2013. Tentang

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : HK.02.03/I/3/2/03478/2013 Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN (SIPENMARU POLTEKKES KEMENKES)

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I. BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN 2013


KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : HK.02.03/I/3/2/03478/2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN (SIPENMARU POLTEKKES KEMENKES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang

: a.

b.

c.

d.

Mengingat

: 1.

2.

3.

bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal perlu didukung oleh tersediannya tenaga kesehatan yang sesuai dengan jenis, mutu dan jumlah yang memadai yang diperoleh dari pendidikan; bahwa untuk memperoleh tenaga kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dimulai dengan penyelenggaraan seleksi penerimaan Mahasiswa baru; bahwa keputusan Menteri Kesehatan Nomor 778/Menkes/SK/VI/2003 yang mengatur tentang Seleksi Penerimaan Siswa/Mahasiswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 4301); Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);


4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4975); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;


MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Kesatu

Kedua

:

Ketiga

:

Keempat

:

Kelima

:

Ketujuh

:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN (SIPENMARU POLTEKKES KEMENKES) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes) diselenggarakan setiap tahun akademik; Setiap penyelenggaraan seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan; Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan menteri Kesehatan 778/Menkes/SK/VI/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Siswa/Mahasiswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal April 2013 a.n. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan,

dr. Untung Suseno Sutarjo, M. Kes NIP. 195810171984031004


PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN (SIPENMARU POLTEKKES KEMENKES)

I.

PENDAHULUAN A. Dasar Pemikiran Pembangunan kesehatan di Indonesia merupakan bagian dari pembangunan nasional terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga terwujud bangsa dan negara yang maju, sejahtera lahir dan batin. Penyelenggaraan pembangunan nasional berwawasan kesehatan dan pembangunan kesehatan memerlukan berbagai jenis tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan professional sebagai pelaksana upaya kesehatan. Tenaga kesehatan tersebut dihasilkan oleh institusi pendidikan tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh provinsi di antaranya berasal dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes). Jenis program studi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes antara lain: Keperawatan, Kebidanan, Keperawatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Farmasi, Analisa Farmasi dan Makanan, Analis Kesehatan, Teknik Gigi, Teknik Elektromedik, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Fisioterapi, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Ortotik Prostetik, Perekam dan Informasi Kesehatan, Akupunktur, dan Jamu. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tenaga kesehatan yang dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang professional perlu diperhatikan berbagai hal antara lain “input” pendidikan itu sendiri yaitu calon Mahasiswa sebagai bahan baku disamping proses pembelajaran dan sumber-sumber lain. Untuk mendapatkan calon Mahasiswa yang berkualitas perlu dilaksanakan satu kegiatan untuk menyeleksi penerimaan mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan. Penerimaan mahasiswa baru harus memenuhi prinsip adil dan tidak diskriminatif dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa serta tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan daerah. Poltekkes Kemenkes menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di Poltekkes Kemenkes. Calon 1


mahasiswa tersebut dapat berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan sederajat, yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Poltekkes Kemenkes sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan c.q. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program pendidikan DI, DII, DIII dan DIV. Fungsinya : 1) pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan, 2) pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan, 3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, 4) pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan, 5) pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dan pembinaan akademik dan pembinaan teknis Poltekkes Kemenkes merupakan salah satu kegiatan dalam kerangka peningkatan dan pengembangan SDM Kesehatan melalui pendidikan tenaga kesehatan. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sistem penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes dilakukan melalui seleksi secara nasional dan terpadu. Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes) yang difasilitasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan c.q. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. B. Tujuan Pedoman penyelenggaraan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes, sehingga diharapkan dapat diperoleh calon mahasiswa yang berkualitas yang kelak dapat berperan aktif sesuai tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan.

2


II. PENGORGANISASIAN A. Panitia Pusat 1. Kepanitiaan Pengarah

: Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan : 1. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 2. Kepala Sub Bidang Pelatihan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan : Staf Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan : 1. Staf Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 2. Staf Sekretariat Badan PPSDMK : Staf Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Penanggung jawab Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris Anggota Teknis

Anggota Administrasi

2. Tugas panitia Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Sipenmaru di tingkat Pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

B. Panitia Poltekkes 1. Kepanitiaan Penanggung Jawab Ketua

: Direktur Penanggung Poltekkes jawab Kemenkes : Pembantu Direktur III Poltekkes Kemenkes : Staf Direktorat Poltekkkes Kemenkes : Staf Direktorat Poltekkkes Kemenkes : 1. Staf Direktorat Poltekkes Kemenkes 2. Unsur Jurusan Poltekkes Kemenkes

Sekretaris Bendahara Anggota Teknis

3


Anggota Administrasi

: 1. Staf Direktorat Poltekkes Kemenkes 2. Unsur Jurusan Poltekkes Kemenkes

2. Tugas panitia Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Sipenmaru di tingkat Poltekkes Kemenkes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. III. KETENTUAN SELEKSI A. Pola Seleksi 1. Sipenmaru Poltekkes Kemenkes dilaksanakan melalui jalur ujian tulis dan jalur undangan (Penelusuran Minat dan Prestasi/PMDP). 2. Sipenmaru Poltekkes Kemenkes diselenggarakan secara nasional untuk seluruh program studi di Poltekkes Kemenkes. 3. Dalam penerimaan calon peserta didik, setiap calon peserta seleksi diberi kesempatan berkompetisi bebas, kecuali untuk jenis program dan institusi tertentu, digunakan sistem kuota dengan memberlakukan kompetisi bebas masing-masing Poltekkes Kemenkes. 4. Panitia Poltekkes dapat menetapkan batasan umur bagi pendaftar sesuai kondisi setempat. 5. Dalam rangka pemberdayaan SDM baik keluarga tidak mampu secara ekonomi khususnya yang berasal dari daerah miskin, terpencil dan daerah perbatasan (under served). Alokasi penerimaan mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes. 6. Poltekkes Kemenkes dapat menerima calon peserta didik asal luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Alokasi Poltekkes Kemenkes wajib menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya. Jumlah calon peserta didik ketentuan sebagai berikut:

yang

4

diterima,

ditetapkan

dengan


1. Jumlah alokasi maksimal untuk setiap program studi ditetapkan berdasarkan strata akreditasi institusi. 2. Kebijakan program kesehatan merupakan salah satu pertimbangan penetapan alokasi. 3. Penetapan alokasi juga mempertimbangkan dengan anggaran yang tersedia di Poltekkes Kemenkes. 4. Institusi penyelenggara beserta alokasi calon peserta didik akan diatur lebih lanjut pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipenmaru Diknakes. C. Persyaratan Calon mahasiswa 1. Persyaratan umum a. Lulus dari pendidikan : - SMU/SMA/MA atau sederajat. - SMK/MAK dengan pilihan jurusan yang sesuai dan ditetapkan oleh Panitia Poltekkes. - Paket C. b. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di Poltekkes Kemenkes. 2. Persyaratan khusus untuk: a. PMDP 1) Persyaratan nilai diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Poltekkes Kemenkes. 2) Mempertimbangkan penghargaan/prestasi calon peserta. b. Keluarga Tidak Mampu Ekonomi 1) Calon peserta seleksi berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa (bila perlu dilakukan kunjungan rumah). 2) Mekanisme seleksi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Poltekkes Kemenkes. c. Lintas Provinsi Seleksi lintas provinsi hanya dapat diselenggarakan di Poltekkes Kemenkes untuk jurusan/program studi spesifik yang tidak tersedia di Poltekkes Kemenkes di provinsinya. Ujian tulis diselenggarakan di Poltekkes Kemenkes di provinsi asal. 3. Tinggi badan dan umur diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes. 4. Memenuhi persyaratan kesehatan fisik (tidak cacat fisik yang dapat mengganggu aktivitas kinerja sesuai profesinya). 5. Persyaratan lain yang dibutuhkan ditetapkan oleh Panitia Poltekkes.

5


IV. MEKANISME SELEKSI Mekanisme seleksi meliputi pendaftaran, pelaksanaan seleksi, penilaian hasil, penentuan kelulusan, pemeriksaan kesehatan, kelulusan, nominasi, pengumuman mahasiswa baru yang diterima, pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru yang diterima, dan pemanggilan calon mahasiswa cadangan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Poltekkes Kemenkes. V. PEMBIAYAAN Pembiayaan Sipenmaru disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. VI. PELAPORAN Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan Sipenmaru Poltekkes, Panitia Pusat dan Poltekkes, diwajibkan menyampaikan laporan sesuai dengan tugas masing-masing. Laporan disusun secara singkat dan jelas, dengan memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan Mencakup semua aktivitas dalam mempersiapkan pelaksanaan Sipenmaru Poltekkes. 2. Tahap Pelaksanaan a. Segala aktivitas dalam pelaksanaan Sipenmaru Poltekkes meliputi jadwal dan hasil yang dicapai pada setiap tahap proses pelaksanaan, yaitu: - Pendaftaran - Penyiapan naskah soal ujian tulis - Seleksi ujian tulis - Koreksi hasil ujian tulis - Pengumuman hasil ujian tulis - Pemeriksaan kesehatan - Penentuan nominasi - Penetapan calon yang diterima - Pengumuman calon yang diterima - Daftar ulang calon utama - Daftar ulang calon cadangan - Tahun ajaran baru b. Pengelolaan biaya Sipenmaru Poltekkes. c. Penerbitan Surat Keputusan peserta didik baru yang diterima. 3. Tahap Akhir Mencakup hasil pelaksanaan Sipenmaru Poltekkes, antara lain: - Perbandingan antara jumlah pendaftar, jumlah peserta ujian tulis dan jumlah peserta yang diterima 6


-

Analisis trean dan variasi pendaftar Rekapitulasi dan gambaran distribusi jawaban naskah soal ujian tulis Analisis hasil ujian tulis (NBL, kelulusan) Hal-hal positif dan negative yang ditemui dalam penyelenggaraan Sipensimatru Diknakes. Saran untuk penyelenggaraan yang akan dating Penutup

VII. PENUTUP Pedoman penyelenggaraan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes ini disusun sebagai acuan bagi para panitia dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes. Pedoman penyelenggaraan ini memuat aturan-aturan tetap, yang kemudian secara operasional dijabarkan secara teknis ke dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipenmaru Poltekkes yang diperbaharui setiap tahunnya. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Penyelenggaraan ini akan diatur dan ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipenmaru Poltekkes.

a.n. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan,

dr. Untung Suseno Sutarjo, M. Kes NIP. 195810171984031004

7

2013. Tentang

Recommend Documents