2013 B U L E T I N

Buletin BKD & Diklat Kota Palembang/Desember/2013

BULETIN

Edisi Oktober-Desember 2013

http://www.bkdd.palembang.go.id

SELEKSI PENERIMAAN CPNS HONORER KATEGORI II DI KOTA PALEMBANG

1


SALAM REDAKSI

SUSUNAN PENGURUS

Alhamdulillah... Adalah rasa syukur yang sudah sepatutnya selalu kita persembahan ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat dan karunianya sehingga kita semua masih diberikan nikmat dan kesempatan dalam berkarya dan berbuat lebih baik lagi, sehingga Buletin BKD dan Diklat Kota Palembang Edisi Desember 2013 dapat terbit kembali.

Pengarah

: Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang

Penanggungjawab

: Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pemimpin Redaksi

: M. Azli Febiansyah, S.STP.,MH.

Redaktur Pelaksana

: Noviarman, SE.,M.Si,Ak.

Tak terasa, saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2013, sudah banyak program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk kemajuan manajemen kepegawaian dan pembangunan Kota Palembang pada umumnya. Namun, langkah pasti harus tetap dilakoni dan tak boleh berhenti disertai dengan niat tulus dan suci.

Sekretaris

: Herlina,S.Sos.

Keuangan

: Adrianus Amri, SSTP.,M.Si.

Notulis

: Lidya Nita Ismir, SIP., MM

Agendaris

: Ade Indah Valianti

Staf Redaksi

: Sekretaris BKD dan Diklat Kota Palembang dan Kepala Bidang di Lingkungan BKD dan Diklat Kota Palembang

Fotografer

: Dian Fitriadi, A.Md.

Begitu pun untuk penerbitan edisi Buletin BKD dan Diklat Bulan Desember 2013 dalam cetakan dan tampilan isi mulai berbenah dan mereformasi diri untuk lebih padat, berisi dan dapat tersaji dengan rapi.

Desain Grafis/Lay Out : A. Sangun F., S.Si. Pelaksanaan Test Formasi CPNS jalur Honorer Kategori II Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013 mewarnai edisi ini sebagai upaya penjaringan sumber daya manusia CPNS yang berkompetensi dalam mendukung terwujudnya Pelayanan dan pembangunan di Kota Palembang yang lebih baik.

Selamat Tinggal Tahun 2013 Selamat Datang Tahun 2014

Alamat Redaksi

: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang, Jln Merdeka No. 252 Telp. (0711) 357279, Fax : (0711) 357290

Website

: http/bkdd.palembang.go.id

E-Mail

: [email protected]

“Semoga tahun depan kita dapat berbuat lebih baik.” Aamiin...

2


VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KOTA PALEMBANG PERIODE TAHUN 2013-2018

VISI PELAYANAN DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG BERKUALITAS MENUJU TERCIPTANYA PNS YANG PROFESIONAL, INOVATIF, DAN SEJAHTERA DALAM RANGKA MENDUKUNG PALEMBANG EMAS 2013-2018

MISI MEWUJUDKAN SUMBER DAYA APARATUR YANG BERIMAN, PROFESIONAL, VISIONER, DAN BEBAS KKN

3


Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Honorer Kategori II Di Kota Palembang Tahun 2013 Di tahun 2013 ini, setelah dilakukan kebijakan moratorium PNS sejak tahun 2010, Pemerintah Kota Palembang membuka keran khusus bagi pelamar dari tenaga honorer kategori II untuk mengikuti ujian seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

M

enindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013 tentang Pengumuman dan Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori 2 (yang penggajiannya buka ndari dana APBD Kota Palembang atau APBN), Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang mengumumkan daftar peserta yang akan mengikuti Ujian CPNS Tahun 2013 Tenaga Honorer Kategori II.

Berdasarkan Daftar Peserta Ujian CPNS 2013 Tenaga Honorer Kategori 2 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang, peserta yang mengikuti ujian ini berjumlah 1575 peserta, dengan rincian sebagai berikut. Dari klasifikasi jenis kelamin, terdiri dari 1028 perempuan dan 547 laki-laki. Dari klasifikasi fungsi dan tugas, terdiri dari 659 Tenaga Guru, 826 Tenaga Teknis/Administrasi, dan 90 Tenaga Kesehatan. Dari klasifikasi pendidikan, dikelompokkan tiga kelompok, yaitu SD-SMP sebanyak 120 peserta, SMA-D.III sebanyak 1123 peserta, dan D.IV-S.III sebanyak 332 peserta.

4


Setelah melalui proses seleksi administrasi, akhirnya sebanyak 1567 peserta mengikuti ujian seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Honorer Kategori II yang digelar serempak secara nasional pada Hari Minggu, 3 November di Palembang. Ujian ini digelar di tiga lokasi berbeda yang bertempat di SMA Negeri 1, SMA Negeri 10, dan SMP Negeri 18 Kota Palembang. SMA Negeri 1 menjadi pusat lokasi untuk pengumpulan berkas, data dan informasi sekaligus sebagai tempat pembakaran soal-soal Lembar Jawab Komputer (LJK) agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Sampai berita ini dibuat, hasil ujian tenaga honorer Kategori II kembali diundur dari jadwal semula yang sudah ditetapkan. Menurut Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Nasional Tumpak Hutabarat, sesuai pengumuman di website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, rencananya hasil tes CPNS pelamar umum 2013 dengan metode LJK akan diumumkan pada 24 Desember 2013. Sementara hasil ujian honorer kategori II, menurut Tumpak Hutabarat, terjadwal akan diumumkan pada minggu ke-4 Januari 2014. “Semoga tidak mundur lagi, semua pihak yang berkepentingan untuk bersabar, mari kita berikan dukungan bersama supaya Tim dapat menyelesaikan pemeriksaan LJK honorer kategori II secara optimal,” ajak Tumpak Hutabarat.***

Pemusnahan soal-soal ujian yang dilakukan di halaman belakang SMA Negeri 1 Kota Palembang

Suasana tes ujian yang tengah berlangsung

5


Musrenbang RPJMD Kota Palembang 2013-2018

M

usrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang 2014-2018 resmi dibuka oleh Wakil Walikota Palembang, Harno Joyo, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 bertempat di Aula Parameswara, Kantor Walikota Palembang. Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Sumsel yang diwakili oleh Kabid Sosial dan Budaya Hendrian menyampaikan bahwa kota Palembang saat ini menjadi mercusuar bagi pembangunan di wilayah Sumatera Selatan. Bila dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Palembang masih berada diatas rata-rata nasional. Angka harapan hidup dan pendapatan per kapita yang tinggi serta laju inflasi yang terkendali menjadi indikator keberhasilan Kota Palembang dibandingkan kabupaten atau kota lainnya di Sumatera Selatan. Hal ini tidak terlepas dari kesuksesan Palembang dalam melaksanakan event-event besar semisal Sea Games pada tanggal 11-22 November 2011 dan Islamic Solidarity Games (ISG) pada 22 September 1 Oktober 2013. Hendrian menambahkan ke depan akan ada perubahan mendasar dalam pendekatan perencanaan, yaitu dengan pendekatan kewilayahan. Dimana untuk wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka yang tinggi akan mendapat prioritas utama. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada. Sementara itu, di hadapan Wakil Walikota Palembang, para Kepala SKPD, para Camat seKota Palembang, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, IGB Surya Negara, mengangkat pentingnya perencanaan yang baik. Surya Negara mengingatkan agar para peserta Musrenbang serius dalam menyusun RPJMD Kota Palembang 5 tahun ke depan. Beliau juga menyatakan kesiapan BPKP untuk terus membantu Pemerintah Kota Palembang dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. ***

6


SELAMAT DAN SYUKUR Kepada Bapak H. Effendi, S.Sos. beserta Ibu Hj. Sri Martina SE.,MM. atas Kelancaran Beliau Berdua dalam Menunaikan Ibadah Haji Tahun 2013

Setelah menunaikan dan menyelesaikan ibadah haji dengan sempurna, H. Effendi, S.Sos. (Sekretaris BKD dan Diklat) beserta Hj. Sri Martina SE.,MM. (Kabid Perencanaan dan Pengendalian Program BKD dan Diklat) tiba kembali di Palembang.

Mendapat informasi tersebut, seluruh Pegawai BKD dan Diklat Kota Palembang memberikan ucapan selamat kepada H. Effendi, S.Sos. beserta Hj. Sri Martina SE.,MM. atas kelancaran beliau berdua dalam menunaikan ibadah haji dan langsung menyambutnya dengan penuh keceriaan dan keakraban di karenakan sudah hampir satu bulan lima belas hari tidak bertemu, dan ketika berjumpa beliau dalam kondisi sehat wa’afiaat. Itulah kesan yang tercipta di saat pertama kali bertemu dengan beliau setelah pulang menunaikan ibadah haji. Dalam perjumpaan yang pertama kali H. Effendi, S.Sos. beserta Hj. Sri Martina SE.,MM. menceritakan banyak pengalaman kepada seluruh pegawai BKD dan Diklat selama menunaikan ibadah haji, diantaranya beliau lebih sering berjalan kaki selama di tanah suci disebabkan jaraknya yang jauh dari tempat pemondokan dengan Masjidil Haram untuk menunaikan rangkaian proses/rukun ibadah haji. Sehingga hampir seluruh aktivitas selama di sana dengan jalan kaki jarak dari penginapan kami (Indonesia/Palembang) ke Masjidil Haram cukup jauh dan tidak ada transportasi karena jarak dari Maktab (tempat tinggal) ke Masjidil Haram lebih dari 1 km, tetapi belum cukup 2 km sehingga tidak disediakan layanan transportasi (bis), sehingga kami harus berjalan kaki untuk sampai Masjidil Haram, dan sangat melelahkan. “Tapi itu nikmat bagi kami karena kami beribadah kepada Allah SWT“, ujar H. Effendi, S.Sos. beserta Hj. Sri Martina SE.,MM. Pada kesempatan kunjungan tersebut, seluruh Pegawai BKD dan Diklat Kota Palembang dalam sambutannya mengatakan merasa gembira karena H. Effendi, S.Sos. beserta Hj. Sri Martina SE.,MM. bisa menunaikan ibadah haji dengan baik dan kembali ke kota Palembang dalam keadaan sehat. “Kami merasa gembira karena H. Effendi, S.Sos. beserta Hj. Sri Martina SE.,MM. dapat menunaikan ibadah haji dengan baik dan bisa pulang kembali ke Palembang dalam kondisi sehat wa’ afiaat seperti waktu pergi dahulu serta tidak kurang sedikit pun.”, ungkap mereka.

Semoga ibadah haji H. Effendi, S.Sos. beserta Hj. Sri Martina SE.,MM. diterima oleh Allah SWT dan menjadi haji yang mabrur.

7


DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013

KEGIATAN OBSERVASI LAPANGAN KE PEMERINTAH KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013, melaksanakan kegiatan Observasi Lapangan (OL) di Pemerintah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai tanggal 24 Oktober 2013, yang merupakan salah satu kurikulum yang wajib dilaksanakan oleh peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV . Rombongan panitia dan peserta Observasi Lapangan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013 yang berjumlah 53 orang diterima secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum Kota Cimahi, Ibu Hj. Sri Nurul Handayani, M.Si., yang menyampaikan ungkapan selamat datang kepada peserta dengan harapan kedepannya dapat terjalin kerjasama yang semakin baik dan transfer keberhasilan di masing-masing daerah. Serta dukungan kepada peserta Diklat Pim Tk. IV Kota Palembang dapat menyelesaikan tugas Observasi Lapangannya dengan baik dan lancar.

Rombongan OL sedang diterima di pemerintah Kota Cimahi

Lapangan ini bertujuan untuk menerapkan pengetahuan dan teori – teori yang didapat selama pendidikan dengan kenyataan di lapangan, yang menuntut siswa untuk menganalisa suatu permasalahan secara cepat dan tepat. Serta kegiatan ini juga untuk meningkatkan hubungan bilateral antar kedua daerah, Kota Palembang dan Kota Cimahi khususnya peningkatan keberhasilan di daerah masing-masing. ***

Dalam sambutannya pula Bapak Walikota Palembang, yang diwakili langsung oleh Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang, Bpk. Kurniawan, AP., M.Si selaku pimpinan rombongan peserta Observasi Lapangan menyampaikan bahwa kegiatan Observasi Ka. BKD dan Diklat kota Palembang memberikan arahan

Ka. BKD dan Diklat kota Palembang sedang diwawancarai media massa lokal

Rombongan OL bersama pejabat Pemerintah Kota Cimahi

8


Penerapan ISO 9001 : 2008

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian

M

asyarakat merupakan pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang kondusif bagi seluruh kegiatan masyarakat guna menyongsong era globalisasi yang telah memacu persaingan yang semakin tajam di berbagai sektor ekonomi, investasi barang dan jasa. Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kepegawaian di daerah harus terus ditingkatkan kualitasnya, debirokratisasi maupun deregulasi kepegawaian tidak lain akan bermuara kepada terciptanya pelayanan prima. Dalam menyongsong era globalisasi tentunya akan terjadi kompetisi yang sangat ketat dalam dunia usaha ataupun investasi dimana akan banyak membutuhkan informasi peluang usaha, pelayanan perijinan ataupun dokumen-dokumen lain. Hal demikian sangat berimplikasi pada meningkatnya geliat investasi daerah dalam berbagai sektor sehingga turut mempercepat laju pembangunan di Indonesia. Instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan dan managemen kepegawaian tentu saja adalah Badan Kepegawaian Daerah. Instansi ini memiliki visi yang sama, yakni terwujudnya pelayanan kepegawaian yang cepat, mudah, transparan dan pasti. Hal tersebut yang kemudian dijadikan tren positif instansi pelayanan kepegawaian yang mulai menata ulang seluruh pola pelayanan. Akan tetapi, perubahan ini jangan sampai melupakan besarnya harapan masyarakat mengenai sebuah pelayanan kepegawaian yang belum terpenuhi. Hal ini terkait bentuk pelayanan yang diberikan oleh pegawai instansi tersebut. Perlu adanya standarisasi pelayanan di Indonesia yang berstandar internasional sehingga harapan masyarakat mampu tercapai.

Standar Internasional ini ditetapkan oleh International Organization for Standardization atau yang lebih familiar terdengar dengan singkatan ISO. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO, yang merupakan lembaga nirlaba internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standardisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM Bank, ukuran dan ketebalan kertas dan lainnya. Dalam menetapkan suatu standar tersebut mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam Komite Teknis (TC), Sub Komite (SC) dan Kelompok Kerja (WG). (http://id.wikipedia.org/wiki/ISO diakses tanggal 6 Desember 2010). Meski ISO adalah organisasi non pemerintah, kemampuannya untuk menetapkan standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan atau standar nasional membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi non-pemerintah lainnya, dan dalam prakteknya ISO menjadi konsorsium dengan hubungan yang kuat dengan pihak-pihak pemerintah. Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar. Isu tentang penerapan ISO ini tentu saja terkait dengan reformasi administrasi yang harus dapat dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah, termasuk diantaranya adalah layanan kepegawaian sehingga kepastian pelayanan kepegawaian yang cepat, mudah , dan transparan dapat tercapai. ISO 9001 merupakan standard international yang mengatur tentang sistem manajemen mutu (Quality Management System), oleh karena itu seringkali disebut sebagai “ISO 9001, QMS”. Adapun tulisan 2008 menunjukkan tahun revisi, maka ISO 9001:2008 adalah sistem manajemen mutu ISO 9001 hasil revisi 9


tahun 2008. ISO 9001 berisi 20 elemen yang melingkupi keseluruhan proses desain, pembangunan, produksi, instalasi, dan jasa/ pelayanan. Dalam sektor publik, ISO 9001 dapat diterapkan untuk pemerintah daerah, lembaga penelitian dan diklat, dan departemen yang memberikan pelayanan kepada publik yang mendesain produk atau pelayanan mereka sendiri. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, terutama semakin luasnya dunia usaha, maka kebutuhan akan pengelolaan sIstem manajemen mutu semakin dirasa perlu dan mendesak untuk diterapkan pada berbagai scope industry yang semakin hari semakin beragam. Versi 2008 ini adalah versi terbaru yang diterbitkan pada Desember 2008 lalu. Secara singkat, relevansi dari penerapan ISO ini adalah sebuah jawaban akan tuntutan masyarakat yang mengharapkan pelayanan yang memenuhi standar. Hal ini tentu saja seiring dengan perkembangan zaman di mana saat ini, pola pelayanan kepegawaian yang berbelit-belit dan tanpa kepastian sudah menjadi masa lalu. ISO merupakan standar internasional yang mampu memberikan kenyamanan dan kepastian pada masyarakat sehingga pelayanan kepegawaian yang akan diberikan harus sesuai dengan peraturan (standar waktu maksimal) sehingga geliat birokrasi akan semakin menunjukkan tren positif di dalam berbagai sektor. Melalui hal ini, secara otomatis, laju pembangunan akan semakin pesat dan berdampak pada penguatan kondisi pemerintahan kota. Selain itu, terdapat beberapa manfaat yang bisa didapat dari instansi pelayanan kepegawaian yang telah bersertifikat ISO 9001:2008 ini. Beberapa manfaat tersebut adalah: 1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan kualitas yang terorganisasi dan sistematik. Proses dokumentasi dalam ISO 9001:2008 ini menunjukkan bahwa kebijakan, prosedur, dan instruksi yang berkaitan dengan kualitas telah direncanakan dengan baik.

2. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat yang telah memiliki sertifikat ISO 9001:2008 mendapatkan izin untuk memberikan publikasi pada media massa bahwa sistem manajemen kualitas pada instansi pelayanan kepegawaian tersebut telah diakui secara internasional. 3. Audit sistem manajemen kualitas dari Instansi Pelayanan Kepegawaian yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dilakukan secara priodik oleh registrar dari lembaga registrasi, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan audit sistem kualitas. Adapun contoh lembaga audit yang sering digunakan adalah Worldwide Qualifty Assurance. 4. Meningkatkan kualitas dan produktivitas dari manajemen melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik, sistem pengendali yang konsisten, serta pengurangan dan pencegahan pemborosan karena operasi internal. 5. Meningkatkan kesadaran kualitas dalam hal pelayanan kepegawaian. 6. Memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh pegawai (pimpinan maupun staf) melalui prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang terdefinisi secara baik. 7. Terjadi perubahan positif dalam hal kultur kualitas dari seluruh pegawai instansi pelayanan kepegawaian ini karena seluruh pihak mendorong untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 yang umumnya hanya berlaku selama tiga tahun. ISO 9001:2008 memang diperlukan bagi reformasi instansi pelayanan di Indonesia namun perlu ada pengawasan dari semua lapisan, bukan hanya miliki auditor internal. Melalui pengawasan dari semua lapisan ini diharapkan ISO 9001:2008 bukan semata hanya merk dagang suatu instansi namun lebih pada isi dan bentuk pelayanan yang diberikan oleh instansi pelayanan tersebut. Selain proses pelayanan (meliputi waktu pelayanan dan transparansi biaya) yang harus sesuai dengan peraturan, etika pegawaipun harus bisa diperbaiki. ***

10


Innaalillaahi Wainna Ilaihi Roojiuun….. BKD dan Diklat Kota Palembang berduka. Bapak Aminnullah, SH., salah satu pegawai BKD dan Diklat Kota Palembang, meninggal dunia di usianya yang ke-54 tahun karena sakit di rumah duka yang beralamatkan di Jalan Dempo Raya No. 02 Rt. 05 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang. Beberapa bulan lalu, almarhum diketahui sempat mengalami stroke saat melakukan aktifitas pekerjaan kantor dan mendadak dibawa menggunakan ambulans pada siang hari menuju Rumah Sakit A.K. Gani, Kota Palembang, karena gangguan jantung. Setelah dirawat sekitar sebulan lebih, beliau berangsurangsur pulih. Saat itu, dokter menyatakan harus banyak beristirahat. Nyawa Bapak Aminullah tak tertolong setelah sempat dirawat oleh tim medis rumah sakit. Almarhum sendiri meninggalkan satu istri dan dua anak perempuan. Jenazah almarhum dimandikan sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian dishalatkan dan dilanjutkan dengan prosesi Upacara Penghormatan Terakhir. Jenazah diserahkan oleh keluarga kepada Pemkot Palembang yang diterima oleh Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang yang diwakili oleh Sekretaris BKD dan Diklat, Sekretaris Korpri, dan Seluruh Pegawai BKD dan Diklat Kota Palembang untuk dikebumikan. "Seluruh Pegawai BKD dan Diklat Kota Palembang memberikan penghormatan terakhir kepada beliau”, ucap Sekretaris BKD dan Diklat Kota Palembang. Bapak Aminullah dimakamkan di TPU Kamboja Kota Palembang, Siang, Hari Rabu, 4 Desember 2013 pukul 13.00 WIB. Seluruh Pegawai BKD dan Diklat Kota Palembang memberikan penghormatan terakhir dan turut berduka cita seraya berdoa semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT. Aamiin.

11


PP No. 53 Tahun 2010

IMPLEMENTASI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Sebagaimana telah diketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti PP No. 30 tahun 1980 yang perlu untuk diketahui, dipedomani dan dipatuhi oleh setiap PNS. Disiplin pegawai merupakan hal utama yang harus ditanamkan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai abdi Negara, PNS dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan keahlian masingmasing.

Sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah, PNS sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Juga memiliki peran yang besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka membentuk sosok yang dapat menjalankan tugasnya dengan profesioal, maka dianggap penting untuk dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ini, dimana didalamnya memberikan berbagai pengetahuan dalam hal pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika, sikap dan semangat pengabdian, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, kompetensi teknis manajerial dan kepemimpinan. Diklat ini bertujuan agar para PNS disamping menguasai pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, bidang tugas dan budaya organisasi, maka diharapkan juga mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang, Kurniawan, AP., M.Si. merasa perlu untuk turut serta memberikan kontribusinya melalui kegiatan Diklat PP No. 53 Tahun 2010 ini. ***

12


Pembentukan dan Pemantapan Tim Futsal BKD dan Diklat Kota Palembang “01 Oktober 2013” Pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 pukul 15.00 WIB, semua tim pengurus dan pemain mengadakan pertemuan di ruangan Bidang Perencanaan dan Pengendalian BKD dan Diklat Kota Palembang. Pertemuan ini membahas beberapa poin-poin penting yang menyangkut program kesehatan jasmani, khususnya olahraga di bidang futsal. Di akhir acara pertemuan, Ibu Hj. Sri Martina yang mewakili Pembina Tim Futsal secara simbolis membentuk dan memantapkan Tim Futsal BKD dan Diklat dengan nama tim “PRIMA”. Nama ini disesuaikan dengan visi dan misi dari BKD dan Diklat Kota Palembang periode 2013-2018. Pada pertemuan ini pula ditetapkan tanggal 1 Oktober 2013 menjadi tonggak awal sekaligus hari jadi bagi tim futsal BKD dan Diklat Kota Palembang. Setelah rapat koordinasi, tim futsal berkumpul di Sriwijaya Sport Center (depan Kantor BKD dan Diklat) untuk melakukan foto bersama dengan menggunakan kostum yang baru diberikan. Kemudian dilanjutkan dengan latihan bersama dengan Tim lain.

Logo baru tim futsal BKDD “PRIMA”

Rapat Koordinasi Timlain Futsal. tim futsal

Foto bersama tim futsal dengan menggunakan kostum terbaru.

Penerimaan Dokter PTT 2014 Pemerintah

Kota

Palembang

(Pemkot)

melalui

Badan

Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD) telah membuka penerimaan bagi tenaga medis Dokter umum dan gigi untuk mengisi formasi pegawai tidak tetap (PTT) tahun 2013 pada bulan November lalu. Ujian sendiri telah dilaksanakan pada tanggal 21 – 25 November 2013 di Aula BKD & Diklat Kota Palembang lantai dua. Kuota yang dibutuhkan sebanyak 10 orang. Kepala Dinkes Kota Palembang Anton Suwindro melalui Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan (PPSDM) Erikson Siregar menuturkan, penerimaan PTT ini sudah melalui pertimbangan Menteri Kesehatan, mengingat kondisi Palembang yang masih butuh pelayanan di puskesmas. “Penugasan dokter PTT 2014 ini untuk mengganti dokter PTT yang diangkat 2011. Sebab, masa tugasnya hanya tiga tahun,” ucapnya, saat itu.*** 13


PP No.46 Tahun 2011

IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Pemerintah Kota Palembang melalui BKD dan Diklat Kota Palembang menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan yang berlangsung di eks Balai Pertemuan Kota Palembang ini menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang H. Ucok Hidayat didampingi oleh Kepala BKD & Diklat Kota Palembang, Kurniawan, AP., M.Si. Dalam Bimtek kali ini para PNS dari Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Palembang ini akan mendapatkan pengetahuan baru tentang sistem penilai kinerja PNS yang akan menggantikan fungsi dari DP3. Dalam kata sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang H. Ucok Hidayat, diingatkan kembali bahwa tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja yang dilaksanakan dengan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

H. Ucok Hidayat juga menyampaikan bahwa untuk memperoleh objektivitas dalam penilaian prestasi kerja digunakan parameter penilaian berupa hasil kerja yang nyata dan terukur yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi atau satuan kerja perangkat daerah. Dalam kegiatan yang diikuti oleh PNS Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Palembang ini, hadir narasumber dari BKN dengan pemaparan materi Perka BKN nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis PP nomor 46 Tahun 2011. Menurut Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang, Kurniawan, AP.,M.Si., PP tersebut akan diberlakukan per Januari 2014 yang ditargetkan mampu meningkatkan prestasi dan kinerja pegawai. Perilaku kerja juga menjadi penilaian di mana harus sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Penilaian dilakukan setahun sekali dan langsung diadakan evaluasi terkait dua penilaian kinerja dan perilaku tersebut. ***

14


Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang

B

adan Kepegawaian Daerah Palembang, dirumuskan misi Rencana Strategis diperlukan dan Diklat Kota Palembang dengan “Mewujudkan sebagai acuan bagi BKD dan Diklat sebagai lembaga Sumber Daya Aparatur yang selaku SKPD dalam melaksanakan penyelenggaraan Beriman, Profesional, Program dan Kegiatan yang manajemen kepegawaian Visioner, dan Bebas KKN” diseleraskan dengan Rencana daerah berkomitmen Pembangunan Jangka Menengah Dalam rangka mewujudkan untuk memajukan dan PNS yang profesional, inovatif mengembangkan sistem Daerah Kota Palembang. dan sejahtera, maka BKD & manajemen kepegawaian Diklat Kota Palembang sebagai lembaga yang efektif dan efisien agar mampu mendorong pembina & penyelenggaraan manajemen peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri kepegawaian perlu mengedepankan prinsipSipil (PNS) dan kualitas pelayanan publik prinsip profesionalisme, terutama dalam sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang pengetahuan, keterampilan, dan kualitas baik (good governance). Untuk mewujudkan hal personal yang dibutuhkan dalam membina dan tersebut, maka BKD dan Diklat Kota Palembang menyelenggarakan manajemen kepegawaian. menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 berdasarkan Rencana Pembangunan Landasan hukum dalam perencanaan strategis di Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota BKD dan Diklat tidak terlepas dari Peraturan Palembang Tahun 2013-2018. Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 Berdasarkan kondisi, potensi dan tantangan Kota Palembang saat ini, yang akan menghadapi masa akan datang, maka Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang membangun visi di tahun 2013-2018 dengan “Pelayanan dan Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas menuju terciptanya PNS yang Profesional, Inovatif, dan Sejahtera dalam rangka mendukung Palembang Emas 2013-2018”. Penyesuaian tersebut didasari oleh pemikiran bahwa pegawai BKD & Diklat Kota Palembang berkomitmen untuk berkontribusi penuh mewujudkan Palembang Emas 2013-2018. Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi BKD dan Diklat Kota

tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan strategis ini bertujuan sebagai landasan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang, sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang, sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang untuk memberikan pelayanan prima dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta sebagai alat organisasi dalam peningkatan koordinasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja. ***

15


TUGAS POKOK & FUNGSI Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, tugas pokok BKD & Diklat Kota Palembang adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian dan diklat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah dan diklat, mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah dan diklat, melakukan pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah dan diklat, serta melakukan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan adanya tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan struktur organisasi yang sesuai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

16


Kegiatan Pembelajaran ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Pembelajaran Tata Cara Pelaksanaan Seleksi PNS yang Pindah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD dan Diklat) Kota

Suasana pertemuan dengan membahas penerapan sistem seleksi bagi perpindahan PNS dari luar daerah

Palembang melalui bidang formasi dan pemindahan pegawai non jabatan mengadakan kegiatan pembelajaran tata cara pelaksanaan seleksi pegawai negeri sipil yang pindah dengan melakukan kunjungan ke Kota Yogyakarta. Pembelajaran tersebut dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kenari No. 56. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan didampingi oleh sembilan pegawai BKD dan Diklat Kota Palembang. Pelaksanaan pembelajaran di Kota Yogyakarta mengingat BKD Kota Yogyakarta telah menerapkan sistem seleksi bagi perpindahan PNS dari luar daerah sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2009. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 27 – 29 November 2013. ***

Kepala BKD & Diklat Kota Palembang, Kurniawan, AP, M. Si (kiri) memberikan cendera mata kepada Sekretaris BKD Kota Yogyakarta.

Foto Bersama BKD Pemerintah Kota Yogyakarta usai melakukan kunjungan pembelajaran

17


Pelantikan Direksi PDAM Tirta Musi

P

ada Hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Parameswara Kantor Walikota Palembang dilaksanakan pelantikan direksi terpilih PDAM Tirta Musi oleh Walikota Palembang, H. Romi Herton. Direktur Utama (Dirut) yang terpilih adalah Cik Mit. Beliau sebelumnya menjabat Manager Pengendalian Kehilangan Air (PKA). Stephanus tetap menjabat sebagai Direktur Teknik (Dirtek). Lalu Direktur Umum (Dirum) dijabat Syamsul Haroen yang sebelumnya menjabat Manajer Satuan Pengawas Intern (SPI). Pada pelantikan kali ini, diadakan penambahan jabatan direksi yakni Direktur Operasional dan Pemasaran yang dipercayakan kepada Andi Wijaya, dari kalangan akademisi. Dia wajah baru di perusahaan PDAM Tirta Musi milik Pemkot Palembang ini. Gelarnya doktor di Universitas Sriwijaya (Unsri).

merupakan kebutuhan dasar umat manusia setelah udara. Oleh karenanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi sebagai penyedia kebutuhan dasar manusia tersebut harus mampu menyediakan pasokan air yang cukup dan berkualitas, sekaligus diiringi dengan upaya pengembangan sarana dan prasarana serta pemeliharaannya untuk mengelola air minum yang memenuhi persyaratan, baik secara kualitas maupun kuantitas bagi masyarakat konsumennya. Walikota Palembang, H. Romi Herton juga melantik beberapa pejabat eselon II. Ali Subri yang sebelumnya pelaksana harian (plh) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Fadil Hasyim, Staf Ahli Walikota sebagai anggota Bada Pengawas Pasar. Dia menggantikan posisi Hermanto Wijaya yang mengundurkan diri. ***

Dalam Kata sambutan yang disampaikan oleh Walikota Palembang, H. Romi Herton mengatakan tugas utama dan pertama saudara adalah harus segera menyiapkan dokumen perencanaan bisnis (Bussiness Plan) yang didasarkan pada komitmen untuk meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan, jelas programnya, jelas sasarannya dan jelas pula pendanaannya. Dikatakannya air

18


Kolom Tips

Menumbuhkan Kebiasaan dalam Berinovasi hambatan berkurang dan mendorong orang untuk mengatakan sesuatu dengan lantang. Orang-orang akan merasa lebih nyaman dan terbuka. • Kreasikan Sebuah Lingkungan Inovatif Bentuk lingkungan yang santai atau menginspirasi yang memicu kreativitas kita atau cobalah tempattempat yang berbeda di mana anda dapat mengeluarkan usaha terbaik anda. Mungkin di ruang lobby, taman atau cafe. • Lakukan Sesuatu yang Menyenangkan

Berikut adalah beberapa teknik yang diterapkan untuk menumbuhkan inovasi:

dapat

Jika anda menemukan kebuntuan, ubah pikiran anda dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan dan benar-benar berbeda. Kembali pada aktivitas ketika pikiran telah segar.

• Buatlah Jurnal • Bermitra Berlatih menulis setiap pikiran, ide, dan inspirasi anda. Cobalah brainstorming dan berpikir di atas kertas. • Memecahkan Masalah yang Berlawanan Idenya adalah untuk menciptakan dan bertukar pikiran dengan memecahkan masalah yang berlawanan dari apa yang sedang coba dipecahkan saat ini. Contoh, jika mencoba untuk membuat “desain komputer terbaik”, maka mulailah dengan ide-ide untuk membuat “desain komputer terburuk”. Untuk setiap gagasan Anda yang muncul, buat ide sebaliknya. Misalkan, jika “berat dan gemuk” adalah salah satu ide untuk “desain komputer terburuk”, kemudian baliklah menjadi “ringan dan ramping” yang dapat digunakan dalam “desain komputer terbaik”. Teknik ini bekerja dengan baik terutama saat melakukan brainstorming dalam kelompok. Namun mungkin bisa terdengar lucu ketika orang-orang mencoba menjawab. Humor akan membuat

Temukan kemitraan kreatif dengan orang lain. Ide-ide baru bisa muncul sebagai akibat dari dua kekuatan bersatu, yang mungkin tidak akan pernah terjadi jika dilakukan hanya oleh satu orang. Brainstorming-lah bersama-sama. • Berkomitmen untuk Gagal Berkomitmen pada diri sendiri untuk mengambil cukup risiko bahwa kita akan gagal selama beberapa waktu. Jika kita tidak gagal, kita tidak melakukan sesuatu yang cukup sulit atau inovatif. • Bicaralah dengan Seseorang Ketika kita mencoba untuk mengungkapkan masalah tertentu kepada seseorang, entah bagaimana kita secara tidak sengaja mengungkapkan juga solusinya. Ketika menjelaskan situasi dan keadaan kita, sebetulnya kita tidak mengharapkan mereka untuk memecahkan masalah, melainkan bertindak sebagai ‘papan pantul’ untuk ide-ide.***

19


BERITA BERGAMBAR KEGIATAN BKD DAN DIKLAT KOTA PALEMBANG

Wakil Walikota beserta jajarannya memantau pelaksanaan ujian CPNS formasi honorer kategori II

Apel pagi setiap hari Senin di halaman Kantor BKD dan Diklat Kota Palembang

Rapat Koordinasi rutin Kaban dan jajaran Kabid BKD dan Diklat Kota Palembang

Kunjungan rombongan Praja IPDN utusan Kota Palembang ke Kantor BKD dan Diklat Kota Palembang

Rapat Evaluasi yang diadakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Zikir Akbar menyambut Tahun Baru 2014 yang diikuti Jajaran Pemkot bersama warga Kota Palembang, Selasa malam (31/12).

20

2013 B U L E T I N

Recommend Documents