2013 M

EVALUASI PENGARUH LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Peneliti: Dr. DJAWAHIR HEJAZZIEY, SH., MA, MH. DRS. H. ABD. BASIQ DJALIL, SH., MA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1434 H/2013 M

2

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami, khususnya, para peneliti dapat merampungkan penelitian ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad Rasulillah SAW. Yang telah mengentaskan manusia dari kegelapan menuju pada pencerahankami. Penelitian yang berjudul “Evaluasi Pengaruh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum terhadap Pengembangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”ini, mudah-mudahan akan

memberikan manfaat, khusunya bagi pengembangan program studi Ilmu Hukum fakultas syariah dan hukum yang di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya tak lupa ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya disampaikan kepada kawan-kawan yang ada di Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT., dan Allah akan menerima semua aktifitasnya sebagai ibadah yang mulia. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih ada kekurangan disana sini, dan tentu tidak akan memberikan kepuasan kepada semua pihak. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata, kami sampaikan pula terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan meridhai segala usaha kita. Amin, Yaa Rabbal „alamin. Jakarta, Oktober 2013

Peneliti

3

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

i

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iii

BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

15

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

16

D. Metode Penelitian

17

E. Sistematika Penulisan

21

LANDASAN TEORITIS A. Definisi Lembaga Konsultasi

22

B. Definisi Bantuan Hukum

27

C. Fungsi danTujuan dari Pemberian Bantuan Hukum

35

D. Dasar Hukum lembaga bantuan dan konsultasi hukum

37

E. Ketentuan-ketentuan Bantuan Hukum Berdasarkan UU No. 39 16 Tahun 2011

BAB III.

BAB IV.

F. Keberadaan LKBH dengan Undang-Undang Advokad

49

G. Tri Dharma Perguruan Tinggi

53

H. Profil Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum FSH

55

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM A. Sejarah Berdirinya Fakultas Syariah dan Hukum

59

B. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah dan Hukum

62

C. Tokoh-tokoh yang Pernah Memimpin Fakultas Syariah

64

D. Program Studi di Fakultas Syariah

69

E. Deskripsi Program Studi Ilmu Hukum

87

ANALISA PENGARUH LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP

PROGRAM

STUDI

ILMU

HUKUM

4

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM A. Kegiatan yang pernah dilaksanakan dan kasus yang pernah 99 ditangani Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FSH B. Perkembangan LKBH 2008 sampai 2013

101

C. Pengaruh LKBH terhadap Perkembangan Program Studi Ilmu 102 Hukum

BAB V.

PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

108 108 110

5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Selain itu sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. Filusuf Aristotles menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela”. Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan. Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, common law system, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum agama. Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-

6

undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. 1. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran

berupa

kejahatan

mendapatkan

sanksi

berupa

pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. 2. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis) Hukum perdata merupakan Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi: 1. Hukum Keluarga 2. Hukum Harta Kekayaan

7

3. Hukum Benda 4. Hukum Perikatan 5. Hukum Waris Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, oleh karena tugas pokok polisi menrut hukum acara pidana (KUHAP) adalah terutama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut. Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata. termasuk hukum acara tata usaha negara terutama adalah advokat dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana. Advokatlah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya untuk menangkis gugatan tersebut.

8

Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri yang dalam menegakkan hukum diharapkan benarbenar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Jika kelima

pilar

penegak

hukum

ini

benar-benar

menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum. Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, common law system, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum agama. 1. Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Sistem hukum umum adalah suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu dimana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya. 2. Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem

9

hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. 3. Sistem hukum anglo saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman.Pendapat para ahli dan prakitisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara. 4. Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. 5. Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (NederlandschIndie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

10

Namun ternyata masyarakat banyak yang tidak tau tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu banyak juga yang tidak sadar hukum. Masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu Profesi advokat lahir dari masyarakat untuk masyarakat yang di dorong oleh hati nuraninya untuk berkiprah menegakkan hukum dan keadilan serta mewujudkan supremasi hukum sedapat mungkin dalam semua aspek kehidupan. Profesi advokat/penasehat hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (offium nobile), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum di pengadilan bersama jaksa dan hakim (official’s of the court) dimana dalam tugas pekerjaannya dibawah lindungan hukum dan undang-undang yang dalam hal ini adalah UU no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jika profesi advokat telah diatur dengan suatu UU maka agar jelas kiprah dan fungsi serta perannya ditengah lapisan masyarakatnya khusus pencari keadilan. Advokat perannya ditengah hukum harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya dan hal ini dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Advokat setiap nafasnya, harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat, dengan menghilangkan rasa takut kepada siapapun dengan tidak membeda-bedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan, miskin atau kaya dan lain-lain. Intinya adalah memberi bantuan hukum setiap saat, demi tegaknya hukum keadilan. Advokat/penasehat hukum juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cumacuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana bagi orang-orang yang disangka/didakwa berbuat pidana baik pada tingkat penyidikan maupun dimuka pengadilan yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma. Dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma maka dibentuklah Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) untuk golongan miskin dan dapat ditafsirkan sebagai salah satu usaha agar hukum dapat berperan sebagai

11

pengisi kemajuan pembangunan (dengan sasaran keadaan yang lebih tertib dan pasti untuk lancarnya usaha pembangunan). Perlu dikembangkan suatu cara bantuan hukum yang efektif dan melembaga bagi yang tersangkut perkara, terutama sifat untuk golongan masyarakat yang kurang mampu. Maksud didirikannya Lembaga Bantuan Hukum tersebut adalah : 1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu 2. Menumbuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-haknya sebagai subjek hukum 3. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai zaman (modernisasi) Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia sudah banyak di antaranya LKBH Indonesia Bisa yang didirikan pada tanggal 05 Juli 2010, mengemban fungsi dan peran yang kurang lebih sama dengan LKBH yang lain. Yakni penegakan supremasi hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu. Hukum sangat rentan dijadikan alat oleh penguasa. Tarik menarik kepentingan antara politik dan hukum telah lama menjadi polemic. Cibiran masyarakat bahwa hukum adalah produk politik dan oleh karenanya rentan disalah gunakan (abuse of power) bukanlah tanpa alasan. Rentetan kasus besar yang seolah tak terselesaikan seperti Bank Century, Bibit – Chandra (KPK), Gayus Tambunan sang Mafia Pajak, Travel Check Miranda Gultom, dan yang terbaru adalah Citibank dengan Inong Malinda Dee dan kematian Irzen Octa di tangan Debt Collector nya adalah bukti nyata jauhnya penegakan hukum dengan ekspektasi masyarakat. LKBH IB memandang hal ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Hukum seolah – olah hanya diciptakan untuk “orang kecil”. Banyak kasus maling sendal, pepaya bahkan anak dengan pulsa Rp. 10.000,- menjadi bukti nyata betapa kejamnya hukum pada rakyat kecil, sedangkan untuk orang gede hanya pepesan kosong belaka. Saya pernah mendengar seorang kawan advokat idealis yang nampaknya frustrasi dengan penegakan hukum mengatakan dengan gaya becandanya yang khas : hukum di negeri ini hanya dibuat untuk dua tipe orang. Tipe pertama orang miskin dan tipe kedua orang bodoh. Anda termasuk yang mana? LKBH IB berkomitmen untuk memberikan proteksi maksimal untuk orang kecil yang kata sebagian orang: miskin

12

dan bodoh. Bagi kami, mereka jauh lebih terhormat dibanding mereka yg hidup dari tindakan nista memperakat hukum.1 LBH Duta Keadilan Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Indonesia disingkat YLBH-DKI adalah organisasi bantuan hukum yang didirikan di Jakarta sejak Tahun 1999 dan telah dikuatkan dalam Akta Persekutuan Perdata No. 54 tanggal, 15 April 2008 yang dibuat dihadapan MERI EFDA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Pada bulan Juli 2010 YLBH-DKI dengan Keputusan Bersama Para Pendiri dan Pengurus Yayasan merubah dan memperbaharui nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Indonesia (YLBH-DKI) menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) dan telah dikuatkan berdasarkan Akta Persekutuan Perdata No. 12 tanggal, 14 Juli 2010 dihadapan UUN GUNIARSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Dalam menjalankan kerja-kerja dan program-programnya, YLBHK-DKI bersandar pada nilai-nilai dasar organisasi, VISI dan MISI lembaga. YLBHK-DKI bersama-sama dengan komponen-koponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan :

(1) Dapat mewujudkan suatu suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/ berperikemanusiaan secara demokratis; (2) Dapat terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembagalembaga melalui berbagai pihak yang dapat memperoleh dan menikmati

keadilan

hukum

(A

fair

and

transparent

institutionalized legal-administrative system); dan (3) Mewujudkan suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan 1

Mardiman Sane., Fungsi dan Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat, (Jakarta: http://www.indonesia-bisa.com/ top/ index.php? option=com _content&view= article&id=213:fungsi-dan-peran-lembaga-konsultasi-dan-bantuan-hukum-bagimasyarakat-&catid=1:polhukam&Itemid=5) di akses 2 Agustus 2013

13

menjunjung tinggi HAM (An open political- economic system with a culture that fully respects human rights); YLBHK-DKI didirikan dengan tujuan: 1. Membantu dan memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan perhatian serta bersama-sama mencari upaya penyelarasan sesuai dengan kemungkinan dan kemampuan yang tersedia. 2. Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga mitra baik di tingkat

lokal,

nasional

maupun

internasional

dalam

mengupayakan dihormati, dihargai dan dijunjung tinggi nilainilai kemanusiaan dan hak-hak masyarakat. 3. Berdaya upaya menyebarluaskan dan mensosialisasikan akan hak dan kewajiban masyarakat sehingga menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan damai. 4. Mewujudkan sistim hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak asasi manusia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat YLBHI. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 26 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H yang didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua dan Pekanbaru. Saat ini YLBHI memiliki 15 kantor cabang LBH di 15 Provinsi, dan 10 pos LBH di 10 Kabupaten. YLBHI sebagai Yayayasan, didirikan dengan tujuan untuk mendukung kinerja LBH yang tersebar di 15 Provinsi, dan saat ini dipimpin oleh Alvon Kurnia Palma sebagai Ketua Badan Pengurus dan Prof. Dr. Toeti Heraty N. Rooseno sebagai Dewan Pembina menggantikan Dr. Adnan Buyung Nasution yang diangkat oleh Presiden sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2007. Persoalan bantuan hukum terkait erat dengan kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia, kemiskinan struktural membuat rakyat tidak mampu untuk

14

mengakses keadilan (bantuan hukum), berpijak dari kondisi tersebut YLBHI LBH hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Semasa rezim Soeharto (orde baru), peran YLBHI-LBH menjadi salah satu aktor kunci dalam menentang dan menumbangkan rezim Otorianisme orde baru, selain itu YLBHILBH menjadi simpul dan lokomotif bagi gerakan pro demokrasi di Indonesia. Selain sebagai lembaga yang tetap konsisten memperjuangkan penegakan hukum, demokrasi dan HAM, YLBHI juga menjadi tempat lahirnya organisasi masyarakat sipil yang saat ini memegang peran penting sebagai gerakan penyeimbang negara. ICW, Kontras, KRHN, Baku Bae, RACA, K3JHAM, adalah beberapa organisasi masyarakat sipil yang dahulunya adalah desk-desk tersendiri dan dikelola langsung oleh YLBHI.2 Selanjutnya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Pendirian LBH Jakarta yang didukung pula oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta ini, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Lambat laun LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan prodemokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto yang berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap seluruh penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sekarang.

2

http://www.ylbhi.or.id, Sejarah, di akses 21 Agustus 2013

15

Semangat ini merupakan bentuk peng-kritisan terhadap perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hingga saat ini, LBH Jakarta telah menerima ribuan pengaduan dari masyarakat. Terhitung mulai tahun 2002 hingga 2006 tercatat 5.718 kasus masuk, dengan jumlah 96.681 orang terbantu. Banyaknya pengaduan yang masuk, mengindikasikan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum. Oleh karenanya, semoga situs ini dapat memberikan informasi lebih tentang kinerja LBH Jakarta serta membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi dimasyarakat. 3 Kisah awal mula berdirinya bantuan hukum kampus dimulai sejak tahun 50an. UI dan Unpad sudah mulai merintis upaya pemberian bantuan hukum kampus sejak sekitar 1950-an. Sedangkan bantuan hukum di kampus Universitas Tarumanegara, menurut Rochdianto, salah satu mantan staf di Pusat Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Untar sudah dirintis sekitar tahun 1962. Untuk menunjang keberadaan LBHK, masing-masing universitas memiliki kebijakan yang berbeda-beda. UI memberikan dana bagi dosen-dosen yang aktif di LKBH sebesar Rp.300.000,- per dosen. Sedangkan dana di Unpad cenderung lebih kecil. Tiap-tiap dosen hanya diberikan Rp.25 ribu tiap bulannya, itupun belum dipotong pajak. Perbedaan jumlah dari kedua universitas negeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti pengalihan UI menjadi BHMN. Namun, sebenarnya, ada Keputusan Menteri Kehakiman No.M01.UM.08.10 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Konsultasi bantuan Hukum Fakultas Hukum Negeri. Dalam Kepmen tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ditunjuk sebagai badan yang menyelenggarakan proyek tersebut, termasuk memberikan kucuran dana. LBHK akan menerima dana setelah selesai memberikan jasa konsultasi dan atau bantuan hukum dengan persetujuan BPHN. Tidak jelas apakah Kepmen itu saat ini masih berlaku atau sudah dicabut. Ketua BPHN, Romli Atmasasmita ketika dihubungi, menyatakan tidak mengetahui urusan pendanaan bagi universitas negeri. Tidak ada dana yang didistribusi untuk bantuan hukum kampus, ujar Romli kepada hukumonline.

3

LBH Jakarta, Profil LBH, http://www.bantuanhukum.or.id di Akses 13 Agustus 2013

16

Bagi fakultas hukum universitas swasta, dana yangdikucurkan bagi LBHK bervariasi. LBH Pengayoman Unpar mendapat alokasi dana sebesar Rp.500 ribu tiap bulannya. Dana tersebut diberikan oleh Yayasan Unpar untuk menunjang kebutuhan LBHK. Menurut Dewi, dana yang diberikan cukup untuk membeli kepentingan alat tulis kantor dan biaya konsumsi apabila ada sidang yang harus dihadiri.4 Selain untuk melayani masyarakat, ada berbagai macam alasan untuk mendirikan lembaga bantuan hukum kampus. Salah satunya adalah untuk memberikan pengetahuan praktek dilapangan bagi mahasiswa fakultas hukum. Perguruan tinggi sudah banyak yang mendirikan lembaga bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dan untuk pembelajaran bagi mahasiswa. Perguruan tinggi yang ada Lembaga bantuan Hukum diantaranya adalah Trisakti mendirikan Lembaga Arbitrase Trisakti, Pendiriannya berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Nomor 001/SKD/FH/I/2008, tertanggal 07 Januari 2008 tentang Pembentukan Lembaga Arbitrase Fakultas Hukum Universitas Trisakti.5 Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah mendirikan Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) tepatnya pada 16 Januari 1981, seiring berjalannya waktu nama Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) diubah menjadi Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH), Pembentukan didasarkan dengan adanya Surat Keputusan Rektor No.281 / SK /R / Per / Pers / UAJY / 5 / 85 tentang pembakuan Pusat Bantuan Dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Pemberian penyuluhan dan pengetahuan hukum diberbagai bidang hukum kepada masyarakat umum, Melakukan kegiatan non litigasi serta mendukung segala upaya yang terkait dengan kegiatan non litigasi, Mendukung perkuliahan praktek keahlian hukum baik secara materiil maupun formil, Mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang hukum guna meningkatkan pengetahuan hukum bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat pada umumnya, Adanya kegiatan maupun pembantuan terhadap peragaan Peradilan Semu, Memberikan kesempatan volunter dan magang bagi mereka yang tertarik dibidang hukum (khususnya untuk non litigasi dan litigasi 4

http://www.hukumonline.com, Kiprah LBH Kampus Di Gilas roda waktu, di akses 12

Juli 2013 5

http://www.trisakti.ac.id/fh/?page=fasilitas&sw=lat, Lembaga Arbitrase risakti, di akses 23 Agustus 2013

17

dalam penanganan perkara), Menangani kasus-kasus hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. (Sebagai laporan 1 tahun terakhir, Perkara Non Litigasi yang telah ditangani sejumlah 2 Perkara, sedangkan Perkara Litigasi yang telah ditangani sejumlah 24 Perkara.), Menyelenggarakan pertemuan ilmiah, diskusi bedah kasus hukum yang actual.6 Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mendirikan Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mendirikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan pengembangan dari lembaga serupa sebelumnya yang bernama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Syahid. Lembaga ini dibentuk sejak tahun 2003 dan telah banyak berperan dalam membantu masyarakat menyelesaikan berbagai problematika hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia pada umumnya.Seperti persoalan perselisihan rumah tangga / perceraian, pembagian harta waris, sengketa waris, pembagian harta gono-gini, sengketa perdata, kasus pidana, dan lainlain.(http://fsh-uinjkt.net) Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdapat lima program studi, 1 Program Double Degree dan 1 Program Magister. Lima Program Studi Itu adalah yaitu Prodi Muamalat, Ahwal Syakhsiyyah, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Jinayah Siyasah, dan Prodi Ilmu Hukum. Adapun Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) merupakan Lembaga Fakultas Syariah Dan Hukum bukan di bawah Program studi Ilmu Hukum. Dari sini muncul pertanyaan apakah dan bagaimana peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) terhadap pengembangan Prodi Ilmu Hukum, bagaimana sistem kerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) apakah ada koordinasi dengan Program studi Ilmu hukum, Bagaimana peran Fakultas dalam pengembangan LKBH yang telah di Bentuknya, dan kerjasama dengan mana sajakah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FSH tersebut, dan sudah berapak kasus yang sudah di tanganni oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FSH.

6

http://www.uajy.ac.id/penelitian-pengabdian/layanan-kepakaran/pusat-bantuan-dankonsultasi-hukum-pbkh/, Pusat Bantuan Dan Konsultasi Hukum, Di akses 12 September 2013

18

Karena banyaknya pertanyaan yang terjadi dengan pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) maka demi pengembangan Program Studi Ilmu Hukum peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Evaluasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum terhadap Pengembangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Dikarenakan penulis dalam meneliti memiliki keterbatasan-keterbatasan kemampuan, maka penelitian ini hanya akan dibatasi pada masalah pengaruh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) terhadap pengembangan program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini hanya akan menggunakan data primer dan data sekunder tentang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian diatas, maka untuk mempermudah pembahasan penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut: 1. Kasus apa saja yang sudah ditangani Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN? 2. Bagaimana Pengembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum? 3. Bagaimana Pengaruh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum terhadap pengembangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah: a. Mengetahui Kasus yang sudah di tangani Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN; b. Mengetahui Pengembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum

19

c. Mengetahui Pengaruh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum terhadap pengembangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah 2. Manfaat Penelitian Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat membawa daya guna bagi berbagai pihak yang inheren berkaitan, yakni sebagai berikut: a. Bagi Peneliti 1) Memperoleh tambahan pengetahuan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual dan emosionalnya. 2) Meningkatkan kualitas Lulusan program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta . b. Bagi Institusi Pendidikan 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi untuk memajukan Prodi Ilmu Hukum dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum(LKBH). 2) Sebagai pertimbangan untuk lebih memperkuat program studi ilmu hukum dalam melaksanakan tugas pendidikan.

D. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian bersifat penjelasan yang ada. Penelitian ini akan melukiskan strategi dalam mengembangkan program studi ilmu hukum dan faktor yang mempengaruhi program studi baik persoalan yang kelihatan maupun tidak yang dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum. Menurut Marzuki penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan melukiskan keadaan obyek atau persoalan yang tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum.7 Penelitian deskriptif (descriptive research) ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat pemaparan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 7

Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE-UII, 2001), h. 8.

20

fakta-fakta dan sifat-sifat pada objek penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti Penelitian Deskriptif yang dilakukan adalah Penelitian Deskriptif Eksploratif. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian deskriptif eksploratif adalah metode penggambaran dan penafsiran data mengenai keadaan di lapangan atau di tempat penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif eksploratif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar aspek yang diteliti baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dalam upaya mengidentifikasi faktor lingkungan Kampus baik internal maupun eksternal.8

2. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini mengenai pengaruh di bentuknya Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Pengembangan Prograrm Studi Ilmu Hukum.

3. Lokasi Penelitian Adapun lokasi penelitian akan dilakukan penulis pada Fakultas Syariah dan Hukum yang berlokasi di : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta Website: www.uinjkt.ac.id email: [email protected] telp. (62-21) 74711537 4. Jenis dan Sumber Data a. Jenis Data Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder. 1) Data primer; yaitu data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber, dan belum melalui proses pengolahan sebelumnya. 2) Data sekunder; yaitu data yang telah diolah sebelumnya dan diperoleh melalui proses pengolahan sebelumnya. 8

Arikonto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002), Edisi Revisi V, hal. 209.

21

b. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam proses pengumpulan data antara lain : a) Primer: Data yang diperoleh dari hasil observasi dengan media kuesioner yang diisi oleh para responden yaitu para dosen dan mahasiswa; b) Sekunder: Data yang diperoleh dari data internal Fakultas seperti data dosen, data mahasiswa dan konsentrasi maupun program studi. 2) Data eksternal; data yang diperoleh menyangkut tentang penelitian dari referensi lain. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari surat kabar, jurnal, majalah buku dan artikel yang memuat tentang informasi perbankan syariah. 5. Metode Dan Teknik Pengumpulan Data Proses pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian yang menentukan tingkat keakuratan hasil penelitian. Proses pengumpulan data yang sistematis akan membantu dalam proses penelitian selanjutnya. Proses pengumpulan data ditentukan oleh metode dan tehnik pengumpulan data. Menurut Marzuki terdapat tiga metode pengumpulan data, yaitu sensus, sampling dan case study.9 Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah case study (studi kasus) pada Fakultas Syariah dan Hukum. Tehnik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data kuantitatif dan kualititatif. Adapun teknik yang digunakan yaitu: a. Kuesioner Yakni dengan cara mengajukan daftar pertanyaan berupa angket yang setiap pertanyaan sudah disediakan jawaban untuk dipilih. b. Dokumentasi Yakni mencari data-data mengenai permasalahan yang diteliti melalui data documenter fakultas baik yang ada di perpustakaan fakultas maupun ditempat yang lainnya. 9

Marzuki, op.cit., hal. 12.

22

c. Studi pustaka Yakni melakukan studi literatur terhadap buku-buku yang relevan, surat kabar, majalah, jurnal, artikel maupun penelitian atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 6. Teknik Pengambilan Sampel Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel aksidental, dimana termasuk dalam teknik pengambilan sampel non-acak. Yaitu, sampel yang diambil dari siapa saja yang kebetulan ada, Peneliti cukup membagikan kuesioner. Dengan kata lain penarikan sampel aksidental menekankan pada pertimbangan karakteristik tertentu dari subjek penelitiannya.10 7. Metode Analisis Data Untuk menganalisa data yang terkumpul penulis memakai metode sebagai berikut: a. Contens analisis(riset dokumentasi), karena pengumpulan data dan informasi akan dilakukan pengujian arsip dan dokumen. b. Deskriptif analisis, karena akan menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu untuk mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh sesuai dengan persoalan yang akan di pecahkan serta memerikas sebab-sebab dari suatu gejala tertentu11. 8. Hipotesis H1

: ada pengaruh Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) terhadap Pengembangan program studi Ilmu Hukum

Ho

: Tidak ada pengaruh Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) terhadap Pengembangan program studi Ilmu Hukum

E. Sistematika Penulisan Adapun penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 10

Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2003), hal.119 11 lexy J. Maleong, Metode Penelitian kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002). 18

23

BAB I,

PENDAHULUAN Yaitu meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II,

Landasan Teoritis Yang membahas Definisi Lembaga Konsultasi, Definisi Bantuan Hukum, Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum, Dasar Hukum lembaga bantuan dan konsultasi hukum, Keberadaan LKBH dengan Undang-Undang Advokad, Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III,

Program Studi Ilmu hukum Memaparkan tentang Sejarah Berdirinya Fakultas Syariah dan Hukum, Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah dan Hukum, Tokoh-tokoh yang Pernah Memimpin Fakultas Syariah, Program Studi di Fakultas Syariah, Program Studi Ilmu Hukum.

BAB IV,

ANALISIS HASIL PENELITIAN Bab ini memaparkan Peranan LKBH, pengaruh dan Korelasi LKBH Terhadap Pengembangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum.

BAB V, PENUTUP Meliputi kesimpulan dan saran.

24

BAB II LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

I. Lembaga Konsultasi 1. Definisi Lembaga Secara bahasa lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.12Istilah “lembaga”, menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi” sebagaimana didefinisikan oleh Macmillanadalah merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Sementara itu, Adelman dan Thomas dalam buku yang sama mendefinisikan institusi sebagai suatu bentuk interaksi di antara manusia yang mencakup sekurang-kurangnya tiga tingkatan. Pertama, tingkatan nilai kultural yang menjadi acuan bagi institusi yang lebih rendah tingkatannya.

Kedua,

mencakup

hukum

dan

peraturan

yang

mengkhususkan pada apa yang disebut aturan main (the rules of the game). Ketiga, mencakup pengaturan yang bersifat kontraktual yang digunakan dalam proses transaksi. Ketiga tingkatan institusi di atas menunjuk pada hirarki mulai dari yang paling ideal (abstrak) hingga yang paling konkrit, dimana institusi yang lebih rendah berpedoman pada institusi yang lebih tinggi tingkatannya.13 Pengertian lain dari lembaga adalah “pranata”. Koentjaraningrat misalnya, lebih menyukai sebutan pranata, dan mengelompokkannya ke

12

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 655 13 Saharuddin, Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat MultiEtnis,(Depok: Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001), h.1.

25

dalam 8 (delapan) golongan, dengan prinsip penggolongan berdasarkan kebutuhan hidup manusia. Kedelapan golongan pranata tersebut adalah sebagai berikut: a)

pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, yang disebut dengan kinship atau domestic institutions;

b)

pranata-pranatayang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu untuk mata pencaharian, memproduksi, menimbun, mengolah, dan mendistribusi harta dan benda, disebut dengan economic institutions.

Contoh: pertanian,

peternakan, pemburuan, feodalisme, industri, barter, koperasi, penjualan, dan sebagainya; c)

pranata-pranata

yang

bertujuan

memenuhi

kebutuhan

penerangan dan pendudukan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, disebut educational institutions; d)

pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta di sekelilingnya, disebut scientific institutions;

e)

pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia menyatakan rasa keindahan dan untuk rekreasi, disebut aesthetic and recreational institutions;

f)

pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib, disebut religious institutions;

g)

pranata-pranatayang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara, disebut political institutions. Contoh dari institusi politik di sini adalah pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, ketentaraan, dan sebagainya;

26

h)

pranata-pranatayang

mengurus

kebutuhan

jasmaniah

dari

14

manusia, disebut dengan somatic institutions.

Hendropuspito lebih suka menggunakan kata institusi daripada lembaga. Menurutnya institusi merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.

Unsur penting yang melandasi sebuah institusi menurut

Hendropuspito dapat dilihat dari unsur definisi sebagai berikut: a) Kebutuhan sosial dasar (basic needs) Kebutuhan sosial dasar terdiri atas sejumlah nilai material, mental dan spiritual, yang pengadaannya harus terjamin, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor kebetulan atau kerelaan seseorang. Misalnya: kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kelangsungan jenis/keluarga, pendidikan, kebutuhan ini harus dipenuhi. b) Organisasi yang relatif tetap Dasar pertimbangannya mudah dipahami, karena kebutuhan yang hendak dilayani bersifat tetap. Memang harus diakui bahwa apa yang dibuat oleh manusia tunduk pada hukum perubahan, tetapi berdasarkan pengamatan dapat dikatakan bahwa institusi pada umumnya berubah lambat, karena pola kelakuan dan perananperanan yang melekat padanya tidak mudah berubah. c) Institusi merupakan organisasi yang tersusun/terstruktur Komponen-komponen

penyusunnya

terdiri

dari

pola-pola

kelakuan, peranan sosial, dan jenis-jenis antarrelasi yang sifatnya lebih kurang tetap. Kedudukan dan jabatan ditempatkan pada jenjang yang telah ditentukan dalam struktur yang terpadu.

14

Koentjoroningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.16

27

d) Institusi sebagai cara (bertindak) yang mengikat Keseluruhan komponen yang dipadukan itu dipandang oleh semua pihak yang berkepentingan sebagai suatu bentuk carahidup dan bertindak yang mengikat. Mereka menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu institusi harus disesuaikan dengan aturan institusi. Pelanggaran terhadap norma-norma dan pola-pola kelakuan dikenai sanksi yang setimpal. Dalam institusi keterikatan pada norma dan pola dianggap begitu penting bahkan diperkuat dengan seperangkat sanksi demi tercapainya kelestarian dan ketahanan secara kesinambungan.15 Sementara Sulaeman Taneko mendefinisikan institusi dengan adanya norma-norma dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam institusi tersebut. Institusi merupakan pola-pola yang telah mempunyai kekuatan tetap dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan haruslah dijalankan atas atau menurut pola-pola itu.16 Norman T. Uphoff, seorang ahli sosiologi yang banyak berkecimpung dalam penelitian lembaga lokal, menyatakan sangat sulit sekali mendefinisikan institusi, karena pengertian institusi sering dipertukarkan dengan organisasi. ..…institutions are complexes of norms and behaviors that persist over time serving collectivelly valued purposes.17 Institusi atau lembaga merupakan serangkaian normadan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu

15

Hendropuspito, O.C. Sosiologi Sistematik(Jakarta: Penerbit Kanisius, 1989),h. 63 Taneko, B. Sulaiman,Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h.72 17 Uphoff, Norman.T. Local Institutional Development: An Analitycal Sourcebook with Cases. (West Hartford Connecticut: Kumarian Press, 1986), h.9 16

28

(yang relatif lama) untuk mencapai maksud/tujuan yang bernilai kolektif (bersama) atau maksud-maksud lain yang bernilai sosial. Dari berbagai definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga itu tidak hanya organisasi-organisasi yang memiliki kantor saja tetapi juga aturan-aturan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai suatu lembaga. Beberapa contoh lembaga yang banyak dijumpai di perdesaan misalnya aturan dalam pinjam-meminjan uang atau perkreditan, ketentuan dalam jual beli hasil pertanian, aturan-aturan dalam sewa-menyewa, kaidah-kaidah dalam bagi hasil, dan sebagainya. 2. Definisi Konsultasi Konsultasi secara bahasa artinya pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dsb) yang sebaik-baiknya.18 Definisi konsultasi yang lain seperti yang dikemukakan oleh Zins (1993), bahwa konsultasi ialah suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan

yang sama yang ditandai dengan saling

mempercayai dan komunikasi yang

terbuka, bekerja sama dalam

mengidentifikasikan masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan. Konsultasi menurut wiktionary adalah sebuah pertemuan atau konferensi untuk saling bertukar informasi dan saran. Konsultasi didefinisikan oleh Audit Commission (1999) sebagai sebuah proses dialog yang mengarah kepada sebuah keputusan. Definisi tersebut menyiratkan empat aspek dalam konsultasi:

18

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 591

29

1) Konsultasi adalah sebuah dialog, di dalamnya ada aktifitas berbagi dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu tema. Oleh karenanya konsultasi adalah sesuatu yang edukatif dan inklusif. 2) Konsultasi adalah sebuah proses. Konsultasi adalah sebuah proses yang interaktive dan berjalan. 3) Konsultasi adalah tentang aksi dan hasil. Konsultasi harus dapat memastikan

bahwa

pandangan

yang

dikonsultasikan

mengarahkan kepada sebuah pengambilan keputusan. Oleh karenanya konsultasi adalah tentang aksi dan berorientasi kepada hasil. Kesimpulan pengertian lembaga konsultasi adalah sebuah badan baik yang mempunyai kantor maupun tidak yang memberikan saran dan informasi yang menghasilkan sebuah kepatusan untuk melakukan sesuatu.

J. Definisi Bantuan Hukum Istilah bantuan hukum merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Masyarakat baru mengenal dan mendengarnya pada sekitar tahun1970-an. Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang dinegara Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara- negara yang sudah maju. Sebelum membahas pengertian bantuan hukum, harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum. Berbicara tentang batasan pengertian hukum, hingga saat ini para ahli bantuan hukum belum menemukan batasan yang baku dan memuaskan banyak pihak. Berbagai batasan pengertian hukum tersebut antara lain: 1. J.VanKan

30

Mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuanketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. 2. Prof.Dr.Borst Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam bermasyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan tata tertib keadilan. 3. Prof.Paul Scholten Pengertian hukum tidak mungkin dibuat dalam satu kalimat dan tergantung kedudukan manusia dalam masyarakat. 4. Mr.T.Kirch Hukum menyangkut unsure penguasa, unsur kewajiban, unsure kelakuan dan perbuatan manusia. 5. Dr.E.Utrecht Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Selain itu, menurut Punardi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto hukum mempunyai arti antara lain:19 1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan,yakni pengetahuan

yang

tersusun secara sistematis atas kekuatan pemikiran; 2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu system ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi; 3. Hukum sebagai kaedah, yakni pedoman

atau

patokan sikap

tindak atau keperilakuan yang pantas atau diharapkan; 19

PurnadiPurbacarakadanSoerjonoSoekanto,Sendi-SendiIlmuHukumdanTataHukum, (1993:PT.CitraAdityaBakti,Bandung),,h.2

31

4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat dan kaedah-kaedah hokum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis; 5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegkan hokum (lawenformentofficer); 6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni proses diskreasi; 7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal-balik antara unsur-unsur pokok dalam system kenegaran; 8. Hukum sebagai sikap tindak atau keperikelakuan yang teratur, yaitu keperilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian; 9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsikonsepsi abstraktentangapayangbaikdanburuk. Memberikan definisi atau pengertian dari bentukan hukum dan sistem hukum Indonesia bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu undang-undang atau peraturan yang secara spesifik memberikan definisi atau pengertian mengenai bantuan hukum. Kitab

Undang-Undang

Hukum

Acara

Pidana

(KUHAP)

menyinggung sedikit tentang bantuan hukum, namun hal mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi untuk mendapatkan bantuan hokum dan tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud dengan bantuan hokum itu sendiri. Tidak terdapatnya rumusan pengertian bantuan hukum secara jelas,maka perlu dirumuskan konsep tentang pengertian bantuan hukum. Pada dasarnya, baik Eropa maupun di Amerika, terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yaitu:20

20

Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis, (1983: Ghalia Indonesia, Jakarta), h.11

32

1. AjuridicialRight (model yuridis-individual) Model

AJuridicial

Right

menekankan

pada

sifat

individualistis. Sifat individualistis ini maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapat hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pada model yuridis individual masih terdapat ciri-ciri pola klasik dari bantuan hukum, artinya permintaan akan bantuan hokum atau perlindungan hokum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya. Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui pengacara, dan pengacara akan memperoleh imbalan atas jasa-jasa yang diberikan kepada negara. Jadi, bilamana seseorang tidak mampu, maka seseorang itu akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-Cuma (prodeo). 2. A Welfare Right (model kesejahteraan) Sistem hokum di Amerika Serikat agak berbeda. Bantuan hukum di Amerika Serikat berada dibawah pengaturan criminal justiceact dan economic opportunity act. Kedua peraturan tersebut mengarahkan bantuan

hukum sebagai alat untuk mendapatkan

keadilan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Bila melihat kedua model bantuan hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan, dimana disatu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual dan dilain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan. Kedua model bantuan hukum tersebut kemudian menjadi model dasar beberapa pengertian

33

tentang bantuan hukum yang berkembang di dunia barat pada umumnya. Pengertian bantuan hukum mempunyai cirri dalam istilah yang berbeda, yaitu:21 1. Legal aid Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hokum ditunjukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hokum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hokum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi Legal aid berarti pemberian jasa dibidang hokum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini: a. Pemberian jasa bantuan hokum dilakukan dengan cumacuma; b. Bantuan jasa hokum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin; c. Degan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah

menegakkan

hokum

dengan

jalan

berbeda

kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum. 2. Legalassistance Pengertian legal assistance menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hokum lebih luas dari legalaid. Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, legalassistance dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, 21

M.YahyaHarahap,Pembahasan KUHAP,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.334

Permasalahan

dan

Penerapan

34

tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara orang kata legal aid selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata legal aid ini ditafsirkan sama dengan legal assistance yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah legal aid sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. 3. Legal Service Clarence

J.

Diaz

memperkenalkan

pula

istilah

“legalservice”.22 Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibandingkan dengan konsep dantujuan legal aid atau legal assistance. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari legal service adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian legal service, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Istilah legal service ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum didalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan,

kekayaan dan sumber-sumber

lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. Hal

22

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: CV. Mandar Maju,1994), h.9

35

ini dapat dilihat pada konsep dan ide legal service yang terkandung makna dan tujuan sebagaiberikut: a.

Memberi

bantuan

operasionalnya

kepada

bertujuan

anggota

masyarakat

menghapuskan

yang

kenyataan-

kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. b.

Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hokum dengan jalan menghormati setiaphak yang dibenarkan hokum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.

c.

Disamping untuk menegakkan hokum dan penghormatan kepada yang diberikan hokum kepada setiap orang, legal service didalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Pelaksanaan di Indonesia,dalam kenyataan sehari-hari jarang sekali membedakan ketiga istilah tersebut, dan memang tampak sangat sulit memilih istilah bahasa hukum Indonesia bagi bentuk bantuan hukum di atas, baik di kalangan profesi hokum dan praktisi hukum, dan apalagi masyarakat

yang awam

hanya mempergunakan istilah

“bantuanhukum”. Tidak adanya definisi yang jelas mengenai bantuan hukum, membuat kalangan profesi hukum mencoba membuat dasar dari pengertian bantuan hukum. Pada tahun

1976, Simposium Badan Kontak Profesi Hukum

Lampung merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian

36

bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa. Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas ditetapkan dalam Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada golongan tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatan meliputi pembelaan, perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan. Meskipun tidak dapat pengertian yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan bantuan hukum, namun secara umum arti bantuan hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk: 1. Memberikan nasehat hukum; 2. Bertindak sebagai pendamping dan membela seseorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana. Sebagai pembela atau nasehat hokum harus memberikan pengarahan-pengarahan dan penjelasan-penjelasan tentang duduk persoalannya nasehat yang diberikan penasehat hokum atau pembela tidak boleh keluar dari lingkungan surat tuduhan jaksa penuntut umum. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.23

23

Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2000), h. 23

37

K. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum Artidan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubahubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr.Mauro Cappeleti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat

miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian

tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilainilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.24 Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut,serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat.Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (charity) dalam bentuk membantu masyarakat miskin. Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini,motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya charity atau

rasa

prikemanusiaan kepada

orang- orang yang tidak

mampu,melainkan telah menimbulkan aspek “hak-hakpolitik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konsitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita- cita negara kesejahteraan (welfare state) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini 24

AdnanBuyungNasution,BantuanHukumdiIndonesia, (Jakarta: LP3ES, 1988),h.4

38

membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia. Arti dan tujuanprogram bantuan hukum di Indonesia adalah sebagimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan

ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahannya sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan

hukum kepada

masyarakat

yang

membutuhkan

dan

membutuhkannya; 2. Membidik

masyarakat

dengan

tujuan

membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum; 3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang. Melihat tujuan dari suatu bantuan hokum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut diketahui kalau tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata pada perasaan amal dan prikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya pengertian lebih luas,yaitu meningkatkan kesadaran hukum dari pada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Bantuan hokum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hokum agar hokum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional dari pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah sehingga menrupakan satu tujuan yang sama, yaitu dasar kemanusiaan (humanity). Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek- aspek seperti berikut: 1. Aspek Kemanusiaan

39

Tujuan dari program bantuan hokum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum. 2. Peningkatan Kesadaran Hukum Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hokum ini akan memacu tingkat kesadaran hokum masyarakat kejenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terdapat hokum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

L. Dasar Pemberian Bantuan Hukum Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak dalam memperoleh bantuan hokum itu sendiri perlu mendapat jaminan dalam pelaksanaannya. Program pemberian bantuan hokum kepada masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP): a. Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas(15) tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima (5) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hokum

40

sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hokum bagi mereka; b. Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimanadimaksud dalam ayat(1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273RBG yang menyatakan bahwa: Barang siapa yang hendak berpekara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berpekara dengan Cuma-Cuma. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma. 5. Intruksi Menteri Kehakiman RI No. M01-UM.08.10 Tahun 2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum. 6. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri danPeradilan Tata UsahaNegara. 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No.D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). 8. Undang-undang no 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

41

M. Ketentuan-ketentuan Bantuan Hukum Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 1. LATAR BELAKANG UU NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM a) Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. b) Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. 2. YANG DIMAKSUD DENGAN BANTUAN HUKUM MENURUT UU INI 1) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2) Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 3) Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. 4) Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM RI. 3. TUJUAN BANTUAN HUKUM 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; 2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan

42

4) Mewujudkan

peradilan

yang

efektif,

efisien,

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. 4. PENERIMA BANTUAN HUKUM Orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti : hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. 5. HAK PENERIMA BANTUAN HUKUM Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Penerima Bantuan Hukum wajib: a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum. 7. TUGAS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I DALAM IMPLEMENTASI UU INI a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

43

b. Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum; c. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; d. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran. 8. KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAM R.I MENURUT UU BANTUAN HUKUM INI 1) Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan 2) Menetapkan panitia verifikasi serta melakukan verifikasi dan akreditasi

terhadap lembaga bantuan hukum

atau organisasi

kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. 9. PERSYARATAN PEMBERI BANTUAN HUKUM 1) berbadan hukum; 2) terakreditasi; 3) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 4) memiliki pengurus; dan 5) memiliki program Bantuan Hukum. 10. JENIS LAYANAN BANTUAN HUKUM Pemberian Bantuan Hukum meliputi a. Litigasi

44

b. non litigasi Meliputi masalah hukum: a. keperdataan; b. masalah hukum pidana; dan c. masalah hukum tata usaha negara. 11. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurangkurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. 12. TATA CARA PERMOHANAN a) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. b) Permohonan paling sedikit memuat: 1. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan 2. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. c) Permohonan Bantuan Hukum harus dilampiri: 1. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan 2. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

45

13. IDENTITAS PEMOHON a. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. b. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum. 14. SURAT KETERANGAN MISKIN a) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. b) Jika sama sekali tidak memiliki, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut. 15. INSTANSI TERKAIT a. Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum. b. Lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum. 16. JIKA PEMOHON BUTA HURUF a. Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan.

46

b. Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis. c. Permohonan tersebut ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum. 17. BATAS WAKTU PERMOHONAN a. Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. b. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. d. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. 18. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. 19. PERAN PARALEGAL, DOSEN DAN MAHASISWA a. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

47

b. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. c. Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendelegasian dan/atau pendampingan dari advokat. d. Mahasiswa fakultas hukum harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal. 20. BANTUAN HUKUM LITIGASI Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi : a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; b. pendampingan

dan/atau

menjalankan

kuasa

dalam

proses

pemeriksaan di persidangan; atau c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara 21. BANTUAN HUKUM NON LITIGASI a. Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. b. Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan 1) penyuluhan hukum; 2) konsultasi hukum; 3) investigasi

perkara,

nonelektronik;

baik

secara

elektronik

maupun

48

4) penelitian hukum; 5) mediasi; 6) negosiasi; 7) pemberdayaan masyarakat; 8) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 9) drafting dokumen hukum. 22. Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum a. Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN. b. Selain sumber pendanaan, pendanaan dapat berasal dari: 1) hibah atau sumbangan; dan/atau 2) sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 23. PERAN DAERAH a. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. b. Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri. c. Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pengalokasian

anggaran

penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. 24. PEMBIAYAAN BANTUAN HUKUM a. Pemberian Bantuan Hukum per perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD. b. Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.

49

c. Tata

cara

penganggaran

dan

pelaksanaan

Anggaran

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 25. PENGAJUAN ANGGARAN a. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada Tahun Anggaran sebelum Tahun Anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum. b. Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum paling sedikit memuat:  identitas Pemberi Bantuan Hukum;  sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN; dan  rencana pelaksanaan Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum. c. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan. 26. PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan. 27. REIMBURSEMENT LITIGASI a. Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

50

b. Tahapan proses beracara merupakan tahapan penanganan perkara dalam: 1. kasus

pidana,

meliputi

penyelidikan,

penyidikan,

dan

persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; 2. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan 3. kasus tata usaha Negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. c. Penyaluran dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum litigasi d. Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap. 28. REIMBURSEMENT NON LITIGASI a. Penyaluran dana Bantuan Hukum nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit satu kegiatan dalam paket kegiatan nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. b. Penyaluran dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum nonlitigasi.

51

N. Keberadaan LKBH dengan Undang-Undang Advokat Undang-undang Advokat yang mulai berlaku tahun 2003 boleh dikatakan membawa angin segar bagi profesi advokat. Tetapi tidak bagi keberadaan LKBH. Sebab dengan diberlakukannya UU Advokat, peranan sejumlah LKBH akan makin dibatasi. Untuk LBH universitas negeri, dosen-dosen yang melakukan tugas ganda sebagai pengacara tidak akan lagi dapat berpraktek sebagai advokat di pengadilan. Sebab, pasal 31 UU advokat memberi larangan bagi seorang pegawai negeri untuk melakukan advokasi di pengadilan. Padahal, dosen universitas negeri adalah pegawai negeri. Sandungan bagi LBHK negeri sudah dirasakan BBH Unpad. Menurut Agus, Ketua BBH Unpad Eva Laila sempat di periksa kepolisian akibat memberikan advokasi di Pengadilan bebrapa bulan lalu. Dengan dasar UU Advokat, Eva dituduh telah melanggar pasal 31 UU Advokat. Namun, saat ini BBH Unpad tengah berjuang membela koleganya itu. Alasannya, proses beracara yang ditangani dosen tersebut telah berjalan sebelum UU Advokat disahkan. UU advokat yang hadir di tengah kancah dunia peradilan memang merupakan sandungan berat bagi dosen universitas negeri untuk beracara. Dengan adanya UU Advokat otomatis kita hanya bisa kasih konsultasi saja, ujar Agus. Rosa dari LKBH UI juga menyampaikan hal senada, walaupun saat ini UI telah menjadi Badan hukum Milik Negara (BHMN). Rosa berharap pengalihan ke BHMN akan melegalkan kerja ganda dosen dan advokat. UU Advokatpun bukan saja meneror kerja LBHK negeri, tapi keberdaan perangkat hukum baru ini juga mengkhawatirkan LBHK swasta. Sebab tidak semua dosen yang bekerja di LBHK sudah memiliki SKPT.

52

Hal ini pernah dipermasalahkan oleh Tongat, Ketua LKPH Universitas Muhammadiyah Malang. Tongat membawa masalah pembatasan kegiatan advokat ini lewat jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi. Menurut Tongat, ancaman pidana yang diterapkan dalam UU Advokat dapat menjadi belenggu bagi universitas untuk membuat misi sosial yang dilakukan oleh LBHK. Tidak ada pengecualian dalam UU Advokat yang memberikan jalur untuk pelayanan hukum kampus. UU Advokat seolah-olah telah melakukan pembredelan terhadap peran dan fungsi LKPH dalam memberi bantuan hukum cuma-cuma, ujar Tongat dalam pernyataan yang disampaikan kepada hukumonline. Padahal, belum tentu semua advokat mampu mengakomodir pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Tongat menambahkan, secara perlahan UU Advokat sebagai kendala yuridis akan menghapus peran dan fungsi lembaga-lembaga bantuan hukum non profit yang berorientasi kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebagai jalan keluar untuk mengatasi kepunahan LBHK secara perlahan-lahan, sudah selayaknya organisasi advokat membuat sebuah aturan yang mengecualikan LBHK dari ketentuan di UU Advokat. Sehingga LBHK dapat lebih melebarkan sayapnya. Apalagi, kualitas pemberian bantuan hukum oleh dosen maupun mahasiswa belum tentu kalah dengan kualitas advokat. Selain itu, LBHK sudah sepatutnya dijadikan tempat magang seperti yang dimaksud dalam UU Advokat. Artinya, magang selama dua tahun di LBHK harus dianggap sama dengan magang di sebuah kantor hukum. Setelah dua tahun magang di LBHK, mereka bisa mendapat kartu advokat untuk beracara.25 Setelah disahkanya UU Bantuan Hukum tanggal 4 oktober 2011 terdapat pengertian menurut Undang-Undang Bantuan Hukum secara jelas 25

Gita Mahyarani, Kiprah LBH kampus Di Gilas roda Waktu, (http:// www. hukumonline. com)

53

menurut hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bantuan hukum merupakan pekerjaan jasa yang bersifat professional yang berarti bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut diperlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus. Selain itu, Bantuan hukum merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap subjek hukum ketika ia memerlukannya. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum ditegaskan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak-hak dasar tersebut adalah hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Sedangkan di dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa syarat pemberi bantuan hukum meliputi : 1. berbadan hukum; 2. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; 3. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 4. memiliki pengurus; dan 5. memiliki program bantuan hukum. Selain itu di dalam Pasal 9 Undang-Undang inipula dijelaskan hak Pemberi bantuan Hukum yaitu: 1. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum; 2. melakukan pelayanan bantuan hukum; 3. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum; 4. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

54

5. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan 7. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum. Dalam melakukan tugasnya, menurut Pasal 10 UU Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk: 1. melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum; 2. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini; 3. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a; 4. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan 5. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam UndangUndang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. dari dan tanggung jawab dari pemberi bantuan hukum.26

26

Teti Marsaulina, (http://lbh.unpar.ac.id)

S.H.,

LL.M.,

Bantuan

Hukum

Arti

dan

Peranannya,

55

O. Tri Dharma Perguruan Tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi ada 3 poin: yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian

dan

Pengembangan,

Pengabdian

Kepada

Masyarakat. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan dan Pengajaran Pendidikan dan Pengajaran bisa dijadikan pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebab pendidikan dan pengajaran sangat penting untuk sebuah perguruan tinggi. Dengan adanya pendidikan dan pengajaran yang baik perguruan tinggi bisa menghasilkan bibit penerus bangsa yang kelak akan menjadikan bangsa ini menjadi lebih terarah. Pendidikan dan pengajaran mungkin sudah diterapakan di setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebab bukan perguruan tinggi namanya jida tida ada pendidikan dan pengajaran di dalamnya, tetapi pendidikan dan pengajaran yang ada pada seluruh perguruan tinggi tidak semuanya berkualitas, tidak semuanya bisa menghasilkan bibit unggul. Apa gunanya ada pendidikan dan pengajaran tetapi lulusanlulusan yang dihasilkan tidak berkualitas, jadi itulah mengapa Pendidikan dan Pengajaran dijadikan pilar utama Tri Dharma Pendidikan. Pendidikan dan Pengajaran yang tidak berkualitas itulah yang harus diubah kearah yang lebih baik. Hal ini terjadi karena Pendidikan dan pengajaran yang dimaksud dalam Tri Dharma ini adalah dalam rangka untuk meneruskan pengetahui atau dengan kata lainnya transfer of knowledge ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan oleh mahasiswa melalui penelitian di perguruan tinggi. Dalam perguruan tinggi dinegara kita ini dikenal dengan istilah stara, mulai dari stara satu(S-1) yang merupakan pendidikan program sarjana, kemudian stara dua (S-2) yang merupakan pendidikan perogram magister, kemudian stara tiga (S-3) yang merupakan

56

pendidikan doktor dalam suatu disiplin ilmu, dan pendidikan jalur non-gelar (diploma). 2. Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan juga sangat penting untuk perguruan tinggi, karena dengan adanya penelitian dan pengembangan mahasiwa bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan penerapat bidang ilmu teknologi. Penelitian dapat dilakukan apabila adanya tenaga-tenaga ahli yang dihasilkan melalui proses pendidikan dan pengajaran, maka dari itu penelitian dan pengembangan memiliki peran yang sangat penting karena tanpa adanya penelitian, pendidikan akan menjadi terhambat. Dalam hal ini penelitian diperguruan tinggi tidak hanya diarahkan untuk penelitian terapan saja, tetapi juga sekaligus melaksakan penelitian ilmu-ilmu dasar yang manfaatnya bisa lebih terasa untuk masa depan yang akan datang. Berdasarkan kegunaan dan prioritasnya penelitian dapat dibagi menjadi tiga bagian. adanya pendidikan bagi calon peneliti untuk meningkat kemampuan dan keterampilan pengetahuan.

peneliti.

Peneletian

Penelitian

yang

untuk akan

pengembangan langsung

ilmu

menunjang

pembangunan. 3. Pengabdian Kepada Masyarakat Pengabdian kepada masyarakat diterapakan dengan cara adanya kontribudi oleh perguruan tinggi terhadap masyarakat. Kontribusi dalam hal ini adalah kontribusi yang bersifat konkrit yang bisa dirasan oleh masyarakat yaitu dengan adanya penerapan ilmu teknologi yang dikembangkan melalui penelitian. Aktivias ini harus dilakukan bagi setiap perguruan tinggi yang tidak bersifat mencari keuntungan. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat disini diharapkan adanya umpan balik kepada perguruan tinggi yang akan

57

dilakukan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih lajut. Jika tidak adanya pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi tidak akan bisa melakukan pengembangan ilmu teknologi lebih lanjut.

P. Profil Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum FSH Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dibentuk sejak tahun 2003 dan merupakan pengembangan dari lembaga serupa sebelumnya yang bernama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Syahid. LKBH ini bertujuan membantu masyarakat menyelesaikan berbagai problematika hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia pada umumnya. Seperti persoalan perselisihan rumah tangga / perceraian, pembagian harta waris, sengketa waris, pembagian harta gono-gini, sengketa perdata, kasus pidana, dan lain-lain. h. 1. Visi dan misi mengenahi tentang Visi dan Misi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut: Visi dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) ini adalahMewujudkan keadilan Islam dalam masyarakat adapun Misi ddari Lembaga Bantuan Dn Konsultasi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN adalah: 1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat baik litigasi maupun non litigasi 2. Melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan praktik hukum di masyarakat, khususnya yang bernuansa Islami

58

3. Meningkatan kualitas SDM yang kompeten di bidang advokasi 4. Membina

dan

mengembangkan

insan

advokat

yang

menjunjung tinggi syariah; 5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah.

h.2 Program Kerja yang tercantum pada LKBH adalah sebagai berikut: h.2.1. Sekretariat 1. Mengusahakan tersedianya sekretariat/kantor LKBH yang permanen dan representatif. Semantara ini kantor/Sekretariat untuk LKBH masih menjadi satu yaitu di ruang Lembaga yang biasa disebut dengan ruang Bersama. Sehingga orang mau mengadukan kasus maupun mau konsultasi menjadi tidak leluasa sebab takut di dengarkan oleh orang lainnya. Maka dari itu di harapkan kedepan mempunyai sekretariat yang permanan dan representatif 2. Menyelenggarakan tata persyuratan Tata persurantan yang baik untuk sebuah kasus tidak semudah membuat tata persuratan biasa. Bahkan harus menggunakan bahasa hukum. Jadi sangat sulit jika yang menata pesuratan bukan orang yang mahir dalam tata persuratan

hukum

yang

biasa

disebut

dengan

kenotariatan. 3. Melakukan registrasi keanggotaan dan menyusun data base

anggota.

Registrasi/pendaftaran

keanggotaan

59

secara teoritis gampang untuk di rencanakan akan tetapi dalam prakteknya sangat sulit untuk membuat data base untuk anggota. Kendalanya orang lebih percaya kepada Lembaga Bantuan Hukum Swasta dari pada Lembaga Bantuan Hukum yang ada di kampus. Sebab kalau dikampus orang merasa bahwa akan dijadikan sebagai alat praktik mahasiswa. Jadi masih ragu akan keahlian pakar hukum yang ada di kampus, selain sebagai alat praktik kalau kampus hanya belajar teori jadi masih membuat masyarakat ragu-ragu akan kemampuannya LKBH. h.2.2. Bidang Litigasi 1. Memberikan advokasi pada kasus-kasus hukum melalui pengadilan 2. Melakukan bedah kasus dalam proses pembelajaran mahasiswa FSH/anggota h.2.3. Bidang Non Litigasi 1. Memberikan konsultasi hukum 2. Memberikan pendapat hukum (legal opinion) h.2.4. Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan 1. Melakukan penelitian dan pengembangan organisasi 2. Melakukan pengkajian terhadap pembentukan dan pengembangan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang bernuansa syariah 3. Melakukan

pengkajian

keuangan syariah

aspek

hukum

lembaga

60

4. Melakukan

seminar,

dialog,

lokakarya

untuk

membahas berbagai persoalan praktik Hukum Islam di masyarakat h.2.5. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi 1. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai kalangan, antara lain dengan organisasi pemerintah, dan non pemerintah 2. Mengadakan

pelatihan

kemahiran

hukum

Melaksanakan PKPA 3. Memberikan sosialisasi hukum Islam/perundangundangan, khususnya yang bernuansa Syariah.27

27

http://fsh-uinjkt.net/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=93

61

BAB III PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

F. Sejarah Berdirinya Fakultas Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (selanjutnya UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki sejarah yang cukup panjang sejak didirikannya di tahun 1966,28 meskipun jika dibandingkan dengan Fakultas Syari’ah IAIN Jakarta lebih tua, tapi dibandingkan dengan Fakultas-Fakultas Syari’ah lain yang ada dalam lingkungan IAIN-UIN di seluruh Indonesia, Fakultas Syari’ah dan Hukum, jelas menjadi Fakultas pertama dan mudah-mudahan sekaligus yang utama. Kini, Fakultas Syari’ah dan Hukum adalah salah satu dari sepuluh Fakultas yang ada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan jika dilihat dari sisi jumlah mahasiswanya merupakan Fakultas terbesar kedua sesudah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sejarah Fakultas Syari’ah dan Hukum merupakan bagian dari rangkaian panjang sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karenanya, sejarah pendirian Fakultas Syariah dan Hukum ini tidak terlepas dari sejarah panjang UIN Jakarta, yang basis kelembagaannya berawal dari Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). ADIA didirikan pada tanggal 1 Juni 1957, dan untuk pertama kalinya mempunyai dua jurusan, yaitu Jurusan Syari’ah dan Jurusan Bahasa Arab, serta kemudian ditambah dengan Jurusan Khusus Imam Tentara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1960.29 Dalam perkembangan berikut, ADIA berkembang pesat mengikuti tuntutan dan tantangan kebutuhan kelembagaan yang memayunginya, yaitu Departemen Agama. Sesuai dengan fungsinya sebagai akademi kedinasan, mahasiswa ADIA hanya terbatas pada mereka yang mendapat tugas belajar (pegawai/guru agama) dalam model ikatan dinas di lingkungan Departemen Agama dari seluruh daerah di Indonesia.

28

Komaruddin Hidayat, dkk, Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2010/2011, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h.142 29 Pedoman Akademik Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun akademik 2007/2008., h. 13

62

Pada tanggal 4 Agustus 1960, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1960 ADIA pun diubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan akademi kedinasan yang serupa di Yogyakarta berubah menjadi IAIN Sunan Kali Djaga Yogyakarta. Pada tahap berikutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 94 Tahun 1963, diadakan pembagian tugas pembinaan antara IAIN Yogyakarta dan IAIN Jakarta bertugas mengkoordinasi Fakultas-fakultas Agama Islam yang berada di wilayah Jakarta Raya, Jawa Barat dan Sumatera. Peresmian pembagian wilayah pembinaan dimaksud dilaksanakan pada 18 Maret 1963. pada forum tersebut sekaligus dilakukan serah terima jabatan Rektor dari Prof,H.A.Soenardjo, SH kepada Prof. Drs. Sunardjo.30 Pada saat serah terima jabatan, IAIN Jakarta memiliki empat Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Adab dan Fakultas Ushuluddin di Jakarta, serta Fakultas Syari’ah di Serang. Pada akhir tahun 1966 muncul pemikiran untuk membuka Fakultas Syari’ah di Jakarta. Untuk tahap persiapan dibentuk satu Tim yang dipimpin langsung oleh Rektor Prof. Drs. Sunardjo. Dengan anggotanya sebagai berikut: 1. Prof. Toha Yahya Umar, MA (w. ) 2. Prof. H. Bustami A. Gani (w. ) 3. K.H. A. Zaini Miftah (w. ) 4. H.Anshar Suryohadibroto (w. ) 5. Drs. H. Peunoh Daly (w. 1995) 6. Utja Djaelani (w. ) 7. Prof. H. Ibrahim Hosen (1917-2001) 8. Suwahjo Sumodilogo, SH (w. ) 9. H.Ahmad Sukardja, BA 10. Muhammad Duni Arifin (w. ) 11. H. Rustan, S, A, BA

30

Pedoman Akademik Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun akademik 2007/2008., h.13-14

63

Karena sarana dan prasarananya belum siap dan belum memadai, maka fakultas Syari’ah Jakarta baru menerima mahasiswa mulai pada tahun ajaran 1968. Untuk tahap awal, pimpinan fakultas dirangkap oleh Rektor (Prof. Drs. Sunardjo) dan pelaksana hariannya diserahkan kepada Drs. H. Peunoh Daly yang merangkap sebagai Ketua Jurusan Ilmu Agama di Fakultas Tarbiyah. Kemudian baru Rektor mengangkat K.H. M. Syukri Ghazali sebagai pimpinan Fakultas Syari’ah pertama. Semenjak itu resmilah Fakultas Syari’ah Jakarta sebagai salah satu Fakultas di lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 159 Tahun 1967. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang didalamnya ada Fakultas Syari’ah, menempati posisi yang unik dan strategis. Hal ini disadari betul oleh pimpinan IAIN dan Fakultas Syari’ah Khususnya, terutama ketika mandat kajian Islam tidak mungkin ditinggalakan dari kajian ke ilmuan lainnya. Tidak dapat diingkari bahwa IAIN dan Fakultas Syari’ah tidak hanya menjadi ‘Jendela Islam di Indonesia’ tetapi juga sebagai simbol bagi kemajuan pembangunan Nasional, terutama dibidang pembangunan sosial keagamaan. Karenanya, pengintegrasian ilmu agama dan Ilmu Umum menjadi hal yang sangat penting. Langkah yang diambil dalam pengintegrasian tersebut adalah konversi (perubahan) Institut menjadi Universitas. Wacana langkah maju perubahan bentuk ini dari IAIN menjadi UIN mendapat rekomendasi pemerintah dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 4/U/KB/2001 dan Menteri Agama RI Nomor 500/2001 tanggal 21 Nopember 2001 yang merekomendasikan pembukaan 12 program studi umum di Lingkungan IAIN yang akhir berubah menjadi UIN. Setelah itu, Keputusan Presiden No. 031 tanggal 20 Mei 2002 dikeluarkan untuk menetapkan perubahan bentuk dari IAIN menjadi UIN.31 Perubahan IAIN menjadi Universitas berdampak berantai pada eksistensi kelembagaan fakultas di lingkungan UIN jakarta. Dari perubahan tersebut, konsekuensinya bagi Fakultas Syari’ah adalah harus dibukanya Progran Studi Umum, 31

Pedoman Akademik Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun akademik 2007/2008., h. 15

64

yaitu

Ilmu

hukum.

Untuk

mengantisipasi

dan

mengakomodasi

implikasi

kelembagaan dimaksud, Fakultas Syari’ah dikembangkan menjadi Fakultas Syari’ah dikembangkan menjadi fakultas Syari’ah, walaupun saat ini Program Studi Ilmu Hukum belum mendapat izin operasional dari Departemen Pendidikan Nasional RI.

G. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah dan Hukum Seiring dengan tuntutan zaman dan perubahan ADIA-IAIN-UIN, Fakultas Syari’ah dan Hukum pun telah mengalami perbaikan dan penyempurnaan visi, misi dan tujuan Fakultas dan Hukum UIN Jakarta sekarang ini adalah sebagai berikut:32 Dalam mewujudkan Visi Fakultas Syari’ah dan Hukum sebagai Fakultas yang unggul,

handal

dan

terdepan

dalam

pengkajian,

pengembangan,

dan

pengintegrasian serta penerapan Ilmu Syari’ah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Islam yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Untuk dapat mewujudkan Visi sebagai Fakultas yang unggul dan handal ditetapkan sebagai misi Fakultas Syari’ah dan Hukum yakni mewujudkan hal-hal sebagai berikut: a.

Melaksanakan pengajaran dan pendidikan yang integratif dalam ilmuilmu

Syari’ah, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi Islam baik yang bersifat

teoritis maupun praktis b.

Mengembangkan dan menerapkan Ilmu-Ilmu Syari’ah, Ilmu Hukum, dan

c.

Ilmu Ekonomi Islam yang berbasis penelitian.

Memberikan landasan akhlak dan moral terhadap pengembangan dan praktek ilmu-Ilmu Syari’ah, Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi Islam di masyarakat

d.

Mengembangkan dan membina kehidupan Civitas Akademika yang menjunjung tinggi kebenaran akademis, keterbukaan, kritis, kreatif,

32

Pedoman Akademik Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun akademik 2007/2008., h. 18

65

dan inovatif serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial, baik dalam skala nasional, regional maupun global e.

Menyelenggarakan manajemen modern perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu profesionalisme, dan keterbukaan serta memiliki daya saing yang tinggi dan kuat

f.

Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan lain-lain, baik dalam maupun luar negeri, dan

g.

Memberikan perhatian yang sunguh-sungguh

terhadap upaya

implementasi syari’ah Islam dalam kontes keindonesian sekaligus kemoderenan. Tujuan pendidikan program sarjana bidang Ilmu Syari’ah dan Hukum adalah menyiapkan peserta didik atau mahasiswa menjadi sarjana hukum Islam, Sarjana Ekonomi Islam dan atau sarjana Hukum Hukum yang kompeten di bidangnya. Dan untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut: a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kecerdasan dan kemampuan akademik dan/atau profesional di bidang ilmu-ilmu syari’ah, Ilmu hukum dan Ilmu Ekonomi Islam dan b. mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu-ilmu syari’ah, Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, serta mampu mengupayakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

H. Tokoh-tokoh yang Pernah Memimpin Fakultas Syariah Tokoh-tokoh yang menjadi pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum Sejak Awal Berdiri sampai dengan Sekarang tahun 2013 adalah sebagai berikut: Periode pertama 1968-1972

66

Dekan

:

KH. M. Syukri Ghazali (w. )

Pembantu Dekan I

:

Drs. Zarkowi Soejoeti

Pembantu Dekan II

:

Drs. Moh. Dja’far

Sekretaris/Bendahara

:

Rustan, SA, BA

Periode Kedua,1972-1975 Dekan

:

Drs. Peunoh Daly

Pembantu Dekan I

:

Muhibuddin Waly

Pembantu Dekan II

:

Drs. Moh. Dja’far

Pembantu Dekan III

:

Drs. A. Mustadjib

Sekretaris

:

Drs. Mudzakir Djaelani (w. )

Periode Ketiga,1975-1977 Dekan

:

Drs. Amir Syarifuddin

Pembantu Dekan I

:

Drs. A. Mustadjib

Pembantu Dekan II

:

Drs. Rustan SA

Pembantu Dekan III

:

Drs. H. Ahmad Amin

Sekretaris

:

Drs. H. Husni Thoyyar

Periode Keempat, 1977-1979 Dekan

:

Drs. Amir Syarifuddin

Pembantu Dekan I

:

Drs. A. Mustadjib

67

Pembantu Dekan II

:

Drs. Rustan SA

Sekretaris

:

Drs. H. Ahmad Amin

Periode Kelima, 1979-1982 Dekan

:

H.A.Wasit Aulawi, MA (w)

Pembantu Dekan I

:

Drs. H. Ahmad Amin (w)

Pembantu Dekan II

:

Drs. Rustan, SA

Pembantu Dekan III

:

Drs. H. Husni Thoyyar

Sekretaris

:

Drs. A.Asnawi (w. 1991 )

Periode Keenam, 1982-1983 Dekan

:

H.A.Wasit Aulawi, MA (w)

Pembantu Dekan I

:

Drs. A. Mustadjib

Pembantu Dekan II

:

Drs. Rustan, SA

Pembantu Dekan III

:

Drs. H. Husni Thoyyar

Sekretaris

:

Drs. H. Husni Thoyyar

Periode Ketujuh, 1983-1986 Dekan

:

Drs. H.Peunoh Daly

Pembantu Dekan I

:

Drs. H. Ahmad Amin

Pembantu Dekan II

:

Drs. H.Mas’udi

Pembantu Dekan III

:

Drs. H.Rustan SA

68

Periode Kedelapan, 1986-1991 Dekan

:

Drs. H.Peunoh Daly (w. 1995)

Pembantu Dekan I

:

Drs. A. Mustadjib/Drs. H.Mas’udi

Pembantu Dekan II

:

Drs. H.Rustan SA

Pembantu Dekan III

:

Drs. H.A.Chairuddin, SH

Periode Kesembilan, 1991-1994 Dekan

:

Drs. A. Mustadjib, MA (w. 2004)

Pembantu Dekan I

:

Drs. H.Mas’udi/ Drs. H.A.Chairuddin, SH

Pembantu Dekan II

:

Drs. Rustan, SA/ Drs. H.Mas’udi

Pembantu Dekan III

:

Drs. H.A.Chairuddin, SH/ Drs. Rustan, SA

Kabag TU

:

Drs. H.Zaeni Ma’sudi, SH (w. 2002)

Periode Kesepuluh, 1994-1998 Dekan

:

Drs. H.A.Chairuddin, SH (w. 2001)

Pembantu Dekan I

:

Dr. Hasanuddin AF.MA.

Pembantu Dekan II

:

Drs. H.Mas’udi/ Drs. Rustan SA

Pembantu Dekan III

:

Drs. Rustan, SA/

69

Dr.Fathurrahman Djamil, MA Kabag TU

:

Drs. Husnan Dja’far

Periode Kesebelas,1998-2002 Dekan

:

Prof. Dr.H. M. Amin Suma, MA

Pembantu Dekan I

:

Dr. Hasanuddin AF.MA.

Pembantu Dekan II

:

Drs. Rustan, SA/ Drs. H.Zaini Ma’sudi,SA

Pembantu Dekan III

:

Drs. Afifi Fauzi Abbas, MA

Kabag TU

:

Dra. Hj.Farida Djamal/ Ir. Yarsi Berlianti

Periode Kedua Belas, 2002-2006 Dekan

:

Dr. Hasanuddin AF.MA.

Pembantu Dekan I

:

Prof. Dr.Hj.Huzaemah Tahido

Pembantu Dekan II

:

Drs. Afifi Fauzi Abbas, MA

Pembantu Dekan III

:

Drs. H. Odjo Kusnara N, M.Ag.

Kabag TU

:

Ir. Yarsi Berlianti

Periode Ketigabelas, 2006-2010 Dekan

:

Prof. Dr.H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM

Pembantu Dekan I

:

Dr. Mujar Ibnu Syarif, M.A

70

Pembantu Dekan II

:

Drs. Noryamin Aini, MA

Pembantu Dekan III

:

Dr. Yayan Sopyan, M.Ag.

Kabag TU

:

Ir. Yarsi Berlianti/ Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM

Periode Keempat Belas, 2010-2014 Dekan

:

Prof. Dr.H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM

Pembantu Dekan I

:

Dr. H. Ahmad Mukri Aji, MA

Pembantu Dekan II

:

Dr. H. Jaenal Aripin, MA/ Prof. Dr. H. Yunasril Ali, MA

Pembantu Dekan III

:

Dr. J.M Muslimin, MA.

Kabag TU

:

Drs. H. Zaenal Arifin, M.Pd.I/ Drs. H.Sadeli

I.

Program Studi di Fakultas Syariah Hingga kini (tahun 2013) Fakultas Syari’ah dan Hukum memiliki 6 (Enam) Program Studi dan 1(Satu) Program Double Degree. Dari setiap Program Studi memiliki beberapa cabang Konsentrasi. Masing-masing adalah sebagai berikut :33

a. Program Studi Ahwal Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam) Secara historis dapat dikemukakan bahwa Program Studi ini pada mulanya bernama jurusan al-Qadha. Lalu, dalam perkembangannya berubah nama 33

Pedoman Akademik Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun akademik 2007/2008., h.19

71

menjadi Jurusan Peradilan Agama. Seiring dengan perubahan regulasi pendidikan tinggi agama islam, ia kemudian berubah menjadi Program Studi Ahwal Syakhshiyyah yang memiliki 2 (dua) konsentrasi, yaitu Konsentrasi Peradilan Agama dan Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam. Dalam perkembangannya yang terkini (2013), Program Studi ini disempurnakan namanya menjadi Program Studi Ahwal Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam) dengan 2 (dua) Konsentrasi tersebut. Program Studi ini memiliki 2 (dua) Konsentrasi, yaitu:

1. Konsentrasi Peradilan Agama 2. Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam

b. Program Studi Jinayah Dan Siyasah Secara historis dapat dikemukakan bahwa Program Studi ini pada mulanya bernama jurusanMuamalat Jinayah. Lalu, dalam perkembangannya (tahun 1995) dikembangkan menjadi 2 (dua) Jurusan, yaitu Jurusan Jinayah Siyasah dan Jurusan Muamalah. Seiring dengan perubahan regulasi pendidikan tinggi agama Islam, Jurusan Jinayah kemudian dikembangkan menjadi Program Studi yang memiliki 2 (dua) Konsentrasi, yaitu Konsentrasi Pidana Islam dan Konsentrasi Politik Islam (Siyasah Syar’iyyah). Pada tahun 2007 program studi ini disempurnakan namanya menjadi Program Studi Jinayah Siyasah (Kepidanaan dan Ketatanegaraan Islam) dengan tetap memiliki 2 (dua) Konsetrasi dengan sedikit perubahan nama, yaitu Konsentrasi Kepidanaan Islam (Jinayah sya’iyyah) dan Konsentrasi Ketatanegaraan Islam (Siyasah Syar’iyyah).34 Hingga kini Program Studi ini memiliki 2 (dua) Konsentrasi, yaitu:

34

1.

Konsentrasi kepidanaan Islam (Jinayah sya’iyyah)

2.

Konsentrasi Ketatanegaraan Islam (Siyasah Syar’iyyah).

Pedoman Akademik Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun akademik 2007/2008., h. 25

72

c. Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Secara historis dapat dikemukakan bahwa Program Studi ini sejak semula bernama Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Lalu, seiring dengan perubahan regulasi pendidikan tinggi agama islam, ia kemudian berubah menjadi Program StudiPerbandingan Mazhab dan Hukum yang memiliki 2 (dua) Konsetrasi, yaitu Konsetrasi Perbandingan Mazhab dan Konsetrasi Perbandingan Mazhab Khusus. Dalam perkembangannya hingga yang terkini (2007), Program Studi ini dipertahankan namanya seperti sediakala, yakni Program StudiPerbandingan Mazhab dan Hukum dengan 3 (tiga) Konsetrasi tersebut, yaitu (1) Konsetrasi Perbandingan Mazhab Fikih. (2) Konsetrasi Perbandingan hukum dan (3) Konsetrasi Perbandingan Mazhab Fikih Khusus.35 Hingga kini Program Studi ini memiliki3 (tiga) Konsentrasi, yaitu: 1. Konsetrasi Perbandingan Mazhab Fikih (PMF) 2. Konsetrasi Perbandingan Hukum (PH) 3. Konsetrasi Perbandingan Mazhab Fikih Khusus

d. Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam) Secara historis dapat dikemukakan bahwa Program Studi ini pada mulanya bernama Jurusan Muamalah Jinayah. Lalu, dalam perkembangannya (tahun 1995) dikembangkan menjadi dua Jurusan, yaitu Jurusan Jinayah Siyasah dan Jurusan Muamalah (Ekonomi Islam). Seiring dengan perubahan regulasi pendidikan tinggi agama Islam, Jurusan Muamalah kemudian dikembangkan menjadi Progran Studi Muamalah (Ekonomi Islam) yang memiliki 2 (dua) Konsetrasi, yaitu Konsetrasi Perbankan Syari’ah dan Konsetrasi Asuransi Takaful Dalam perkembangannya hingga yang terkini (2007), Program Studi ini disempurnakan namanya, menjadi Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam) dengan 35

Pedoman Akademik Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun akademik 2007/2008., h. 30

73

memiliki 3 (tiga) Konsetrasi tersebut, yaitu (1) Konsetrasi Perbankan Syari’ah (2) Konsetrasi Asuransi Syari’ah dan (3) Konsetrasi Manajemen ZISWAF.36 Program Studi ini memiliki3 (tiga) Konsentrasi, yaitu: 1. Konsetrasi Perbankan Syari’ah 2. Konsetrasi Asuransi Syari’ah 3. Konsetrasi Manajemen ZISWAF

e. Program Double Degree Program double gelar atau gelar ganda dalam rangka membekali mahasiswa dengan kecakapan multidisipliner adalah jawaban untuk menjawab sebagian tantangan yang saat ini di hadapi perguruan tinggi. Fakultas Syariah dan Hukum saat ini mencetak sarjana dengan gelar Sarjana Syariah (S.Sy.), Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.), dan Sarjana Hukum (S.H.). Dengan kurikulum yang bersifat konvergentif sebagaimana selama ini berjalan, plus kebutuhan menjawab berbagai kebutuhan aktual, mulai tahun ajaran 2011/2012, Fakultas Syariah dan Hukum menyelenggarakan program double degree.

f. Program Magister Program Magister di buka ketika Fakultas Syariah usiannya 45 tahun, Fakultas Syariah dan Hukum, berdasarkan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No DJ. I/1874/2011 Tgl 28 Desember 2011 secara resmi membuka Program Strata 2 Magister Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Visi Misi “Terwujudnya Fakultas Syariah dan Hukum sebagai Fakultas yang Unggul, Handal, dan Terdepan dalam Pengkajian, Pengembangan, dan Pengintegrasian serta 36

Pedoman Akademik Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun akademik 2007/2008., h. 37

74

Penerapan Ilmu Syariah, Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi Islam yang berorientasi pada Nilai-nilai Ke-islaman, Kemanusiaan, dan Ke-Indonesiaan”.

a. Melaksanakan pengajaran dan pendidikan yang integratif dalam ilmu-ilmu syariah, ilmu hukum dan ilmu ekonomi Islam baik yang bersifat teroritis maupun praktis;

b. Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu syariah, ilmu hukum dan ilmu ekonomi Islam yang berbasis penelitian;

c. Memberikan landasan ahklak dan moral terhadap pengembangan dan praktek ilmu-ilmu syariah, ilmu hukum dan ilmu ekonomi Islam di masyarakat;

d. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang menjunjung tinggi kebenaran akademis, keterbukaan, kritis, kreatif, dan inovatif serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial, baik dalam skala nasional, regional maupun global;

e. Menyelenggarakan manajemen modern perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu, profesionalisme, dan keterbukaan serta memiliki daya saing yang tinggi dan kuat;

f. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, perguruan tinggi, industri dan lain-lain, baik dalam maupun luar negeri dan;

g. Memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya implementasi syariah Islam dalam konteks keindonesiaan sekaligus kemodernan.

Ketua Program Magister yang pertama adalah Prof. Dr. H. Atho Muzhar, MA dengan di dampingi Sekretaris Program Yaitu Dr. H. Hasanuddin, M.Ag yang kemudian Menjadi Ketua Program Pada Bulan Juli 2013 dengan Sekretaris M. Nur Rianto al. Arif, M.SI. dengan Staf Administrasi Mufidah, SHI dan Mara Sutanrambe, SHI. Untuk Angkatan Pertama Sekitar Lima Belas Orang yang masukdan diterima di Program Magister Ekonomi Syariah. Kemudian Angkatan Kedua

75

Kurang Lebih ada 25 (Dua puluh lima) Pendaftar. Yang kemudian Sekitar 20 Mahasiswa yang di terima. g. Program Studi Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum Berdiri pada tahun 2008 dengan Ketua Program Studi Dr. Thaher Azhari dan Sekretaris Program Studinya Dr. Euis Nurlaelawai, MA kemdian Pada Tahun 2010 di Ketua dan Sekretaris Program Studi diganti dengan Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA, sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studinya adalah Drs. Abu Thamrin, M.Hum. Program Studi Ilmu Hukum sudah Terakreditasi B. Hal ini terjadi karena pada waktu Akreditasi belum ada Mahasiswa yang Lulus. Angkatan pertama program studi Ilmu hukum tidak terlalu banyak. Namun setiap tahun angka peminat program studi ini sangat banyak sekali. Angakatan Pertama Adayang Sudah lulus Pada Tahun 2012. Program Studi Ilmu Hukum bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademika atau profesional dalam bidang ilmu hukum, sehingga dapat menyebarluaskan serta menguapayakan penggunaan dan pelaksanaannya di masyarakat. Program Studi ini memiliki 3 (tiga) konsentrasi (peminatan), yaitu: 1. Hukum Kelembagaan Negara Konsentrasi ini bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademika atau profesional dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kelembagaan

negara,

sehingga

dapat

menyebarluaskan

serta

menguapayakan pengguanaan dan pelaksannannya di masyarakat. 2. Hukum Internasional Konsentrasi ini bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademika atau profesional dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum internasional, sehingga dapat menyebarluaskan serta menguapayakan pengguanaan dan pelaksannannya di masyarakat.

76

3. Hukum Bisnis Konsentrasi ini bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademika atau profesional dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis,

sehingga

dapat

menyebarluaskan

serta

menguapayakan

pengguanaan dan pelaksannannya di masyarakat.37 Untuk menyiapkan dan mendidik Mahasiswa yang siap dan mumpuni di bidangnya maka diperlukan dosen yang mumpuni, di Program Studi Ilmu hukum Mempunyai Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap. Dosen tetap dipilah dalam dua kelompok, yaitu dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi dan dosen tetap yang keahliannya di luar bidang Program Studi. Dari 17 orang dosen tetap, 3 orang profesor, berlatar belakang S3 sebanyak 3 orang dan S2 11 orang. Dilihat dari jenjang jabatan fungsional akademiknya, 17 orang (100%) adalah Pengajar. Sedangkan dosen tetap yang bidang keahliannya di luar Program Studi sejumlah 12 orang, 2 orang Profesor, berpendidikan S3 sebanyak 4 orang, S2 sebanyak 6 orang. Di samping dosen tetap, Program Studi S1 Ilmu Hukum juga memiliki jajaran dosen tidak tetap sejumlah 11 orang dengan jenjang pendidikan 2 dosen yang te!ah mencapai gelar profesor, 2 dosen berpendidikan S3 dan 5 orang dosen berpendidikan S2. Adapun disiplin ilmu dosen tetap maupun dosen tidak tetap, telah sesuai dengan Program Studi dan mata kuliah yang diampu. Dari dosen tetap yang dimiliki Program Studi Ilmu Hukum baik yang sesuai dengan keahlian PS atau yang di luar keahlian PS dan 90 % sudah lulus sertifikasi dosen.38 Tenaga kependidikan yang dimiliki sebanyak 42 orang dengan kualifikasi 31 orang berpendidikan S1 , 5 o rang berpendidikan S2, dan 6 orang 37

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Dkk, Pedoman Akademik Program Strata I 2013/2014, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hal.162 38 Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/480/2009 Tentang Penetapan Kelulusan Peserta Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun Anggaran 2009.

77

berpendidikan SMA/SMK.Jumlah tenaga dosen dan tenaga kependidikan dirasakan cukup. Rasio dosen tetap dibandingkan dengan jumlah mahasiswa terdaftar, sehingga bisa dikatakan, sumber daya manusia masih sangat mencukupi untuk menyelenggarakan Program Studi. Dosen Tetap (Dosen Homebase) yang ada di Program Studi Ilmu Hukum adalah Sebagai Berikut: Bidang

No.

Nama Dosen

NIDN

Tetap

Jabatan

Gelar

Pendidi-kan

Keahlian

Akade-

Akade-

S1, S2, S3

untuk Setiap

mik

mik

dan Asal PT*

Jenjang Pendidi-kan

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

S1 Universitas 1

H. Abd. Ghani Abdullah

-

Guru

SH, Dr,

Besar

Prof

Ilmu Hukum

Islam Djakarta S3 Studi Islam IAIN Jakarta

Guru

S1 IAIN

Perbandinga

Besar

Makassar

n Mazhab dan Hukum

2

H. A. Salman

Dr, SH,

Maggalatung,

MH, Prof

S 1 Unpati Ambon S2 Unpati Ambon

Ilmu Hukum

Ilmu Hukum

78

S 3 Unpati

Ilmu Hukum

Ambon Guru

S1

Besar

Universitas

Ilmu Hukum

Hasanudin

3

Abdullah

Dr, SH,

Sulaiman

MH, Prof

S2 Universitas

Hukum Bisnis

Indonesia S3 Universitas

Hukum Bisnis

Indonesia S-1 IAIN Jakarta

Perbandinga n Mazhab dan Hukum

4

Euis Nurlaelawati

20-0407-

Lektor

7001

***

S.Ag, MA,

S-2

Ph.D

Leiden

Studi Islam

University S-3

Hukum Islam

Utrecht University

Lektor 5

J.M. Muslimin ***

S.Ag, MA, Ph.D

S-1 IAIN Jakarta

Pidana dan Perdata Islam

79

S-2

Studi Islam

Leiden University S-3 Hamburg

Hukum Islam

University S-1 IAIN Jakarta

Peradilan Agama

S-1 Univ.

Lektor 6

Asep Syarifudin Hidayat

20-21116901

***

Drs, SH,

Muhamma-

MH

diyah

Ilmu Hukum

Jakarta S-2 Univ.

Ilmu Hukum

Muhammadiyah Jakarta S-1 IAIN Jakarta

Lektor 7

Djawahir

20-1510-

Hejazziey

5501

***

Bahasa Inggris

Drs, SH, MH

Pendidikan

S-1 UID Jakarta

Hukum Perdata

80

S-2 Studi Islam IIQ Jakarta S1 Universitas Hukum Janabadra

Perdata

Jogjakarta

8

Nahrowi

20-1502-

Lektor

7301

***

SH, MH

S2 Univ. Muhammadiyah

Hukum Ekonomi

Jakarta S1

Ilmu Hukum

UniversitasBr awijaya

Asisten 9

Bambang Catur SP

20-2312-

Ahli***

6601

SH, MH

Malang S2 UNDIP

Ilmu Hukum

Semarang S-1 Pendidikan IAIN Sunan

10

Abu Tamrin

20-0809-

Lektor

Drs, SH,

6501

***

M.Hum

Agama Islam

Kalijaga S-1

Hukum

Universitas

Perdata

Janabadra

81

S-2 UII Jogjakarta

S-1

Hukum Tata Negara

Ilmu Hukum

UNDIP

11

Burhanuddin

20-1903-

Penata

5901

***

SH, M.Hum

Semarang

S-2 UNDIP

Ilmu Hukum

Semarang S-1

Ilmu Hukum

UII Jogjakarta 12

Dedy Nursamsi

20-0111-

Lektor

6101

***

SH, M.Hum S-2 Ilmu Hukum UII Jogjakarta S-1 Universitas

Ilmu Hukum

Sebelas 13

Ria Safitri

20-2011-

Lektor

7101

***

SH,

Maret

M.Hum

Surakarta S-2 UNDIP Semarang

Ilmu Hukum

82

S1 IAIN Jakarta

Perbandinga n Mazhab dan Hukum

Ismail Hasani

S.Ag, MH

14

S2

Lektor Univ. Hukum Muhamma-

Ekonomi

diyah Jakarta S1

Ilmu Hukum

Univ. Bung Hatta Alfitra

Lektor

15

***

SH, MH

S2 Univ. Muhamma-

Ilmu Hukum

diyah Jakarta 16

Fitria

Penata

SH, MR

S1

Muda Tk.

Universitas

I

Diponegoro

Ilmu Hukum

S2 Sorbone

Hukum

University

Internasional

Perancis

83

17

Nur Habibi

Penata

SH.I, MH

S1 UIN Syarif

Muda Tk.

Hidayatullah

I

Jakarta S2 Universitas Indonesia

18

Nurrohim., LLM.

Penata

Hukum Islam

Hukum Tata Negara

LLM

Muda Tk. I

Dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS Nama No.

Dosen

Jabatan NIDN**

Tetap

(1)

(2)

Akademik** *

(3)

(5)

Gelar Akademik

Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*

(6)

Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan

(7) S 1 IAIN

(8) Fiqh

Jakarta S 2 University 1

of Quensland

Atho Mudzhaar

Sosiologi Hukum

Guru

Dr, MSPD

Australia

Besar*** S3 University of California

Sosiologi Hukum

84

S 1 IAIN

Peradilan Agama

Jakarta S1 Universitas

Ilmu Hukum

Muhammadiy ah Jakarta S2

Muhamma 2.

d Amin Suma

Guru

SH, MA,

Besar***

MM, Dr

IAIN Jakarta S2

Ilmu Agama Islam

Manajemen

Universitas Tama Jagakarasa S3

Kajian Islam

UIN Jakarta S 1 IAIN

Peradilan Agama

Jakarta S1 3

Lektor

Basiq Djalil

Kepala

Drs, SH, MA

Ilmu Hukum

Universitas Islam Assyafiiyyah S 2 UIN Syarif

Peradilan Agama

Hidayatullah

4

H.Supriyadi

20-2811-

Ahmad

5801

S1 MA. Dr IAIN Jakarta

Perbandingan Agama

85

Lektor***

S2

Pengkajian Islam

IAIN Jakarta S3

Pengkajian Islam

IAIN Jakarta S 1 IAIN

Ilmu Fiqh

Jakarta Lektor*** 5

S 2 UIN Syarif

Ahmad

M.Ag. Dr.

Tholabi

Ilmu Fiqh

Hidayatullah S 3 UIN Syarif

Ilmu Fiqh

Hidayatullah S1

Peradilan Agama

IAIN Padang Hj.Mesraini 6

20-13027601

Lektor***

S2

Syariah

MA. Dr UIN Jakarta S3

Syariah

UIN Jakarta

Kompetensi yang diharapkan dari para lulusan Program Studi S1 Ilmu Hukum adalah mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat baik masyarakat di lingkungan sekitar maupun dunia kerja. Selain itu para lulusan diharapkan juga mampu berbahasa Arab dan Inggris secara aktif dan pasif baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu kurikulum yang disusun sudah memuat arahan dalam pengembangan dan pelatihan kompetensi, yang di antaranya, melalui penyelenggaraan pelatihan bidang hukum baik litigasi mapun non-litigasi seperti pelatihan peradilan semu,

86

pelatihan membuat legal drafting dan seminar tentang kesyariahan dan ilmu hukum yang semuanya disampaikan oleh praktisi yang kompeten. Proses belajar pada mahasiswa adalah masalah yang kompleks yang terdiri dari proses internal terjadi dalam diri peserta didik, yang secara lahiriah tidak terlihat. Sedangkan proses eksternal yaitu petunjuk atau indikator yang nampak dari luar sebagai cerminan terjadinya proses pembelajaran secara internal. Dosen sudah mengarahkan proses eksternal sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi proses internal. Kegiatan mengajar ini dibagi menjadi dua macam, yakni, pertama, kegiatan umum yang meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan dosen pada waktu mengajar termasuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam belajar, mengetahui tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa, dan kedua, kegiatan yang memberitahukan tujuan perkuliahan yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan. Selain itu juga terdapat kegiatan khusus yaitu langkah-langkah yang dilakukan dosen dalam proses mengajar yaitu melakukan orientasi, latihan dan umpan balik. Umpan balik dilakukan agar mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa memahami bahan belajar. Apabila pada latihan dan umpan balik masih ada beberapa pokok bahasan yang belum lengkap disampaikan, maka dosen melakukan langkah lanjutan berupa tugas atau latihan untuk mengulangi orientasi sebagai evaluasi proses belajar. Adapun Daftar Mata Kuliah Dasar Umum adalah: Bahasa Indonesia I dan II, Bahasa Arab I dan II, Bahasa Inggris I dan II, Bahasa Indonesia, Ulumul Qur’an, Ulumul Hadits, Ushul Fiqh Idan II, Fiqh Ibadah, Fiqh Mawaris, Fiqh Munakahat, Islam dan Ilmu Pengetahuan.

Daftar Mata Kuliah Kompetensi Utama adalah Ilmu Negara, Pancasila, Pengantar Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Pemerintah Daerah,

Hukum

Konstitusi,Komisi

Yudisial,

Ilmu

Perundang

Undangan, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Tata Negara Islam, Hukum Internasional, Pengantar Sosiologi dan Antropologi, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Hukum dan HAM, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Tata Negara, Hukum

87

Administrasi Negara, Hukum Agraria,Hukum Perikatan, Hukum Perkawinan, Waris Islam, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Lingkungan, Hukum Pajak, Hukum Perikatan Islam, Hukum Perdata Islam, Hukum Pidana Islam, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Hukum Bisnis Islam, Metode Penelitian Hukum.

J.

Deskripsi Program Studi Ilmu Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum berada dalam lingkup Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang dipimpin secara operasional oleh Ketua Program Studi dan dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi. Masing-masing bagian organisasi diisi dengan personalia yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan tertentu, dengan fungsi dan tugas pokok yang jelas dan sesuai dengan bidang tugasnya. Seluruh tugas dan fungsi pada pengelola di Program Studi diatur dalam Pedoman Umum Uraian dan Pelaksanaan Tugas (Job Description) Seri I dan II, misalnya tugas pokok dan fungsi Ketua serta Sekretaris Program Studi, pengangkatan dan pemberhentian ketua Program Studi beserta masa jabatannya. Selain itu, pedoman tersebut juga mengatur pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan ketua laboratorium. Pengaturan tugas dan fungsi personil dalam Program Studi dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan tercipta suasana organisasi yang kondusif. Mekanisme kerja dan pengambilan keputusan yang dipraktekkan di Program Studi Ilmu Hukum adalah sebagai berikut: a. Mekanisme kerja dan pengambilan keputusan di tingkat Program Studi memiliki hubungan koordinatif dengan Pembantu Dekan I. Karenanya, Rapat koordinasi antar Program Studi, biasanya dipimpin oleh Pembantu Dekan I. Rapat ini dilakukan untuk pengambilan kebijakan lintas Program Studi. b. Rapat pimpinan Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi diikuti oleh Sekretaris, tenaga akademik dan tenaga administrasi Program Studi. Rapat ini dilaksanakan untuk menentukan kebijakan operasional Program Studi.

88

c. Rapat dosen Program Studi, yang biasanya dipimpin oleh Ketua Program Studi, diikuti oleh komponen pimpinan Program Studi dan seluruh dosen Program Studi. Rapat ini dilaksanakan untuk menentukan kebijakan akademik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dosen. Ketua Program Studi bertugas memimpin pelaksanaan sebagian tugas di bidang akademik baik pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan akademik maupun pelayanan akademik yang menjadi tugas Ketua Program Studi meliputi: pembuatan jadwal kuliah, ujian semester, ujian komprehensif, penunjukan dosen pembimbing skripsi, maupun ujian munaqosyah skripsi. Sekretaris Program Studi bertugas membantu Ketua Program Studi di bidang administrasi akademik Program Studi dan pelayanan keakademikan. Staf administrasi Program Studi bertugas membantu pelayanan administrasi akademik terutama bidang pendaftaran peserta Praktikum dan KKN (yang dalam hal ini belum direalisasikan, mengingat belum ada mahasiwa yang melakukan KKN), pemasukan nilai dan penawaran mata kuliah baik online maupun manual.

e.1. Visi dan Misi Seperti halnya program Studi lain di Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Hukum memiliki visi yang senada meskipun memiliki titik berat yang agak berbeda. Visi tersebut adalah: “Terwujudnya Program Studi Ilmu Hukum 10 besar pada fakultas hukum ternama di Indonesia yang unggul, handal, dan terdepan dalam pengkajian dan pengembangan, pengintegrasian dan penerapan Ilmu Hukum yang berorientasi kemanusiaan, keindonesiaan dan pada dunia secara global”.39 Visi ini merupakan perpanjangan dan realisasi dari visi FSH secara khusus dan UIN secara luas. Visi Prodi ini sangat mungkin untuk dapat tercapai, karena Prodi telah

39

Pedoman Akademik FSH 2009-2010, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2008), dan Visi UIN dalam Rencana Strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007-2011 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007).

89

melakukan

dan

menetapkan

beberapa

rencana

kegiatan

dalam

pengembangannya. Sejalan dengan adanya visi, Prodi Ilmu Hukum tentunya juga memiliki misi dalam pendiriannya. Misi tersebut adalah: a.

Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integrative dalam ilmu hukum, khususnya hukum kelembagaan Negara dan hukum bisnis.

b.

Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu hukum khususnya hukum kelembagaan Negara dan hukum bisnis.

c.

Menghasilkan sarjana yang memiilki kompetensi keilmuan dan berkarakter mulia.

d.

Memberikan landasan moral dan akhlak yang terpuji bagi pengembangan dan praksis keilmuan hukum, khususnya hukum kelembagaan Negara dalam kehidupan masyarakat.

e.

Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan dengan tetap kritis, kreatif, innovatif dan responsive terhadap perubahan social baik dalam skala lokal, nasional maupun global.

f.

Menyelenggarakan berorientasi

pada

manajemen

modern

Program

kualitas,

transparansi,

Studi

yang

akuntabilitas

dan

profesionalitas. g.

Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembagalembaga pemerintah dan non-pemerintah baik dalam maupun luar negeri.

h.

Memberikan perhatian serius terhadap upaya inplementasi hukum, khususnya bidang hukum kelembagaan Negara dalam konteks kemodernan.

Misi Prodi ini diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan yang berfokus pada ilmu hukum dalam bidang kelembagaan negara dan bisnis dengan menyeimbangkannya dan memberikan pemahaman mengintegrasikan tentang

90

hukum-hukum Islam pada bidang terkait. Dengan misi tersebut, mahasiswa lulusan diharapkan dapat mengintegrasikan ilmu hukum umum dengan ilmu hukum Islam, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan baik terhadap pembentukan bangsa Indonesia yang cerdas, agamis, dan memiliki integritas tinggi. Secara umum penyelenggaraan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang memiliki wawasan keislaman dan keindonesiaan. Secara lebih spesifik tujuan program studi ilmu hukum ialah: i.

Menghasilkan

lulusan/sarjana

yang

terintegratif

memiliki

pemahaman yang luas dan integral baik teori maupun praktek Hukum Islam dan Hukum Konvensional. ii.

Menghasilkan lulusan/sarjana yang memiliki daya analitis dan kreatif dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.

iii.

Menghasilkan lulusan/sarjana yang mampu memberikan advokasi dalam bidang hukum Islam dan hukum Konvensional.

iv.

Menghasilkan lulusan/sarjana yang mampu memberikan kontribusi terhadap Negara dan bangsa dalam rangka pembentukan dan reformasi hukum di Indonesia.40

Tujuan Prodi Ilmu hukum ini dibuat dengan menyesuaikannya dengan visi dan misi dari prodi sendiri dengan menekankan pada kompetensi lulusan yang akan dikeluarkan dan lapangan kerja yang akan diperoleh. Pendirian Program Studi Ilmu Hukum dimaksudkan untuk mencetak lulusan yang mampu menerapkan ilmu-ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah. Tentunya, mereka juga diharapakan dapat memperdalam ilmu mereka di bangkubangku pendidikan lebih tinggi dengan program yang searah.

40

Fakultas Syariah Hukum, Pedoman Akademik FSH 2009-2010, (Jakarta: Fakultas Syariah Hukum, 2010).

91

Selain itu, sasaran dan strategi pencapaian program studi mengacu pada Renstra Fakultas Syariah dan Hukum, yang terkait program studi adalah: 1. Peningkatan penyelenggaraan dan sistem pendidikan dan pengajaran di Prodi Ilmu Hukum 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan karya ilmiah dosen 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dosen program studi Ilmu Hukum 4. Peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja dosen. 5. Penciptaan kultur dan atmosfir akademik yang kondusif. 6. Sistem informasi dan manajemen program studi yang efektif dan efisien bagi pelayanan akademik program studi. 7. Optimalisasi sistem penjaminan mutu Fakultas dan perannya bagi kepentingan mutu akademik program studi 8. Terus meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja akademik di program studi terkait dosen dan penyelenggaraan kegiatan akdemik. 9. Peningkatan pelayanan dan pembinaan mahasiswa program studi sehingga melahirkan lulusan yang berkualitas. 10. Pengembangan

kerjasama

akademik

dan

mengupayakan

implementasinya bagi kepentingan pengembangan program studi. Supaya visi misi itu tercapai maka diperlukan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.Upaya sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran prodi ini telah dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti: 1. Sosialisasi kepada jajaran pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Cara ini dilakukan antara lain melalui rapat pimpinan dan rapat koordinasi. Dalam forum rapat ini, Dekan seringkali menginformasikan

92

sekaligus mengingatkan pentingnya memahami visi, misi dan tujuan fakultas, dan visi, misi Prodi.41 2. Sosialisasi kepada Dosen Cara ini dilaksanakan antara lain melalui forum rapat dosen. Di lingkungan Fakultas, forum rapat dosen prodi dilaksanakan secara serentak dalam waktu dan tempat yang bersamaan.42 3. Sosialisasi kepada pegawai dan tenaga kependidikan Cara ini dilaksanakan antara lain melalui forum jum`at khidmat yang diadakan secara terjadwal setiap minggu pertama dan minggu kedua tiap bulan. Dalam forum ini, selain diisi dengan acara siraman rohani dan pembinan kepegawaian, juga disampaikan urgensi pemahaman dan pencapaian visi, misi dan tujuan prodi dan Fakultas.43 4. Sosialisasi kepada mahasiswa Dalam kegiatan propesa, misalnya, visi, misi, tujuan dan sasaran prodi ini diupayakan untuk diinformasikan dan ditekankan pemahamannya kepada para mahasiswa. Begitu pula dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Fakultas, visi, misi, tujuan dan sasaran prodi ini selalu diinformasikan dan didengungkan. Cara ini sangat efektif dan efisien dalam rangka penyebaran visi, misi, tujuan dan sasaran prodi, mengingat para peserta sosialisasi terdiri bukan hanya calon mahasiswa, tetapi juga para guru, pejabat sekolah, dan beberapa pejabat pada lembaga-lembaga tertentu. Selain itu, visi, misi, tujuan dan sasaran prodi disosialisasikan lewat pencetakan brosur penerimaan mahasiswa pada FSH UIN Jakarta dan disampaikan lewat rapat dosen dan kegiatan dua mingguan, i.e., Jumat khidmat.44

41

Lihat Tim Penyusun, “Kompilasi Hasil Rapat-Rapat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah”, FSH UIN syarif Hidayatullah Tahun 2010. 42 Lihat “Laporan Tahunan Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah Tahun 2007, 2008 dan 2009”. 43 Ibid. 44 Ibid.

93

5. Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran program studi yang sejalan dengan visi dan misi Fakultas Syariah dan Hukum juga dilakukan dengan menggunakan alat-alat peraga seperti Standing Banner, spanduk, dan melalui running text pada layar-layar pengumuman pembuatan yang dapat memudahkan dan accessable kepada seluruh sivitas akademika.

e.2. Profil Mahasiswa Secara umum dapat digambarkan bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum ini berlatar belakang dari pendidikan yang beragam, yakni lulusan MAN/MAS, SMA, SMK dan Pondok Pesantren yang sederajat. Berdasarkan penelitian PPJM terhadap mahasiswa baru tahun akademik 2010/2011 tentang pendidikan terakhir sebelum masuk kuliah adalah sebagaimana ditunjukkan table di bawah ini:

Tabel 3

Diagram di atas menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa menempuh pendidikan menengahnya di SMA, yaitu sebanyak 26%, sedangkan yang berasal dari pesantren dan MAN hampir seimbang, yaitu 19% untuk pesantren dan 14% berasal dari MAN. Yang menarik justru pada data lulusan MA Swasta yang melebihi MAN. Kemungkinan besar, mereka yang mengisi latar belakang

94

pendidikan menengahnya dengan MA Swasta sebenarnya berasal dari pesantren.45 Mahasiswa Program Studi ini rata-rata memiliki kemampuan yang memadai tentang dasar-dasar ilmu keislaman. Di samping itu, mereka juga memiliki kemampuan yang memadai di bidang Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan kemampuan akademik yang terkait. Semua itu merupakan modal yang penting bagi tercapainya sebagian besar visi dan misi Program Studi. Secara geografis, sebagian besar mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum berasal dari daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi) serta sebagian kecil dari luar jawa. Adapun latar belakang sosial ekonomi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum mayoritas mereka berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, meski ada juga yang termasuk golongan menengah ke atas. Berdasarkan penelitian PPJM terhadap mahasiswa baru tahun akademik 2010/2011 latar belakang social mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (termasuk program studi Ilmu Hukum) adalah sebagaimana table di bawah ini: Tabel 1

Bapak Ibu

Sebaran profesi orang tua mahasiswa cukup luas, sebagian besar orang tua mahasiswa berprofesi sebagai wiraswasta. Diagram di atas memperlihatkan bahwa orang tua baik laki-laki maupun perempuan banyak yang bekerja sebagai PNS. Angka yang paling tinggi ditempati oleh orang tua yang berprofesi sebagai

45

Lihat “Laporan Penelitian Peta Mutu Akademik dan Non Akademik Mahasiswa Baru Fakultas Syariah dan Hukum Tahun Akademik 2010/2011 oleh Tim Peneliti Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM) Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2010”, hal.47.

95

wiraswasta, sedangkan profesi Ibu banyak yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Banyak pula orang tua yang berprofesi sebagai pegawai swasta. Memang tidak ada rincian dalam bidang apa bergeraknya.46 Setiap tahun akademik baru, Fakultas Syariah dan Hukum melalui UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan inventarisasi kuota pendaftaran calon mahasiswa baru. Pola penerimaan mahasiswa baru pada Fakultas ini mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu melalui penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Lokal dan SPMB Nasional dan Ujian Masuk Bersama (UMB). Hasil penjaringan calon mahasiswa selama 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan pada dua tahun pertama dan sedikit turun pada tahun ketiga, dikarenakan adanya pembatasan kuota Program Studi Ilmu Hukum. Tabel 1

No.

Tahun

Jumlah

Jumlah

Angkatan

Pendaftar

Diterima

(2)

(3)

(4)

(1)

Jumlah Daftar ulang (Registrasi) (5)

1.

2008/2009

103

47

41

2.

2009/2010

699

109

82

3.

2010/2011

346

96

72

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Program Studi untuk meningkatkan keberlanjutan mahasiswa. Upaya tersebut, di antaranya, adalah dengan melakukan 46

Ibid, hal. 44.

96

sosialisasi Program Studi Ilmu Hukum ke berbagai Pondok Pesantren, MAN/MAS. Sebagai realisasinya, Tim sosialisasi Program Studi Ilmu Hukum sudah melakukannya dengan mengadakan seminar dan sosialisasi ke Pondok Pesantren se-DKI Jakarta.47 Selain itu pengembangan mutu kurikulum yang sudah dilakukan oleh tim dari Australia serta penyebaran informasi dan publikasi Program Studi juga sudah dilakukan.

3. Upaya pengembangan Program Studi Ilmu Hukum a. Jangka Pendek Program-program yang direncanakan untuk dilakukan dalam jenjng panjang terkait dengan adanya beberapa kelemahan di beberapa komponen, seperti komponen mahasiswa, kurikulum, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Terkait dengan komponen mahasiswa, meski prodi Ilmu Hukum telah mampu menarik banyak minat, Prodi ilmu perlu merencanakan untuk melakukan sosialisasi prodi dengan lebih baik lagi. Sosialisasi akan dilakukan dengan sasaran yang lebih tepat, dengan membidik sekolah-sekolah yang dianggap qualified, agar kualitas mahasiswa prodi menjadi lebih baik. Adapun terkait dengan SDM, prodi perlu melakukan rekruitmen dosen yang memiliki kualifikasi memadai, i.e., menguasai keilmuan hukum umum dengan baik dan liniaritas (kesejalanan bidang kelimuan) yang jelas. Sedangkan terkait dengan sarana, prodi perlu melakukan perbaikan dan pengadaan sarana terutama pengadaan laboratorium khusus prodi dan ruang moot court. Program-program pengembangan dalam jenjang pendek ini direncanakan dapat terealisasi dalam rentang waktu kurang dari 3 tahun. Beberapa program pengembangan juga akan dilakukan terkait adanya beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh prodi Ilmu Hukum. Tantangan – tantangan yang dapat terlihat pada komponen manajemen, pengelolaan, pembiayaan, dan kompetisi jaminan mutu harus dijawab dengan cara perencanaan beberapa program. Terkait dengan tantangan dalam hal 47

Lihat “Laporan Seminar dan Sosialisasi Fakultas Syariah dan Hukum Bekerjasama dengan MGMP Ekonomi SMA, MA, SMK dan Pontren Se-DKI Jakarta tanggal 09 Februari-18 Maret 2009”.

97

manajemen, prodi Ilmu hukum perlu melakukan penguatan keprofesionalan pengelolaan, dengan menyelenggarakan workshop managerial skills dan training karyawan, misalnya. Adapun terkiat dengan tantangan pembiayaan yang muncul karena barunya pendirian prodi di satu sisi dan samanya jumlah biaya yang dibutuhkan oleh prodi perlu dilakukan perubahan sistem pengelolaan keuangan, dan upaya pemasukan dana yang bisa dialokasikan untuk penguatan prodi secara khusus.

b. Jangka Panjang Adapun program dalam jenjang panjang akan terkait dengan pengembangan dan keberlanjutan prodi, penelitian dan jaminan mutu. Program-program

terkait

dengan

pengembangan

dan

keberlanjutan

kelembagaan prodi, prodi perlu melakukan pembenahan dalam hal pembinaan mahasiswa dengan cara melakukan observasi dan penelitian tentang lulusan dan keberserapan alumni di lapangan kerja. Selain itu mashih terkait dengan poin ini dan dihubungkan dengan komponen penelitian, prodi juga perlu melibatkan secara maksimal mahasiswa dalam berbagai kegiatan baik penelitian maupun pengabdian. Maka, prodi merencanakan untuk mebuat proposal penelitian tentang hukum dan aplikasi serta tantangannya di masa depan yang pelaksanaannya akan banyak melibatkan mahasiswa dan mungkin juga alumni. Adapun terkait dengan jaminan mutu, prodi perlu melakukan pembenahan dalam pengelolaan data base mahasiswa, alumni, dan dosen. Data base ini akan dibuat khusus untuk prodi Ilmu Hukum bagi kepentingan pelaporan diri (EPSBED atau PDPT) dan akreditasi. Dengan data base yang baik dan didukung oleh data yanga ada di Pusata Data dan Informasi/PUSDATIN FSH, prodi diharapakan mampu terus melakukan pelaporan diri dengan baik untuk dapat menelihara kualitas dan jaminan mutunya. Program-program yang disebutkan ini direncanakan dapat terealisasi dalam waktu 5 tahun ke depan.

98

BAB IV EVALUASI LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

D. Kasus dan Kegiatan yang pernah ditangani dilaksanakan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FSH Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum mempunyai program kerja yang bisa dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi didirikannya Lembaga. Beberapa kasus dan perkara banyak telah ditangani. Adapun kasus yang pernah di tangani oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut: 1. Kasus dalam Bidang Litigasi yaitu pemberian advokasi pada kasuskasus yang melalui pengadilan Biasanya langsung di tangani oleh dosen pakar hukum seperti yaitu Dr. Afdal Dzikri, MH., H. Ah. Azharuddin, SHI., MH., M. Ag dan lain sebagainya. Kasus yang pernah ditangani oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah Kasus Koperasi UIN, Kasus pemerkosaan dan pembunuhan mahasiswa UIN dan lain sebagainya. Pada kedua kasus tersebut Lembaga Konsultasi dan

Bantuan

Hukum turut memberikan pendampingan hukum sampai ke pengadilan. kasus Koperasi UIN tersebut bersentuhan langsung dengan para pejabat penting di UIN.

2. Kasus yang pernah ditangani oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum dalam bidang non Litigasi adalah Pelayanan Konsultasi hukum dan Memberikan Pendapat hukum kepada masyarakat yang memerlukan. Adapun pelayanan konsultasi hukum dan memberikan pendapat hukum (legal opinion)yang pernah dilaksanakan oleh LKBH baik bertemu dengan

99

pihak LKBH maupun hanya konsultasi melai Pesawat Telepon adalah dengan orang-orang Sebagai berikut:

NO 1

ASAL

NAMA D.Syahrum

Kebun Jeruk

2

Dr. Ikhsan

Pamulang

3

Endang

Kandangan

4

Budhi

Pamulang

5

Musa

Pamulang

6

Sujio

Cibinong

7

Teguh

Pamulang

8

Widodo

Paulang

9

Yoshie

10

Zikry

Pamulang

11

Likkah

Lebak bulus

12

Ratu

Depok

Sumber dari wawancara dengan Sekretaris LKBH.

3. Adapun Kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan adalah sebagai Berikut a. Melaksanakan kegiatan syariah event Fakultas syariah yang diadakan Setiap Tahun. Adapunyang telah dilaksanakan pada Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 b. Mengadakan semiloka nasional RUU KUHP DAN RUU KUHAP tahun 2013

100

c. Mengadakan Pelatihan

mootcourt bidang perdata untuk

mahasiswa pada setiap semester. d. Membuat Studium general Silaturahmi dengan lembaga dan tokoh masyarakat Tangerang Selatan e. Melaksanakan seminar nasional eksistensi Komisi Perlindung Anak Indonesia dalam memberikan bantuan hukum yang berkeadilan f. Mengadakan Serial Seminar guru Besar Modal dan Model Ideal Integritas Ilmu Agama, Sains dan teknologi serta seni Budaya Setiap Bulan yang di mulai Bulan Juni 2013 sampai sekarang. g. Menjadi Tim Supporting SMM ISO 9001:2008 h. Tim Pengembangan Koleksi Bahan Rujukan i. Menjadi Panitia Pekan Ilmiah Amaliah Ramadhan j. Menjadi Panitia Pelaksana Muhasabah Mahasiswa Baru k. Menjadi Panitia Studium General Integrasi Ilmu Syariah Hukum dan Ekonomi dalam Mencetak Sarjana yang unggul handal terdepan l. Menjadi Panitia Seminar Internasional m. Tim Pelaksana Penyusunan Evaluasi Kinerja dosen n. Menjadi Panitia Seminar Pembicara Jaksa Agung o. Menjadi Panitia Seminar Internasional Malaysia dan Indonesia

E. Perkembangan LKBH 2008 sampai 2013 Perkembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukumserasa semakin menurun setiap tahunnya. Pada masa LKBH yang di pimpin oleh Prof. Dr. H. Sutarmadi, MA Pendampingan dan konsultasi hukum di lakukan oleh H. Ah. Azharuddin Latif, MA dan rajin untuk memberikan pengumuman (pemberitahuan) baik melalui website maupun melibatkan mahasiswa. Setelah H. Ah. Azharuddin Latif, MA Selesai masa jabatannya dan Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi, MA Selesai Lembaga

101

Bantuan dan Konsultasi Hukum tidak ada kegiatan bahkan seakan mati suri. Fakultas juga tidak memperhatikan keadaan Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum. Pada awal tahun 2013 Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum mulai hidup kembali dengan di angkatnya Kamarusdian, SH., MA sebagai Ketua dan Irfan Khairul Umam, SHI., M.Sc., sebagai Sekretaris. Program Kerja yang di lakukan sebagian besar adalah kegiatan tentang bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan yaitu melakukan seminar, dialog, lokakarya untuk membahas berbagai persoalan praktik Hukum Islam di masyarakat, mengadakan pelatihan kemahiran hukum Melaksanakan PKPA, memberikan sosialisasi hukum Islam/perundang-undangan, khususnya yang bernuansa Syariah. Di karenakan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Hanya mempunyai Ketua dan Sekretaris dan tidak mempunyai Staf maka, kantor sering kosong. Secara logika ketika kosong maka orang telpon untuk konsultasi maupun mau meminta bantuan hukum yang angkat pasti orang lain atau bisa juga lembaga yang lain. Orang datangpun akan kecewa karena tidak ada orang. Harapannya Ingin kosultasi atau ingin meminta Bantuan hukum pupus. F. Pengaruh LKBH terhadap Perkembangan Program Studi Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum merupakan Program Studi Baru yang mempunyai banyak tantangan untuk berkembang kedepan. Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan merupakan empat poin yang tidak bisa lepas dari unsur sebuah lembaga pendidikan termasuk program studi. perlu diketahui keempat unsur-unsur dari poin tadi secara jelas, sehingga bisa melakukan beberapa hal untuk baik merealisasikan, memepertahankan, menanggulanginya. Mengetahui unsur-unsur yang ada dalam keempat poin tersebut harus secara komperhensif, dan dibutuhkan kejelian serta ketajaman analisis dalam. Dalam kaitannya dengan Program Studi Ilmu Hukum, keempat poin tersebut dapat dilihat pada

102

lima komponen utama yang merupakan indikator kelayakan program (five threshold indicators). Kelima indikator kelayakan tersebut adalah sumber daya manusia, pengelolaan program, infrastruktur, sistem informasi dan pembiayaan program. Penilaian melalui SWOT harus dilakukan secara obyektif terhadap kelima momponen ini dan penilaian harus bertumpu pada pada sejauh mana relevansi program, iklim akademik, komitmen institusi, keberlangsungan program dan efesiensi pelaksanaan program dalam merealisasi visi dan misi program. 1. Kekuatan (Strength) Menurut hasil evaluasi diketahui bahwa Program Studi Ilmu Hukum memiliki beberapa kekuatan. Salah satu kekuatan yang dapat disebutkan adalah terkait dengan visi yang diformulasikan Program Studi. Program Studi Ilmu Hukum ini memiliki visi yang jelas dan cakupan visi tersebut sangat ideal. Selain itu, Program Studi menetapkan kurikulum (mata kuliah) dengan desain terbuka, dan itu dilakukan untuk dapat merespon persoalan yang aktual dan relevan dengan jurusan dalam komponen Mata Kuliah Dasar (MKD), Matakuliah Umum (MKU), dan Mata Kuliah Pilihan (MKP). Jenis mata kuliah diarahkan pada persoalan hukum secara umum dan kemudian diintegrasikan dengan hukum Islam. Terk ait dengan peminatan, kurikulum juga didesain sesuai dengan peminatan yang dipilih oleh mahasiswa. 48 Desain terbuka dan kemudian spesifik pada keislaman dan kehasan berdasarkan peminatan tersebut dimaksudkan agar visi serta tujuan Program Studi dapat diwujudkan dengan baik. Kekuatan lain secara umum terletak pada kualitas dan kuantitas dosen yang cukup memadai. Dengan jumlah dosen tetap 17 orang, Fakultas Syariah dan hukum “Laporan Dialog Pembukaan dan Penetapan Peminatan Program Studi Yang Diselenggarakan oleh Program Studi dan Pembantu Dekan Akademik, Jakarta: FSH, 2010 48

103

Program Studi Ilmu Hukum telah dapat memberikan rasio yang logis untk perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa. Komposisi yang lumayan baik tersebut terdiri dari 3 guru besar, 3 orang doktor dan 5 orang sedang menempuh program doctor dan 6 orang magister, Program Studi Ilmu Hukum dapat kuat dalam menjalankan proses belajar mengajarnya. Terlebih lagi, para dosen tersebut telah memiliki karya ilmiah dalam bentuk tulisan di jurnal ilmiah, buku dan penelitian. Keadan ini dapat menjadi bukti bahwa mutu dari kualitas dosen Program Studi Ilmu Hukum dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa para dosen memiliki pengalaman belajar yang beragam baik dari segi tempat dan pebidangan merupakan poin lain dari kekuatan Program Studi Ilmu Hukum dalam unsur sumber daya. Meski mayoritas menempuh studi di dalam negeri, beberapa dari mereka memperoleh pengalaman belajar di luar negeri, seperti tergambar dan terpaparkan pada borang akreditasi ini. Dari segi kuantitasnya, dosen Program Studi Ilmu Hukum cukup memadai. Dari segi prosentasinya diketahui bahwa hampir seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum berdomisili di dalam kota Jakarta. Ini menjadi suatu kekuatan tersendiri yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif, disamping juga memudahkan mahasiswa berkonsultasi. 2. Kelemahan (Weekness) Terdapat beberapa kelemahan yang perlu dukemukakan dalam bagian ini. Kelemahan tersebut di antaranya terkait dengan evaluasi penjaminan mutu. Hasil evaluasi penjaminan mutu terkadang kurang berdampak pada perbaikan pelaksanaan peningkatan kualitas Program Studi, karena minimnya sosialisasi dan anggaran yang tersedia. Selain itu, kelemahan dapat ditemukan pada masih minimnya jumlah dosen tetap dan dan tidak tetap yang mempunyai latar pendidikan dari Ilmu Hukum dibandingkan dengan rasio jumlah dosen yang berlatar belakang syariah atau hukum Islam. Hal tersebut menjadi sedikit kendala dalam menentukan dosen untuk mengampu mata kuliah-mata kuliah peminatan

104

seperti dalam rumpun Hukum Kelembgaan Negara. Meski demikian, Program Studi sudah dapat menjaring kebutuhan tenaga pendidik dalam bidang tersebut pada melalui rekrutmen dosen yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah tahun penerimaan 2010, dan diharapkan masalah ini dapat segera teratasi. Selain itu, kelemahan dapat digambarkan dalam kurang tersedianya beberapa sarana dan prasarana, seperti laboratorium khusus untuk Program Studi Ilmu Hukum yang nota bene merupakan Program Studi umum yang baru didirikan di FSH. Masih kurangnya prasarana untuk kepentingan pembelelajaran bagi mata-mata kuliah tertentu yang terkait dengan peminatan (kelembagaan negara) merupakan kelemahan lain Program Studi Ilmu Hukum. 3. Kesempatan (Opportunity) Program Studi Ilmu Hukum lahir dan menjadi salah satu Program Studi baru di lingkungan Fakultas Sayriah dan Hukum melihat adanya sebuah Peluang seiring dengan trend perkembangan dunia terutama di bidang hukum umum dan Islam. Hal tersbut terlihat dari semakin bergairahnya dan maraknya isu-isu hukum yang dibahas di dalam kehidupan kemasyarakatan. Isu-isu tersebut perlu dibahas dan dipecahkan dengan merujuk pada aturan-aturan yang dapat memberikan rasa keadilan dan ketertiban, dan untuk itu diperlukan pemahaman dan pemikiran hukum yang lebih progresif dan sesuai dengan citacita dan kondisi masyarakat, dengan tanpa mengabaikan nila-nilai hukum Islam. Beberapa hal yang selama ini ada perlu dikemukakan terkait dengan ini. Hal-hal tersebut di antaranya adalah, bahwa: a. Fakultas-Fakultas hukum yang ada cenderung selama ini masih bercorak konvensional dan konservatif, serta tidak jarang terjebak dalam logika

dikotomis

tentang hukum Islam

dan hukum

Konvensional, serta kurang berusaha mensinergikan, minimal mendekatkan logika hukum konvensional dengan hukum Islam b. Setelah Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen melalui Undang-Undang N0. 3 Tahun 2006,

105

kompetensi Peradilan Agama bertambah yaitu menangani sengketa bisnis yang berbasis syariah, yang tidak mustahil ke depan Peradilan memiliki kompetensi yang lebih luas lagi yang penanganannya membutuhkan tenaga-tenaga ahli huku baru yang memahami hukum umum plus Islam. Melihat hal tersbut, Kebutuhan alumni Program Studi Ilmu Hukum sebagai seorang Sarjana Hukum akan sangat meningkat untuk menduduki posisi-posisi penting sebagai Hakim, Jaksa, dan Panitera di berbagai Pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang selama ini sulit dimasuki oleh alumni-alumni (kecuali dari konsentrasi Pengadilan Agama) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dari Program Studi selain Ilmu Hukum, dikarenakan faktor gelar kesarjanaan. Selain posisi-posis tersebut, alumni juga dapat berprofesi sebagai Lawyer, Konsultan Hukum dan Dosen. Kesempatan lain dapat dijelaskan jika kita mempertimbangkan minat calon mahasiswa. Sebagai Program Studi baru di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, minat dan para calon mahasiswa yang akan memilih Program Studi Ilmu Hukum semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan ini memberikan kesempatan atau peluang kepada seluruh stakeholders untuk meningkatkan kualitasnya, melakukan kerjasama dan melakukan evaluasi secara simultan dan konsisten baik akademik maupun non akademik. Dengan adanya pola job description yang menjadi acuan, suasana organisasi Program Studi menjadi terpola dan mempunyai arah yang jelas. Program pemberian beasiswa merupakan peluang lain bagi peningkatan dan pengembangan Program Studi Ilmu Hukum. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum mempunyai banyak kesempatan untuk memperoleh beasiswa baik dari dalam maupun luar negeri yang disediakan oleh penyedia beasiswa seperti Dikti, Kemenag, Supersemar, ADS, Aminef, dan lain-lain. Informasi beasiswa tersebut biasanya dapat dilihat di bagian Akademik Fakultas dan bagian International Office Gedung Rektorat lantai I untuk beasiswa dalam

106

dan luar negeri. Dengan suasana kampus yang ramai dengan kegiatan akademik,

mahasiswa

diberi

kebebasan

untuk

mengembangkan,

mengaktualisasikan dirinya, berkreativitas dalam segala bidang sehingga minat, bakat dan potensi mereka dapat terasa dan tersalurkan dengan baik. Potensi-potensi tersebut apabila diakomodir dengan baik, dapat menjadi suatu prestasi yang membanggakan. Lulusan Program Studi Ilmu Hukum mempunyai kesempatan yang besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Terlebih lagi mahasiswa telah dibekali kemampuan yang komprehensif dalam Ilmu Hukum dan ilmu syariah sehingga mahasiswa dapat berkarya sesuai dengan bidangnya baik bekerja maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk menambah wawasan mahasiswa dalam pratik hukum acara, dilaksanakan

praktikum

peradilan.

Program

Studi

juga

berupaya

mengoptimalkan review kurikulum dengan mengefektifkan peran serta konsorsium Ilmu Hukum yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum dan mekanisme evaluasi Program Studi baik secara internal dan eksternal yang sudah melibatkan tim reviewer dari pihak luar

negeri sehingga dapat

dijalankan kembali sebagai bahan evaluasi Program Studi, seperti telah dengan rinci dijelaskan dalam borang. Semakin terbukanya kesempatan untuk pengangkatan tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan Program Studi, dan semakin banyaknya minat tenaga pendidik yang qualified dengan peminatan yang dibuka oleh Program Studi di bidang hukum kelembagaan negara untuk menjadi dosen Program Studi merupakan sebuah kesempatan yang mampu mengembangkan Program Studi Ilmu Hukum.49 Kesempatan juga dapat dilihat dari bidang penelitian yang terus diperhatikan. Beberapa kesempatan yang tersedia untuk pengembangan dalam bidang ini bisa dilhat dari tingginya minat para pimpinan untuk Hal ini dapat dilihat misalnya dari terdaftarnya beberapa nama yang ikut dalam seleksi penerimann dosen baru untuk beberapa Program Studi di UIN termasuk Program Studi Ilmu Hukum. 49

107

meningkatkan pembiayaan sarana dan prasarana. Terlebih lagi, dengan sistem BLU yang baru diterapkan Program Studi dapat mengelola dana pembiayaan secara mandiri sehingga pengeluaran pembiayaan dapat selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Makin banyaknya lembaga yang dapat menjalin kerja sama dengan UIN, dan kemudian FSH, yang imbas baiknya akan dirasakan juga oleh Program Studi merupakan peluang lain yang dapat mengembangkan Program Studi dari sisi pembiayaan, sarana dan prasarana. Tesedianya hibah-hibah dana yang dicanangkan dari pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah memberikan peluang kepada Program Studi untuk meningkatkan pengabdian dan penelitian memperkuat peluang yang ada dalm hal ini. Lebih lagi, kesempatan-kesempatan untuk melakukan kerjasama dalam realisasi pengabdian kepada masyarakat juga terbuka luas, sehingga Program Studi bisa mengembangkan program-program kerjasama dengan lebih baik. 4. Tantangan (Threat) Seperti telah beberapa kali disebbutkan, program Studi Ilmu Hukum ini adalah Program Studi yang baru di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, oleh karena itu Program Studi Ilmu Hukum dituntut untuk cepat melakukan program-program yang dibutuhkan untuk memajukan Program Studi agar pengelolaan Program Studi tersebut menjadi lebih professional. Kekuatan-kekuatan Program Studi Ilmu Hukum yang telah diterangkan di atas tadi, bila manajemen Program Studi Ilmu Hukum tidak dilakukan dengan baik, akan dapat membawa boomerang bagi Program Studi sendiri. Beberapa kelemahan seperti peningkatan kuantitas SDM Dosen yang berlatar belakang murni Ilmu Hukum, adanya kordinasi yang belum berjalan efektif, pembagian bobot mata kuliah yang harus mempunyai distingsi yang jelas dengan Program Studi-Program Studi yang ada di FSH, penyempurnaan perangkat pembelajaran, dan merelevansikan mata kuliah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja terus dilakukan oleh seluruh komponen yang ada di Program Studi Ilmu Hukum. Hal ini penting mengingat tingkat kompetisi

108

antar institusi yang ada di Jakarta dan sekitarnya semakin kompetitif. Tingkat harapan dan tuntutan masyarakat, pengguna lulusan dan khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum akan terwujudnya Program Studi yang representatif sebagai institusi pendidikan yang unggul, handal dan terdepan dalam integrasi bidang kesyariahan dan Ilmu Hukum tentu sangat tinggi. Para mahasiswa yang kritis dan semakin memahami kebutuhan keahlian mereka tentu menjadi tantangan tersediri bagi Program Studi Ilmu Hukum. Tantangan lain adalah terkait dengan pembinaan mahasiswa. Seringkali mahasiswa tidak bisa mengatur dirinya dengan baik, dan pembinaan dari dewan pembina dan pengelola Program Studi menjadi penting. Jika tidak, beberapa masalah akan terjadi seperti waktu tempuh menyelesaikan studi menjadi lama, diakibatkan kesibukan mereka dengan berbagai kegiatan organisasi kampus, dan sulitnya beradaptasi dengan lingkungan sekitar dapat terjadi. Tantangan yang lain adalah, persaingan dalam dunia kerja yang semakin kompetitif. Untuk itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengasah kemampuan mereka dalam bidang akademik saja, tetapi kemampuan non akademik (soft skill) mereka juga harus terus dikembangkan, seperti mempunyai kemampuan bahasa asing dan lain-lain yang akan berguna di dunia kerja. Tentunya, hal ini tidak bisa begitu saja diserahkan kepada mahasiswa. Program Studi perlu mengarhkan dan memfasilitasi tercapainya kemampuan-kemapaun tersebut. Sejalan dengan itu, Pimpinan dan sivitas akademika Program Studi Ilmu Hukum dituntut untuk dapat menjaring dan menyaring dosen-dosen yang qualified dan memenuhi kebutuhan Program Studi sehingga visi dan misi Program Studi dapat teralisasi. Program Studi Ilmu Hukum juga dituntut untuk meningkatkan manajerial Program Studi secara modern khususnya untuk memperbaiki struktur kurikulum agar sesuai dengan visi dan misi. Tantangan lain terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana dan pembiayaannya. Sebagai Program Studi baru, Program Studi Ilmu Hukum

109

memiliki jumlah mahasiswa yang lebih sedikit dari jumlah Program Studi lain. Namun, kebutuhan akan sarana dan prasarana dan kemudian pembiayaan sama besarnya dengan Program Studi lain, jika dikaitkan dengan kebutuhan sarana bagi pengembangan pembelajaran. Sistem BLU yang diterapkan menuntut Program Studi untuk lebih profesional dalam pengelolaan dana, dan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Program Studi dalam pelaksanaannya yang membutuhkan tenaga yang profesional. Selain itu, tantangan yang perlu dipertimbangan Program Studi Ilmu Hukum terkait dengan bidang penelitian. Banyaknya Program Studi-Program Studi lain yang juga mengajukan proposal penelitian membuat Program Studi Ilmu harus dapat memperbaiki kualitas dosen peneliti sehingga mereka dapat mengajukan proposal penelitian lebih baik dan mampu berkompetisi. Berkembangnya

teknologi

yang

menuntut

Program

Studi

untuk

meningkatkan keahlian para dosen untuk mampu menguasai teknologi tersebut adalah sebuah tantangan lain dalam hal ini, sebab jika tidak para dosen sulit bersaing dengan dosen dari Program Studi lain. Perkembangan Program Studi Ilmu Hukum tidak berbanding lurus dengan Perkembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mahasiswa Prodi Ilmu hukum terus bertambah setiap tahunnya. Bahkan kuota penerimaan dari Universitas juga di tambah setiap tahunnya. Perkembangan ini salah satunya adalah hasil sosialisasi yang di lakukan Program Studi Ilmu hukum di sekolah-sekolah bahkan pesantrenpesantrren. Selain itu disosialisasikan dengan website fakultas Syariah dan hukum di bawah Website UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkembangan Program Studi Ilmu Hukum dipengaruhi oleh nama perguruan tinggi Negeri yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif hidayatullah Jakarta. Masyarakat Indonesia lebih memilih Perguruan Tinggi Negeri di bandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Di samping biaya lebih murah di perguruan tinggi negeri beasiswa juga banyak walaupun harus

110

berebut tempat karena hanya sedikit perguruan tinggi negeri yang mempunyai Program Studi Ilmu Hukum. Adapun Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum setelah dilihat dari program kerjanya lebih banyak tentang kegiatan didalam fakultas. Dan ketika kegiatannya di luar institusi tidak untuk mempromosikan tentang Program Studi Ilmu Hukum kepada masyarakat, bahkan bisa di bilang kegiatan luar itu adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum hanya sedikit yang mengetahuinya. Bahkan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum juga Sedikit yang tahu tentang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Dari sini bisa dilihat bahwa Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum tidak mepunyai pengaruh terhadap perkembangan Program Studi Ilmu Hukum.

111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari uraian pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa : 1. Kasus yang sudah ditangani Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN terdiri dari Kasus tentang Permasalahan Koperasi UIN Syarif hidayatullah Jakarta, Pendampingan Kasus hukum Terhadap Pemerkoasaan dan Pembunuhan Mahasiswa UIN, dan Beberapa Kegiatan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat. 2. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum awalnya sudah bagus menghadapi kasus-kasus yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bahkan sudah ada yang pendampingan ke pengadilan namun semakin tahun semakin turun pergerakan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Bahkan Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum Kegiatannya Sudah banyak yang

hanya berfokus pada

Pengembangan dan penelitian seperti Seminar dan pelatihan saja. 3. Dari Hasil Observasi penelitian ini ternyata tidak ada pengaruh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum terhadap Perkembangan Program Studi Ilmu hukum. Sebab perkembangan LKBH dengan Program Studi ilmu hukum Berbanding terbalik. Program Studi Ilmu hukum Semakin Berkembang Pesat akan tetapi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Malah Semakin Merosot Perkembangannya.

B. Rekomendasi/Saran 1. Bagi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di harapkan supaya lebih aktif dalam kegiatan penanganan kasus walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa orang bahkan mahasiswa sendiri belum yakin akan kemampuan Lembaga

Konsultasi dan bantuan Hukum untuk bisa membantu

menyelesaikan masalah hukum di pengadilan. Tidak hanya di Fakultas

112

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah saja yang mengalami hal demikian. Di tempat lain Bahkan mahasiswa yang kena kasus hukum meminta bantuannya ke LBH Jakarta yang Notabenenya Swasta dan advokasi. 2. Bagi Program Studi Ilmu Hukum, diharapkan untuk memasukkan praktek advokasi dan bantuan hukum kedalam kurikulum supaya mahasiswa lebih mengetahui dan lebih peduli dengan masalah bantuan hukum baik hanya konsultasi maupun sampai dengan pendampingan di pengadilan. 3. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum, Supaya memasukkan Anggaran untuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Karena walaupun secara cumacuma akan tetapi tranport jalan untuk ke lapangan dan untuk latihan pasti mengeluarkan uang. 4. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap

prodi ilmu Hukum sebagai lembaga yang

dibutuhykan oleh mahasiswa sebagai tempat berkreasi.

113

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, PerihalUndang-Undang, Jakarta, Penerbit :Konstitusi Press, 2006. Bruggink, JJH.,alihbahasa, Sidharta, Arief, Refleksi tentang hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996 Kansil, C.S.J, dkk, Kemahiran Membuat Perundang-Undangan, Jakarta, Penerbit : PT. Perca, 2003. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001 Fakultas Syariah Hukum, Pedoman Akademik FSH 2009-2010, Jakarta: Fakultas Syariah Hukum, 2010 Fakultas Syariah dan Hukum, Pedoman Akademik FSH 2009-2010, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2008 Indonesia, Undang-undang Dasar 1945. Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtra Baru Van Hoeve, 1997, Jilid 5, Cet. 1 Wade, E.C.S. dan G. Godfreng Philips, Konstitusional Law, London, Loggmens, 1963. Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, UGM Press, Surabaya, 2005 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Norma Hukum Diskriptif, Jakarta, Penerit :Rindi Press, 1995. Harahap, M.Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2002 Harianto, Bambang Sunggono dan Aries, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994

114

Hidayat, Prof. Dr. Komaruddin, Dkk, Pedoman Akademik Program Strata I 2013/2014, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013 Kompilasi Hasil Rapat-Rapat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah”, FSH UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2010 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/480/2009 Tentang Penetapan Kelulusan Peserta Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun Anggaran 2009 Koentjoroningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994 Lord Lloyd O Hamstead dan MDA Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, ELBS/Steven, 1985 Laporan Seminar dan Sosialisasi Fakultas Syariah dan Hukum Bekerjasama dengan MGMP Ekonomi SMA, MA, SMK dan Pontren Se-DKI Jakarta tanggal 09 Februari-18 Maret 2009 Laporan Penelitian Peta Mutu Akademik dan Non Akademik Mahasiswa Baru Fakultas Syariah dan Hukum Tahun Akademik 2010/2011 oleh Tim Peneliti Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM) Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2010 lexy J. Maleong, Metode Penelitian kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002 Lili Rasjidi, Dasar-DasarFilsafatHukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. Ke VI, 1993. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005 Marzuki, Metodologi Riset,Yogyakarta: BPFE-UII, 2001 Puspito, Hendro, O.C. Sosiologi Sistematik, Jakarta: Kanisius, 1989 Saharuddin, Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis, Depok: Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001

115

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung, cetakan keempat, Pebruari 1980. ___________________, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakanpertama, Agustus 2006 Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan, Bandung: Utomo,2006

Sudikno, Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, edisi keempat, Agustus 1993. Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003 Soekanto,Purnadi Purbacaraka dan Soerjono, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993 Soepardan, Modeong, Teknik Perundang-Undangan di Indonesia, Jakarta Timur, Penerbit : PT. Perca, cetakanpertama, 2003. Soekanto, Soerjono, Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983 Suharsimi,Arikonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002, Edisi Revisi V Syariah dan Hukum, Fakultas, Laporan Tahunan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2007, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2008 Syariah dan Hukum, Fakultas, Laporan Tahunan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2008, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2009 Syariah dan Hukum, Fakultas, Laporan Tahunan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2009, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2010

Taneko, B. Sulaiman, Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993 UIN Syarif Hidayatullah, Rencana Strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007-2011, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007 Uphoff, Norman.T. Local Institutional Development: An Analitycal Sourcebook with Cases. West Hartford Connecticut: Kumarian Press, 1986

116

Wirjono Prodjodikoro, Asas-AsasHukum Tata Negara Indonesia Jakarta, Penerbit : Dian Rakyat, 1989. Winarta, Frans Hendra, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta:Elex Media Komputindo, 2000

Internet Mardiman Sane., SH, Fungsi dan Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat, (Jakarta: http://www.indonesia-bisa.com/ top/ index.php?

option=com

_content&view=

article&id=213:fungsi-dan-peran-

lembaga-konsultasi-dan-bantuan-hukum-bagi-masyarakat&catid=1:polhukam&Itemid=5) di akses 2 Agustus 2013 http://www.ylbhi.or.id,

Sejarah, di akses 21 Agustus 2013

LBH Jakarta, Profil LBH, http://www.bantuanhukum.or.id di Akses 13 Agustus 2013 http://www.hukumonline.com,

Kiprah LBH Kampus Di Gilas roda waktu, di

akses 12 Juli 2013 http://www.trisakti.ac.id/fh/?page=fasilitas&sw=lat,

Lembaga Arbitrase risakti, di

akses 23 Agustus 2013 http://www.uajy.ac.id/penelitian-pengabdian/layanan-kepakaran/pusat-bantuan-dankonsultasi-hukum-pbkh/,

September 2013

Pusat Bantuan Dan Konsultasi Hukum, Di akses 12