KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 059.4/KEP/KR.VI/BKN/VIII/2013
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN BIDANG BIMBINGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesus dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkai
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak
yang terkait dengai
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajil menetapkan standar pelayanan; b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kerja dan kualita: penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standa pelayanan untuk jenis pelayanan pada Bidang Bimtek dengan Keputusar Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara. VSengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembarar
Negara Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja BKN sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2008; 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA
Standar Pelayanan Bidang Bimtek Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Standar Pelayanan Bidang Bimtek Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara
Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Regional VI BKN Nomor : 059.4/KEP/KR.VI/BKN/VIII/2013 Tanggal : 01 Agustus 2013
A. PENDAHULUAN Dalam pemberian pelayanan khususnya bidang kepegawaian Kantor Regional VI BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagain tugas pokok dan fungsi BKN di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan. Bidang Bimtek pada Kantor Regional VI BKN mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis kepegawaian dan diklat kepegawaian, melakukan pengawasan kompetensi jabatan dan pengendalian pemanfaatan lulusan diklat PNS pusat/daerah. Untuk mendukung tersebut diatas Bidang Bimtek menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian; 2. Perencanaan kebutuhan diklat; 3. Penyiapan penyelenggaraan diklat kepegawaian; 4. Penyiapan kerjasama, monitoring, dan pengendalian pemanfaatan diklat; 5. Pengawasan standar kompetensi jabatan; 6. Koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional bidang kepegawaian; 7. Pengawasan dan pengendalian kinerja dan disiplin PNS di lingkungan Kanreg VI BKN
B. STANDAR PELAYANAN Pelayanan Bidang Bimtek terdiri dari 6 (enam) layanan yaitu : 1. Fasilitasi nara sumber/ tenaga pengajar No.
Komponen
Uraian
Dasar Hukum 1
9. Permen PAB dan RB Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
iO.Keputusan Kepala BKN Nomor 59 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Persyaratan
1. Surat perrnohonan (tertulis) yang ditandatangani oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang mendapat pendelegasian kewenagannya.* 2. Mengisi formulir/buku tamu. 3. Menunjukkan identitas (KTP/SIM/Passport) petugas/ penghubung. '* apabila diantar oleh petugas dar i instansi menunjukan surat tugas/bukti penghubung/bukti lain yang dianggap syah Dan dapat di kirim via jasa pengiriman/fax/email dengan ketentuan 5 (lima) hah kerja sebelum pelaksanaan sudah di terima oleh Kantor Regional VIBKN. Pelayanan permohonan fasilitasi narasumber/tenaga pengajar
Bidang Bitntek Kantor Regional VI BKN Medan Gedung lantai 2 Jl. TB. Simatupang No. 124 Pinangbaris Kota Medan Telepon : 061-8453744 Fax. 061-8460939 pes 205 Email
: Bimtek kr6dcD.vahoo.co.id
Sistem, rnekanisme dan prosedur Surat
AjL Subag Tu & Rumga
TU Pimpinan
Ka Kanreg
Bidang Bimtek
1. Instansi Pusat/Daerah di wilayah kerja Kanreg BKN mengajukan surat permohonan {surat yang telah di tandatangani oleh PPK) dengan cara diantar langsung oleh petugas atau penghubung, melalui Fax, jasa pengiriman atau email. 2. Petugas/Penghubung dari instansi pusat/daerah memilih permintaan/permohonan narasumber/tenaga pengajar dalam kegiatan sosialisasi/bimtek/workshop/ pelatihan lainnya bidang kepegawaian dengan sbb : a. Pemohon dari instansi pusat/daerah yang datang untuk melakukan pengantaran surat dimasukan melalui pengagendaan unit persuratan dan mendapatkan bukti tanda terima. b. Pemohon dari instansi pusat/daerah melalui fax/email agar melakukan koordinasi baik sebelum maupun sesudahnya untuk memastikan surat
dimaksud sudah diterima. 3. Kepala Kantor Regional BKN menjawab permintaan/ permohonan dengan bentuk surat balasan/disposisi yang kemudian disampaikan melalui jasa pengiriman (Pos/Fax/Email) atau dapat diambil secara langsung. 4. Kepala Kantor Regional akan memberikan surat perintah kepada pejabat yang ditugaskan dalam pemfasilitasi kegiatan dimaksud serta dilakukan evaluasi penilaian.
EHHH<
5. Kepala Kanreg BKN memeriksa dan memberikan persetujuan penetapan hasil kegiatan sebagai capaian kinerja Kanreg BKN ser ta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menilai prestasi kerja bidang/bagian di lingkungan Kanreg BKN.
4
Jangka waktu penyelesaian
12 (dua belas) kegiatan sidak selama 1 (satu) tahun sesuai dengan UU Nomor 14Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5
Biaya/tarif
Biaya pelaksanaan wasdal internal ini gratis (tanpa biaya), karena merupakan tugas, pokok dan fungsi bidang bimtek kecuali kebutuhanATK.
6
Produk pelayanan
Produk pelaksanaan wasdal internal ini berupa sebuah buku.
7
Sarana, Prasarana
1. Penyedian ruangan/ternpat secara khusus
dan/atau fasilitas
2. Komputer; 3. Meja dan kursi; 4. Printer; 5. Toilet; 6. Air minum.
8
Kompetensi pelaksana
3. Berkomunikasi dengan lancar, baik dan sopan ser ta berpakaian yang rapi ser ta memahami peraturan bidang kepegawaian;
9
Pengawasan internal
3. Pemberian saran dan solusi untuk perbaikan maupun memper tahankan hasil yang sudah baik
10
Penanganan pengaduan, sarana dan prasarana Gedung lantai2 Jl. TB. Simatupang No. 124 Pinangbaris Kota Medan Telepon: 061-8453744Fax. 061-8460939pes205 Email :Bimtek kr6(p).vahoo.co.id
11
Jumlah pelaksana
12
Jaminan pelayanan
Minimal 3 (tiga)orang setiap bidang
2. Narasumber/tenaga pengajar yang ditugaskanjabatan struktural atau Widyaiswara yang memiliki kompetensi dibidang Kepegawaian.
13 Jaminan keamanan
2. Laporan yang disajikan adalah data/informasi yang sebenarnya.
14 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Kegiatan wasdal internal dilakukan secara berkala pada setiap tahunnya agar mendapatkan/peningkatan yang signifikan
3.
Jenis Pelayanan
No.
: Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Eksternal
Komponen
Dasar Hukum
Uraian
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik; 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksana UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik; 6. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 7. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 8. Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 9. Permen PAB dan RB Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Publik; 10. Keputusan Kepala BKN Nomor 59 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Persyaratan
1. Surat pemberitahuan Wasdal internal ke Kab/kota wilayah kerja Kanreg BKN. 2. Surat perintah. 3. Formulir/kuisioner 4. Peraturan perundang-undangan pelaksanaan tugas.
yang
relevan relevan
dengan
5. Laporan hasil wasdal. Konsultasi dan koordinasi Wasdal eksternal Bidang Bimtek Gedung lantai 2 Jl. TB. Simatupang No. 124 Pinangbaris Medan. 20128 Telepon : 061-8453744 Fax. 061-8460939 Pes 205 Email : Bimtek kr6(3).vahoo.co.id
Sistem, mekanisme dan prosedur
Kabid Bimtek
1. Kabid Bimtek melaporkan perencanaan pelaksanaan kegiatan wasdal eksternal ke kab/kota di wilayah kerja Kanreg BKN
ib-r*' .C^':'-\ Si\ :liiitf t i -ar ikMis^a a;iiSS=?
4. Kabid Bimtek menerima, memeriksa dan menyusun hasil kegiatan untuk dilaporkan ke Ka.Kanreg sebagai bahan pertanggungjawaban.
4
Jangkawaktu penyelesaian
1 (satu) kegiatan selama 1 (satu)tahun untuk 10 (sepuluh) kab/kota
5
Biaya/tarif
50juta @5juta untuk 1 (satu) kab/kota.
6
Produk pelayanan
Produk pelaksanaanwasdal internal ini berupa sebuah buku.
7
Sarana, Prasarana
1. Penyedian ruangan/tempat secara khusus
dan/atau fasilitas
2. Komputer/laptop; 3. Meja dan kursi; 4. Printer; 5. Toilet;
8
Kompetensi pelaksana
3. Berkomunikasi dengan lancar, baik dan sopan serta berpakaian yang rapi serta memahami peraturan bidang kepegawaian;
9
Pengawasan internal
3. Pemberian saran dan solusi untuk perbaikan maupun memper tahankan hasil yang sudah baik
10
Penanganan pengaduan, sarana dan prasarana Gedung lantai2 Jl. TB. Simatupang No. 124 Pinangbaris Kota Medan Telepon: 061-8453744Fax. 061-8460939pes205 Email :Bimtek kr6(S).vahoo.co.id
11
Jumlah pelaksana
12
Jaminan pelayanan
2 (dua) orang setiap kab/kota
2. Hasil pelaksanaan wasdal eksternal akan disajikan dalam bentuk laporan.
13 Jaminan keamanan
2. Pejabat yang ditugaskan membawa bukti surat perintah dari Ka Kanreg.
i @ giBKMif i^ ^^^Ki mi f
Tvr,F\
4 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Kegiatan wasdal eksternal dilakukan secara berkala pada setiap tahunnya signifikan
4.
Jenis Pelayanan
agar
mendapatkan/peningkatan
yang
: Pemetaan perrnasalahan kepegawaian Uraian
Dasar Hukum
1.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik; 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksana UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik; 6. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 7. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 8. Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 9. Permen PAB dan RB Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemerintah Kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 10.Keputusan Kepala BKN Nomor 59 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Persyaratan
1. Surat pemberitahuan pemetaan permasalahan kepegawaian ke Kab/kota wilayah kerja Kanreg BKN. 2. Surat perintah. 3. Formulir/kuisioner. 4. Peraturan perundang-undangan pelaksanaan tugas.
yang
relevan
5. Laporan hasil pemetaan permasalahan kepegawaian. Konsultasi dan koordinasi Pemetaan kepegawaian Bidang Bimtek Gedung lantai 2 Jl. TB. Simatupang No. 124 Pinangbaris Medan. 20128 Telepon : 061-8453744 Fax. 061-8460939 pes 205 Email : Bimtek ki~6(d).yahoo.co.id
Sistem, mekanisme dan prosedur Kabid Bimtek
Kepala Kanreg BKN
Instansi Kab/ kota Pejabat ygdi tugaskan
Kabid Bimtek
dengan
4. Kabid Bimtek menerima, memeriksa dan menyusun hasil kegiatan untuk dilaporkan ke Ka Kanreg sebagai bahan pertanggungjawaban.
Jangkawaktu
4
1 (satu) kegiatan selama 1 (satu)tahun untuk 10 (sepuluh) kab/kota
penyelesaian
5
Biaya/tarif
60juta@6jutauntuk 1 (satu)kab/kota.
6
Produkpelayanan
Produk pelaksanaan pemetaan permasalahan kepegawaian ini berupa sebuah buku laporan.
7
Sarana, Prasarana
1. Komputer/laptop;
dan/ataufasilitas
2. Printer; 3. ATK;
8
Kompetensi pelaksana
4. Memahami Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian.
9
Pengawasan internal
3. Pemberian saran dan solusi untuk perbaikan maupun memper tahankan hasil yang sudah baik.
10
Penanganan pengaduan, sarana dan prasarana
Gedunglantai2Jl. TB. Simatupang No. 124 Pinangbaris Kota Medan Telepon: 061-8453744Fax. 061-8460939pes205 Email :Bimtek kr6(8).yahoo.co.id
11
Jumlah pelaksana
12
Jaminan pelayanan
2 (dua) orang setiap kab/kota
2. Hasil pelaksanaan pemetaan permasalahan kepegawaian akan disajikandalam bentuklaporan.
13
Jaminan keamanan
1. Hasil pelaksanaan pemetaan permasalahan kepegawaian bukan untuk mencari kesalahan namun melihat dan mengevaluasi sejauh mana tingkat permasalahan yang timbul dalam mengelola kepegawaian sehingga dapat sebagai bahan
2SS3
2. Pejabat yang ditugaskan membawa bukti surat perintah dari Ka Kanreg.
14 Evaluasi kinerja pelaksana 1. Kegiatan pemetaan permasalahan kepegawaian dilakukan secara berkala pada setiap tahunnya agar mendapatkan/peningkatanyang lebih baikatauyang signifikan.
5.
No.
1
Jenis Pelayanan : Penyelenggaraan sosialisasi/bimtek/workshop/diklat/pelatihan bidang kepegawaian Uraian
Komponen Dasar Hukum
10. Keputusan Kepala BKN Nomor 59 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara
Persyaratan 2
Gedunglantai2Jl. TB. SimatupangNo. 124PinangbarisMedan. 20128 Telepon:061-8453744Fax. 061-8460939pes205 Email :Bimtek
[email protected]
Sistem, mekanisme dan prosedur
1. Kabid Bimtek melaporkan perencanaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek/workshop/diklat/pelatihan bidang kepegawai an ke Ka Kanreg BKN untuk mendapatkan persetujuan atau atas permintaan dari BKN pusat kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah kerja Kanreg BKN. 2. Ka Kanreg memberikan surat undangan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek/workshop/diklat/ pelatihan bidang kepegawaian ke instansi daerah kab/kota (waktu dan tanggal) dan surat kesediaan dari narasumber/tenaga pengajar/fasilitator yang ditunjuk. 3. Narasumber/tenaga pengajar/fasilitator melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasilnya ke Ka Kanreg dan Kabid Bimtek. 4. Kabid Bimtek melakukan pengelolaan pelaksanaan kegiatan untuk dilakukan evaluasi, penyeliaan, dan membuat laporan hasil yang akan disampaikan ke Ka Kanreg dan BKN pusat apabila kegiatan tersebut atas permintaan dari BKN Pusat. 5. Ka Kanreg memeriksa dan disampaikan oleh Kabid Bimtek.
menyetujui
laporan
yang
6. Kabid Bimtek setelah laporan di setujui melakukan pengarsipan sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi kegiatan selanjutnya.
4
Jangka waktu
6 (enam) kegiatan selama 1 (satu) tahun
penyelesaian
6
Biaya/tarif
10 juta.
Produk pelayanan
Produk pelaksanaan pemetaan permasalahan kepegawaian ini berupa sebuah buku laporan.
Sarana, Prasarana
1. Ruangan /aula.
dan/atau fasilitas
2. Kamar peserta (bila dilakukan di sebuah hotel). 3. Komputer/lektop; 4. Printer; 5. ATK; 6. Kendaraan dinas untuk transportasi
8
Kompetensi pelaksana
1. Berpendidikan minimal D.III; 2. Peserta relevan dengan tugas, pokok, fungsi atau sesuai dengan kompetensi. 3. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik; 4. Berkomunikasi dengan lancar, baik dan sopan serta berpakaian yang rapih ser ta memahami peraturan bidang kepegawaian;
Pengawasan internal
1. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian. 2. Dilakukan sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan. 3. Pemberian saran dan solusi untuk perbaikan maupun
memper tahankan hasil yang sudah baik
10
Penanganan pengaduan, sarana dan prasarana
Gedung lantai 2 Jl. TB. Simatupang No. 124 Pinangbaris
KotaMedan Telepon : 061-8453744Fax. 061-8460939Pes205 Email :Bimtek kr6(a).vahoo.co.id
11
Jumlah pelaksana
12
Jaminan pelayanan
40 (empat puluh) peserta dalam satu ruangan
2. Hasil pelaksanaan sosialisasi/bimtek/workshop/diklat/pelatihan bidang kepegawaian akan disajikan dalam bentuk laporan.
13
Jaminan keamanan
2. Pejabat yang ditugaskan membawa bukti surat perintah dari instansi masing-masing.
14
Evaluasi kinerja pelaksana 1. Kegiatan sosialisasi/bimtek/workshop/diklat/pelatihan bidang
kepegawaian dilakukan secara berkala pada setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan.
6.
No.
Jenis Pelayanan Pemanfaatan penggunaan layanan Cumputer Asssisted Test (UA I) dan
Uraiara
Komponen
Dasar Hukum 1
9. Permen PAB dan RB Nomor66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Publik; 10. Keputusan Kepala BKN Nomor 59 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional VI Badan Keoeaawaian Neaara Persyaratan
1. Surat permohonan kerjasama penggunaan sarana CAT/Assesment Centre. 2. Petunjuk operasional kegiatan (POK). 3. Surat tugas instansi pemohon. 4. Surat pembentukan Tim pelaksana kegiatan penggunaan CAT/Assesment Centre. 5. Berita Acara dan laporan hasil Konsultasi dan koordinasi penggunaan CAT/Assesment Centre. Gedung lantai 2 Jl. TB. Simatupang No. 124 Pinangbaris Medan. 20128 Telepon : 061-8453744 Fax. 061-8460939 Pes 205 Emnil @ Rimt&U krf i(n)vahnn r.n id
Sistem, mekanisme dan prosedur
1. Surat permohonan kerjasama penggunaan CAT/Assesment Center dari instansi pusat/daerah di tujukan ke Kepala Kanreg untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan, yang selanjutnya Ka Kanreg BKN meminta Kabid Bimtek untuk melakukan pengelolaan, perencanaan, penjadwalan pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil. 2. Kabid Bimtek melakukan koordinasi dengan instansi terkait (pusat/daerah) keperluan dan kebutuhan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik, benar dan lancar dengan membentuk Tim pelaksana {SK TIM) yang terdiri dari Pranata Komputer, unsure administrative(bidang bimte), Bagian umum dan unit lain apabila diperlukan guna menunjang kelancaran kegiatan dimaksud. 3. Tim pelaksana melaksanakan dan membuat laporan hasil kepada Kabid Bimtek selaku koordinator pemanfaatan penggunaan CAT/Assesment Center. 4. Kabid Bimtek memeriksa, meneliti dan memastikan laporan sudah sesuai dengan yang diharapkan untuk selanjutnya dilaoorkan kepada Ka Kanreg BKN dan Arsip.
Jangka waktu penyelesaian
90 menit dengan jumlah peserta 4b orang, setiap Setiap sesi hari 5 sesi.
Biaya/tarif
0
Produk pelayanan
Hasil skor penilaian TKD dan diumumKan seuap sesi aan rekapitulasi keseluruhan dan mendapatkan peringkat dari tertinggi samoai denaan terendah.
Sarana, Prasarana
dan/atau fasilitas
1. Laboratorium CAT.. 2. Loker peserta. 3. Ruang tunggu. 4. Ruang monitor peserta. 5. Ruangan server 6. Server
7. Ruang administrasi.
s
?
8. Toilet 9. Tempatsholat. 10. Meja computerdan kursi putar. 11. CCTV. 12. TVmonitor.
13. Jaringan listrikdantelepon. 14. Wifi 15. Komputer; 16. Printer; 17.AC 18.ATK; Kompetensi pelaksana
8
5. Dapatmelakukan pengadministrasi dokumen. Pengawasan internal
9
3. Pemberian saran dan solusi untuk perbaikan maupun mempertahankan hasil yang sudah baik
10
Penanganan pengaduan, sarana dan prasarana
Gedung lantai 2 Jl. TB. Simatupang No. 124 Pinangbaris Kota Medan
Telepon:061-8453744Fax. 061-8460939pes205 Email :Bimtek kr6(p).vahoo.co.id
11
Jumlah pelaksana
12
Jaminan pelayanan
Maksimal 20 orang atau menyesuaikan banyaksedikitnya peserta
ujianTKD
2. Peser ta ujian TKD CAT/AssesmentCentertidakdipungut biaya.
13
Jaminan keamanan
2. Dapatdipertanggungjawabkan
14
Evaluasi kinerja pelaksana
1. Kegiatan pemanfaatan penggunaan CAT/Assesment Center menerima saran dan kritik dari berbagai pihak untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan yang berkesinambungan.
