengacu Pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/MDAG/PER/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. 20 Importir Produsen Etilena 20.1 Persyaratan 20.1.1Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); TandaDaftarPerusahaan(TDP); Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing/Izin Perluasan/Izin Usaha Tetap.

b. c. d. e.

20.1.2 Perubahan


e. IP Etilena yang lama (asli). 20.2 Pemroses


: 1 tahun

20.3 Peraturan

20.3.1Nomor : 230/MPP/Kep/7/1997 Tanggal: 4 Juli 1997

Tentang: Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya 20.4 Service Level Arrangement 20.4.1 Proses secara Manual

•




1) Importir Jalur Prioritas (IJP) 8 Jam/ 1 Hari 2) MITA Non Prioritas 24 Jam/ 3 Hari 3) Importir Umum 40 Jam/ 5 Hari b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir: a) Importir Jalur Prioritas (IJP) b)

Mitra Utama (MITA) Non Prioritas

c)

Importir Umum

3) Sistem INATRADE 8s NSW berjalan dalam keadaan normal 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku

23

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 20.4.3Biaya

: Tidak Ada


: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

20.5 Kode HS

Mengacu Pada Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. 21 Importir Produsen Garam 21.1 Persyaratan 21.1.1Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan; b. Surat Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); e. Rencana Kebutuhan garam sebagai bahan baku atau penolong dalam 1 (satu) tahun; f. Rekomendasi dari Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian;

g. Surat Pemyataan perolehan garam dari petani garam yang dibuat oleh

IP

Garam

Iodisasi

dan

ditandasahkan

oleh

DInas

Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pergaraman, asosiasi pegaram dan kelompok usaha garam rakyat yang menyatakan jumlah garam yang dibeli serta harga pembelian ditingkat petani minimal sama dengan harga garam Kl dan K2. 21.1.2Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen perubahan; d. Kartu Kendali Realisasi; e. Rekomendasi dari Dirjen Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;

f. IP Garam yang lama (asli). 21.2Pemroses

21.2.1 Direktorat : Impor 21.2.2Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 21.2.3 Masa Berlaku

: 1 tahun

21.3 Peraturan

21.3.1Nomor : 58/M-DAG/PER/9/2012 Tanggal: 4 September 2012 Tentang: Ketentuan Impor Garam

24

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 21.4 Service Level Arrangement 21.4.1 Proses secara Manual

•



a. Penyelesaian Dokumen:

1) Importir Jalur Prioritas (IJP) 2) MITA Non Prioritas 3) Importir Umum b. Syarat dan Kondisi:


1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir:

a) b)

Importir Jalur Prioritas (IJP) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas

c)

Importir Umum

3) Sistem INATRADE 8s NSW berjalan dalam keadaan normal 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 21.4.3Biaya

: Tidak Ada


: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

21.5 Kode HS

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/MDAG/PER/9/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Ketentuan Impor Garam.

22 Importir Produsen Plastik 22.1 Persyaratan 22.1.1Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;

b. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang setara dengan Kementerian Teknis/Lembaga Pemerintah Non Pemerintah yang membidangi usaha tersebut; c. Angka Pengenal Importir Produsen (API - P); d. Tanda daftar Perusahaan (TDP); e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 22.1.2Perubahan


e. IP Plastik sebelumnya (asli).

25


22.2.1Direktorat : Impor 22.2.2Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 22.2.3 Masa Berlaku

: 1 tahun

22.3 Peraturan

22.3.1 Nomor : 230/MPP/Kep/7/1997 Tanggal: 4 Juli 1997 Tentang: Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya


•




1) Importir Jalur Prioritas (IJP) 8 Jam/ 1 Hari 2) MITA Non Prioritas 24 Jam/ 3 Hari 3) Importir Umum 40 Jam/ 5 Hari b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir: a) Importir Jalur Prioritas (IJP) b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas c) Importir Umum 3) Sistem INATRADE 8s NSW berjalan dalam keadaan normal 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 22.4.3Biaya : Tidak Ada 22.4.4Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

22.5 Kode HS

Mengacu Pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 Tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. 23 Importir Produsen Bahan Berbahaya (B2) 23.1 Persyaratan 23.1.1Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan; b. Menyampaikan surat Pemyataan bahwa bahan berbahaya yang diimpor hanya dipakai sendiri tidak boleh dipindahtangankan/diperjualbelikan 8b tidak di pergunakan untuk memproduksi bahan makanan maupun minuman;

c. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)/Surat Izin Usaha yang setara dari Instansi Terkait;

d. e. f. g.

Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro dan Kimia (IAK) Kementerian Perindustrian;

26

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 h. Rekomendasi dari Deputi BPOM untuk industri farmasi, kosmetik, pangan dan kemasan pangan. 23.1.2Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen perubahan; d. Kartu Kendali Realisasi; e. IPB2 sebelumnya (asli). 23.2 Pemroses

23.2.1 Direktorat

: Impor

23.2.2Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 23.2.3Masa Berlaku

: 1 tahun

23.3 Peraturan

23.3.1 Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009 Tanggal: 15 September 2009 Tentang: Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Barang Berbahaya 23.3.2Nomor : 23/M-DAG/PER/9/2011 Tanggal: 7 September 2011

Tentang:Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/MDAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengawasan Bahan Berbahaya

Distribusi,

Dan


•



a. Penyelesaian Dokumen: Importir Jalur Prioritas (IJP) MITA Non Prioritas


Importir Umum b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir: a) Importir Jalur Prioritas (IJP) b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas c) Importir Umum 3) Sistem INATRADE 8& NSW berjalan dalam keadaan normal 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 23.4.3Biaya : Tidak Ada 23.4.4Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

23.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/MDAG/PER/9/2009 Tanggal 4 Juli 2007 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

27


24 Importir Produsen Bahan Perusak Ozon (BPO) 24.1 Persyaratan 24.1.1 Bam

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain dari instansi teknis; f. Rekomendasi dari Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan

Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup; g. Rekomendasi dari Ditjen BIM, Kementerian Perindustrian; h. Rencana produksi selama 1 (satu) Tahun. 24.1.2Perubahan


e. Rekomendasi dari Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup; f. Rekomendasi dari Ditjen BIM, Kementerian Perindustrian; g. Rencana produksi selama 1 (satu) Tahun. h. IP BPO sebelumnya (asli). 24.2 Pemroses


: 1 tahun

24.3 Peraturan

24.3.1Nomor : 03/M-DAG/PER/1/2012 Tanggal: 3 Januari 2012

Tentang: Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) 24.4 Service Level Arrangement 24.4.1 Proses secara Manual

•



a. Penyelesaian Dokumen: 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) 8 Jam/ 1 Hari 2) MITA Non Prioritas 24 Jam/ 3 Hari 3) Importir Umum 40 Jam/ 5 Hari b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir: a) Importir Jalur Prioritas (IJP) b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas c) Importir Umum

3) Sistem INATRADE 8s NSW berjalan dalam keadaan normal 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 28

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 24.4.3Biaya

: Tidak Ada


: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

24.5 Kode HS

Mengacu

pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/ M-

DAG/PER/1/2012 Tanggal 3 Januari 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO).

25 Importir Produsen Limbah Non B3

25.1 Persyaratan 25.1.1Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan; Izin Usaha Industri / TDI; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Angka Pengenal Importir Produsen (API - P); Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian (untuk limbah kertas, pecahan kaca, limbah plastik dan potongan karet); h. Rekomendasi dari Dirjen ILMTA, Kementerian Perindustrian (untuk skrap besi, potongan kain); i. Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (untuk semua jenis limbah).

b. c. d. e. f. g.

25.1.2Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen Perubahan; d. Kartu Kendali Realisasi;

e. Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian (untuk limbah kertas, pecahan kaca, limbah plastik dan potongan karet); f. Rekomendasi dari Dirjen ILMTA, Kementerian Perindustrian (untuk skrap besi, potongan kain); g. Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (untuk semua jenis limbah); h. IP Limbah Non B3 sebelumnya (asli). 25.2 Pemroses


: 1 tahun

25.3 Peraturan

25.3.1Nomor : 39/M-DAG/PER/9/2009 Tanggal: 2 September 2009 Tentang: Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) 29

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 25.4 Service Level Arrangement 25.4.1 Proses secara Manual

•




1) Importir Jalur Prioritas (IJP) 2) MITA Non Prioritas 3) Importir Umum b. Syarat dan Kondisi:


1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir: a) Importir Jalur Prioritas (IJP) b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas c) Importir Umum 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 25.4.3Biaya : Tidak Ada


: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

25.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/MDAG/PER/9/2009 Tanggal 2 September 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3).

26 Importir Produsen Nitrocellulose (NC) 26.1 Persyaratan 26.1.1Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. Rekomendasi Badan Intelijen Strategis Markas Besar Tentara Nasional Indonesia - Nitro Cellulose (NC); e. Rekomendasi Dirjen IAK - Kementerian Perindustrian; f. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); g. Rencana Produksi; h. Izin Usaha Industri / Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing / Izin Perluasan / Izin Usaha Tetap / Tanda Daftar Industri; i. Rekomendasi Badan Intelijen dan Keamanan, Mabes Polri 26.1.2Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen Perubahan; d. Kartu Kendali Realisasi; e. IP NC sebelumnya (asli).

30


26.2.1Direktorat

: Impor

26.2.2Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 26.2.3Masa Berlaku

: 1 tahun

26.3 Peraturan

26.3.1 Nomor : 622/MPP/KEP/10/2003 Tanggal: 23 Oktober 2003 Tentang: Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/KEP/6/2003 Tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose

26.3.2Nomor : 418/MPP/KEP/6/2003 Tanggal: 17 Juni 2003

Tentang: Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) 26.4 Service Level Arrangement 26.4.1Proses secara Manual

•



a.

Penyelesaian Dokumen: 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) 8 Jam/ 1 Hari 2) MITA Non Prioritas 24 Jam/ 3 Hari 3) Importir Umum 40 Jam/ 5 Hari b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir: a) Importir Jalur Prioritas (IJP) b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas c) Importir Umum 3) Sistem INATRADE & NSW berjalan dalam keadaan normal 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 26.4.3Biaya : Tidak Ada 26.4.4Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

26.5 Kode HS

Mengacu pada Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC). 27 Importir Produsen Prekursor Non Pharmasi 27.1 Persyaratan 27.1.1Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. Rencana produksi menggunakan Prekursor Non Pharmasi selama 1 tahun ke depan berupa softcopy (disket) dan print out; e. Rekomendasi Dirjen IAK - Prekursor Non Pharmasi; f. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); 31


g. Izin Usaha Industri / Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing / Izin Perluasan / Izin Usaha Tetap / Tanda Daftar Industri. 27.1.2 Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen Perubahan; d. Kartu Kendali Realisasi;

e. IP Prekursor Non Pharmasi sebelumnya (asli). 27.2 Pemroses


: 1 tahun

27.3 Peraturan

27.3.1Nomor : 647/MPP/KEP/10/2004 Tanggal: 18 Oktober 2004 Tentang: Ketentuan Impor Prekursor


•



a.

Penyelesaian Dokumen: 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) 8 Jam/ 1 Hari 2) MITA Non Prioritas 24 Jam/ 3 Hari 3) Importir Umum 40 Jam/ 5 Hari b. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir: a) Importir Jalur Prioritas (IJP) b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas c) Importir Umum 3) Sistem INATRADE 8b NSW berjalan dalam keadaan normal 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 27.4.3Biaya : Tidak Ada 27.4.4Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis b. Jumat

: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

27.5 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/Kep/ 10/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor.

28 Importir Produsen 4 Chloro-3,5-Dimethy1phenol (PCMX) 28.1 Persyaratan 28.1.1Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan;

32


b. Surat Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang; c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d. Angka Pengenal Importir Produsen (API - P); e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f.

Rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.

28.1.2Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada oordinator dan Pelaksana Unit

Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

dengan

c. Dokumen Perubahan; d. Rekomendasi dari Kementerian Kesehatan; e. Kartu Kendali Realisasi;

f. IP PCMX sebelumnya (asli). 28.2 Pemroses

28.2.1 Direktorat : Unit Pelayanan Perdagangan 28.2.2Penanda-tangan : Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan a.n. Menteri Perdagangan 28.2.3 Masa Berlaku

: 1 tahun

28.3 Peraturan

28.3.1Nomor : 417/MPP/Kep/6/2003 Tanggal: 17 Juni 2003

Tentang: Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Tata Niaga Impornya 28.3.2Nomor : 18/M-DAG/PER/3/2012 Tanggal: 30 Maret 2012

Tentang: Pedelegasian

Wewenang

Penerbitan

Perijinan

Kepada

Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan 28.4 Service Level Arrangement 28.4.1 Proses secara Manual

•



a.

Penyelesaian Dokumen: 1) Importir Jalur Prioritas (IJP)

2) MITA Non Prioritas 3) Importir Umum b. Syarat dan Kondisi:

8 Jam/1 Hari 8 Jam/ 1 Hari 16 Jam/ 2 Hari

1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir: a) Importir Jalur Prioritas (IJP) b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas c) Importir Umum 3) Sistem INATRADE 8s NSW berjalan dalam keadaan normal

4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 28.4.3Biaya

: Tidak Ada


: 09.00 s.d. 17.00 : 09.00 s.d. 17.30

33

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 28.5 Kode HS

Mengacu pada Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 417/MPP/ Kep/ 6/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya. 29 Importir Produsen Sodium Tripolyphosphate (STPP) 29.1 Persyaratan 29.1.1Baru

a. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; b. Surat Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang; c. Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP); d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;

g. Hasil pemeriksaan lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) meliputi hasil pemeriksaan dokumen asli. 29.1.2 Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan beserta alasan perubahan; b. Dokumen Perubahan; c. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;

d. IP- Sodium Tripolyphosphate (STPP). 29.2 Pemroses

29.2.1Direktorat : Impor 29.2.2 Penanda-tangan : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 29.2.3 Masa Berlaku

: 1 Tahun

29.3 Peraturan

29.3.1Nomor : 41/M-DAG/PER/12/2011 Tanggal: 13 Desember 2011 Tentang: Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate 29 A Service Level Arrangement 29.4.1 Proses secara Manual

• •

Penyelesaian Dokumen : 5 Hari Pemeriksaan Lapangan : 3 Hari


a. Penyelesaian Dokumen: 1) Importir Jalur Prioritas (IJP) 8 Jam/ 1 Hari 2) MITA Non Prioritas 24 Jam/ 3 Hari 3) Importir Umum 40 Jam/ 5 Hari b. Pemeriksaaan Lapangan : 3 Hari c. Syarat dan Kondisi: 1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar 2) Jenis Importir: a) Importir Jalur Prioritas (IJP) b) Mitra Utama (MITA) Non Prioritas c) Importir Umum 34

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 3) Sistem INATRADE 8s NSW berjalan dalam keadaan normal 4) Importir melakukan proses pengajuan ijin impor melalui sistem INATRADE Online sesuai dengan prosedur yang berlaku 29.4.3Biaya : Tidak Ada 29.4.4Jadwal Operasional Unit Pelayanan Perdagangan: a. Senin s.d. Kamis

: 09.00 s.d. 17.00

b. Jumat

: 09.00 s.d. 17.30

29.5 Kode HS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 41/M-DAG/PER/12/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate. 30 Importir Terdaftar Besi atau Baja 30.1 Persyaratan 30.1.1Baru

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan Nama Barang, Jumlah Barang, Pos Tarif/HS, Negara Asal dan b. c. d. e.

Pelabuhan Tujuan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Angka Pengenal Importir Umum (API-U); Nomor Induk Kepabeanan (NIK); Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kecuali untuk KKKS Minyak dan Gas Bumi;

f. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina teknis yang membidangi industri atau energi dan sumber daya mineral. 30.1.2Perubahan

a. Surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan informasi perubahan yang diinginkan serta alasannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Dokumen Perubahan;

d. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina teknis yang membidangi industri atau energy dan sumber daya mineral; e. IT Besi atau Baja yang lama (Asli). 30.2 Pemroses

30.2.1Direktorat : Impor 30.2.2 Penanda-tangan :Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan 30.2.3Masa Berlaku

: 31 Desember 2015

(sesuai PERMENDAG No. 08/M-DAG/PER/2/2009) 30.3 Peraturan

30.3.1Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010 Tanggal: 28 Desember2010 Tentang: Ketentuan Impor Besi atau Baja

30.3.2Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2012 Tanggal: 14 Febuari2012 Tentang: Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 54/MDAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

35

2013 TENTANG

Recommend Documents