2012

BUPATI BANYUWANGI SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/729/KEP/429.011/2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2009-2014 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI BANYUWANGI Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaraan pelaksanaan kegiatan Partai Politik hasil pemilu periode Tahun 2009-2014 yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuwangi perlu adanya dukungan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan guna menunjang kelancaran tertib administrasi dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 20092014 yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 1

2

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012; 12. Peraturan Bupati banyuwangi Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012; 13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012; 14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2012; 15. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/362/KEP/429.011/2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Hasil Pemilu Tahun 2009) Tahun Anggaran 2012. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2009-2014 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2012. KESATU

: Menetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2009-2014 yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diatur dalam diktum dibawah ini.

KEDUA

: Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud pada diktum kesatu dihitung sesuai dengan jumlah perolehan suara yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 KETIGA

: Bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud pada diktum kesatu diberikan melalui rekening kas umum Partai Politik pada bank yang telah ditunjuk dan masing-masing Partai Politik mendapat: 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar Rp 173.702.810,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan nomor rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi: 0022904833; 2. Partai Demokrat (PD) sebesar Rp 133.983.400,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan nomor rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi: 0022920006; 3. Partai Golongan Karya (P.GOLKAR) sebesar Rp 99.226.825,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan nomor rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi: 0021011188; 4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp 88.237.605 (delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah) dengan nomor rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi: 0022427113; 5. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebesar Rp 52.051.810,(lima puluh dua juta lima puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan nomor rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi: 0022581651; 6. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebesar Rp 52.000.425,(lima puluh dua juta empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan nomor rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi: 0022461974; 7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp 39.823.375,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan nomor rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi: 0022582658; 8. Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar Rp 31.386.675,- (tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan nomor rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi: 0022465775; 9. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebesar Rp 30.582.440,- (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan nomor rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi: 0021022683; 10. Partai Republika Nusantara (PRN) sebesar Rp 12.422.025 (dua belas juta empat ratus dua puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) dengan nomor rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi: 0022552015.

KEEMPAT

: Partai Politik penerima bantuan keuangan tersebut, wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan yang diterima dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4 KELIMA

: Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Nomor 1.20.62.00.00.5.1 kode rekening 5.1.7.05.01. (Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik) pos belanja bantuan kepada partai politik.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 5 Oktober 2012 BUPATI BANYUWANGI, TTD H. ABDULLAH AZWAR ANAS