BAB III ANALISA KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (NOMOR : 2239/K/Pid.Sus/2012)
A. Kasus Posisi 1) Kronologis Dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri Group akhirnya terungkap. Bersumber dari hasil laporan perencanaan pajak fiktif Asian Agri Group selama periode 2002-2005 oleh pegawainya yang ketika itu menjabat sebagai group financial controller membawahi perusahaan Asian Agri Group. Vincentius Amin Sutanto (VAS), sebelumnya melakukan pembobolan dana PT. AAG pada Bank Fortis yang bertempat di singapura senilai US$ 3,1 Juta, sejumlah dana tersebut dialihkan ke rekening yang dibuat bersama rekannya pada tanggal 13 November 2006.121 Tak berselang lama aksinya terendus oleh pihak Asian Agri Group yang langsung melaporkannya ke polda metro jaya sehingga VAS memutuskan melarikan diri ke singapura dengan membawa sejumlah dokumen penting perusahaan sehingga keberadaannya terus diburu. Dalam pelariannya, sempat terbesit niat mengakhiri hidup dengan upaya bunuh diri, namun beruntung niat tersebut diurungkannya setelah terjalin komunikasi dengan wartawan tempo yang bersedia membantu mengungkap praktek penggelapan pajak oleh Asian Agri Group berdasarkan bukti data yang dikantongi VAS. Pada Tanggal 3 Desember 2006 VAS difasilitasi oleh KPK melaporkan dugaan penggelapan pajak tersebut dengan dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital.122 Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak selaku Tax Manager Asian Agri Group (AAG) bertanggung jawab membuat Laporan Keuangan Konsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahunan
121 122
Metta Dharmasaputra, Op. Cit., Hlm 36-40. Ibid., Hlm xxi.
Universitas Sumatera Utara
(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group, (Tempus delicti) pada tanggal 29 Maret 2003 sampai dengan tanggal 14 November 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, (Locus Delicti) bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang Dua Jakarta Pusat, KPP Tanah Abang Satu Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta Pusat dan KPP Kisaran Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Kisaran. Berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terhadap beberapa yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut, (Dader) wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan (Delict) tindak pidana di bidang perpajakan, Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap atas nama PT. Dasa Anugrah Sejati, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT. Saudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggal Yunus Estate, PT. Rigunas Agri Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Sispra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Pusaka, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indosawit Subur dan PT. Gunung Melayu (Asian Agri Group/AAG) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: 1. Terdakwa membuat isian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan di bawah AAG, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang Terdakwa buat setelah
Universitas Sumatera Utara
diverifikasi dan disetujui (lisan) oleh Vincentius Amin Sutanto (VAS), kemudian Terdakwa membuat isian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan yang berada di bawah AAG. Kemudian Terdakwa mengirimkan hasil pengisian SPT Tahunan Pph WP
Badan tersebut
dan laporan Keuangan
Neraca
ke
Medan setelah
dikonfirmasikan VAS, kemudian ditandatangani oleh Direktur masing-masing perusahaan yang berada dibawah AAG, untuk kemudian disampaikan ke KPP terkait atas perintah Terdakwa; 2. Pada Agustus s/d Desember 2002 (3X), Terdakwa bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan tax planning meeting di kantor Jakarta dan Medan untuk membahas perencanaan mengecilkan pembayaran pajak melalui beberapa cara yaitu : a. Mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualan. Rekayasa penjualan dilakukan melalui penjualan ekspor yang pengiriman barangnya langsung ditujukan ke negara pembeli (End Buyer) tetapi dokumen keuangan transaksi ekspor tersebut (Letter of Credit/LC, Invoice) dibuat seolah-olah dijual kepada perusahaan di Hong Kong (Twin Bonus Edible Oils Ltd., Goods Fortune Oils & Fats Ltd., United Oils & Fats Ltd., atau Ever Resources Oils & Fats Industries Ltd), kemudian dijual lagi ke perusahaan di Macau (Global Advance Oils and Fats) atau British Virgin Island/BVI (Asian Agri Abadi Oils and Fats Ltd.), baru selanjutnya dijual ke End Buyer. Padahal perusahaan di Hong Kong, Macau maupun di BVI adalah perusahaan Paper Company atau Special Purpose Vehide (SPV) yang digunakan sebagai fasilitator untuk secara dokumentasi mendukung transaksi tersebut dan sebagai tempat untuk menampung selisih harga jual. Rekayasa penjualan produk-produk AAG ke luar negeri dengan maksud mengubah harga jual yang seharusnya ke End Buyer diganti dengan harga yang lebih rendah
Universitas Sumatera Utara
(under invoicing) ke perusahaan-perusahaan tersebut di Hong Kong sehingga keuntungan (profit) menjadi lebih rendah untuk perusahaan di Indonesia. Akibat transaksi penjualan ekspor dengan cara under invoicing tersebut adalah laba yang dilaporkan oleh perusahaan di Indonesia menjadi lebih rendah dari pada yang seharusnya, sehingga pajak terutang yang dilaporkan menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya. b. Menggelembungkan Biaya antara lain berupa pembebanan : 1. Biaya Jakarta yaitu melakukan penggelembungan Biaya yang dibuat dengan Memo Voucher di Kantor AAG di Jakarta oleh Terdakwa. Biaya Jakarta ini dibuat tiap akhir tahun pajak dan dialokasikan sebagai Biaya pada Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai Biaya mendalamkan parit, grading, garuk/piringan, sirtu, rawat gawangan dan buat & refiab gorong-gorong sehingga mengurangi jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung daiam AAG; 2. Biaya Hedging, adalah Biaya fiktif yang dilakukan dengan menciptakan rugi (loss creating) berupa pembebanan Biaya "washout/hedging loss". 3. Biaya Management Fee, adalah Biaya fiktif yang dibebankan pada Biaya Umum dan Adminstrasi yang pembebanannya didasarkan hanya pada kontrak semata yang dibuat antar perusahaan dalam satu group baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Pembebanan yang tidak seharusnya ini merupakan penciptaan Biaya (loss creating) dan hanya upaya memperkecil penghasilan kena pajak ; Meskipun 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Ernst & Young dan Paulus Hadiwinata), Terdakwa tidak melakukan perubahan/pembetulan atas SPT Tahunan PPh WP Badan 14 (empat belas) perusahaan yang telah disampaikan kepada KPP terkait dan Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ada perbedaan Neraca dan Rugi Laba antara SPT yang Terdakwa buat dan telah dikirimkan ke KPP dengan hasil audit KAP;
Universitas Sumatera Utara
Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;123 2) Dakwaan Perbuatan Terdakwa tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan124, sebagai berikut : 1. Dakwaan Primer: Melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; 2. Dakwaan Subsider: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; 3) Fakta-Fakta Hukum125 Terdakwa sebagai pegawai pada PT.
Indosawit Subur,
sebagai
salah satu
perusahaan di bawah AAG, secara fungsional bertugas sebagai Tax Manager AAG, yang berkantor di Jakarta. Terdakwa telah melakukan perbuatan berlanjut, selaku Tax Manager atau setidak-tidak pegawai dari Wajib Pajak, menyuruh melakukan, menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana, di bidang perpajakan, "Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan, dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama : PT. Dasa Anugerah Sejati, PT. Sadudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya,
123
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2239.K/Pid.Sus/2012. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2239.K/Pid.Sus/2012, Hlm. 1-24. 125 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/Pid.Sus/2012, Hlm. 467-471. 124
Universitas Sumatera Utara
PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT.Tunggal Yunus Estatate, PT. Rigunas Agre Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Supora Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Perkasa, PT. Hari Sawit Jaya, PT.Inti Idosawit Subur, dan PT. Gunung Melayu yang
kesemuanya tergabung di dalam
Asian Agri Group
(AAG) sehingga dapat
menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.259.977.695,652,-. Terdakwa secara bersama dengan Eddy Lukas, Lee Boon Heng, You Gie, Vincentius Lucas Sutanto, Djoko Susanto Utomo dan Paulina Sih. Terdakwa dalam membuat SPT tahunan PPH WP Badan untuk 14 perusahaan yang tergabung di dalam AAG, tahun pajak 2002, sampai dengan 2005, seolaholah tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, padahal sebenarnya laporan keuangan berupa Neraca Rugi dan Laba, untuk 14 perusahaan tersebut telah diaudit, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2002 dan 2003 oleh Ernst & Young, tahun 2004 dan 2005, oleh Kantor Akuntan Publik Paulus Hadiwinata ; Berikut rincian fakta hukumnya : a. Tentang adanya SPT dari 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung di dalam AAG pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, 2005 telah diisi secara tidak benar dan tidak lengkap, di dalam semua SPT tertulis belum diaudit,
meskipun fakta sesungguhnya telah diaudit,
akibatnya pendapatan Negara yang seharusnya diterima menjadi berkurang, sebagai akibat adanya SPT yang isinya tidak benar oleh AAG, sehingga menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pajak total seluruhnya berjumlah Rp.1.259.977.695.652,- yang rinciannya adalah dari tiga jenis komponen PPh, WP Badan, PPh WP Orang/Pribadi dan PPh WP Luar Negeri Tahun 2002, 2003, 2004, 2005 sebagai berikut : tahun 2002 Rp. 276.145.706.827,- + tahun 2003 Rp.296.172.548.868,- + tahun 2004 Rp. 478.385.792.915,- + tahun 2005 sebesar Rp.246.235.801.943,- ;Sedangkan menurut perhitungan fiskus dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- yang dalam hal ini jumlahnya lebih besar perhitungan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak ;
Universitas Sumatera Utara
b. Dari hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa atas 14 perusahaan yg tergabung di dalam AAG, dengan modus operandi sebagai berikut : Telah melakukan penjualan di bawah pasar, melakukan Hedging fiktif, membebankan biaya yang disebut sebagai biaya Jakarta dan Management Fee. Dengan demikian maka pembuatan atau pengisian SPT tidak dilakukan berdasarkan laporan hasil audit Kantor Akuntan PubIik, padahal perusahaan sesungguhnya telah diaudit, dan telah dibuat laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik, dengan mencantumkan tanda "Tidak di audit" sekalipun sudah diaudit, bahkan kemudian SPT yang diajukan ke KPP ternyata berbeda dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik ; Mencermati modus operandi a quo dan fakta fakta hukum di atas maka tentulah perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara sengaja dan terencana adalah salah satu bentuk modus operandi penghindaran pajak "Tax Evation". Dengan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan sistem perpajakan yang berlaku adalah "self assesment" Wajib
Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung
sendiri pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, kemudian melaporkan jumlah pajak terutang dengan cara yang benar dan dilakukan beritikad baik didalam SPT kepada KPP setempat. Makna itikad baik yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya adalah menjadi bagian dari "aspek kepercayaan yang terkandung di sehingga
dalam "self assesment"
secara runtut akan diberikan pendekatan "'administrasi di
dalam proses
penyelesaian di seputar perpajakan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan fungsinya. Akan tetapi sejak tahun 2005 tersebut Terdakwa tidak melakukan pembayaran atau mengikuti program pengampunan. Baru pada tahun 2008 tepatnya dengan surat AAG tanggal 07 Januari 2008, surat AAG No. 016/JKT/IIS-EXT/I/08 tanggal 17 Januari 2008 dan surat No.
Universitas Sumatera Utara
035/JKT/IIS-EXT/I/08 tanggal 25 Januari 2008, PT. AAG ingin beraudensi dengan Direktur Jenderal Pajak, permohonan pemaparan perkara, dan permohonan untuk diterbitkan SKP kurang bayar, padahal persoalan PT. AAG telah dalam tahap penyidikan sehingga tidak mungkin diselesaikan secara administratif kecuali jika pajak terutang tersebut dilunasi. Terlebih lagi bahwa menurut ketentuan Pasal 44 B UUP No. 28 Tahun 2007 : Ayat (1) : Penghentian penyidikan hanya dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan. Ayat (2) : Penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa sekalipun Direktorat Jenderal Pajak melakukan proses penyidikan akan tetapi masih termasuk lingkup pembinaan, hal mana sesuai dengan Pasal 44 B Undang-Undang KUP dengan persyaratan tertentu yang jelas limitatif untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan dan hanya dapat dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak
atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya
dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Dengan demikian, peluang bagi Wajib Pajak atau kuasanya sejak dimulainya proses penyidikan hingga diajukannya perkara pidana pajak a quo tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan masalah perpajakan yang muaranya berbasis pada Tindak Pidana Perpajakan. Dengan hilangnya peluang penyelesaian secara administratif tersebut, maka harus dipandang telah diabaikannya peluang proses penyelesaian secara administrasi, oleh karena itu adalah sudah tepat jika Direktiorat Jenderal Pajak memilih dan menempuh "Law Enforcement" untuk menegakkan ketentuan perpajakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tanpa mengabaikan prinsip Ultimum Remidium.
Universitas Sumatera Utara
Sekalipun dipahami bahwa kebijakan hukum pajak sebagai kebijakan yang bersifat aspek prevensi atau pencegahan namun karena hukum pajak termasuk hukum administrasi penal, maka pelaku tindak pidana perpajakan dalam hal tertentu jika melakukan pelanggaran atau kejahatan dibidang perpajakan diancam sanksi denda administrasi tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang KUP). 4) Tuntutan126 Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2011 sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan yaitu telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa dokumen sejumlah 8144 item yang Dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu Tersangka Eddy Lukas, dkk ; 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
126
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/Pid.Sus/2012, Hlm. 24-227.
Universitas Sumatera Utara
5) Pertimbangan Hakim127 Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf C jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur yang terkandung : 1. Setiap orang ; 2. Dengan sengaja ; 3. Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ; 4. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ; 5. Dilakukan secara berlanjut ; Unsur-unsur diatas yang mana diperinci, sebagai berikut : 1. Setiap orang yang dimaksud adalah setiap subyek hukum baik selaku perorangan ataupun badan hukum, dalam diri Terdakwa sebagai subyek hukum dan setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf ataupun penghapus tanggung jawab atas perbuatannya, karena berdasarkan identitas yang telah dibenarkan menunjukkan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; 2. Terdakwa selaku Tax Manager pada Asian Agri Group (AAG), berdasarkan fakta telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
dan sadar mengisi dan
menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Penghasilan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal mana terlihat dari hasil audit independen dari kelompok perusahaan itu sendiri yang memperlihatkan perbedaan hasil akhir dari penghasilan perusahaan ; Perbuatan itu Terdakwa lakukan guna mengurangi pembayaran pajak yang semestinya dibayar oleh AAG (14 perusahaan yang tergabung di dalamnya) dan juga perbuatan itu dilakukan dengan menyatakan perusahaan yang pengisian dan penyampaian
127
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2239.K/Pid.Sus/2012, Hlm. 431-473.
Universitas Sumatera Utara
SPT nya diwakili oleh Terdakwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ; 3. Terdakwa selaku Tax Manager pada 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG yang diwakilinya mempunyai kewajiban mengisi dan menyampaikan laporan SPT tahun pajak Badan dan penghasilan mendasarkan pada pembukuan akhir tahun perusahaan-perusahaan tersebut, namun berdasarkan fakta di dalam perusahaan-perusahaan itu telah melakukan rekayasa-rekayasa harga pasar, membebankan biaya-biaya dan fee yang semestinya tidak ada, sehingga dari perbuatan itu dapat memperkecil penghasilan perusahaan dan dapat memperkecil pula pembayaran SPT Badan dan Penghasilan, padahal senyatanya tidaklah demikian hasil yang diperoleh jauh di atas dari yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak ; Penyampaian SPT yang tidak benar ini juga terbukti adanya surat-surat ataupun pendekatan yang dilakukan oleh AAG untuk memperbaiki SPT-SPT dimaksud akan tetapi tidak dapat dilakukan karena atas hal tersebut telah dimulai penyidikan oleh DPK ; Selain itu penyampaian SPT itu telah berlangsung sejak tahun 2002 s.d tahun 2005 dan telah merugikan pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan demikian unsur inipun telah terbukti ; 4. Apa yang dilakukan oleh Ter dakwa dalam pengisian SPT Tahun Badan dan Penghasilan di dalam 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG telah mengakibatkan kerugian pendapatan Negara sebagaimana rincian dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.259.977.695.652,- (satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) sehingga unsur inipun telah terbukti ;
Universitas Sumatera Utara
5. Pengisian SPT yang dilakukan Terdakwa untuk 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG sejak tahun 2002 s/d tahun 2005 dapatlah dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas unsur-unsur dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka sudah tepat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dengan Pertimbangan, Terdakwa selaku Tax Manager AAG sekaligus sebagai Kuasa, Pegawai, wakil dari Wajib Pajak telah secara sengaja menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan untuk dan atas nama 14 (empat belas) perusahaan (korporasi) yang tergabung di dalam AAG yaitu : 1. PT. Dasa Anugerah Sejati, 2. PT. Raya Garuda Mas Sejati, 3. PT. Saudara Sejati Luhur, 4. PT. Indo Sepadan Jaya, 5. PT. Nusa Pusaka Kecana, 6. PT. Andalas Inti Agro Lestari, 7. PT. Tunggal Junus Estate, 8. PT. Riguna Agri Utama, 9. PT. Rantau Sinar Karsa, 10. PT. Supra Matra Abadi, 11. PT. Mitra Unggul Pusaka, 12. PT. Hari Sawit Jaya, 13. PT. Inti Indo Sawit Subur, 14. PT. Gunung Melayu. Bahwa, Perbuatan Terdakwa berbasis pada kepentingan bisnis yang menguntungkan bagi 14 (empat belas) korporasi namun disisi lain telah mengakibatkan berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang jumlahnya menurut perhitungan dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp. 1.259.977.695.752,- (satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta senam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah). Sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Terdakwa berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar oleh karena itu tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil Tax Evation tersebut ;
Universitas Sumatera Utara
Sekalipun secara individual perbuatan Terdakwa terjadi karena ”mensrea” dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau ”mensrea” dari 14 (empat belas) korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana ”Individual Liability” dengan “corporate liability” harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin respondeat superior atau doktrin ”Vicarious Liability” diterapkan pertanggungan jawab pidana kepada korporasi atas perbuatan atau prilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif ; Mahkamah Agung menyadari gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan ; Namun perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggungan jawab seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggung jawaban fungsional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ; Perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula menerima pertanggung jawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan Negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan Indonesia telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda. Tentang pidana
yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diterapkan sistem
pemidanaan Pasal 14 a, 14 b dan 14 c sekalipun difahami mungkin dipandang tidak tepat, namun hal tersebut mencerminkan titik berat tanggung jawab pidana lebih pada ketentuan
Universitas Sumatera Utara
pemidanaan yang diatur di dalam undang-undang perpajakan dan tidak pada pendekatan retributif kepada pelaku individualnya tetapi lebih bertitik berat pada rasa keadilan khususnya pembayaran Pajak Pendapatan Penghasilan dan Pajak Badan dari 14 (empat belas) korporasi tersebut ; Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID/2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang
memperbaiki
putusan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Pusat
No.
234/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut; Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan akan tetapi Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa. 6) Vonis A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/-2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012 yang amarnya menyatakan128 sebagai berikut : 1. Mengabulkan Eksepsi Prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa ; 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena Prematur tidak dapat diterima ; 3. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara129 ; 4. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara. B. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID.2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang amarnya menyatakan130, sebagai berikut : 1. Menerima permintaan banding dari : Jaksa/Penuntut Umum ; 128
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/Pid.Sus/2012, Hlm. 227-430. Terlampir dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/Pid.Sus/2012. 130 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/Pid.Sus/2012, Hlm. 430-431. 129
Universitas Sumatera Utara
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/N.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Negara C. Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012. Pada tanggal 18 Desember 2012 yang amarnya menyatakan131 sebagai berikut : Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; Mengadili : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/-Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID/2012/-PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012 ; Mahkamah Agung Mengadili Sendiri : 1. Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut” ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
131
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/Pid.Sus/2012, Hlm. 473-679.
Universitas Sumatera Utara
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun , 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing132 4. Menetapkan barang bukti berupa.133 5. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). B. Analisa Kasus Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, benar termasuk kualifikasi Tindak Pidana Perpajakan.134 Telah terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah melakukan penjualan di bawah pasar, melakukan Hedging fiktif, membebankan biaya yang disebut sebagai biaya Jakarta dan Management Fee.
Dengan demikian maka
pembuatan atau pengisian SPT tidak dilakukan berdasarkan laporan hasil audit Kantor Akuntan PubIik, padahal perusahaan sesungguhnya telah diaudit, dan telah dibuat laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik, dengan mencantumkan tanda "Tidak di audit" sekalipun sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young 2002 dan 2003 dan Kantor
132
Terlampir dalam Putusan Mahkamah Agung No.2239K/Pid.Sus/2012. Terlampir dalam Putusan Mahkamah Agung No.2239K/Pid.Sus/2012. 134 Lihat Penjelasan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, Tindak Pidana Perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.134 133
Universitas Sumatera Utara
Akuntan Publik Paulus Hadiwinata, bahkan kemudian SPT yang diajukan ke KPP ternyata berbeda dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik ; Tindak pidana pajak yakni, suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindak kejahatan di bidang Perpajakan, yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sesuai ketentuang undang-undang yang berlaku, biasanya kejahatan perpajakan ini dilakukan tanpa kekerasan, sehingga kejahatan ini masuk dalam kelompok kejahatan jenis Concursus Idealis, artinya memiliki basis dasar dari kejahatan tertentu seperti : Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan dan Pencurian dan sebagainya. Terdakwa didakwa melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar. Pengertian Surat Pemberitahuan Yang Isinya Tidak Benar adalah mengisi surat permberitahuan yang seluruh atau sebagian isinya palsu sehingga dikategorikan tidak benar. Oleh karena itu, palsu diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya yang tercantum dalam surat pemberitahuan itu. Pada hakikatnya, kejahatan ini dapat dikatakan sebagai pemalsuan surat pemberitahuan oleh wajib pajak.135 Lebih lanjut dapat diterangkan mengenai, Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar boleh secara utuh (surat pemberitahuan dan keterangan) sebagai suatu kejahatan. Ataukah, berdiri sendiri antara surat pemberitahuan dengan ketrangan yang isinya tidak benar. Sementara itu, seluruh atau sebagian dari surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya palsu sehingga dikategorikan tidak benar. Oleh karena itu, palsu diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya tercantum dalam surat pemberitahuan dan/atau keterangan itu. Pada hakikatnya, kejahatan ini dapat dikatakan sebagai pemalsuan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang dilakukan oleh wajib pajak.136
135
M. Djafar Saidi & Eka Merdekawati Djafar, Kejahatan di Bidang Perpajakan (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), Hlm 48. 136 Ibid., Hlm 51.
Universitas Sumatera Utara
Disamping itu, Perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan pasal yang didakwakan yang meliputi unsur-unsur. Kejahatan menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar, memuat unsur sebagai berikut : 1. Dilakukan oleh setiap orang 2. Dengan sengaja 3. Surat pemberitahuan yang disampaikan itu isinya tidak benar 4. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar oleh karena itu tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung
jawab korporasi yang menikmati atau
memperoleh dari hasil Tax Evation tersebut. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, kurang tepat apabila hanya terdakwa (Suwir Laut) yang mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, karena perbuatan itu didasari kehendak korporasi termasuk yang menjabat pada posisi sentral Asian Agri. Oleh karenanya, sudah seharusnya korporasi turut menanggung akibat dari perbuatan tersebut. Sebab, ini merupakan kesalahan korporasi dengan melalui karyawannya terkhusus Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak sebagai tax manager untuk melakukan pemalsuan SPT yang dilakukan secara berlanjut. Pihak-pihak yang melakukan kejahatan di bidang perpajakan tergolong sebagai pelaku delik pajak adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Dalam hukum pajak yang menjadi subjek hukum adalah wajib pajak. Wajib pajak menurut pengertian Pasal 1 ayat 2 UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
Universitas Sumatera Utara
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada hakikatnya, wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tetap dalam kedudukannya sebagai orang pribadi. Sementara itu, badan sebagai wajib pajak, dapat berupa badan tidak berstatus badan hukum dan badan yang berstatus badan hukum, baik yang tunduk pada hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik. 137 Subjek hukum perbuatan pidana di bidang perpajakan pada kasus ini adalah wajib pajak badan yang diwakili oleh karyawan perusahaan yang bernama Suwir Laut alias Liu che Sui alias Atak selaku tax manager, sebagaimana telah diuraikan tentang ruang lingkup subjek hukum yaitu dikenal Manusia (persoon) dan Badan Hukum (recht persoon). Dalam perkara tersebut perbuatan pidana berupa penyampaian surat pemberitahuan yang isinya tidak benar dilakukan oleh beberapa karyawan yang memiliki jabatan fungsional menjalankan tugas untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan. Pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berlanjut sehingga bukan lagi merupakan pelanggaran Perpajakan yang hanya dikenakan sanksi administrasi. Sebagaimana diatur dalam Pasasl 13A yang berbbunyi, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, bagi wajib pajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dikenai sanksi pidana,
137
Ibid., Hlm 33.
Universitas Sumatera Utara
tetapi dikenasi sanksi administrasi. Karena dilakukan secara berturut-turut selama periode 2002-2005. Perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), diatur dalam Pasal 64 KUHP yang menyatakan, dalam hal aturan beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran sedemikian perhubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya satu aturan pidana saja yang dikenakan, jika berlainan. Maka dipakai aturan dengan pidana pokok terberat.138 Mahkamah Agung memutus perkara ini dengan putusan yang menerapkan hukuman pemidanaan kumulatif, yaitu menghukum terdakwa dengan pidana penjara sekaligus menghukum 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group dengan hukuman denda sebesar dua kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar. Berdasarkan uraian kasus posisi sebelumnya, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS), dengan merencanakan SPT tahunan PPH WP Badan fiktif untuk 14 (empat belas) perusahaan
yang tergabung di
dalam Asian Agri Group. SPT dari 14 (empat belas)
perusahaan yang tergabung dalam AAG Tahun Pajak 2002, 2003, 2004 dan 2005 diisi dengan tidak benar dan tidak lengkap. Di dalam SPT tertulis belum diaudit padahal faktanya telah diaudit. Terdapat rekening atas nama Harel dan Eldo untuk menampung dana pembebanan
biaya-biaya
fiktif.
Unsur
dengan
sengaja
dan
perbuatan
terdakwa
Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf C jo Pasal 43 UU KUP telah terpenuhi serta unsur menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan Dilakukan secara
138 Jur Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya (Jakarta : Softmedia, 2012), Hlm. 612.
Universitas Sumatera Utara
berlanjut sesuai dengan dakwaan primair yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti. Maka, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa Suwir laut alias Liu Che Sui alias Atak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana ”Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut” dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama dua tahun dengan masa percobaan tiga tahun. Mahkamah Agung juga menghukum 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group untuk membayar denda dua kali jumlah pajak terutang. Berikut unsur-unsur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undangundang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum : 1. Setiap Orang 2. Dengan Sengaja 3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap 4. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara 5. Dilakukan secara berlanjut Penjelasan tentang unsur pasal yang didakwakan dengan relevansinya pada pokok perkara : 1) Unsur setiap orang, Terdakwa secara fungsional sebagai Tax Manager Asian Agri Group yang memegang andil dalam urusan perpajakan terhadap 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG. Termasuk merencanakan upaya penggelapan pajak. 2) Unsur dengan sengaja, Terdakwa dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan, dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group.
Universitas Sumatera Utara
3) Unsur Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, bahwa terdakwa bersama rekannya mengisi dan menyampaikan SPT secara tidak benar dan tidak lengkap dan ditulis belum diaudit, padahal faktanya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young. 4) Unsur dapat menimbulkan kerugian negara, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.259.977.695.652,00 sebagaimana yang dihitung oleh DJP. 5) Unsur perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan selama periode 2002-2005. Mahkamah Agung dalam perkara ini menyatakan mengadili sendiri. Oleh karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggapnya tepat dan benar, setelah putusan pengadilan yang dikasasi dibatalkan.139 Bahwa perbuatan terdakwa tersebut seperti yang didakwakan Penuntut Umum adalah Perbuatan Pidana.140 Memperhatikan adanya unsur kesengajaan dan unsur tersebut telah terpenuhi, perlu diterangkan kembali agar lebih terang apa yang dimaksud dengan sengaja agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran. Menurut Von Hippel, bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.141 Yang artinya seseorang tetap melakukan suatu perbuatan dengan menyadari konsekuensi dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini terpidana melakukan perbuatan mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Penghasilan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dikategorikan sebagai kesengajaan dengan maksud, yaitu untuk mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya dibayar oleh 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG. Terpidana selaku Tax Manager AAG dengan sengaja menyiapkan, mengisi dan 139
M. Yahya Harahap. Op. Cit, Hlm. 593. Perbutan pidana (Strafbaar feit) menurut Simons adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu dan bertanggung jawab. 141 Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit. Hlm. 47. 140
Universitas Sumatera Utara
menyampaikan SPT dari 14 (empat belas) perusahaan dibawah AAG pada tahun Pajak 2002, 2003, 2004, 2005 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pada poin ke-3 putusan a quo, Mahkamah Agung menerapkan pidana bersyarat, yang pada amarnya menetapkan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa Suwir Laut serta hukuman percobaan selama 3 (tiga) tahun sebagai syarat umum dan syarat khususnya menghukum 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG membayar denda 2 (dua) kali jumlah pajak terutang. Pidana Percobaan atau Pidana Bersyarat merupakan pidana yang menggantungkan syarat-syarat tertentu. Pidana Bersyarat menurut P.A.F Lamintang, adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaanya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya.142 Muladi menyatakan, bahwa pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak perlu menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat umum atau khusus yang ditentukan oleh pengadilan.143 Mengenai Pidana Bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP.144 Ketentuan tentang Pidana Bersyarat masih tetap terikat dengan ketentuan pasal 10 KUHP, hanya batas pidana yang dapat digunakan tidak akan lebih satu tahun penjara atau kurungan. 145 Dalam Pasal 14a KUHP Hakim dapat menjatuhkan pidana atau kurungan “Maksimal satu tahun”, dalam putusannya hakim dapat memerintahkan agar putusan tidak perlu dijalani. Kecuali, jika di kemudian hari terdapat putusan yang menentukan lain, akibat dari si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaannya berakhir atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam putusan tersebut.146
142
P.A.F Lamintang, Hukum Penitentier Indonesia. Dalam Marlina, Hukum Penitensier (Bandung : Refika Adiatama, 2011) Hlm. 135. 143 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Dalam Ibid. 144 Marlina, Hukum Penitensier (Bandung : Refika Aditama, 2011). Hlm. 137. 145 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana. Ibid. Hlm 281. 146 Buku Lengkap KUHP dan KUHAP (Jogjakarta : Harmoni, 2011) Hlm., 20.
Universitas Sumatera Utara
Mengenai aturan lamanya pidana percobaan ini adalah bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP maksimal tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya maksimal dua tahun. Pidana bersyarat diperintahkan apabila147 : 1. Dijatuhkan pidana penjara maksimal 1 tahun 2. Dijatuhi pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti 3. Dijatuhi pidana denda, yang akan sangat memberatkan terpidana, tidak termasuk yang merupakan penghasilan negara, misalnya dalam delik narkotika sepanjang tidak diberlakukan pasal 30 ayat (2). Pedoman
Hakim
dalam
menjatuhkan
Pidana
Bersyarat,
dengan
mempertimbangkan148 : Pertimbangan yang bersifat Yuridis yaitu, pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, antara lain : a. Dakwaan jaksa penuntut umum b. Keterangan saksi c. Keterangan terdakwa d. Barang-barang bukti. Hal yang memberatkan dan meringankan dalam KUHP, terdiri dari : a. Jabatan (Pasal 52 KUHP) b. Residivis atau Pengulangan (Titel 6 Buku 1 KUHP) c. Gabungan atau Samenloop (Pasal 65 dan 66 KUHP). Berdasarkan uraian diatas, bahwa hukuman Pidana bersyarat yang diterapkan Mahkamah Agung adalah tidak tepat, karena telah jelas diterangkan diatas vide pasal 14a 147
Sianturi & Mompang L Panggabean, Hukum Penitensia di Indonesia (Jakarta : Alumni AhaemPetahaem), Hlm. 131. 148 Marlina, Ibid. Hlm 148.
Universitas Sumatera Utara
KUHP. Bahwa, ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan pada hukuman berupa penjara atau kurungan maksimal satu tahun. Dengan demikain, Putusan a quo seharusnya tidak dapat dieksekusi karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan telah menyalahi aturan KUHAP serta tidak relevan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Tindak pidana dalam perkara ini melibatkan korporasi (Asian Agri Group) yang dapat dikategorikan sebagai otak pelaku tindak pidana penggelapan pajak. Salah satu teori yang berkaitan erat disampaikan oleh Millar, dalam bukunya (white collar crime) menyatakan bahwa kejahatan korporasi (corporate crime) yang menjadi pelakunya adalah kalangan eksekutif dengan melakukan kejahatan untuk kepentingan korporasi dalam mencapai keuntungan.149 Terdakwa secara bersama dengan Eddy Lukas, Lee Boon Heng, You Gie, Vincentius Lucas Sutanto, Djoko Susanto Utomo dan Paulina Sih. Terdakwa merencanakan SPT tahunan PPH WP Badan fiktif untuk 14 perusahaan yang tergabung di dalam AAG. Meskipun perbuatan ini dilakukan oleh beberapa orang karyawan seperti yang telah disebutkan. Namun, pertanggung jawaban pidana dapat turut dilimpahkan kepada korporasi karena perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan fungsional yang menggunakan wewenang yang diberikan perusahaan serta menjalankan tugas untuk mencapai tujuan atau kepentingan perusahaan.150 Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi151 yang dikenal, sebagai berikut : 1. Dokrtin
pertanggungjawaban
pidana
langsung
(Direct
Liability
Doctrine)
perbuatan/kesalahan pejabat senior diidentifkasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. 2. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (Vicarious Liability) bahwa majikan adakah penanggung jawab utama dari perbuatan pada buruh/karyawan. 149
Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op. Cit., Hlm. 24. http://hasanudinnoor.blogspot.com/2010/05/penerapan-pertanggungjawabankorporasi.html, diakses pada 8 Juli 2015. 151 Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana (Semarang : Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 58. 150
Universitas Sumatera Utara
3. Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut UU (Strict Liability) pertanggungjawban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan Undangundang.
Yaitu
dalam
hal
korporasi
melanggar
atau
tidak
memenuhi
kewajibam/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja dan kesalahan, dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu : 1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat 2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (Culpa). 3. Tidak
adanya
dasar
peniadaan
pidana
yang
menghapuskan
dapatnya
dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.152 Perbuatan Pidana a quo dilakukan dengan sengaja. Von Hippel dalam bukunya tentang teori kehendak “Die Grenze von Vorsatz und Fahrlassigkeit, 1903. Sengaja, berarti akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Perbuatan tersebut merupakan kehendak dari terdakwa terutama korporasi.153 Mengenai Pertanggung jawaban pidana sebelum lebih jauh perlu kiranya diterangkan kembali, pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada
152
Jur Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya (Jakarta : Softmedia, 2012), Hlm 173-174. 153 Ibid., Hlm 148.
Universitas Sumatera Utara
hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.154 Dalam hukum pidana dikenal asas gein straft zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Namun, khusus tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan korporasi, dalam hal pertanggungjawabannya dapat dianut doktrin strict liability, yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (meniadakan unsur kesalahan) ataupun doktrin vicaious liability (tanggung jawab pengganti). Sehingga, korporasi dapat dipidana apabila memenuhi unsurunsur perbuatan pidana sesuai dengan perbuatan yang didakwakan tanpa harus membuktikan unsur
kesalahannya
terlebih
dahulu
ataupun
jika
telah
terbukti,
namun
pertanggungjawabannya dapat dialihkan kepada majikan atau korporasi. Mahkamah Agung dalam perkara a quo menggunakan teori Vicarious Liability sebagai pertimbangannya, yaitu menggabungkan Individual Liability dengan Corporate Liability. Tetapi, terdapat kekeliruan fatal yang disadari, bahwa Korporasi tidak didakwakan atau dijadikan sebagai subjek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum. Barda N. Arief memandang Strict Liability sebagai pengecualian berlakunya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pada strict liability pembuatnya tetap diliputi kesalahan. Kesalahan dalam pengertian normatif. 155 Rancangan KUHP juga mengakui Strict Liability sebagai pertanggung jawaban pidana berdasar kesalahan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 32 ayat 3 RUU KUHP. Ditentukan bahwa : untuk tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karea telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan kesalahan. Anak kalimat tanpa memperhatikan kesalahan bukan berarti
154
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta : Kencana, 2006), Hlm 68. 155 Barda N Arief dalam Chairul Huda, Ibid., Hlm 84.
Universitas Sumatera Utara
dalam Strict Liability pertanggung jawaban pidana dilakukan dengan mengabaikan kesalahan pembuat. Sebaliknya kesalahan dipandang ada, sekalipun tidak tampak bentuknya.156 Dalam
Kapasitasnya,
Mahkamah
Agung
terkesan
telah
melampaui
batas
kewenangannya (abuse of power) dalam memutus perkara a quo. Karena, Judex Juris dengan telah menyadari sebelumnya yang mana turut menghukum korporasi yang tidak didakwakan maupun disebut dalam tuntutan oleh Penuntut Umum dengan tanpa berpijak pada landasan hukum yang jelas. Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang berbentuk subsidair, yaitu Dakwaan Primer : Melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; Dakwaan Subsider : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pada ketentuan bahwa Dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan di persidangan dan putusan, seharusnya putusan a quo berakibat cacat hukum. Sebab, Judex Juris telah keliru dalam menerapkan hukum dengan menyalahi ketentuan dalam pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan, bahwa musyawarah hakim wajib berdasarkan pada Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. Putusan a quo dalam hal ini adalah tidak tepat karena hukuman terhadap korporasi tidak termuat dalam surat dakwaan dan telah menciderai keadilan dan kepastian hukum. Sebagaimana hukum yang dicita-citakan (Ius Constituendum.).157 Meskipun, setelah memperhatikan pertimbangan yang diuraikan terdapat kebenaran serta bermaksud menyelamatkan kerugian keuangan negara.158
156
Ibid., Hlm 84. Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), Hlm. 193. 158 Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai. 157
Universitas Sumatera Utara
Namun, hal tersebut tidak memiliki landasan hukum yang tepat karena tidak dimuat dalam surat dakwaan sebagai pedoman dalam mengadili suatu perkara pidana. Mengingat, Dakwaan merupakan dasar penting Hukum Acara Pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu dan putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa dalam batas itu.159 Disamping itu, Mahkamah Agung dalam putusan a quo terkesan memaksakan bahwa hukum yang berlaku di Republik ini wajib menuruti perkembangan hukum di belanda yang artinya
membatasi
lahirnya
perangkat
hukum
nasional
yang
mandiri,
melalui
pertimbangannya yang menyatakan bahwa perkembangan hukum pajak di belanda telah menerima pertanggung jawaban pidana korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan Indonesia telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda. Mahkamah Agung dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, seharusnya mengerti bagaimana tata cara mengadopsi paham atau peraturan hukum negara lain secara baik dan benar. Sebelum dipergunakan sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan sebuah putusan yang berkeadilan. Perihal ini tentu dapat berakibat pada buruknya reputasi penegakan hukum pada lembaga peradilan setingkat Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan puncak. Demikian pula berimbas terhadap citra lembaga Peradilan Umum yang menjadikan Mahkamah Agung sebagai panutan dalam penegakan hukum. Penerapan sanksi yang tepat adalah, memprioritaskan sanksi pidana denda yang berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan Negara. Penulis sependapat dengan pernyataan Simon Nahak dalam Bukunya berjudul, “Hukum Pidana Perpajakan”. Belliau menyatakan, Terdakwa atau Terpidana yang melakukan tindak pidana perpajakan yang
159
E. Bonn Sosrodanukusumo, Tuntutan Pidana. Hlm 163.
Universitas Sumatera Utara
mengakibatkan kerugian negara, maka ia wajib membayar kerugian negara tersebut akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum. Apabila terdakwa tidak mau membayar lunas, maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan membayar “lunas kerugian negara”. Apabila terdakwa atau terpidana tidak mau membayar kerugian negara, maka sanksi pidana yang diberlakukan sesuai dengan skala besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Lamanya pidana penjara mengacu pada skala kerugian negara, sehingga mencerminkan peradilan negara yang menegakkan hukum demi keadilan berdasarkan Pasal 3 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat 2 menentukan “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila.160
160
Simon Nahak, Op. Cit., Hlm 38-39
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Perbuatan pidana atau diistilahkan Tindak Pidana di bidang Perpajakan adalah suatu perbuatan yang pelakunya Wajib Pajak Pribadi/Natuurlijk Persoon (Orang, Pegawai Pajak, Pihak Ketiga yaitu Bank, Notaris, Konsultan Pajak, Kantor Admnistrasi, dll) dan Wajib Pajak Badan/Recht Persoon. Pada umumnya kejahatan tersebut berupa penghindaran terhadap pemungutan atau manipulasi atas laporan pajak yang dilakukan karena kelalaian atau sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada keuangan Negara. Dalam hal Pertanggung Jawaban terhadap Manusia, perlu diperhatikan hal mendasar yaitu adanya Kesalahan meliputi Kesengajaan atau Kelalaian, Alasan Pemaaf dan bagaimana kemampuan bertanggung jawab daripada si pelaku. Sedangkan pertanggung jawaban terhadap Badan Hukum berpedoman pada tiga teori yang mengesampingkan kesalahan atau meniadakan asas Korporasi tidak dapat dipidana (Universitas Delinquere Non Potest) yaitu Identification Theory (Teori Identifikasi), Strict Liablity (Tanggung Jawab Langsung), Vicarious Liability (Tanggung Jawab Pengganti). Ketiga teori ini meniadakan unsur kesalahan sehingga dapat dibebankan pertanggung jawaban terhadap korporasi. Ancaman pidana yang diatur dalam UU KUP adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ancaman pidana tersebut dilipat duakan apabila seseorang mengulangi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak pidana penjara yang dijatuhkan selesai dijalani.
Universitas Sumatera Utara
2. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi rumusan pasal serta unsur-unsur Tindak Pidana Perpajakan, yaitu dengan sengaja melakukan pemalsuan surat pemberitahuan dengan menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Mengenai pertanggung jawaban pidana, dalam putusannya Mahkamah Agung telah mempertimbangakan kerugian keuangan negara yang jumlahnya tidak sedikit sehingga memutuskan turut menghukum pertanggung jawaban korporasi untuk membayar denda dengan menerapkan teori Corporate Liability. Namun, Mahkamah Agung kurang mengindahkan Dakwaan Penuntut Umum yang tidak mencantumkan hal tersebut dalam surat dakwaannya. B. Saran 1. Formulasi mengenai perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana perpajakan perlu disempurnakan mengikuti perkembangan zaman khususnya perkembangan teknologi dan informasi agar tidak terdapat celah hukum untuk melakukan pelanggaran ataupun kejahatan. Sehingga kerugian keuangan negara dari hasil Tindak Pidana Perpajakan dapat diminimalisir bahkan menjadi mustahil. 2. Dibutuhkan pengawasan ketat dalam upaya pemungutan pajak meskipun berlaku Sistem Self Assesment, guna mengantisipasi terjadinya penghindaran pajak khususnya oleh wajib pajak badan serta mencegah adanya praktik pemerasan oleh pegawai DJP ataupun penyuapan oleh wajib pajak. Serta penting bagi Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk mempertimbangkan penetapan target pemungutan pajak secara realistis relevan dengan situasi perekonomian masyarakat. 3. Formulasi kebijakan terhadap tindak pidana perpajakan dipandang perlu untuk mengatur Sanksi Pidana denda atau memberlakukan Sanksi Administrasi yang
Universitas Sumatera Utara
berorientasi pada konsep pengembalian kerugian pada pendapatan penerimaan negara. Karena yang menjadi sasaran dalam penegakan hukum di bidang perpajakan adalah pengembalian dan/atau pelunasan utang pajak oleh Wajib Pajak. Sehingga, lebih bermanfaat bagi pengembalian kerugian negara dan meningkatkan pendapatan penerimaan dan devisa bagi negara. Dengan demikian, Sanksi Pidana tetap merupakan Ultimum Remedium dalam proses penegakan hukum terutama di bidang perpajakan.
Universitas Sumatera Utara