2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 68/PUU-X/2012

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 23 JULI 2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 68/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [Pasal 15, Pasal 19, Pasal 23 Pasal 60, dan Pasal 62] dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat [Pasal 24] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Kokok Hadyanto ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 23 Juli 2012, Pukul 13.00 – 13.25 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

Ina Zuchriyah

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Kokok Hadyanto

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB 1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Perkara Nomor 68/PUU-X/2012 dinyatakan terbuka untuk umum.

dinyatakan

dibuka

dan

KETUK PALU 3X Pada hari ini akan dilaksanakan Sidang tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 15, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 60, dan Pasal 62, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya Pasal 24. Nah oleh karena itu, sudah ada yang hadir di sini, saya mohon untuk diperkenalkan siapa yang hadir dalam sidang ini. Silakan. 2.

PEMOHON: KOKOK HADYANTO Saya atas nama Dr. Kokok Hadyanto selaku konsu … Pemohon sendiri. Beralamat di Jalan Raya Trengguli KM.7 Demak Kudus, Kabupaten Demak. Maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk memohon uji materi. Sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tapi juga menyangkut HIR pasar … Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) karena ada semacam dualisme di sini. Dan saya selaku pribadi juga membawa bendera sebagai pendiri Lembaga Tumbuh Kembang Jadi Kaya Sulaiman School yang dalam perjalanan me … apa … sebagai badan hukum tapi baru mempunyai sebuah sertifikat merek saja dulu.

3.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, belum didaftarkan?

4.

PEMOHON: KOKOK HADYANTO Waktu itu sudah kami daftarkan ke PDK tapi disuruh jalan dulu, nanti kalau sudah berjalan baru nanti … baru bisa memberi izin. Begitu, Ibu.

5.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi Bapak sebagai pribadi saja ya, warga negara Indonesia?

6.

PEMOHON: KOKOK HADYANTO Ya. 3

7.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya karena ini permohonan pengujian terhadap beberapa undang-undang pasal-pasal tertentu, maka saya mohon dijelaskan duduk perkara sebenarnya itu seperti apa, Pak?

8.

PEMOHON: KOKOK HADYANTO Duduk perkaranya, pada awalnya adalah saya selaku konsumen dari tergugat, dalam hal ini ada 2 tergugat, yaitu Astra International Mobil dan Mitra dan sekaligus pesaingnya yaitu PT Karya Zirang Utama dari Kudus. Astranya dari Astra Cabang Semarang, Ibu. Waktu itu saya ada kejadian 4 perkara, mobil saya secara sengaja atau kliren atau tidak, rusak, sehingga menyebabkan saya mengalami … secara hak asasi manusia saya terlanggar dan begitu juga hak konstitusional saya sesuai dengan permohonan ini yang sudah saya siapkan. Saya revisi yang kemarin itu, banyak yang … maaf, saya tidak punya pengacara karena jadi saya membuat sendiri. Kerusakan itu awalnya berupa yang pertama adalah semacam penipuan. Jadi kipas angin tidak rusak, dinyatakan rusak. Ada bukti hitam di atas putih, waktu itu yaitu sema … saya sebut laporan serahterima kendaraan. Jadi mobil saya mogok di tengah hutan, saya memanggil Astra, ditolong, dijemput, saya mengetahui dengan jelas karena mengisi berulang kali radiator, masih baik tapi di bengkel dinyatakan rusak, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lain waktu berselang hampir dua tahun, saya ini … kipas angin saya rusak betulan dan saya minta perbaikan. Sore harinya saya mengambil … dilapori bahwa rem saya diganti yang belakang, tapi dengan rem yang diganti rem yang baru itu justru bermasalah karena remnya menjadi tidak pakem, dan remnya nyakot, menggigit. Terus yang remnya kaki itu harus mengocok, sehingga saya terus nyeruduk sepeda motor, gitu. Terus saya minta perbaikan, setelah diperbaiki, saya bawa pulang di rumah itu ganti mesin saya yang metalnya kena, katanya suaranya bermasalah. Saya kecewa, tidak kembali ke Astra lagi ke situ. Saya pindah ke Kudus. Di Kudus, saya merasa … bahasa Jawanya apa ya? Membicarakan atau ngerasani lah Astra. Kemudian di sana saya konsultasi dulu karena tidak bawa cukup uang karena belum tersedia, saya tanya kira-kira apa yang dikerjakan terhadap mobil saya itu? Katanya, “Harus turun mesin.” Oh ya, kalau begitu saya bawa pulang. Sampai di rumah selang beberapa bulan, dua atau tiga bulan itu saya baru mendapat uang saya kembali ke situ. Waktu di PT Karya Zirang Utama Kudus itu ternyata bicaranya sudah lain lagi bahwa mobil ini ndak perlu di turun mesin tapi cukup di turn up sama di setel, nanti suaranya hilang. Saya sempat membantah bahwa walaupun saya bukan bengkel kalau seperti ini mesti metalnya kena, tapi beliau ... si bengkelnya bilang … petugasnya … apa namanya … mekaniknya bilang bahwa ndak perlu turun mesin. Tapi kok anehnya disuruh tinggalkan 4

mobilnya. Tapi memang karena saya waktu harus pulang ke Semarang ndak di Kudus, ya saya enggak terlalu saya pikirkan. Kemudian waktu mengambil kendaraan, ternyata bicaranya sudah lain lagi bahwa itu memang harus turun mesin dengan biaya sekitar Rp6.000.000,00 sampai Rp7.000.000,00. Padahal uangnya sudah terlanjur saya belanjakan, gitu. Sehingga saya jengkel tapi bawa pulang saja. Setelah saya bawa pulang saya kira-kira 2-3 hari ganti ini … di garasi saya olinya itu anu ada kebocoran oli yang banyak, blambang gitu. Saya laporkan kepada anu … kemarin apa yang sempat dilakukan di kenduri mesinnya dan sebagainya, ternyata dianya bilang bahwa sedang training di Semarang gitu katanya. Saya kok aneh training di Semarang saya sudah gimana lagi mungkin di Astra itu yang dalam batin saya. Setelah itu dia berjanji bahwa akan datang memeriksa kendaraan saya itu. Kemudian jangka 2-3 hari dia datang ke rumah dengan membawa anak buah, tapi anehnya begitu datang ke tempat saya itu langsung dia anak buahnya suruh apa melihat bahwa bagian bawah mobil dengan apa di kolong mobil. Kemudian dia kok sudah bisa menyebutkan apa alat-alat yang harus saya beli dan sebagainya. Ini saya sempat curiga ini jangan-jangan sudah tahu bahwa ini memang dibuat … dikerjai saya, tapi saya enggak itu … anu apa … ya tetap dalam batin saja. Kemudian begitu selesai anak buahnya yang disuruh melihat periksa mobil saya tadi ditanya, “Uwis, Dek?” Sudah selesai dikerjakan? Dia bilang, “Sudah.” Gitu saja. Jadi, enggak ada laporan yang bocor di sini dan sebagainya. Ini malah menambah kecurigaan saya. Jadi, terus lain kali saya … dia memang harus apa … sekali lagi menegaskan memang harus dibawa ke bengkel dengan biaya tambahan alat-alat yang ada yang rusak dari kebocoran tadi itu sekitar Rp7.000.000,00 terus dia pulang. “Oke Mas, kapan-kapan tak kembali saya ke sana.” Saya jawab saya begitu. Kemudian selang beberapa hari saya itu penasaran, saya ke sana lagi walaupun saya belum punya uang hanya untuk mengecek saya pancing saja. Saya bawa hand phone (HP) saya tanyakan mengenai kebocoran itu lagi dan sempat ada pengakuan bahwa waktu saya telepon saya lapori saya bocor dia memang ada di tempat tergugat I, yaitu Astra. Ini saya menjadi tanda tanya besar ini, jangan-jangan ini memang ada konspirasi. Itu sempat saya rekaman anunya apa bukti pembicaraan ini saya simpan di memory card. Kemudian habis itu saya terus langsung ke … beberapa hari kemudian saya buat surat kepada mereka berdua. Saya semacam ada klaim atau keluhan mengenai masalah ini. Kemudian saya suruh datang ke Astra. Semua mereka bilang bahwa tanggung jawab dari Zirang Kudus yang tergugat II itu diambil alih oleh Astra Semarang. Waktu itu saya datang ke Astra Semarang kemudian sempat berunding. Saya kemudian ditawari mereka saya mau di apa diperbaiki sampai baik mobil saya diambil di Demak, nanti selesai dikembalikan lagi. Saya dipinjami mobil bahkan seperti itu. Waktu itu saya terus terang saja enggak mau karena sudah merasa dulu pernah di apa … bohongi masalah kipas angin yang rusak 2 tahun yang sebelumnya itu, saya minta uang saja, 5

saya bilang waktu itu terus terang minta Rp12.000.000,00. Jadi 2 kali, kurang lebih 2 kali kurang sedikit daripada biaya yang mereka taksir sendiri karena saya merasa sudah 2 bulan lebih enggak pakai kendaraan harus menyewa dan sebagainya, harus naik bis dan sebagainya, saya minta sekitar Rp12.000.000,00. Kepala bengkelnya … sebenarnya kepala bengkelnya itu tadi komitmennya mau memperbaiki dan sebagainya, tapi kepala bengkelnya menganulir atau anu tidak membatalkan kesediaan kepala bengkelnya. Pokoknya harus ada alat yang saya beli begitu, itu yang disebut silinder kop yang menyebabkan mesin (…) 9.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Jadi, itu permasalahannya permasalahan yang Bapak alami dan kemudian dimasukkan ke pengadilan negeri ya Pak, ya?

10. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Saya sudah lapor ke YLKI, ke polda, polda itu malah saya enggak dianggap. Saya bilang ini kasus kecil dan sebagainya. Lho Bapak ini sebenarnya saya yakin menyangkut banyak orang karena saya mengalami berapa kali karena enggak ditanggapi saya jengkel saya sempat cari pengacara dan sebagainya, mereka kelihatannya … nuwun sewu, ini sudah di kok sudah … apa bahasa Jawanya? Diketik apa di anu supaya kesulitan saya, nampaknya mereka sudah tahu. Lho ada 1 pengacara juga yang saya kaget kok dia malah memarahi saya mengancam saya, ini berarti Astra itu sudah menghubungi pengacarapengacara, saya pikir. 11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Jadi, pengadilan?

kemudian

singkatnya

itu

sudah

diajukan

ke

12. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Ya, betul. 13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Dan karena Bapak tidak … apa … tidak setuju dengan keputusan itu, kalau secara kronologis kan semua ada di dalam permohonan ini? 14. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Ya, Bapak … Ibu.

6

15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Dan kemudian Bapak sudah memperbaiki permohonan ini, ya. Jadi sudah terlihat di dalam pengajuan ini, tetapi memang di dalam pengujian undang-undang, di sini Bapak dalam permohonan itu belum menjelaskan pasal apa, pasal-pasal ini? Tadi Bapak mengatakan pasal 18 HIR, kemudian pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sebagainya. Itu kalau di MK itu yang dipermasalahkan adalah bukan masalah konkretnya, bukan masalah konkretnya bahwa mobil Bapak itu rusak kemudian tidak ditangani dengan baik begitu, tapi di sini yang dipermasalahkan adalah apakah pasal-pasal yang dipakai oleh hakim atau oleh para pihak dari Astra dan sebagianya itu adalah pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Gitu. Nah, dari permohonan Bapak ini semua pasal ini belum ada di sini. Jadi, kalau misalnya Bapak menyatakan ada Pasal 18 tadi ya HIR misalnya (…) 16. PEMOHON: KOKOK HADYANTO 118, maaf, Ibu. 17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI 118, di sini malah dituliskan Pasal 18, Pak? 18. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Ya. 19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, halaman pertama itu permohonan Bapak yang sudah diperbaiki, itu nomor 2, “Dipakainya HIR Pasal 18 yang tak relevan untuk mengadili gugatan konsumen dalam kasus ini, menimbulkan dualisme yurisdiksi versus Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk pengujian undangundang, kadang-kadang memang kasus konkret itu bisa dielaborasi sehingga mencerminkan bahwa oh, dengan adanya pasal ini, memang pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Sehingga Bapak, kalau ini dinyatakan ada beberapa pasal ya, Pasal 15, 19, 23, 60, 62, UndangUndang Perlindungan Konsumen dan tadi HIR dan juga Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan, ini harus dikemukakan pasal itu isinya apa dan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal yang mana? Gitu. Dan untuk itu, juga harus dikemukakan kerugian konstitusional yang Bapak derita karena walaupun dikatakan oleh Undang-Undang MK bahwa yang berhak untuk mengajukan judicial review itu adalah warga negara Indonesia, tapi juga dikatakan di sana di dalam putusan MK, warga negara itu apakah hak 7

dan kewenangan konstitusionalnya ada dalam konstitusi itu? Kemudian, kalau ada kewenangan dalam konstitusi, apakah undang-undang yang dimohonkan pegnujian itu, merugikan pihak Pemohon? Apakah ada hubungan sebab-akibat karena adanya undang-undang itu, maka hak kewenangan konstitusional itu terlanggar? Gitu, ya. Nah, di situ harus ada apakah itu merupakan suatu sebab-akibat. Dan juga, kalau permohonan itu dikabulkan oleh MK, apakah kemudian potensi untuk merugikan itu akan hilang, atau tidak pernah terjadi? Nah, itu yang harus dikemukakan. Nah, di permohonan Bapak itu belum tergambarkan itu dan juga kalau kita melihat pada amar putusan yang dimohonkan di sini, petitumnya. Itu Bapak memohon, pertama menyatakan HIR Pasal 18 lagi Pak, ini Pasal 18, “Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Nah, di sini, MK enggak boleh langsung demikian, harus mengatakan, “Pasal itu bertentangan dengan konstitusi,” baru dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian yang kedua, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Demak itu batal demi hukum. Kita tidak boleh mengatakan itu. Jadi, MK itu tidak mengadili perkara konkret, tapi kadang-kadang putusan-putusan dari Mahkamah Agung atau pengadilan lainnya, pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, kalau memang yang dimohonkan itu berlandaskan pada pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi, itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau langsung kemudian membatalkan ini, tidak. Dan juga menghukum tergugat, menghukum para tergugat, ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya? Jadi, kalau Bapak mau mengajukan ini, ya Bapak sudah jauh-jauh dari Demak ke sini, kalau mau ini harus ada perbaikan permohonan bahwa hal-hal yang menyangkut kasus konkret itu boleh dielaborasi, tapi harus berlandaskan pada pengujian itu. Jadi, bertentangan enggak, pasal-pasal itu? Dan kemudian di sini juga dikatakan pengujian uji formil berkenaan dengan … pengujian formil itu oleh MK sudah dinyatakan hanya boleh diajukan kalau itu 45 hari sesudah undang-undang itu diundangkan. Jadi, kalau ini undang-undang sudah lama sekali, ini sudah tidak bisa lagi diajukan pengujian ini. Tapi terhadap pasal-pasal pengujian materilnya, masih bisa dimohonkan pengujiannya, ya. Itu dari saya. Tapi karena sidang Panel ini memang harus memberikan nasihatnasihat bagi Para Pemohon, maka saya meminta kepada Bapak-Bapak Hakim yang lain untuk mengajukan pendapatnya. 20. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Terima kasih, Yang Mulia. 21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Pak Fadlil. 8

22. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Pak Kokok Hadyanto, ya? 23. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Ya, Bapak. 24. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Bapak ini dokter? 25. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Dokter, Bapak. Di KTP-nya, di SIM-nya, dokter, Pak. 26. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Dokter umum, ya? 27. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Dokter umum, Bapak, Yang Mulia. 28. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Begini, Bapak. Pengadilan itu mengadili berdasarkan kewenangannya. Nah, kalau soal yang dihadapi Bapak tadi, itu susah untuk dikonstruksikan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi. 29. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Ya, Bapak. 30. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Misalnya, Mahkamah Konstitusi diminta membatalkan Putusan PN Demak. Bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi diminta untuk dengan begitu saja, mengenakan pidana. Itu juga bukan. Mahkamah Konstitusi diminta untuk memerintahkan supaya putusannya itu dapat dieksekusi, itu juga bukan. Oleh karena itu, nasihat saya sebagai kewajiban menurut undang-undang yang harus saya berikan kepada Bapak. Pertama, Bapak supaya mempertimbangkan kembali, apakah perkara ini mau diteruskan di Mahkamah Konstitusi dengan resiko-resiko yang nanti mirip-mirip dengan di PN Demak kan Bapak rugi kan jauh-jauh dari Trengguli kan, Trengguli Wonosalam itu kan? 9

31. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Ya, Bapak. 32. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. Jadi … karena kalau di Mahkamah Konstitusi itu kerugiannya tidak bersifat materi, tapi kerugiannya itu bersifat hak dan kerugian yang bersifat hak itu terjadi karena ada undang-undang yang tidak melindungi. Nah, sedang persoalan Bapak ini kan bukan persoalan yang berupa hak yang diabaikan oleh suatu undang-undang. Tapi, persoalan hak yang diabaikan, “Oleh para diler-diler,” itu kan? 33. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Ya, Pak. 34. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Nah, itu kalau soalnya itu, itu tidak di sini. Jadi, gitu. Oleh karena itu, agak sulit memang mengkonstruksikan Bapak … apa namanya … yang dihadapi oleh Pak Kokok ini sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, Hakim itu kalau tidak berwenang mengadili bagaimana itu nanti, gitu Pak, ya. Supaya dipertimbangkan baik-baik, kecuali kalau pasal-pasal yang Bapak tunjuk itu, di sini kan ada pasal HIR, itu Bapak dirugikan apa? Hak konstitusi Bapak dirugikan apa dengan adanya Pasal 118 yang di sini ditulisnya 18 itu? Itu tidak jelas. Tapi, yang jelas Bapak rugi adalah bahwa apa namanya … PT-PT atau agen-agen dari mobil yang Bapak beli itu, itulah yang … yang Bapak anggap merugikan lah, itu tidak di sini, Bapak … tidak di sini. 35. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Ya. 36. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oleh karena itu, supaya Bapak ada waktu nanti akan diberikan oleh Hakim 14 hari untuk mempertimbangkan kembali, apakah benar Bapak ini dirugikan haknya, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dengan adanya undang-undang yang meniadakan atau mengabaikan, atau Bapak dirugikan secara materil seperti tadi. Nah, itu Bapak pertimbangkan baik-baik. Kalau memang kerugiannya itu adalah kerugian hak, yang diberikan oleh Konstitusi yang diabaikan oleh undang-undang, undang-undang itulah yang diminta dibatalkan, diminta dinyatakan tidak mempunyai kekuataan mengikat, gitu. 10

Oleh karena itu, sambil Bapak merenungkan kembali, Bapak silakan memikirkan kembali karena yang diterangkan oleh Bapak tadi, baik di dalam tulisan ini maupun dalam keterangan Bapak tadi adalah ker … kerugian uang atau kerugian materi, disebabkan karena diabaikan oleh diler - diler itu kan, Pak kan? Bengkel-bengkel itu, kan gitu. Jadi begitu … apa namanya … nasihat saya. Terima kasih, Yang Mulia. 37. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih. Bapak Anwar? 38. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ya, Pemohon ini memang permohonan Pak Kokok ini cobalah di … apa … disesuaikan dengan bentuk yang sudah baku ya dari struktur format permohonan itu, bisa dilihat di Kepaniteraan ya, permohonan Pemohon yang sudah diputus ya oleh MK, terutama permohonannya yang dikabulkan. Nah, saya yakin apalagi Pemohon ya seorang dokter, jadi bisa mengurai ya. Di sini belum jelas ini, misalnya kedudukan Pemohon ya legal standing dan lain sebagainya ini belum ada, kemudian kewenangan Mahkamah. Nah, ini juga antara judul ya, permohonan dengan petitumnya itu tidak sinkron ini. Ya, coba disinkronkan ya, terutama dikaitkan dengan perubahan, ya, perubahan permohonan ya. Itu yang … di … diminta untuk tidak mempunyai kekuataan hukum ya itu tadi Pasal 18, walaupun sebenarnya Pasal 118 HIR, padahal di pokok permohonan ini judicial review terhadap Undang-Undang PK ya, (Perlindungan Konsumen). Kemudian, lain-lain, ya tadi sudah cukup jelas dari Yang Mulia Ibu Ketua Majelis dan Bapak Fadlil. Demikian, terima kasih. 39. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih, Pak Anwar. Nah ini Pak, jadi Bapak boleh berpikir kembali, mengulang kembali, apakah betul itu mau diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena sebetulnya Mahkamah Konstitusi tidak mengadili kasus konkrit, Pak, tapi kasus norma. Jadi kalau ada suatu undang-undang, pasal-pasalnya atau ayatnya, atau kalimatnya bertentangan dengan konstitusi dan itu merugikan hak perseorangan atau warga negara, maka itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita itu mempertentangkan antara norma dalam undangundang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, untuk itu memang kemudian kalau itu diputuskan dikabulkan, maka tidak hanya pada Pemohon saja, itu berlaku untuk semua orang. Saya melihat kasus Bapak ini kalau yang diuraikan tadi, kalau diputuskan kan harusnya konkritkan, hanya menguntungkan Bapak saja, tapi yang lain kan tidak. Nah, itu musti dilihat kembali dan Bapak diberikan waktu 14 hari kalau untuk memperbaikinya. Bapak boleh berpikir kalau mau ditarik 11

boleh juga ditarik atau tidak apa ... tidak diajukan, dicabut, atau kalau Bapak mau tetap mengajukan, dibuat kembali permohonan ini seperti permohonan yang biasa di MK, tapi juga pasal-pasal yang diujikan itu harus dirumuskan dengan jelas, mana yang bertentangan? Jadi Bapak diberikan waktu 14 hari, ya. Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan, Pak? 40. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Ada, Yang Mulia. 41. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 42. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya dan juga tanggapannya. Ini kebetulan waktu itu saya berangkat ke sini sebenarnya tanpa pengetahuan banyak mengenai masalah konstitusi MK, Bu. Yang saya dengan hanya di sini bisa melakukan uji coba apa ... uji materi sama uji (...) 43. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ya, betul. 44. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Begitu saya masuk ke sini, pulang saya di sangoni buku kecil, dua buka itu petunjuk dan saya sudah mempelajarinya (...) 45. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 46. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Dan insya Allah saya sudah menyiapkan revisi yang saya sesuaikan dengan ... sekalian contoh, saya waktu itu juga diberikan formulir contoh, ada apa ... legal standing, ada (...) 47. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ya, ya.

12

48. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Saya sudah siap itu Ibu dan sudah saya buat (...) 49. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya (...) 50. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Nah, kalau bisa saya serahkan. 51. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, nanti bisa diserahkan di Kepaniteraan (suara tidak terdengar jelas), tapi Bapak tetap mempunyai waktu 14 hari. Seandainya nanti Bapak melihat, oh yang setelah saya baca, ini kok enggak cocok dengan yang diucapkan oleh Hakim-Hakim tadi nasihatnya itu, bisa di ini ... kan waktunya 14 hari, ya? 52. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Ya, terima kasih. Saya yakin ada tiga alasan yang ... konstitusional saya terampas atau terlanggar di sini. 53. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ya. Kalau begitu Bapak bisa memperbaiki kembali, ya. Kalau demikian tidak ada suatu permasalahan yang disampaikan kembali, maka sidang ini saya nyatakan ditutup (...) 54. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Sebentar, sebentar Bu. 55. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 56. PEMOHON: KOKOK HADYANTO Bu, saya menyerahkan ini nanti ke mana Bu, sudah saya (...) 57. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Nanti ke Panitera (...)

13

58. PEMOHON: KOKOK HADYANTO kasih.

Rangkap 12. Oh, ya. Terima kasih, Ibu. Yang Mulia, terima

59. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.25 WIB

Jakarta, 23 Juli 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

14