MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 1/PUU-X/2012
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH [PASAL 1 ANGKA 13, PASAL 5 AYAT (2), PASAL 6 AYAT (4), DAN PASAL 12 AYAT (2)]
ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)
JAKARTA JUMAT, 20 JANUARI 2012
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-X/2012 PERIHAL
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2)] PEMOHON -
PT Bukit Makmur Mandiri Utama PT Pamapersada Nusantara PT Swa Kelola Sukses PT Ricobana Abadi PT Nipindo Prima Primatama PT Lobunta Kencana Raya Uniteda Arkado
ACARA Pemeriksaan Permohonan (I) Jumat, 20 Januari 2012, Pukul 09.14 – 10.05 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Achmad Sodiki M. Akil Mochtar Mamdan Zoelva
Fadzlun Budi SN
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -
Adnan Buyung Nasition Ali Nurdin Abstar Kartabrata Rasyid Nasution
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.14 WIB 1.
KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 1/PUU-X/2012, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, selamat pagi Bapak dan Saudara sekalian. Saya persilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION Hari ini kami hadir, wakil kuasa dari … suatu kuasa dari Pemohon yang diwakili oleh saya sendiri. Di samping saya Dr. Absar, S.H., di sebelah kiri saya Saudara Ali, S.H., sebelah kanan saya paling ujung Saudara Rasyid Nasution, S.H. Kami hari ini akan mengajukan suatu perkara permohonan uji materiil tentang ketentuan mengenai hukum pajak. Suatu warga negara yang baik, tentu saja kita semua wajib pajak harus membayar pajak. Tapi, dalam membayar pajak pun tentu saja ada ketentuan undang-undang. Hanyalah pajak yang secara konstitusional wajib dibayar … bayar, yang dapat dikenakan kepada warga negara. Dalam hal inilah, kami ingin mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas dari suatu kewajiban membayar pajak bagi alat kelas berat, yang dikategorikan sebagai kendaraan bermotor. Sebab sebelumnya selama republik berdiri, bahkan pada jaman Belanda, pada jaman Jepang tidak pernah dikenakan pajak. Oleh karena itu, izinkan kami membacakan permohonan. Ini akan dibacakan oleh Saudara Ali, silakan.
3.
KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan, pokok-pokoknya saja. Miknya di … di, ya baik.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Ya baik, terima kasih Majelis Yang Mulia. Kami selaku kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama. 1. PT Bukit Makmur Mandiri Utama. 2. PT Pamapersada Indonesia. 3. PT Swa Kelola Sukses. 4. PT Ricobana Abadi. 5. PT Nipindo Primatama. Di sini tertulis, PT Nipindo Prima Mesin. Maka, untuk selanjutnya kami koreksi penulisan PT Nipindo Prima Mesin menjadi PT Nipindo Primatama. 6. PT Lobunta Kencana Raya. 7. PT Uniteda Arkado. Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada bagian pertama, kami anggap dibacakan. Bagian kedua, halaman delapan kedudukan para hukum … kedudukan hukum para Pemohon. 1
Satu, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011. Menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menggangap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang, yaitu; a. Perorangan warga negara Indonesia. b. Kesatuan masyarakat hukum adat. c. Badan hukum publik atau privat. d. Lembaga negara. Dua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006, dan Putusan Nomor 11, dan putusan-putusan sesudah itu pada pokoknya menyebutkan lima syarat mengenai kerugian hak konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, yaitu; a. Adanya hak konstitusional Pemohon, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. b. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial, yang menurut penelaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian, dan berlakunya undangundang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan adanya dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstituional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Tiga. Bahwa para Pemohon sebagaimana terurai di atas adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum Indonesia, sehingga oleh karenanya telah memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Empat. Bahwa sebagai badan hukum yang didirikan di Indonesia, para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, khusunya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumnya yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan hak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 … Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. “Hak untuk mendapatkan kemudahan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamanan dan keadilan.” Sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta hak untuk bebas atas perlakuan diskriminatif, atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Lima. Bahwa para Pemohon menganggap hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas nyata-nyata telah dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yaitu norma yang menempatkan alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor, dan tidak melekat secara permanen sebagai kendaraan bermotor. Sehingga alat-alat berat dan alat-alat besar tersebut menjadi objek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 2
bermotor, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelum berlakunya norma undang-undang ini semua alat-alat berat dan alat-alat besar baik yang bergerak maupun tidak, tidak termasuk kendaraan bermotor sehingga bukan objek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan berlakunya norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tersebut di atas, sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci pada bagian di bawah ini. Maka hak konstitusional Para Pemohon telah nyata-nyata dirugikan, yaitu Pemohon selaku pihak yang memiliki dan/atau menguasai alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor, dan tidak melekat secara permanen harus membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan alat-alat berat dan alat besar lainnya tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, padahal keduanya sama-sama merupakan alat produksi yang tidak perlu dikenakan pajak. Akibatnya Para Pemohon harus menanggung pajak berganda karena Para Pemohon telah membayar pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, badan dan lain-lain. Tujuh. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur tentang objek pajak, wajib pajak, pemungut pajak, dan tarif pajak di daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengaturan norma kendaraan bermotor yang memasukkan alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen sebagai kendaraan bermotor telah melanggar asas pembentukkan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai jenis dan materi muatannya. Pengaturan norma kendaraan bermotor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menempatkan alat berat sebagai barang yang diangkut oleh kendaraan bermotor dan tidak mengelompokkan alat berat sebagai kendaraan bermotor. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum tentang konsep kendaraan bermotor dan konsep alat berat, apalagi tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian alat-alat berat dan alat-alat besar. Delapan. Dengan berlakunya norma tersebut, kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon adalah aktual, spesifik, dan nyata-nyata telah terjadi. Para Pemohon telah ditagih untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta ditakut-takuti dengan berbagai ancaman agar melunasi pembayaran pajak alat-alat berat. Para Pemohon telah diperlakukan tidak adil, tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Para Pemohon tidak mendapat perlakuan yang sama dengan para pemilik alat-alat besar dan alat-alat berat lainnya. Para Pemohon telah diperlakukan tidak adil karena diperlakukan sama dengan para pemilik kendaraan bermotor. Para Pemohon merasa tidak aman dan tidak bebas untuk melaksanakan kegiatan usahanya menggunakkan alat-alat berat dan alat-alat besar tersebut. Para Pemohon telah diperlakukan diskriminatif dan seharusnya mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut. Sembilan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan 3
berlakunya norma a quo. Sehingga oleh karenanya apabila norma a quo dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku, maka kerugian yang diderita oleh Pemohon tidak lagi terjadi. Pokok permohon. Ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945. Para Pemohon memiliki alat-alat berat dan alat-alat besar untuk melaksanakan kegiatan usahanya selaku kontraktor dalam bidang pertambangan dan konstruksi, dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut pada umumnya meliputi tahapan kegiatan persiapan lahan, pemindahan topsoil, pengupasan batuan penutup, penggalian barang tambang, pengangkutan barang tambang, pengolahan barang tambang, dan pengelolaan lingkungan. Alat-alat berat dan alat-alat besar lainnya dipergunakan secara khusus sebagai alat produksi dalam kegiatan pertambangan tersebut, di mana antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terintegrasi yang tidak bisa dipisahkan atau dilepaskan. Pada praktiknya penggunaan istilah alat berat sudah mencakup istilah alat-alat besar, sehingga untuk selanjutnya penulisan alat-alat berat sudah mencakup pula alat-alat besar. Alat-alat berat yang dimiliki oleh Para Pemohon diantaranya adalah dozer, backhoe, dump truck, grader, tractor, dan lain-lain. Dua. Alat-alat berat tersebut hanya digunakan ketika Para Pemohon mendapatkan kontrak untuk mengelola proyek pertambangan dalam satu kurun waktu tertentu, apabila kontraknya sudah selesai, maka alat berat tersebut tidak bisa dioperasikan lagi, menunggu sampai ada proyek berikutnya baik di lokasi yang sama maupun lokasi yang berbeda di Indonesia. Bisa saja dalam tahun yang sama, alat berat yang dimiliki Pemohon dipakai dibeberapa lokasi di mana wilayah administrasinya berbeda provinsi. Alat-alat berat hanya dipakai di dalam lokasi proyek dengan menggunakan jalan khusus yang dibangun oleh Para Pemohon atau pemilik proyek, alat-alat berat tersebut tidak pernah digunakan di jalan umum karena memang kapasitas dan daya dukung jalannya tidak mendukung. Alat berat sebagai alat produksi. Alat-alat berat yang digunakan oleh Para Pemohon pada sektor pertambangan tidak berbeda jauh dengan alat berat yang digunakan pada sektor konstruksi, perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Dilihat dari asal muasalnya, alat berat diciptakan untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia, sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih murah. Dengan demikian alat berat merupakan alat produksi, bukan alat konsumsi, seperti halnya kendaraan bermotor. 5.
KETUA: ACHMAD SODIKI Saya kira alat-alat … jenis-jenis … itu sudah (…)
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik.
4
7.
KETUA: ACHMAD SODIKI Tidak bisa di anu … ya. Langsung saja, alasan-alasannya.
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik, kami lanjutkan ke halaman 25.
9.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, silakan.
10.
KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bertentangan dengan konstitusi. Penolakan tersebut terus berlangsung sampai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Para Pemohon beserta asosiasi terkait tidak pernah dilibatkan dalam perumusan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, baik oleh Pemerintah maupun dalam pembahasannya di DPR. Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak pernah menyebutkan latar belakang perubahan norma alat berat dan alat besar sebagai objek kendaraan bermotor, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menempatkan alat-alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor, dan tidak melakukan secara permanen, termasuk kendaraan bermotor. Berdasarkan pengertian kendaraan bermotor tersebut, maka alat-alat besar dan alat-alat berat lainnya yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor, dan tidak melakukan … secara permanen, termasuk kendaraan bermotor menjadi objek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2). 29. Bahwa menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang diantaranya mengatur tentang perhitungan dan penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB alat berat dan alat besar dari berbagai jenis merek dan tipe nilai jualnya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Pemendagri 25/2010. Selanjutnya beberapa pemerintah provinsi memberlakukan … Pemda provinsi pajak daerah yang mengatur pelaksanaan penarikan pajak terhadap alat berat, seperti Pemda Provinsi Kaltim yang mengeluarkan Perda Nomor I Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kaltim. 30. Bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, terbukti penarikan PKB dan pajak BBNKB alat berat tersebut. Telah nyata-nyata melanggar hak konstitusional para Pemohon, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (Untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu), memperoleh keadilan, mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4). 5
Bahwa berkenaan dengan pengaturan pajak terhadap alat berat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dilihat dari aspek prosedur dan materil. Secara konstitusional harus memenuhi ketentuan masing-masing sebagai berikut. a. Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukkan undang-undang diatur dengan undang-undang juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukkan peraturan perundang-undangan. b. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifatnya memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. c. Secara materil tidak boleh bertentangan dengan hak asasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa ternyata pengaturan norma penarikan pajak terhadap alat-alat berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah melanggar konstitusi, baik dari aspek prosedur maupun materil. Terbukti: a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan alat berat. Sehingga menimbulkan ketidakpastian alat-alat berat mana sajakah yang dapat dijadikan objek pajak. Mengingat banyaknya jenis ragam dan fungsi alat berat. Tidak ada satupun pasal yang memberikan pengertian tentang alat berat dan alat berat mana yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan tentang kejelasan rumusan. Dengan demikian bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. b) Pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berbunyi, “Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik (Berupa motor atau peralatan lainnya). Yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Termasuk alat-alat berat dan alat besar dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan motor yang dioperasikan di air.” Dari segi logika, definisi membatasi suatu konsep atau pengertian adalah tidak tepat sebuah definisi yang menyatakan “X adalah … (Koma), termasuk …”. Selain itu, istilah alat berat berbeda dengan istilah kendaraan bermotor. Sehingga oleh karenanya istilah alat berat tidak boleh masuk dalam definisi kendaraan bermotor. Dengan demikian, pengertian kendaraan bermotor ini melanggar asas kejelasan rumusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan, sekaligus bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
6
c)
Pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, nyata-nyata telah bertentangan dengan pengertian kendaraan bermotor yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 1 angka 13, Undang-Undang 8 2009 berbunyi, “… dan seterusnya.” Tidak saya bacakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan, “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.” Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang lam … Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan, “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.” Pengertian kendaraan. Kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan lex specialis terhadap undang-undang yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan asas preferensi lex specialis, pengertian kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, harus menjadi patokan. Dengan demikian khusus tentang pengertian kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 harus tunduk pada pengertian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini melanggar ketentuan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan di mana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi yang tepat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang 12 Tahun 2011. Dengan demikian bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. d) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menempatkan alat berat sebagai barang yang diangkut dengan kendaraan bermotor, sehingga tidak bisa dipersamakan apalagi digolongkan sebagai kendaraan bermotor. Ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan angkutan barang khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda-benda yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat, serta membawa barang berbahaya. Berdasarkan ketentuan tersebut, terbukti bahwa alat berat tidak dikategorikan sebagai angkutan umum akan tetapi merupakan barang yang diangkut. Sehingga oleh karenanya adalah keliru bilamana alat berat digolongkan sebagai kendaraan bermotor. Kamus Besar Bahasa Indonesia telah merumuskan alat berat sebagai alat yang digunakan pada proyek berskala besar untuk menggali, memecah, dan memindahkan tanah dan material lain. (Halaman 36, KBBI, Edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional, yang diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008). Selanjutnya pada halaman 7
668 KBBI disebutkan bahwa kendaraan adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki, seperti kuda, kereta, mobil. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memakai mesin motor untuk menjalankannya. Dalam kegiatan operasinya, alat-alat berat dan alat-alat besar lainnya hanya menggunakan jalan khusus yang dibangun oleh para pemilik alat berat untuk kepentingan sendiri dan bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa vide Pasal 1 juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dengan demikian terbukti bahwa alat berat berbeda dengan kendaraan bermotor. Di mana alat berat merupakan alat produksi yang digunakan pada proyek berskala besar sedangkan kendaraan adalah moda transportasi. Oleh karena itu, penarikan pajak terhadap alat berat yang digolongkan sebagai kendaraan bermotor, telah melanggar asas perlindungan sekaligus melanggar asas kepastian hukum yang adil, vide Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena memberlakukan … memperlakukan yang sama terhadap objek yang jelas-jelas berbeda. e) Bahwa selain itu, sebagai alat produksi. Penggunaan alat berat juga sangat tergantung dengan kegiatan industri intinya. Dimana jika proses produksinya berhenti, maka alat berat tersebut otomatis berhenti dan tidak digunakan lagi. Sehingga tidak adil jika alat berat yang sudah tidak beroperasi tetap harus dikenakan pajak tahunan sebagaimana halnya kendaraan bermotor. Ketidakadilan tersebut diperparah dengan adanya ancaman pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran dalam melakukan kegiatan produksi pertambangan. Sehingga karenanya bertentangan dengan prinsip perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. g) Pelaksanan penarikan pajak alat berat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Permendagri Nomor 25 Tahun 2011) yang di antaranya mengatur tentang perhitungan dan penetapan dasar pengenaan PKB dan BNKB alat-alat berat dan alat-alat besar dari berbagai jenis, merk, tipe, dan nilai jualnya, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Permendagri 2005/2010. Demikian pula dengan tindakan Pemda Provinsi Kaltim yang mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Kaltim tidak dapat dibenarkan karena Undang-Undang 28 Tahun 2009, tidak pernah mendelegasikan kepada pemerintah ataupun pemerintah provinsi untuk menentukan jenisjenis alat berat yang menjadi objek pajak. Sehingga karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. h) Begitu juga terhadap pemberlakuan alat-alat berat yang digunakan pada sektor pertambangan dalam rangka referensi perlakuan yang sama dan keadilan. Karena alat-alat berat pada sektor di luar pertambangan seperti konstruksi, kehutanan, perkebunan, pertanian tidak dikenakan pajak. Selain itu pada kenyataannya tidak semua provinsi menerapkan pajak terhadap alat berat. Karenanya provinsi 8
tertentu yaitu Kaltim, Kalsel yang menerapkan pajak terhadap alat berat. Sehingga karenanya bertentangan dengan asas keadilan dan perlakuan yang sama, vide Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 33. Bahwa dengan mendasarkan kepada. a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 tertanggal 29 Oktober 2009. b) Fakta para Pemohon kini dihadapkan kepada tindakan pemerintah daerah provinsi. Dengan diikuti ancaman sanksi dalam melakukan penagihan pajak yang sudah barang tentu menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan dalam berusaha. Hal ini bilamana dipenuhi akan menghadapi kesulitan untuk memulihkan kembali hak-hak para Pemohon, bilamana ternyata putusan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Adalah memenuhi rasa keadilan, sekaligus mewujudkan kepastian hukum, bilamana penerapan ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, untuk ditangguhkan terlebih dahulu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, hukum yang pasti dalam perkara ini. Untuk selanjutnya Prof. Adnan Buyung Nasution, melanjutkan. Silakan. 11.
KUASA HUKUM PEMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Sebagai petitum, izinkan saya sampaikan berdasarkan fakta-fakta hukum seperti di uraikan di atas. Para Pemohon dengan hormat, kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam provisi. Memerintahkan pemerintahan daerah provinsi untuk tidak memberlakukan terlebih dahulu Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sepanjang frasa “… Termasuk alat-alat berat dan alatalat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang … dan tidak melekat secara permanen …” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak … tidak mengikat secara hukum. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2009, sepanjang frasa “Termasuk alat-alat berat dan alatalat besar” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya tidak mengikat secara hukum. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mengikat secara hukum. 3. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam Berita Acara … Berita Negara Republik Indonesia. Demikian, hormat kami para Pemohon. Adnan Buyung Nasution, Ali Nurdin, Rasyid Alam Perkasa, dan Absar Kartabrata. Terima kasih, Majelis.
9
12.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, Majelis telah mendengarkan apa yang Saudara mohonkan dalam permohonan ini. Dan disilakan.
13.
HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Baiklah, Saudara Pemohon ya. Majelis Panel ini sudah membaca permohonan, dan mendengar penjelasan langsung dari para Pemohon. Yang pertama pemohon ini adalah badan hukum privat ya perseroan. Oleh karena itu, posisi dan kedudukannya jelas nanti akan dilihat dalam daftar bukti dari akte, kemudian persoalan tersebut tentunya. Nah, yang kedua. Saya mulai dari hal-hal yang bersifat redaksional terlebih dahulu. Sebaiknya penulisan undang-undang di dalam permohonan ini, terlebih dahulu misalnya tidak langsung UU 28, tetapi Undang-Undang Nomor 28 (suara tidak terdengar jelas), kemudian selanjutnya baru disebutkan dengan undang-undang. Termasuk juga Undang-Undang 10/2004, tapi dimulailah dengan tulisan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Termasuk juga di dalam petitumnya, jadi menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun … Tahun 2009 tentang apa? Kan gitu. Nah, ini tidak ditulis. Sepanjang frasa ini bertentangan dengan UUD 1945. Yang kedua, antara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu dipisah, ya kan. Jadi, pertama bertentangan dulu, kemudian di petitum yang keduanya pasal atau ayat, atau frasa itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian dalam provisi, walaupun memang di dalam praktik Mahkamah, dalam pengujian ini memang pernah dijatuhkan putusan sela atau putusan provisi. Secara normatif yuridis memang sebenarnya tidak ada, tetapi itu muncul dari praktik. Katakanlah seperti ada hal ihwal yang sangat memaksa, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk dijatuhkan putusan provisi. Tetapi permohonan provisi ini kan harus dikaitkan juga dengan kewenangan Mahkamah. Kalau di sini, permintaan provisi itu ada permintaan untuk perintah, perintah itu memang tidak bisa dilakukan oleh Mahkamah tetapi menurut saya sebaiknya kalimatnya tidak memerintahkan tetapi agar Mahkamah menangguhkan terlebih dahulu berlakunya pasal, itu redaksional lah ya. Tapi karena ini saran dan kewajiban undang-undang kami harus menyarankan hal itu, kalau memerintahkan mungkin seakan-akan seperti peradilan umum gitu ya, ada sengketa pihak, sementara ini kan tidak ada pihak. Nah, ini pengujian undang-undang, jadi kita hanya menyatakan atau menangguhkan berlakunya pasal itu sampai ada putusan Mahkamah. Jadi seperti itulah. Tapi apakah putusan provisinya akan dikabulkan soal nanti, kan gitu. nah, itu harus dimusyawarahkan. Soal yang berkaitan dengan materi pokok permohonan saya dari tadi dari kemarin sebenarnya setelah membaca permohonan ini memang, kayaknya memang kalau kita ingin mengkonfrontir antara test stone (batu uji) dengan pasal yang diuji ini. Ada beberapa pasal batu uji yang apakah menurut hemat saya itu tepat digunakan di dalam permohonan ini. Misalnya, Pasal 28H ayat (2), “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Karena ini pasal-pasal yang 10
berkaitan dengan hak asasi manusia, biasanya pasal ini kan digunakan apa yang kita sebut dengan afirmative action … pasal yang mengafirmasi baik misalnya kelompok gender, minoritas, apakah cocok dengan substansi pasal dari undang-undang ini dengan batu ujinya. Menurut saya ini kok agak kurang tepat gitu, mungkin perlu dipertimbangkan apakah perlu dicantumkan pasal ini. Kalau saya lihat penjelasan dan uraian dari tadi memang batu ujinya lebih banyak kepada Pasal 28D ayat (1) khususnya soal kepastian hukum. Kan itu, itu yang paling banyak lah. Kalau argumentatif bahwa dihubungkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan lalu adanya pertentangan norma antara undang-undang sehingga itu menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon. Nah, itu memang di 28D ayat (1) kan gitu. Lalu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan atau martabat itu juga … apa namanya … atas rasa aman, apakah itu dalam konteks HAM, kan gitu. Apakah itu termasuk suatu ancaman atau serangan yang memang bisa mengakibatkan kehilangan atau kerugian yang luar biasa bagi seseorang atau warga negara. Sehingga ancaman terhadap barang atau pribadi atau keluarganya yang di bawah pengusaan itu sedemikian rupa, itu kan harus … karena ini setiap orang … setiap orang pasal yang digunakan batu uji selain 28D itu memang itu adalah yang berkaitan dengan HAM. Itu perlakuan yang bersifat diskriminatif misalnya dalam mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Nah, ini perlakukan diskriminasi itu kan … okelah Pemohonnya badan hukum termasuk subjek hukum juga. Apakah Pemohon sebagai badan hukum itu mendapat diskriminasi yang berbeda dengan badan hukum yang lain? Kalau diskriminasi ya. Karena diskriminasi itu kan sebenarnya ditujukan kepada ras, agama, suku, dan kelompok tertentu. Itu yang dimaksud dengan diskriminasi di dalam HAM karena pasal ini memang 28I ayat (2) ini kan diskriminasi dari perlakuan dan segala macam. Apa cocok enggak ke itu … kalau memang menurut Pemohon argumentasinya sudah cocok tentu harus dijelaskan karena penjelasannya lebih banyak 28D ayat (1) soal kepastian hukum, kan gitu. Itu yang saya dengar dari tadi dan kita baca sejak kemarinkemarin ini argumentasi utamanya adalah kepastian hukum, memang sih enggak perlu banyak-banyak juga soal batu ujinya karena kalau dicantumkan batu uji kan harus dijelaskan. Saya khawatirnya misalnya alat berat yang dipersoalkan oleh Pemohon yang dikenakan objek pajak ini nyambung enggak dengan soal perlakuan diskriminasi? Kan itu, itu membutuhkan penjelasan yang panjang tapi kalau kepastian hukum kalau ada dua undangundang atau ada pertentangan sehingga itu menimbulkan perlakuan yang atau treatment yang berbeda itu memang menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, Mahkamah bisa masuk ke sana. Tapi kalau itu diskriminasi, alasannya lain lagi menurut saya. Jadi hal-hal seperti ini saya kira perlu di … dipertajam lagi, bisa saja misalnya pasal-pasal batu uji yang tidak secara spesifik berhubungan langsung dengan persoalan alat-alat berat dan alat-alat besar yang operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen karena itu di … apa namanya … tapi Pasal 1 angka 13 itu saya kira bukan lagi frasa ya, itu kalimat ya. Yang Saudara minta itu yang dibold kan? Yang di-bold hitam itu kan? Sudah bukan frasa lagi menurut saya, sudah rangkaian kalimat karena panjang, termasuk alat-alat berat dan alat besar, kalau frasa kan satu kata saja, sepanjang kalimat, kan gitu, kalau ini kan sudah kalimat ini bukan frasa, kalau frasa kan termasuk, nah itu satu frasa, tapi kalau lebih dari satu frasa, rangkaian kalimat. 11
Jadi yang dipersoalkan itu kan adalah alat-alat itu termasuk kategori alat berat dan alat-alat besar. Tetapi ada satu argumentasi ini sebagai satu pikiran saja karena ini kan nanti juga kalau misalnya keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim ini harus ke Sidang Pleno tentu … ada satu argumen begini. Satu alat eh, satu benda bergerak yang mempunya daftar peruntukan khusus yang bisa dijadikan jaminan-jaminan, itu kan termasuk kategori yang kena pajak. Kenapa? Karena di situ ada transaksi, bisa dijadikan jaminan, apakah … apa saja bentuk jaminan dan alat-alat bergerak seperti itu, itu mempunyai daftar dan peruntukan khusus. Itu … itu argumentasi karena begini, kan ada bergerak dan ada benda tidak bergerak jelas landasan hukumnya menurut hukum perdata. Nah, benda-benda bergerak yang bisa dijadikan objek bayar dan menjadikan objek jaminan apakah leasing, apakah gadai, itu akibat transaksi itu memang bisa dikenai pajak. Ini untuk membantah munculnya argumentasi itu. Ini penting juga menurut saya harus di apa, hak-hak … hakhak privilege itu loh dalam hukum perdata itu. Ada hak-hak privilege , hakhak yang didahulukan karena dia mempunyai daftar dan peruntukan khusus dan dia menimbulkan akibat dari transaksi yang dilakukan. Itu … itu ada argumentasinya untuk pengenaan pajak maksud saya, mungkin itu nanti perlu di … dicari juga literaturnya supaya argumentasinya nanti kan bisa … bisa tidak semata-mata argumentasi prosedural karena ini tidak memberikan penjelasan secara rinci di dalam undang-undang tapi secara doktrinnya memang apakah kategori alat berat … kalau eskavator, dozer, katakanlah jenis-jenis alat berat ini kan menggunakan mesin, digunakan tapi tidak di jalan umum misalnya kan gitu, di tempat operasional. Itu kan alasan-alasan yang kita untuk membantah secara formal tentang definisi yang menurut undang-undang, baik undang-undang tentang retribusi dan pajak daerah maupun undang-undang tentang angkutan jalan raya. Tetapi dari prinsip kepemilikan hak atas satu benda bergerak yang mempunyai daftar khusus dan mempunyai hak privilege karena dia bisa dijadikan sebagai alat jaminan, itu juga harus dipertimbangkan. Saya kira kalau soal struktur permohonan enggak ada masalah, kan gitu. Tapi saya hanya melihat page stone-nya, batu ujinya karena kaitan antara pasal yang diuji dengan batu uji kan harus ada korelasinya juga. Yang kedua, ya redaksional tadi. Yang ketiga, sumbangan kalau itu dianggap penting karena itu kan akan terjadi argumentasi … apa namanya, doktrindoktrin hukum terhadap satu kebendaan ini dalam persidangan berikutnya mungkin. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. 14.
HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Secara umum apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Akil Mochtar, prinsipnya sama yang saya ingin sarankan, hanya beberapa hal yang ingin saya fokus mengenai batu uji ini. Nah, dari seluruh uraian ini yang paling banyak adalah batu ujinya yaitu Pasal 28D ayat (1). Itu dijelaskan secara tuntas mengkonstruksikan perbedaan Pasal Undang-Undang itu dengan Pasal 28J ayat (1). Memang ada Pasal 28J ayat (1) secara ringkas sekali, kalau memang Pasal 28J ayat (1) yang hendak dimasukkan sebagai batu uji. Mungkin perlu dijelaskan mengenai kekhawatiran, ada enggak bahwa barang yang di bawah … milik di bawah kekuasaan itu bisa diambil alih karena pasal itu, kira-kira begitu karena Undang-Undang Dasar menjamin hak milik untuk mendapat 12
perlindungan terhadap hak milik yang di bawah kekuasaannya. Ada enggak dengan adanya undang-undang ini akan merasa terancam terhadap hak milik yang di bawah kekuasaan, itu pun perlu di … di sini ringkas sekali dan tidak … karena takut dilaporkan pidana saja, tapi terkait dengan ancaman berhak milik ada tidak? Ini yang perlu difokus. Kemudian, yang kedua sama sekali memang tidak ada konstruksi mengenai pertentangan undang-undang itu dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4), tidak ada sama sekali dalam uraian ini. Kalau memang ini dimasukkan sebagai batu uji perlu dijelaskan, dalam hal apa dia bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4)? Dalam hal apa pertentangan itu? Dan biasanya diskriminasi itu dalam … dalam banyak penafsiran Mahkamah, membedakan dengan pembedaan perlakuan. Pembedaan perlakuan Pasal 28J ayat (1) diskriminasi Pasal 28H ayat (4). Kalau dalam Undang-Undang Nomor 39, diskriminasi spesifikan pada hal-hal yang mengenai ras, warna kulit, gender, agama, dan lain-lain. Selain itu, kalau ada pembedaan, itu adalah pembedaan perlakuan dalam banyak putusan-putusan Mahkamah yang bisa dilihat (suara tidak terdengar jelas). Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. 15.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Ada … ada satu hal yang barangkali bisa dipertimbangkan juga ialah bahwa para Pemohon ini mempunyai hak pilih berupa alat-alat tadi yang kemudian … yang kemudian merasa diperlakukan sewenang-wenang karena tentunya dia tidak bisa dikenakan pajak (suara tidak terdengar jelas). Apakah kira-kira masalah yang memberi perlindungan kepada hak milik itu untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, bisa dipertimbangkan pasal di dalam permohonan ini. Ya, saya kira itu beberapa hal yang saya menangkap maksud dari permohonan ini bahwa ini tidak tepat. Oleh sebab itu, sesungguhnya kita diperlakukan dengan … karena pajak itu kan sesuatu yang dibebankan kepada negara, oleh negara ya. Oleh negara berbuat sewenang-wenang begitu, berarti Anda termasuk orang yang merasa hak asasinya, terutama mempunyai milik diperlakukan tidak benar. Saya kira itu hanya saran ya yang merupakan kewajiban dari Hakim menurut Pasal 39. Dan Saudara diberi kesempatan lagi untuk me … seandainya Saudara akan menyempurnakan permohonan ini, selama 14 hari dari saat sekarang ini sedari itu yang bisa kita kemukakan dari Saudara. Mungkin ada hal-hal yang perlu Saudara kemukakan? Silakan.
16.
KUASA HUKUM PEMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION Majelis Hakim yang kami muliakan. Kami terima dengan amat senang hati semua kritik, komentar yang disampaikan tadi oleh Bapak-Bapak Hakim sebagai masukan yang tentu saja akan kami pertimbangkan dengan seksama. Memang kami harus akui ini perkara baru, isu baru yang mungkin belum pernah dalam sejarah kita. Tapi kami berpendapat ini hal penting sekali buat masa sekarang maupun ke depan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, khususnya orang-orang Indonesia, baik sebagai nature person maupun sebagai right person ya.
13
Nah, di dalam ini saya sampaikan bahwa kami berterima kasih sekali tentang provisi yang tadi sudah diberikan nasihat supaya diganti dengan istilah menangguhkan. Kedua, tentang materi substansi yang menyangkut HAM. Memang tepat sekali yang dikatakan ... dipertanyakan oleh Majelis, tapi izinkan saya sekarang menyampaikan bahwa kami akan memberikan tentu saja dalam hal yang kami berbeda dan tidak dalam saran-saran dari Majelis, kami akan berikan penjelasan lebih rincilah. Tapi sementara bisa kami katakan tentang HAM ini begini, kalau satu rush person bukan ... bukan ... bukan manusia alamiah ... alamiah ya, tapi perusahaan. Dia diancam terusmenerus, akan disita barang-barangnya, dia bisa berproduksi. Bukannya diancam, sudah dibikin police line. Apakah itu bukannya merupakan ancaman terhadap hak hidup dari suatu perusahaan yang akan menyangkut produksi buat orang banyak (konsumen). Kepastian untuk berusaha di Indonesia, bagaimana kita membangun perekonomian kita kalau para kaum industri, industriawan ini diancam terus-menerus berganti-ganti dan berbeda pola pula dari satu daerah ke daerah lain menggunakan polisi, menggunakan jaksa. Nah, inilah yang kami angkat di sini dalam HAM itu bahwa ini juga menyangkut ya kepastian hukum, rasa keadilan ya, kenyamanan dalam berusaha. Memang ini satu terobosan yang mungkin lebih luas ya tapi ... tapi akan kami mencobalah mempertimbangkan kembali karena apa yang dikatakan Majelis Hakim tadi mem ... memang benar juga. Ya kalau memang kita harus fokus kepada rechtszekerheid tentu kami juga akan mempertimbangkan itu. Tapi kami melihat ini masalahnya bukan masalah semata-mata rechtszekerheid saja kepastian hukum tapi ada masalahmasalah yang lebih luas yang mungkin sekarang tidak begitu kita rasakan karena kita bukan perusahaan. Tapi perusahaan-perusahaan industri Indonesia ini banyak (suara tidak terdengar dengan jelas) ya, dalam hal mengenai alat berat ini. Apalagi kalau diingat alat berat itu bukan milik mereka lho leasing umumnya. Nah, kalau sampai disita bagaimana? Bukan milik mereka, leasing umumnya. Jadi banyak sekali aspek-aspek dimensi di sini yang kami kemukakan memang kurang pasti rumusannya belum sempurna atau belum baik. Kami akan memperbaiki, Majelis. Saya kira itu saja sampaikan kalau ada tambahan-tambahan yang lain. Pak Absar, silakan. 17.
KUASA HUKUM PEMOHON: ABSAR KARTABRATA Terima kasih, Anggota Majelis telah memperkenankan kami untuk bertukar pendapat. Tapi hanya secara prinsip tadi sudah dikemukakan, berkenaan dengan dari Anggota Majelis Hakim tadi tentang perlindungan hak milik tadi sudah disampaikan pada tat … tataran … tataran aplikatif di lapangan itu memang, itu menghadapi suatu tindakan polisionil dari aparat sebelah yang juga kami kualifikasikan sebagai ancaman terhadap hak milik. Juga dengan demikian dengan tentang diskriminasi mengenai HAM itu betulbetul akan kami mempertimbangkan dalam perbaikan permohonan selanjutnya. Demikian, Majelis. Terima kasih.
14
18.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Cukup, ya, baiklah. Dengan demikian, maka Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.05 WIB
Jakarta, 20 Januari 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 1985021001 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
15