2/24/2013
Pasal 1: Ketentuan Umum Pasal 1
Materi Sosialisasi UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial pasal demi pasal Prof. Dr.Dr.-Ing Ing.. Fahmi Amhar anggota tim penyusun RUURUU-IG Peneliti Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional e-mail:
[email protected]
Pasal 1: Ketentuan Umum Pasal 1 3. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
Pasal 1: Ketentuan Umum Pasal 1 4. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan,, dan/atau keputusan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. kebumian.
Pasal 1: Ketentuan Umum 5. Informasi Geospasial Dasar (IGD) adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. 6. Informasi Geospasial Tematik (IGT) IGT) adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
IGD vs IGT IGD Ini istilah yang sangat mendasar dan membawa konsekuensi hukum. hukum. Kalau sesuatu IG masuk IGD maka dia menjadi tugas//wewenang Badan, tugas Badan, dan informasi publik yang bersifat terbuka terbuka..
IGT Memang ini hasil “kompromi kompromi”” dari sebuah proses penyederhanaan istilah hukum; hukum; di draft paling awal digunakan istilah IG Sektoral – hal yang juga ada di UU Statistik.. Statistik
1
2/24/2013
Pasal 2: Asas UU
Pasal 3: Tujuan UU a.
kepastian hukum; keterpaduan; keterbukaan; kemutakhiran; keakuratan; kemanfaatan; dan demokratis.
b.
c.
Pasal 4-5: Informasi Geospasial Dasar Pasal 4 Jenis IG terdiri atas:
Contoh menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat bbb dipertanggungjawabkan;; dipertanggungjawabkan mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan mendorong penggunaan IG IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Pasal 6: JKG: JKHN – JKVN – JKGN
Jaring kontrol geodesi meliputi: a. JKHN; b. JKVN; dan c. JKGN.
a. IGD; dan b. IGT.
Pasal 5 IGD meliputi: a. jaring kontrol geodesi; geodesi; dan b. peta dasar. dasar.
Pasal 7: Peta Dasar Dasar:: RBI – LPI – LLN
Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa: a. Peta Rupabumi Indonesia; b. Peta Lingkungan Pantai Indonesia;; dan Indonesia c. Peta Lingkungan Laut Nasional.. Nasional
PETA DASAR
Toponimi Pemukiman Garis Pantai
C. Peta LLN
Jaringan Hidrologi Jaringan Jalan Batas Wilayah Penutup Lahan
A. Peta RBI
Hipsografi
B. Peta LPI
2
2/24/2013
Pasal 8: JKHN 1. 2.
3.
JKHN = kerangka acuan posisi horizontal untuk IG. Koordinat JKHN ditentukan dengan metode pengukuran geodetik tertentu, dinyatakan dalam sistem referensi koordinat tertentu, diwujudkan dalam bentuk tanda fisik. JKHN diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian koordinat horizontal. horizontal.
Pasal 10: JKGN
1.
2.
3.
JKGN digunakan sebagai kerangka acuan gayaberat untuk IG. JKGN ditetapkan dengan metode pengukuran geodetik tertentu, mengacu pada titik acuan gayaberat absolut, dan diwujudkan dalam bentuk tanda fisik. JKGN diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian gayaberat.
1. 2.
3.
JKVN = kerangka acuan posisi vertikal untuk IG. Tinggi JKVN ditentukan dengan metode pengukuran geodetik tertentu, dinyatakan dalam datum vertikal tertentu, sistem tinggi tertentu, dalam bentuk tanda fisik. JKVN diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian vertikal. vertikal.
Pasal 11: Wajib menjaga tanda fisik JKG
Setiap orang wajib menjaga tanda fisik jaring kontrol geodesi
Pasal 12: Peta dasar terdiri atas 8 unsur
Peta dasar terdiri atas: atas: garis pantai; hipsografi; perairan; nama rupabumi; batas wilayah; wilayah; transportasi dan utilitas; utilitas; bangunan dan fasilitas umum; dan penutup lahan. lahan.
Pasal 9: JKVN
Catatan Unsur –unsur ini baik sendiri--sendiri maupun sendiri bersama--sama adalah IGD. bersama Kadang Kadang--kadang ada peta dasar yang hanya memuat garis pantai saja, saja, atau penutup lahan saja, saja, karena kebetulan di area itu unsur yang lain tidak ada, ada, maka itu pun sudah memenuhi syarat disebut IGD. Peta topografi “murni murni”” adalah peta dasar dasar..
Pasal 13: Garis pantai & pasut 1. Garis pantai merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. laut. 2. Garis pantai terdiri atas atas:: a. garis pantai surut terendah; b. garis pantai pasang tertinggi; dan c. garis pantai tinggi muka air laut ratarata-rata. 5. Garis pantai ditentukan dengan mengacu pada JKVN. KVN.
3
2/24/2013
Pasal 15: Nama rupabumi (toponimi) toponimi)
Pasal 14: Hipsografi & Batimetri
Pada Peta RBI digambarkan dalam bentuk garis kontur mukabumi dan titik ketinggian di darat. Pada Peta LPI & LLN, LLN, digambarkan dalam bentuk garis kontur mukabumi, titik ketinggian di darat, darat, batimetri,, dan titik batimetri kedalaman di laut.
Nama rupabumi dikumpulkan dengan menggunakan tata cara pengumpulan nama rupabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang undangan.
1.
IGD diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wil NKRI dan yurisdiksinya. IGD dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal terjadi bencana alam dll yang berakibat berubahnya unsur IGD sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, pemutakhiran IGD harus dilakukan tanpa menunggu pemutakhiran secara periodik periodik..
Pasal 16: Batas wilayah
Batas wilayah digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang. Dalam hal terdapat batas wilayah yang belum ditetapkan secara pasti di lapangan,, digunakan lapangan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.
Pasal 17: Pemutakhiran
2.
3.
jangka waktu pemutakhiran IGD diatur dalam Peraturan Pemerintah.. Pemerintah
Pasal 18: Skala
RPP Pemutakhiran IGD
Periodik (Sistematik) Sistematik) Ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk; penduduk; karena perubahan fitur dipengaruhi oleh dua indikator ini ini.. Sporadik: Sporadik: - Bila ada bencana dsj. dsj.
Skala Ditentukan dari kepadatan penduduk per satuan area. Skala tidak homogen di seluruh Indonesia. Dimungkinkan skala yang lebih besar atas inisiatif dan anggaran dari daerah,, tetapi hasilnya daerah tetap IGD.
Peta RBI diselenggarakan pada skala 1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, dan 1:1.000. Peta LPI diselenggarakan pada skala 1:250.000, 1:50.000, 1:25.000, dan 1:10.000. Peta LLN diselenggarakan pada skala 1:500.000, 1:250.000, dan 1:50.000.
Skala terbesar di suatu wilayah akan disesuaikan dengan kebutuhan (misal kepadatan penduduk). penduduk). Pemetaan dilakukan pada skala terbesar, terbesar, sedang skala yang lebih kecil di wilayah yang sama dibuat dengan generalisasi.. generalisasi Peta LLN mungkin saja dibuat di wilayah ZEE/LKI tanpa melibatkan daratan. daratan.
4
2/24/2013
Skala – Sebuah Pendekatan
Untuk range skala, skala, bisa menggunakan rumus yang lebih natural, dan sudah dicek kewajarannya untuk tiap Kab/Kota. Kab/Kota. Makna A-B-C-D-E bisa digeser 1 level.
Pasal 19: IGT wajib mengacu pada IGD Pasal
Pasal 20: Larangan dalam IGT Contoh bbb
IGT wajib mengacu pada IGD.
Pasal 21: IGT yang menggambarkan batas 1.
2.
3.
IGT yang menggambarkan batas yang berkekuatan berkekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas. batas. Penetapan batas dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan digunakan batas sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.
Contoh skala anjuran untuk tiap Kab/Kota Kab/Kota
Misalnya batas Kawasan Lindung (UU 26/2007) atau Rawan Bencana (UU 24/2007) Untuk membuat batas tersebut harus melalui analisis dengan IGT yang akurat. akurat.
Dalam membuat IGT IGT dilarang: a. mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD; dan//atau dan b. membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD yang diacunya. diacunya.
Pasal 22 Penyelenggara IGD Contoh Pasal 22 IG yang berjenis IGD Monopoli IGD didasari asas sebagaimana dimaksud kepastian hukum (one(one-gate), dalam Pasal 4 huruf a keterpaduan (efisiensi), efisiensi), dan hanya diselenggarakan kemanfaatan (satu data oleh Pemerintah. Pemerintah. multi manfaat). manfaat). Penyelenggaraan IGD Dengan UU ini Bakosurtanal dilakukan oleh Badan akan bermetamorfosis yang disebut Badan menjadi Badan Informasi Informasi Geospasial Geospasial (BIG). sebagai pengganti Badan BIG juga sebuah LPNK, Koordinasi Survei dan bukan di bawah Badan lain Pemetaan Nasional Nasional.. ataupun Kementerian; Kementerian; namun dikoordinasikan oleh seorang Menteri Menteri..
5
2/24/2013
LPNK menurut APBN rata-rata Es-2 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL IGD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah c.q .Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pengganti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.*
* Pasal 22 RUU Informasi Geospasial
Struktur Klasikal – berdasar UU #1/3
Struktur Klasikal – berdasar UU #3/3
Struktur Klasikal – berdasar UU #2/3
Organigram struktur klasikal (historical) Deputi Pemanfaatan & Teknologi
6
2/24/2013
Organigram struktur horizontal ((paralel paralel))
Pasal 23 Penyelenggara IGT Pasal 1. IG yang berjenis IGT dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang orang.. 2. Instansi berdasarkan tusinang tusinang sesuai dengan perundang--undangan. perundang 4. Setiap orang dapat menyelenggarakan IGT hanya untuk kepentingan sendiri dan selain yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah ...
Organigram struktur vertical (serial)
Pasal 24 Kewenangan Badan dalam IGT Pasal 24 (1) Badan dapat mengintegrasikan: lebih dari satu IGT yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru; dan IGT yang diselenggarakan oleh lebih dari satu Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru.
Pasal 24 Kewenangan Badan dalam IGT Contoh Pasal 24 (2) Badan dapat Jika BNPB atau BPBD belum menyelenggarakan IGT menyelenggarakan petapeta-peta dalam hal IGT yang belum kebencanaan , maka Badan diselenggarakan oleh dapat berinisiatif untuk Instansi Pemerintah selain menyelenggarakan petapetaBadan atau yang belum peta tersebut tersebut.. diselenggarakan oleh Badan dapat Pemerintah daerah daerah.. mengembangkan berbagai aplikasi yang akan mendukung aktivitas berbagai instansi lainnya, lainnya, semisal Kemenpora dengan “Atlas Sumberdaya Olahraga” Olahraga”
Contoh Badan tidak membuat petapetapeta yang telah menjadi tugas Kehutanan Kehutanan,, ESDM, dll tetapi mengintegrasikan menjadi sebuah peta sintesis yang berguna bagi perencanaan tata ruang dan informasi di masyarakat (seperti Atlas). Badan mengintegrasikan peta--peta yang dibuat peta berbagai pemerintah daerah menjadi agregat kawasan kawasan,, provinsi atau nasional. nasional.
Pasal 25 Penyelenggaraan Pasal Penyelenggaraan IG IG dilakukan melalui kegiatan: pengumpulan DG DG; pengolahan DG DG dan IG IG; penyimpanan dan pengamanan DG DG dan IG; IG; penyebarluasan DG DG dan IG; dan penggunaan IG IG.
Catatan Dibedakan antara istilah “penyelenggara penyelenggara”” dan “pelaksana “ kegiatan penyelenggaraan.. penyelenggaraan Penyelenggara bertanggungjawab penuh atas IG yang diselenggarakannya,, diselenggarakannya sedang pelaksana hanya bertanggungjawab pada proyek yang diserahkan padanya.. padanya
7
2/24/2013
Pasal 26 Pengumpulan DG Pasal 1. Pengumpulan DG merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG.
Pasal 27 Pengumpulan DG
Contoh bbb
Pasal 1. Pengumpulan DG DG dilakukan dengan: survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara,, dan/atau pada udara wahana angkasa; pencacahan; dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan iptek. iptek.
2. DG terdiri atas: DG Dasar; Dasar; dan DG Tematik. Tematik.
Pasal 27 Pengumpulan DG
Pasal 28 Izin dalam Pengumpulan IG Z
2. Pengumpulan DG harus Meridian 0° dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi: sistem referensi X geospasial; dan jenis, definisi, kriteria, dan Centre of the earth mass format data.
Convensional Terrestrial Pole (CTP) 1984
90° East Longitude
Y PDRTR 2009
Equator
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar pengumpulan DG diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
Pasal 29 Pemberitahuan Survei
.
Instansi Pemerintah dalam pengumpulan DG harus memberitahukan kepada pemilik, penguasa, atau penerima manfaat kawasan itu itu.. … dapat menolak dan/atau menyarankan agar kegiatan itu dilaksanakan pada waktu lain hanya bila di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data.
Catatan Pengumpulan DG dapat disebut juga “Survei”. Survei”. Instrumentasi ukur seperti teodolit,, rekam seperti teodolit kamera atau batimetri. batimetri. Pencacahan terjadi pada survei nama geografis atau survei tematik tertentu tertentu.. Pasal ini membuka ruang bagi perkembangan iptek di masa depan. depan.
Penolakan dan/atau saran harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan disampaikan oleh pengumpul data. Pengumpul data dapat melanjutkan kegiatan bila pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tidak memberi jawaban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. hari.
1. Pengumpulan DG harus memperoleh izin apabila: apabila: dilakukan di daerah terlarang; berpotensi menimbulkan bahaya; atau menggunakan wahana milik asing selain satelit. 2. Izin dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.
Pasal 30 30--31 Pengolahan DG & IG
1. Pengolahan DG dan IG dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang: berlisensi; dan/atau bersifat bebas & terbuka. terbuka. 2. Pemerintah memberikan insentif bagi setiap orang yang dapat membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan perangkat lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.
8
2/24/2013
Pasal 32 Pengolahan di Luar Negeri
Pasal 33 33--34 Pengolahan
1. Pengolahan DG dan IG harus dilakukan di DN. DN. 2. Dalam hal sumber daya manusia dan/atau peralatan yang dibutuhkan belum tersedia di dalam negeri,, p negeri pengolahan engolahan DG DG dan IG IG dapat dilakukan di LN. 3. Pengolahan DG dan IG di luar negeri dilakukan setelah mendapat izin Badan.. Badan
Pemrosesan DG harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi: sistem proyeksi dan sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional;; dan nasional format, basisdata basisdata,, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan IG lain.
Pasal 35 Penyajian IG
Penyajian IG dilakukan dalam bentuk: tabel informasi berkoordinat; peta cetak, baik dalam bentuk lembaran maupun buku atlas; peta digital; Internet peta interaktif interaktif,, termasuk yang dapat diakses via ICT; peta multimedia; bola dunia; dunia; atau model tiga dimensi. dimensi.
Pasal 36 Penentuan Skala Printout
Penyajian IG wajib menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG. IG.
IG Compact Disc (CD)
Pasal 37 37--38 Penyimpanan & Pengamanan
Penyimpanan dan pengamanan DG DG dan IG merupakan cara menempatkan DG DG dan IIG G pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG. IG. sesuai dengan standar media penyimpanan elektronik atau cetak. cetak. Peraturan Kepala Badan.
Pasal 39 Penyerahan Duplikat
Instansi Pemerintah menyerahkan duplikat IGT yang diselenggarakannya kepada Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan nasional dan di bidang arsip nasional dan dapat mengaksesnya kembali kembali.. Pemda Pem da menyerahkan kepada perpustakaan daerah dan arsip daerah.
9
2/24/2013
Pasal 40 Pengamanan
Pengamanan DG dan IG juga dilakukan terhadap tanda fisik. fisik. Pengamanan DG dan IG dilakukan untuk menjamin agar IG: IG:
Pasal 41 Penyebarluasan
Penyebarluasan DG dan IG merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak. cetak.
tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan terjaga kerahasiaannya untuk IG yang bersifat tertutup.
Pasal 42 42--43 Keterbukaan Pasal 42 IGD bersifat terbuka. Pasal 43 IGT yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah bersifat terbuka. IGT tertentu yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemda dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangundangan.. undangan
Contoh Tidak ada excuse … maka semua yang masuk IGD harus terbuka. terbuka.
IGT oleh instansi pemerintah juga terbuka. terbuka.
Perkecualisan sudah diatur oleh UU KIP.
Pemerintah membangun jaringan IG untuk penyebarluasan IG secara elektronik. Jaringan IG dibangun secara bertingkat dan terintegrasi. Jaringan IG pusat dilaksanakan oleh Badan. Badan. Jaringan IG daerah dilaksanakan oleh Pemda emda dan diintegrasikan dengan jaringan IG pusat oleh Badan.
Penyelenggara IG yang bersifat terbuka menyebarluaskan IG dengan cara yang efektif dan efisien. efisien. membuat dan mengumumkan standar pelayanan minimal untuk penyebarluasan IG. Pemerintah dapat memberikan penghargaan bagi yang membantu menyebarluaskan IG yang bersifat terbuka.
Pasal 46 IG berkekuatan hukum
Pasal 45 Jaringan IG Elektronik
Pasal 44 Penyebarluasan
Dalam hal IG memiliki kekuatan hukum, IG tersebut wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diumumkan dan disebarluaskan.
Sudah ada Perpres JDSN
10
2/24/2013
Pasal 49 Kualitas IG
Pasal 47 47--48 Penggunaan IG Pasal 47 Penggunaan IG merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat,, baik langsung manfaat maupun tidak langsung. Pasal 48 Untuk memperoleh dan menggunakan IG yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dapat dikenakan biaya tertentu yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang--undangan. perundang
IG
PP PNBP
Pasal 50 Membuat Produk Turunan
Membuat produk turunan suatu IG dengan maksud untuk diperjualbelikan wajib mendapat izin dari pemilik IG. IG.
Contoh Yang dimaksudkan adalah produk turunan IG dari IG yang bukan diselenggarakannya.. diselenggarakannya Misalnya Periplus atau Gunther ingin menggunakan peta RBI untuk atlas kota yang dibuatnya. dibuatnya.
Pasal 51 Wajib menggunakan
Pasal 52 Untuk Penanggulaangan Bencana
Untuk keperluan penanggulangan bencana, setiap orang harus memberikan IGT yang dimilikinya apabila diminta oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah yang diberi tugas dalam urusan penanggulangan bencana.
Contoh Memberi kewenangan pada BNPB / BPBD. Kalau IGD sudah pasti terbuka. terbuka.
Pengguna IG berhak mengetahui kualitas IG yang diperolehnya. Penyelenggara IG wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang diselenggarakannya. Pengguna IG berhak menolak hasil IG yang tidak berkualitas. Format Metadata / Riwayat data ditetapkan oleh Kepala Badan.
Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah harus menggunakan IG yang akurat dalam pengambilan keputusan dan/atau penentuan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
Pasal 53 Infrastruktur Penyelenggaraan IG
Pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur IG untuk memperlancar penyelenggaraan penyelenggaraa n IG. Infrastruktur IG terdiri atas kebijakan kebijakan,, kelembagaan,, teknologi, kelembagaan teknologi, standar,, dan sumber daya standar manusia.. manusia Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.. Pemerintah
Tidak sekedar jaringan jaringan,, tetapi dapat juga terkait dengan kebijakan (peraturan), peraturan), kelembagaan, kelembagaan, standar dan SDM – misalnya jabfung IG.
11
2/24/2013
Pasal 54 54--55 PELAKSANA
Pasal 56 Persyaratan Badan Usaha IG
Contoh
Pasal 54 Kegiatan penyelenggaraan IG oleh Instansi Pemerintah atau Pemda dapat dilaksanakan oleh setiap orang orang.. Pasal 55 Pelaksanaan IG orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi kompetensi.. kompetensi Pelaksanaan IG kelompok orang wajib memenuhi kualifikasi sebagai kelompok di bidang IG.
Kompetensi …
LSM di bidang IG
1. Pelaksanaan IG badan usaha wajib memenuhi: memenuhi: 2. Persyaratan administratif : akte pendirian BHI; dan izin usaha. 3. Persyaratan teknis : ber bersertifikat sertifikat yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi penyedia jasa IG; dan ber bertenaga tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG. 4. Sertifikasi oleh lembaga independen teriakreditasi. teriakreditasi.
Pasal 57 Pembinaan Pasal 57 (1,2) 1. Badan melakukan pembinaan mengenai pemaknaan, pengarahan, perencanaan,, dan perencanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan IGT. 2. Pembinaan penyelenggaraan IGT dilakukan kepada: kepada: penyelenggara IGT; IGT; dan pengguna IG. IG.
Pasal 57 Pembinaan Pasal 57 (3) 3. Pembinaan kepada penyelenggaran IGT melalui: penerbitan peraturan, peraturan, pedoman, standar, standar, dan spesifikasi teknis; pemberian bimbingan, supervisi, diklat; diklat; perencanaan, litbang, litbang, pemantauan,, dan evaluasi; pemantauan penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional untuk SDM di Instansi Pemerintah dan Pemda. Pemda.
Pasal 57 Pembinaan Pasal 57 (4) 4. Pembinaan kepada pengguna IG melalui: sosialisasi keberadaan IG beserta kemungkinan pemanfaatannya; Diklat teknis penggunaan IG. IG.
Pasal 58 Larangan - JKG Setiap orang yang tanpa Contoh hak dan melawan hukum Mengubah patok dilarang menghilangkan, Mengambil buoy TEWS merusak, mengambil, memindahkan, atau Menggeser teodolit yang mengubah tanda fisik yang sedang dipakai. dipakai. merupakan bagian dari JKHN, JKVN, dan JKGN serta instrumen survei yang sedang digunakan. Pasal 64 - Pidana 2 thn / 500 juta - Pidana 5 thn / 1,25 M bila timbulkan bahaya / kerugian
12
2/24/2013
Pasal 60 Larangan Menyebarluasan IGT yang diubahdiubah-tanpa izin
Pasal 59 Larangan Menyebarluasan IGD yang diubahdiubah-tanpa izin Setiap orang dilarang mengubah IGD tanpa izin dari Badan dan menyebarluaskan hasilnya. Setiap orang dilarang menyebarluaskan IGD yang diubahdiubah-tanpa izin izin.. Pasal 65 - Pidana 1 thn / 250 jt - Pidana 3 thn / 750 jt bila timbulkan bahaya / kerugian
Mengubah IGD tanpa izin an sich bukan tindak pidana, pidana, namun kalau hasilnya lalu disebarluaskan,, maka disebarluaskan memenuhi delik pidana. pidana. Perbedaan ayat 1 dan 2 adalah pada ayat 2 bisa saja yang mengubah IGD tanpa izin adalah orang lain.
Setiap orang dilarang mengubah IGT tanpa izin dari Penyelenggara IGT dan menyebarluaskan hasilnya.. hasilnya Setiap orang dilarang menyebarluaskan IGT yang diubahdiubah-tanpa izin izin.. Pasal 66 - Pidana 6 bln / 125 jt - Pidana 3 thn / 750 jt bila timbulkan bahaya / kerugian
Pasal 61 Larangan menyajikan IG tidak sesuai ketelitian sehingga merugikan Setiap orang dilarang membuat IG yang penyajiannya tidak sesuai dengan tingkat ketelitian sumber data yang mengakibatkan timbulnya kerugian orang dan/atau barang. Pasal 67 - Pidana 3 thn / 750 jt.
Blowup peta skala kecil ke skala besar sehingga merugikan pemesan atau pengguna IG
Pasal 62 Larangan Menyebarluaskan IG berkekuatan hukum yang belum disahkan
Pasal 68 - Pidana 2 thn / 500 jt - Pidana 3 thn / 750 jt bila timbulkan bahaya / kerugian
Pasal 63 Sanksi Administratif
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 36 36,, Pasal 46 46,, Pasal 49 ayat (2), (2), Pasal 50 50,, atau Pasal 55 dapat dikenai sanksi administratif.. administratif 2. Sanksi administratif : peringatan tertulis; tertulis; penghentian sementara sebagian//seluruh keg.; sebagian keg.; denda administratif; pencabutan izin izin..
Setiap orang dilarang menyebarluaskan IG yang belum disahkan, disahkan, dalam hal IG tersebut memiliki kekuatan hukum.
Pasal 20: mengubah mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD; dan/ dan/atau skala IGT > IGD yang diacunya Pasal 36: skala saji tidak ditentukan berdasarkan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG. IG. Pasal 46: IG ber berkekuatan kekuatan hukum disebar tanpa disahkan. Pasal 49 (2): tidak memberitahukan kualitas IG yang diselenggarakannya. Pasal 50: membuat produk komerisial turunan suatu IG tanpa izin pemilik IG. IG.
Misalnya IG tentang batas persil atau batas kawasan kawasan.. Kecuali menggunakan simbol//warna yang berbeda simbol dan di legenda disebutkan dengan jelas bahwa IG tersebut tidak / belum memiliki kekuatan hukum. hukum.
Pasal 69 Peralihan
Pada saat UU ini berlaku, penyelenggara IG tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan UndangUndangUndang ini. Sebelum BIG ditetapkan, penyelenggaraan IGD dilakukan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
Konstruksi peralihan ini mirip dengan BPS setelah UU Statistik, Statistik, BATAN setelah UU Nuklir, Nuklir, Bakornas--PB setelah UU Bakornas Kebencanaan;; dan Kebencanaan BMG setelah UU MKG
13
2/24/2013
Pasal 70 Penutup
Peraturan pelaksanaan dari UU ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak UndangUndangUndang ini berlaku. Pada saat berlakunya UU ini, maka segala peraturan PerPer-UU UU--an yang mengatur dan/atau berkaitan dengan penyelenggaraan IG dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
14
