KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON 3449230 PSW 5200 (021) 3450959 FAKSIMILE 3457490 SITUS www.perbendaharaan.go.id
Nomor Sifat Lampiran
: S - 8078 /PB/2013 : Sangat Segera : Satu berkas
Hal
: Mekanisme Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2014 bagi Personil TNI/PNS pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI
1/ Desember 2013
Yth. Daftar Terlampir (sebagaimana Lampiran I) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2014 bagi Personil TNI/PNS lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI dan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-42/PB/2013 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013, dengan ini disampaikan mekanisme Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2014 bagi Personil TNI/PNS pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta agar : 1. Asrenum Panglima TNI, Asrena masing-masing angkatan, Ka. Roren Setjen Kemhan serta Badan Keuangan masing-masing angkatan untuk menyampaikan surat Dirjen Perbendaharaan ini pada seluruh Satker pada Unit Organisasi masing-masing. 2. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN agar melaksanakan mekanisme Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2014 bagi Personil TNI/PNS di Kementerian Pertahanan dan TNI sesuai Lampiran II surat ini. 3. Kepala KPPN agar menyampaikan maksud dari surat ini kepada para Kepala Satker di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI pada wilayah kerjanya masing-masing melalui sarana tercepat. 4. Dalam hal ditemui kendala dalam pelaksanaan surat ini agar menyampaikan kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan. Demikian untuk dimaklumi.
Direktur
itri
nderal,
Ma anto Harjowiryono NIP 195906061983121001
Tembusan 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Pertahanan; 3. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan; 4. Direktur Jenderal Anggaran; 5. Direktur Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran; 6. Direktur Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan 7. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan.
Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S- 8078 /PB/2013 Tanggal : 1 I Desember 2013
Yth : 1. Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI 2. Asisten Perencanaan Angkatan Darat 3. Asisten Perencanaan Angkatan Laut 4. Asisten Perencanaan Angkatan Udara 5. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan 6, Kepala Pusat Keuangan Mabes TNI 7. Direktur Keuangan Angkatan Darat 8. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut 9. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Udara 10. Kepala Bidang Keuangan Kementerian Pertahanan, Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan 11, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 12. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Lampiran 11 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S- BO - 18 /PB/2013 Desember 2013 :LI Tanggal
MEKANISME PEMBAYARAN GAM INDUK BULAN JANUARI 2014 SATKER LINGKUP KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI A. KETENTUAN UMUM 1. Gaji induk bulan Januari 2014 dibayarkan tepat pada tanggal 2 Januari 2014. 2. SPM-LS dan SP2D untuk pembayaran Gaji induk bulan Januari 2014 dapat diproses sebelum DIPA Tahun Anggaran 20.14 diserahterimakan. 3. SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberi tanggal 2 Januari 2014 membebani DIPA TA 2014 Satuan Kerja berkenaan dengan data pagu yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. 4. KPPN dapat segera mengunduh data pagu DIPA 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada ftp://www.anggaran.depkeu.go.id sesuai user KPPN masingmasing dan selanjutnya disampaikan kepada Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertahanan dan TNI. 5. Ditjen Renhan bertanggungjawab untuk menyediakan ADK pagu DIPA 2014 masing-masing Satker lingkup Kementerian Pertahanan dan TNI. 6. Batas waktu pengajuan SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013. 7. Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) tahun 2013 dapat digunakan untuk pengajuan SPM-LS dan pengambilan SP2D Gaji induk bulan Januari 2014,
B.
KETENTUAN KHUSUS B.1. Pembuatan SKPP Kolektif pada Satker Lama Satker Lama lingkup Kementerian Pertahanan dan TNI membuat SKPP Personil TNI/PNS, yang diatur sebagai berikut: 1. Juru Bayar pada Satker Lama membuat SKPP Kolektif Personil TNI/PNS untuk masing-masing Satker Baru dengan lampiran Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP (KU 107) bulan Desember 2013. 2. SKPP Kolektif disampaikan kepada KPPN yang melayani pembayaran Belanja Pegawai Gaji Satker Lama pada kesempatan pertama dalam rangkap 4 (empat) untuk mendapatkan pengesahan. 3. Satker Lama segera menyampaikan SKPP yang telah disahkan oleh KPPN kepada masing-masing Satker Baru dalam rangkap 2 (dua). B.2. Pengesahan SKPP Kolektif pada KPPN Lama Proses pengesahan SKPP dan Pehyampaian Kartu Pegawai Satker lingkup Kementerian Pertahanan dan TNI pada KPPN diatur sebagai berikut: 1. Menerima dan mengesahkan SKPP Kolektif pada kesempatan pertama. 2. Tata cara pengesahan SKPP Kolektif dilakukan dengan cara membandingkan Daftar Gaji yang merupakan lampiran SKPP dengan Daftar Gaji bulan Desember 2013 yang disimpan KPPN. 3. Dalam hal sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 SKPP Kolektif belum diterima, KPPN melakukan koordinasi dengan Satker Lama lingkup Kementerian Pertahanan dan TNI untuk segera mengajukan SKPP Kolektif. 4. Dalam rangka percepatan pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2014, penyelesaian pengesahan SKPP Kolektif dapat mendahului penutupan Kartu Pegawai. 5. Segera menyampaikan kembali SKPP Kolektif yang telah disahkan kepada Satker Lama dalam rangkap 3 (tiga). 6. Untuk keperluan pembayaran Gaji Induk bulan Februari 2014, KPPN Lama menyerahkan Kartu Pegawai yang telah ditutup kepada KPPN Baru paling lambat pada tanggal 20 Januari 2014.
B.3. Pembayaran Gaji pada Satker Baru Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2014 pada Satker Baru lingkup Kementerian Pertahanan dan TNI diatur sebagai berikut: 1. Pembuatan Daftar Gaji Induk bulan Januari 2014: a. KPA Satker Baru menerima SKPP Kolektif yang telah disahkan dari Satker Lama dalam rangkap 2 (dua). b. KPA memerintahkan Juru Bayar untuk membuat Gaji Induk bulan Januari 2014 berdasarkan SKPP Kolektif, c. Gaji Induk bulan Januari 2014 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). d. Dalam hal terdapat perbedaan Gaji Induk bulan Januari 2014 dengan Gaji Induk bulan Desember 2013 yang disebabkan oleh: 1) Penambahan Personil TNI/PNS yang sudah dibayarkan melalui Gaji Susulan di bulan Desember 2013 atau berkurangnya Personil TNI/PNS karena pindah/pensiun, maka dibuat Catatan Penjelasan sebagai lampiran SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2014, atau 2) Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala/Tunjangan Keluarga dan sebagainya, maka SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2014 dilampiri dengan persyaratan administratif sesuai ketentuan. 2. Pembuatan dan Penyampaian SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2014: a. KPA Satker Baru berkoordinasi dengan KPA Satker Lama untuk segera mendapatkan SKPP Kolektif. b. PPSPM meminta ADK pagu DIPA 2014 ke KPPN setelah tanggal 12 Desember 2013. C. Dalam hal ADK tidak tersedia, PPSPM meminta ADK pagu DIPA 2014 ke Unit Organisasi (UO) masing-masing. d. PPSPM membuat SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2014 dan diajukan ke KPPN paling lambat pada tanggal 23 Desember 2013. e. SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2014 dilampiri dengan: 1) SKPP Kolektif yang telah disahkan oleh KPPN Lama; 2) Daftar Gaji Induk bulan Januari 2014 (KU 106, KU 107, dan KU 109); 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh KPA; 4) Surat Setoran Pajak; 5) Lampiran lainnya berupa Catatan Penjelasan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d di atas.
B.4. Penerbitan SP2D pada KPPN Baru Penerbitan SP2D Gaji Induk bulan Januari 2014 pada KPPN Baru diatur sebagai berikut: 1. KPPN agar segera mengunduh ADK DIPA 2014 satker lingkup Kementerian Pertahanan dan TNI di wilayah kerjanya masing-masing dari ftp:Ilwww.anggaran.depkeugo.id. setelah tanggal 10 Desember 2013. 2. Dalam hal ADK DIPA 2014 sebagaimana dimaksud tidak tersedia atau tidak sesuai karena kesalahan kantor bayar (KPPN) atau kode lokasi agar segera menyampaikan ke Direktur Pelaksanaan Anggaran. 3. Setelah mendapatkan ADK DIPA 2014, KPPN segera melakukan koordinasi dengan satker lingkup Kementerian Pertahanan dan TNI di wilayah kerjanya masing-masing untuk: a. menyampaikan ADK pagu DIPA 2014, b. menyampaikan informasi mengenai persyaratan administratif pengajuan SPM dalam hal satker belum melengkapi persyaratan administratif. c. menyampaikan informasi mengenai persyaratan pengajuan SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2014. 4. Dalam hal sampai dengan tanggal 20 Desember, 2013 Satker belum mengajukan SPM-LS Gaji Induk Bulan Januari 2014, KPPN agar segera menghubungi satker bersangkutan dan memberikan bimbingan teknis dalam half terdapat kendala dalam pembuatan SPM-LS.
5. Menerima SPM-LS dan menerbitkan SP2D LS Gaji Induk bulan Januari 2014 sepanjang telah memenuhi persyaratan. 6. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian SPM-LS Gaji Induk Bulan Januari 2014 satker lingkup Kementerian Pertahanan dan TNI paling lambat pada tanggal 23 Desember 2013 kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dengan tembusan Direktorat Pelaksanaan Anggaran melalui sarana tercepat. B.5. Koordinasi, monitoring, dan pelaporan pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan 1. Melakukan koordinasi dengan KPPN dalam rangka pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2014 satker lingkup Kementerian Pertahanan dan TNI di wilayah kerjanya masing-masing, 2. Melakukan monitoring dan mengambil lingkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan yang ada sesuai dengan kewenangannya. 3. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian SPM-LS Gaji Induk Bulan Januari 2014 satker lingkup Kementerian Pertahanan dan TNI ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran paling lambat pada tanggal 31 Desember 2013 melalui /o.ditpagmaii.com dengan subyek "Laporan Gaji TNI Januari 2014".
C. KETENTUAN LAIN Tata cara pengajuan dan penyelesaian SPM-LS Gaji Induk bulan Februari 2014 dan bulan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,
Jenderal Perbendaharaan Direktur Pelaksanaan Anggaran, .v• •:\s‘ na 96006M-685021001(PC
