2013 TENTANG

BUPATI LAMANDAU KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : 188.55 /03 / I/ HUK/ 2013 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013. BUPATI LAMANDAU, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau sudah diatur di dalam ketentuan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 48 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau, dan perlu di tempatkan tenaga/personil ULP untuk dapat berfungsi melakukan pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan.

b.

bahwa penunjukan personil ULP dilakukan dalam rangka untuk mempercepatan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2013.

c.

bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b , perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.

1.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

2.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

4.

Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

12.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E );

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 101 Seri A);

tentang

14.Peraturan............

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 48 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 260);

15.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 626);

16.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 265).

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013.

KESATU

:

Menunjuk Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013, susunannya terdiri atas Ketua ULP, Ketua Pokja ULP,Anggota KelompokKerja ULP dan Sekretariat ULP, sebagaimana lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA

:

KETIGA

:

Sekretariat ULP sebagaimana diktum KESATU terdiri atas : 1. Seksi Administrasi dan Pelaporan 2. Seksi Teknis 3. Seksi Peraturan Perundang - Undangan Ketua ULP Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; 2. Menyusun Anggaran dan program ULP; 3. Mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; 4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati Lamandau; 5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; 6. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masingmasing Kelompok Kerja ULP; dan 7. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Bupati Lamandau, apabila terbukti melakukan pelanggaran Peraturan PerundangUndangan dan/atau KKN . Keempat…………

KEEMPAT

:

KELIMA

:

Sekretariat ULP membawahkan, dan bertugas sebagai berikut : 1. Seksi administrasi dan pelaporan, bertugas : a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan,kepegawaian,tata persuratan,perlengkapan dan rumah tangga; b. Melaksanakan fungsi ketatausahaan; c. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor; d. Melakukan perencanaan biaya; e. Menyediakan dan mengelola system informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa; f. Menyiapkan laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang / Basa kepada Bupati Lamandau. 2. Seksi teknis, bertugas : a. Menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat; b. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa yang yang dibutuhkan kelompok kerja dalam pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara elektronik maupun konvensional ; c. Menyiapkan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli Barang / Jasa. 3. Seksi Peraturan Perundang – Undangan, bertugas : a. Mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; b. Menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan pengesahan yang disampaikan oleh masyarakat; c. Menyiapkan dan menelaah Peraturan Perundang – Undangan yang berhubungan dengan pengadaan Barang/ Jasa; d. Melakukan upaya advokasi dan bantuan hukum. Kelompok kerja ULP, bertugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) maupun secara konvesional; 2. Meyusun rencana pemilihan penyedia Barang/jasa; 3. Menetapkan dokumen pengadaan ; 4. Menetapkan besarnya nominal jaminan penawaran ; 5. Mengumumkan pelaksananan pengadaan Barang/Jasa di website Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal Daerah dan Nasional; 6. Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakulifikasi atau pascakualifikasi; 7. Melakukan evaluasi administrasi, tekhis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 8. Menjawab sanggahan; 9. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk : a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000.00.-(Seratus Milyar Rupiah),atau b.Seleksi...........

b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000.00.-(Sepuluh Milyar Rupiah ) 10. Menyerahkan salinan dokumen pemillihan penyedia Barang/ Jasa kepada ketua ULP untuk diteruskan kepada Pengguna Anggaran yang bersangkutan; 11. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa ; 12. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa pada masing – masing Pokja kepada Ketua ULP. KEENAM

:

Dalam melaksanakan tugasnya ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) bertanggungjawab kepada Bupati Lamandau;

KETUJUH

:

Ketua ULP,Ketua Pokja, Anggota Pokja dan seksi teknis tidak diperkenankan merangkap sebagai PPK, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSM), Bendahara,APIP terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinyadan PPTK yang kegiatannya dilakukan melalui proses pengadaan Barang/Jasa.

KEDELAPAN

:

Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau wajib memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional.

KESEMBILAN

:

Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik Personil/tenaga Unit Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau mendapat Dispensasi kehadiran pada SKPD-nya masing – masing, pertanggungjawaban kehadiran di SKPD-nya mengkonversi absensi kehadiranpada ULP Kabupaten Lamandau

KESEPULUH

:

Biaya pelelangan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lamandau di bebankan APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013;

KESEBELAS

:

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 kegiatan penyediaan operasional Unit Layanan Pengadaan Nomor.1.20.1.20.03.01.23.

KEDUABELAS

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal, 8 Januari 2013 BUPATI

LAMANDAU

MARUKAN Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik 2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik 3. Seluruh kepala SKPD se – Kabupaten Lamandau 4. Masing – masing yang bersangkutan 5. Arsip.

Lampiran I

: Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.55 /03/I / HUK/ 2013 Tanggal : 8 Januari 2013 Tentang : PENUNJUKAN PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

Susunan Ketua dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013. NO

NAMA

JABATAN DALAM ULP

KETERANGAN

1

2

3

4

1.

HENDIKEL,ST

KETUA ULP

2.

1. HERU SUPRIANTO,ST 2. ARI KURNIAWAN,ST 3. DODI SUKMA, A.Md

1.KETUA POKJA I 2.ANGGOTA POKJA I 3.ANGGOTA POKJA I

BIDANG KONSULTANSI

3.

1. 2. 3. 4. 5.

RAHMANI RIDARSIL,ST HIDAYAT ERIKSON,S.Hut HENDRA,S.Pt EDMON,S.Hut EDMON LAMEI, SE

1. 2. 3. 4. 5.

BIDANG PENGADAAN BARANG

4.

1. 2. 3. 4. 5.

YUDOCUN ALEKSANDER,SE KARTONO, SE MEMEI,SE ARITUA BONAR N.S.STP

1.KETUA POKJA III 2.ANGGOTA POKJA III 3.ANGGOTA POKJA III 4.ANGGOTA POKJA III 5.ANGGOTA POKJA III

KETUA POKJA II ANGGOTA POKJA II ANGGOTA POKJA II ANGGOTA POKJA II ANGGOTA POKJA II

BUPATI

BIDANG KONSTRUKSI

LAMANDAU

MARUKAN

Lampiran II

:

Keputusan Nomor : Tanggal : Tentang :

Bupati Lamandau 188.55 /03/I / HUK/ 2013 8 Januari 2013 PENUNJUKAN PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013. NO

NAMA

JABATAN DALAM ULP

1

2

3

1.

YULIUS,SH

2.

1. RUSMIATI,SE

1. SEKSI ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

2. FRANKLIN, SE


1. JATU MINAL.A.H.A.A.ST

1. SEKSI TEKNIS

2. RAHMADI RIDARSIL.

2. SEKSI TEKNIS

1. ELLY YOSEPH,SH

1. SEKSI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN. 2. SEKSI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.

3.

4.

2. WALTER A.DILO,SH

SEKRETARIS ULP

BUPATI

LAMANDAU

MARUKAN

BUPATI LAMANDAU KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : 188.45/405/XII/HUK/2013 TENTANG PENETAPAN PERSONIL DAN SEKRETARIATUNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014. BUPATI LAMANDAU, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau sudah diatur di dalam ketentuan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau, dan perlu di tempatkan tenaga/personil ULP untuk dapat berfungsi melakukan pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan.

b.

bahwa penunjukan personil ULP dilakukan dalam rangka untuk mempercepatan proses Pengadaan barang/jasa Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2014.

c.

bahwa untuk maksud huruf a dan b , perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

5.Undang-Undang...........

4.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.


10.


11.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

12.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

13.


Tahun

13.Peraturan..............

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 107 Seri A);

14.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 330 );

15.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor58Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 331);

16.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 332).


:

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PENETAPAN PERSONIL DAN SEKRETARIAT UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014.

KESATU

:

Menetapkan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014, susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua ULP, Ketua Pokja ULP, Anggota Kelompok Kerja ULP dan Sekretariat ULP, sebagaimana lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA

:

Sekretariat ULP sebagaimana diktum KESATU, terdiri atas : 1. Sekretaris ULP; 2. Seksi Administrasi dan Pelaporan; 3. Seksi Teknis; 4. Seksi Peraturan Perundang – Undangan.

KETIGA

:

Ketua ULP Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; 2. Menyusun Anggaran dan program ULP; 3. Mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; 4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang/jasa kepada Bupati Lamandau; 5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; 6. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan 7.Mengusulkan...............

7.

KEEMPAT

:

Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Bupati Lamandau, apabila terbukti melakukan pelanggaran Peraturan PerundangUndangan dan/atau KKN .

Sekretaris ULP membawahkan Seksi sebagai berikut : 1. Seksi administrasi dan pelaporan, bertugas : a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan,kepegawaian,tata persuratan,perlengkapan dan rumah tangga; b. Melaksanakan fungsi ketatausahaan; c. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor; d. Melakukan perencanaan biaya; e. Menyediakan dan mengelola system informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; f. Menyiapkan laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan barang/jasa kepada Bupati Lamandau. 2. Seksi teknis, bertugas : a. Menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat; b. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan kelompok kerja dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik; c. Menyiapkan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang / jasa. 3. Seksi Peraturan Perundang – Undangan, bertugas : a. Mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan Pengadaan barang/jasa; b. Menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan pengesahan yang disampaikan oleh masyarakat; c. Menyiapkan dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan pengadaan barang/ jasa; d. Melakukan upaya advokasi dan bantuan hukum.

KELIMA

:

Kelompok kerja ULP, bertugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement); 2. Meyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; 3. Menetapkan dokumen pengadaan; 4. Menetapkan besarnya nominal jaminan penawaran; 5. Mengumumkan pelaksananan pengadaan barang/jasa di website Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal Daerah dan Nasional; 6. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakulifikasi atau pascakualifikasi;

7.Melakukan..............

7. Melakukan evaluasi administrasi, tekhis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 8. Menjawab sanggahan; 9. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk : a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/pekerjaan Kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000.00.-(Seratus Milyar Rupiah),atau b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000.00.-( Sepuluh Milyar Rupiah ) 10. Menyerahkan salinan dokumen pemillihan penyedia barang/ jasa kepada ketua ULP untuk diteruskan kepada Pengguna Anggaran yang bersangkutan; 11. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; 12. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan barang/jasa pada masing – masing Pokja kepada Ketua ULP. KEENAM

:

KETUJUH

:

KEDELAPAN

:

KESEMBILAN

:

KESEPULUH

:

KESEBELAS

:

Dalam melaksanakan tugasnya ketua Unit Layanan Pengadaan barang/jasa (ULP) bertanggungjawab kepada Bupati Lamandau. Ketua ULP,Ketua Pokja, Anggota Pokja dan seksi teknis tidak diperkenankan merangkap sebagai PPK, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSM), Bendahara, APIP terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinyadan PPTK yang kegiatannya dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa. Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Daerah Kabupaten Lamandau wajib memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik Personil/tenaga Unit Pengadaan barang/jasa Daerah Kabupaten Lamandau mendapat dispensasi kehadiran pada SKPD-nya masing – masing, pertanggungjawaban kehadiran di SKPD-nya mengkonversi absensi kehadiran pada ULP Kabupaten Lamandau. Biaya pelelangan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lamandau di bebankan APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014. Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014 kegiatan penyediaan operasional Unit Layanan Pengadaan barang/jasaNomor. 1.20.1.20.03.01.23.

Kedua Belas..................

KEDUABELAS

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 30 Desember 2013 BUPATI

LAMANDAU

MARUKAN Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik 2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik 3. Seluruh kepala SKPD se – Kabupaten Lamandau 4. Masing – masing yang bersangkutan 5. Arsip.

Lampiran I

: Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45 /405/XII/HUK/ 2013 Tanggal : 30 Desember 2013 Tentang : PENETAPAN PERSONIL DAN SEKRETARIATUNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014

Susunan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014. NO

NAMA

JABATAN DALAM ULP

KETERANGAN

1

2

3

4

1.

HENDIKEL,ST.

KETUA ULP

2.

1. HERU SUPRIANTO,ST. 2. ARI KURNIAWAN,ST. 3. DODI SUKMA, A.Md.

1.KETUA POKJAI 2.ANGGOTA POKJA I 3.ANGGOTA POKJA I

BIDANG KONSULTANSI

3.

1. 2. 3. 4. 5.

HIDAYAT ERIKSON,S.Hut. HENDRA,S.Pt. EDMON,S.Hut. EDMON LAMEI, SE. AGUNG A. NUGROHO, S.Si.

1. KETUA POKJA II 2. ANGGOTA POKJA II 3. ANGGOTA POKJA II 4. ANGGOTA POKJA II 5. ANGGOTA POKJA II


4.

1. 2. 3. 4. 5.

YUDOCUN. ALEKSANDER,SE. KARTONO, SE. MEMEI,SE. ARITUA BONAR N.S.STP.


BIDANG KONSTRUKSI

BUPATI

LAMANDAU

MARUKAN

Lampiran II

:


Bupati Lamandau 188.45 /405/XII/HUK/ 2013 30 Desember 2013 PENETAPAN PERSONIL DAN SEKRETARIAT UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014


NAMA

JABATAN DALAM ULP

1

2

3

1.

YULIUS,SH.

2.

1. RUSMIATI,SE.


2. FRANKLIN, SE.


1. JATU MINAL.A.H.A.A.ST.

3. SEKSI TEKNIS

2. DOSI AGUS PRORI, ST.

4. SEKSI TEKNIS

1. LEDIANSYAH,SH.

1. SEKSI PERATURAN UNDANGAN. 2. SEKSI PERATURAN UNDANGAN.

3.

4.

2. WALTER A.DILO,SH.

SEKRETARIS ULP

BUPATI

PERUNDANG

-

PERUNDANG

-

LAMANDAU

MARUKAN

NOTA PERTIMBANGAN Kepada Yth

:

Bapak Bupati Lamandau Up.Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau

Dari

:

Ketua ULP Kabupaten Lamandau

Sifat

:

Biasa

Nomor

:

Tanggal

:

Perihal

:

Dasar

:

19 Desember 2013 Pengajuan draf SK Bupati Lamandau tentang Penetapan Personil dan Sekretariat Unit Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014. 1.

2.

Pertimbangan

:

1.

2.

3.

Saran/usul

:

1.

2. 3. Penutup

:

Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau. bahwa SK.Bupati Lamandau Nomor 188.55/03/I/HUK/2013 tentang Penunjukan Personil ULP Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. bahwa proses pengadaan barang/jasa Tahun anggaran 2014 sudah mulai di laksanakan, oleh karena itu makaperlu penetapan/penujukan Personil ULP yang baru; bahwa Penetapan/penunjukan Personil ULP dalam rangka untuk melaksanakan peroses pengadaan barang/jasa Tahun anggaran 2014. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, di usulkan SK Penetapan Personil dan Sekretariat Unit Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014. Kalau berkenan draf terlampir Mohon arahan selanjutnya

Demikian Nota Pertimbangan ini dibuat, atas bantuan Bapak diucapkan terima kasih. Ketua ULP Kabupaten Lamandau,

HENDIKEL, ST Penata NIP. 19750805 200502 1 003

NOTA PERTIMBANGAN Kepada Yth

:

Dari Sifat Tanggal Perihal

: : : :

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Up.Kabag Hukum. Ketua ULP Kabupaten Lamandau Biasa 23 Desember 2013 Pengajuan draf Perubahan Keempat Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau

Dasar

:

1.

2.

Pertimbangan

:

1.

2.

Saran/usul

:

1.

2. 3. Penutup

:

Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau. bahwa dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanBupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau masih terdapat kekurangan sehingga perlu di lengkapi melalui perubahan keempat atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2013. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan lain yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, di sampaikankan draf Perubahan Keempat Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau. Kalau bapak berkenan draf terlampir Mohon arahan selanjutnya

Demikian Nota Pertimbangan ini dibuat, atas bantuan Bapak diucapkan terima kasih. Ketua ULP Kabupaten Lamandau,

HENDIKEL, ST Penata NIP. 19750805 200502 1 003

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : 188.45/303/VI/HUK/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 188.45/405/XII/HUK/2013 TENTANG PENETAPAN PERSONIL DAN SEKRETARIAT UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014. BUPATI LAMANDAU, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa Perubahan khusus dilakukan pada Seksi Teknis karena adanya pergantian Personil/tenaga pada Seksi tersebut;

b.

bahwa Perubahan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau dalam pencapaian target dan realisasi Pengadaan Barang/Jasa tahun 2014;

c.

bahwa untuk maksud huruf a dan b , perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.

1.


2.


3.Undang-Undang.......

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236); Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11.Peraturan.........

11.

12.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Tahun

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

13.


14.


15.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 330 );

16.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor58Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 331);

17.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 332).


:

KESATU

:

MenetapkanPerubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/405/XII/HUK/2013 Tentang Penetapan Personil Dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014, sebagaimana lampiran Keputusan ini;

Kedua...........

KEDUA

:

Perubahan dilakukan hanya pada Lampiran II Nomor 3 (tiga) Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/405/XII/HUK/2013 Tentang Penetapan Personil Dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014, khusus pada Seksi Teknis;

KETIGA

:

Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/405/XII/HUK/2013 Tentang Penetapan Personil Dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 dinyatakan tetap berlaku sepanjang dalam Konsideran, Diktum dan Lampiran tidak mengalami pergantian dan perubahan;

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2014,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 12 Juni 2014 BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik 2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik 3. Seluruh kepala SKPD se – Kabupaten Lamandau 4. Masing – masing yang bersangkutan 5. Arsip.

Lampiran

:

Keputusan Bupati Lamandau

Nomor : 188.45 /303/VI/HUK/ 2014 Tanggal : 12 Juni 2014 Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 188.45/405/XII/HUK/2013 TENTANG PENETAPAN PERSONIL DAN SEKRETARIATUNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014.

DAFTAR NAMA PERSONIL SEKSI TEKNIS YANG DILAKUKAN PERGANTIAN

NO

1 I.

NAMA

JABATAN DALAM ULP

DIBERHENTIKAN

PERSONIL BARU

2

3

4

1. JATU MINAL.A.H.A.A. ST.

1. PILEMON, SKM

SEKSI TEKNIS

2. DOSI AGUS PRORI, ST.

2. YUDI ISKANDAR, ST

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR :188.45/502/XII/HUK/2014 TENTANG PENETAPAN PERSONIL DAN SEKRETARIAT UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015. BUPATI LAMANDAU, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau serta masa kerja Personil dan Sekretariat ULP Tahun 2014 akan berakhir tanggal 30 Desember 2014 sehingga perlu Penetapan personil ULP yang baru dalam rangka untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan.

b.

bahwa Penetapan personil ULP dilakukan dalam rangka untuk mempercepatan proses Pengadaan barang/jasa Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2015.

c.

bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b , perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.

1.


2.


3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236); 4.Undang-Undang.......

4.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9.


10.


11.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

12.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

13.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 332);

tentang

14.Peraturan Daerah...

14.


15.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 378);

16.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 380). MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapan Personil Dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015

KEDUA

:

Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua ULP, Ketua Pokja ULP, Anggota Kelompok Kerja ULP dan Sekretariat ULP, sebagaimana lampiran I dan lampiran II Keputusan ini;

KETIGA

:

Sekretariat ULP sebagaimana diktum KESATU, terdiri atas : 1. Sekretaris ULP; 2. Seksi Administrasi dan Pelaporan; 3. Seksi Teknis; 4. Seksi Peraturan Perundang – Undangan. Ketua ULP Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; 2. Menyusun Anggaran dan program ULP; 3. Mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; 4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang/jasa kepada Bupati Lamandau; 5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; 6. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan

7.Mengusulkan...

7.

KEEMPAT

:

Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Bupati Lamandau, apabila terbukti melakukan pelanggaran Peraturan PerundangUndangan dan/atau KKN .

Sekretaris ULP membawahkan Seksi sebagai berikut : 1. Seksi administrasi dan pelaporan, bertugas : a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan,kepegawaian,tata persuratan,perlengkapan dan rumah tangga; b. Melaksanakan fungsi ketatausahaan; c. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor; d. Melakukan perencanaan biaya; e. Menyediakan dan mengelola system informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; f. Menyiapkan laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan barang/jasa kepada Bupati Lamandau. 2. Seksi teknis, bertugas : a. Menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat; b. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan kelompok kerja dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik; c. Menyiapkan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang / jasa. 3. Seksi Peraturan Perundang – Undangan, bertugas : a. Mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan Pengadaan barang/jasa; b. Menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan pengesahan yang disampaikan oleh masyarakat; c. Menyiapkan dan menelaah Peraturan PerundangUndangan yang berhubungan dengan pengadaan barang/ jasa; d. Melakukan upaya advokasi dan bantuan hukum.

KELIMA

:

Kelompok kerja ULP, bertugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement); 2. Meyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; 3. Menetapkan dokumen pengadaan; 4. Menetapkan besarnya nominal jaminan penawaran; 5. Mengumumkan pelaksananan pengadaan barang/jasa di website Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal Daerah dan Nasional; 6. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakulifikasi atau pascakualifikasi;

7.Melakukan…

7. Melakukan evaluasi administrasi, tekhis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 8. Menjawab sanggahan; 9. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk : a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/pekerjaan Kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000.00.-(Seratus Milyar Rupiah),atau b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000.00.-( Sepuluh Milyar Rupiah ) 10. Menyerahkan salinan dokumen pemillihan penyedia barang/ jasa kepada ketua ULP untuk diteruskan kepada Pengguna Anggaran yang bersangkutan; 11. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; 12. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan barang/jasa pada masing – masing Pokja kepada Ketua ULP. KEENAM

:

Dalam melaksanakan tugasnya ketua Unit Layanan Pengadaan barang/jasa (ULP) bertanggungjawab kepada Bupati Lamandau.

KETUJUH

:

Ketua ULP,Ketua Pokja, Anggota Pokja dan seksi teknis tidak diperkenankan merangkap sebagai PPK, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSM), Bendahara, APIP terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinyadan PPTK yang kegiatannya dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa.

KEDELAPAN

:

Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Daerah Kabupaten Lamandau wajib memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional.

KESEMBILAN

:

Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik Personil/tenaga Unit Pengadaan barang/jasa Daerah Kabupaten Lamandau mendapat dispensasi kehadiran pada SKPD-nya masing – masing, pertanggungjawaban kehadiran di SKPD-nya mengkonversi absensi kehadiran pada ULP Kabupaten Lamandau.

KESEPULUH

:

Biaya pelelangan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lamandau di bebankan APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2015.

KESEBELAS

:

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2015 kegiatan penyediaan operasional Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Nomor DPA 1.20.1.20.03.01.23.

Kedua belas....

KEDUA BELAS :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 29 Desember 2014 BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik 3. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik 4. Seluruh kepala SKPD se – Kabupaten Lamandau 5. Masing – masing yang bersangkutan 6. Arsip.

Lampiran I

: Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/502/XII/HUK/2014 Tanggal : 29 Desember 2014 Tentang : PENETAPAN PERSONIL DAN SEKRETARIATUNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015

Susunan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015. NO

NAMA

JABATAN DALAM ULP

KETERANGAN

1

2

3

4

1.

HENDIKEL,ST.

KETUA ULP

2.

1. HERU SUPRIANTO,ST. 2. ARI KURNIAWAN,ST. 3. KARTONO, SE.

3.

1. 2. 3. 4. 5.

HIDAYAT ERIKSON,S.Hut. 1. KETUA POKJA II HENDRA,S.Pt. 2. ANGGOTA POKJA II EDMON,S.Hut. 3. ANGGOTA POKJA II EDMON LAMEI, SE. 4. ANGGOTA POKJA II AGUNG A. NUGROHO, S.Si. 5. ANGGOTA POKJA II


4.

1. 2. 3. 4. 5.

YUDOCUN. ALEKSANDER,SE. YAKOB ISWANTO, SE MEMEI,SE. ARITUA BONAR N.S.STP.

BIDANG KONSTRUKSI

1.KETUA POKJAI 2.ANGGOTA POKJA I 3.ANGGOTA POKJA I


BIDANG KONSULTANSI

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Lampiran II

:


Bupati Lamandau 188.45/502/XII/HUK/2014 29 Desember 2014 PENETAPAN PERSONIL DAN SEKRETARIAT UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015


NAMA

JABATAN DALAM ULP

1

2

3

1.

YULIUS,SH.

SEKRETARIS ULP

2. 1. RUSMIATI,SE.


2. FRANKLIN, SE.


1. PILEMON, SKM.

1. SEKSI TEKNIS

2. YUDI ISKANDAR

2. SEKSI TEKNIS

1. LEDIANSYAH,SH.

1. SEKSI PERATURAN UNDANGAN. 2. SEKSI PERATURAN UNDANGAN.

3.

4.

2. WALTER A.DILO,SH.,M.H.

PERUNDANG

-

PERUNDANG

-

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Komplek Perkantoran Bukit Hibul – Nanga Bulik 74662 Nanga Bulik 74162

Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

ULP/ /VIII/2015 Biasa 1 (satu) berkas Penyampaian data sebagai bahan laporan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (aksi PPK) Kabupaten Lamandau Tahun 2015

Nanga Bulik 24 Agustus 2015 Kepada: Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Up. Kabag. Hukum di NANGA BULIK

Memperhatikan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 180/120/VIII/HUK/2015 tanggal 18 Agustus 2015 mengenai pelaporan RAD PPK 2015, maka dengan ini disampaikan hal tersebut diatas sebagai berikut : 1. SK Bupati Lamandau tentang Pembentukan Panitia Barang/Jasa dan Pokja serta Sekretariat ULP Kabupaten Lamandau Tahun 2015; 2. Rekapitulasi RUP Kabupaten Lamandau Tahun 2015; 3. Realisasi pengadaan berdasarkan RUP dan jasa elektronik; 4. Realisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Ketua ULP Kabupaten Lamandau,

HENDIKEL, ST Penata NIP. 19750805 200502 1 003 Tembusan disampaikan kepada yth: 1. Bapak Bupati Lamandau; 2. Arsip.

2013 TENTANG

Recommend Documents