Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.72332/PP/M.VIIIA/99/2016 : Gugatan Pajak
Tahun Pajak
: 2014
Pokok Sengketa
: bahwa nilai sengketa terbukti dalam gugatan ini adalah mengenai Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00282/107/14/441/15 tanggal 21 April 2015 yang tidak disetujui oleh Penggugat;
Menurut Tergugat
: bahwa penerbitan KEP-4949/WPJ.09/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak atas STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00287/107/I4/441/15 tanggal 21 April 2015 Masa Pajak Januari 2014, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, permohonan Penggugat ditolak karena tidak memenuhi unsur kekhilafan dan unsur bukan kesalahan Penggugat sebagaimana disebutkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, karena berdasarkan hasil penelitian Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
Menurut Penggugat
: bahwa Penggugat merasa diperlakukan tidak adil, seperti yang dialami supplier Penggugat dalam hal
ILA
N
PA
JA
K
Jenis Pajak
Menurut Majelis
NG AD
ini PT AAA, Tbk sebagai penerbit faktur pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak LTO II juga pernah menerbitkan Faktur Pajak dengan tanggal faktur pajak yang mendahului tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak, tetapi sampai dengan saat ini, Kantor Pelayanan Pajak LTO II tidak pernah menerbitkan STP dan hanya mengarahkan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN sedangkan pada kejadian ini kesalahan bukan dilakukan Penggugat melainkan karena gangguan sistem komputer KPP Madya Bandung (force majure);
: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas gugatan serta penjelasan kedua belah pihak dalam persidangan diketahui bahwa selama periode 11 Juli 2014 s.d. 31 Juli 2014 Penggugat telah menerbitkan 214 Faktur Pajak dan melaporkannya pada SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2014 dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 13.588.710.460,00;
PE
bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas gugatan diketahui bahwa Penggugat baru mengajukan permohonan permintaan nomor seri faktur pajak kepada KPP Madya Bandung dengan Nomor Surat 026/S-KPP/ MI/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014; bahwa atas permintaan Nomor Seri Paktur Pajak di atas Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung menerbitkan Surat Pemberian Nomor Seri faktur Pajak Nomor S-242/PPN.NSFP/ WPJ.09/KP.1103/2014 pada tanggal 4 Agustus 2014;
IAT
bahwa menurut Tergugat sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan Penggugat untuk selama periode 11 Juli 2014 s.d 31 Juli 2014 di atas merupakan Faktur Pajak yang tidak lengkap karena selama periode tersebut Penggugat belum memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak dari Terggugat;
AR
bahwa selanjutnya oleh Tergugat karena menurut Tergugat Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Penggugat merupakan Faktur Pajak yang tidak lengkap maka sesuai Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 terhadap Penggugat diterbitkan Surat Tagihan Pajak berupa Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang ketentuan Umum Perpajakan sebesar 2% dikali Dasar Pengenaan Pajak;
ET
bahwa menurut Penggugat Penggugat telah mengajukan permohonan permintaan nomor seri faktur pajak kepada Tergugat sesuai Surat nomor 026/S-KPP/MI/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 namun dikarenakan adanya kendala pada sistem komputer di KPP Madya Bandung, surat pemberian nomor seri faktur pajak tidak dapat diterima oleh Penggugat pada hari itu juga;
KR
bahwa Penggugat baru menerima Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dengan Nomor Surat S242/PPN.NSFP/WPJ.09/KP.1103/2014 pada tanggal 4 Agustus 2014 sehingga menurut Penggugat ganguan teknis pada system komputer Tergugat merupakan keadaan di luar kendali Penggugat (Force Majeur); bahwa selain itu menurut Penggugat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 baru diterbitkan pada tanggal 2 April 2015 namun diberlakukan secara surut sejak PER-24/PJ/2012 berlaku yaitu mulai tanggal 1 April 2013 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
SE
bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis akan membahas sengketa di atas secara berurutan mulai dari dari dasar hukum yang digunakan sebagai landasan penyelesaian sengketa ini, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kinerja (performance) kedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat) dalam menjalankan hak dan kewajiban terkait permintaan dan pemberian Nomor Seri Faktur
Pajak dan diakhiri dengan pembahasan mengenai akibat hukum dari hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
K
A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
JA
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP);
PA
Pasal 14 ayat (1) huruf e Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara Iengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,...; Pasal 14 ayat (4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
N
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UndangUndang PPN);
NG AD
ILA
Pasal 13 ayat (5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: 1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; 2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 3. Janis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; 4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; 5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; 6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan 1. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Pasal 13 ayat (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
IAT
PE
Pasal 9 Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
AR
Pasal 10 (1) Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap, jelas, dan benar; (2) Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
KR
ET
Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. bentuk dan ukuran Faktur Pajak; b. prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak; c. tata cara pembuatan dan pengisian keterangan pada Faktur Pajak; d. tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak; e. tata cara pembatalan Faktur Pajak; dan f. tata cara pengajuan permintaan dan pemberian data Faktur Pajak berbentuk elektronik yang rusak atau hilang; diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
SE
Pasal 21 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata
K
Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian
JA
Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER08/PJ/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderai Pajak Nomor PER17/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014
PA
Pasal 1 angka 8 Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
ILA
N
Pasal 1 angka 9 Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
NG AD
Pasal 5 Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan: a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Pasal 6 ayat (1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya;
PE
Pasal 6 ayat (2) Faktur Pajak yang tidak dlisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
IAT
Pasal 7 ayat (1) PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; Pasal 9 ayat (1) PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan;
AR
Pasal 10 ayat (2) Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak tertentu dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IVF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
ET
Pasal 12 Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
KR
Pasal 17 ayat (1) PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
SE
Pasal 17 ayat (1) PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Pasal 19 ayat (1) huruf a Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 :
a. Pengusaha Kena Pajak yang telah memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;
JA
K
Pasal 19 ayat (2) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kemudian memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER24/PJ/2012 sejak tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak;
PA
Pasal 19 ayat (3) Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak;
ILA
N
Lampiran II Butir I 1. PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP tempat PKP dikukuhkan; 3. Dalam hal PKP telah memenuhi persyaratan, PKP akan menerima Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak; Lampiran II Butir II 4. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak diterbitkan pada hari yang sama sejak permintaan diterima secara lengkap;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Tata Cara Permohonan
NG AD
Kode Aktivasi dan Password, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan Sertifikat Elektronik, serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak; Butir E angka 4 huruf a Pengusaha Kena Pajak mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dan/atau secara online melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
PE
Lampiran VIII Butir C 1. Permintaan online Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dapat diunduh pada hari yang sama saat permintaan diajukan; 2. Permintaan ke Kantor Pelayanan Pajak Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak diterbitkan pada hari kerja yang sama setelah berkas permintaan diterima secara lengkap;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ./2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak;
IAT
Huruf E angka 1 Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
AR
Huruf E angka 3 Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahuiui (sebelumj tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
ET
Huruf E angka 4 PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dafam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
KR
B. Kewajiban Penggugat untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak kepada Tergugat dan Kewajiban Tergugat untuk menjawab/memberikan Nomor Seri Faktur Pajak pada hari yang sama setelah berkas permintaan diterima secara Lengkap
SE
bahwa terkait pernyataaan Pengugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyerahkan permintaan Nomor seri Faktur Pajak pada tanggal 17 Juli 2014 namun Tergugat baru menerbitkan Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tanggal 4 Agustus 2014 karena adanya kerusakan system komputer pada KPP Madya Bandung, Majelis berpendapat sebagai berikut : -
bahwa berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yang ditujukan kepada Direktorat
ILA
N
PA
JA
K
Keberatan dan Banding Nomor S-5587/WPJ.09/ KP.11/2016 tanggal 11 Mei 2006 antara lain dinyatakan: a. Jika Wajib Pajak ingin mandapatkan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) maka Wajib Pajak menyampaikan secara langsung Surat Permohonan Permintaan NSFP dengan mendatangi KPP tempat PKP dikukuhkan. KPP menerbitkan Surat Permintaan NSFP yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan saat itu juga; b. Untuk memproses Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak adalah dengan meng-input Kode Aktivasi dan Password oleh Wajib Pajak Sendiri dan Kode Aktivasi dan Password hanya diketahui oleh Wajib Pajak; c. Apabila terjadi masalah/gangguan pada sistem Aplikasi Pemberian NSFP maka surat Permohonan Permintaan NSFP akan dikembalikan kepada Wajib Pajak; d. Pada saat Wajib Pajak, dalam hal ini Pemohon Banding, datang ke KPP Madya Bandung membawa Surat Permohonan Permintaan NSFP, berdasarkan keterangan lisan petugas terkait (Seksi Pelayanan dan Seksi PDI) tidak ada keterangan atau data pendukung yang menyatakan terjadinya gangguan pada Aplikasi Pemberian NSFP pada saat itu; e. Surat Permohonan Permintaan NSFP dikembalikan kepada Wajib Pajak dan KPP Madya Bandung tidak pernah menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) atas Surat Permohonan Permintaan NSFP karena tidak tercantum dalam SOP yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/ PJ/2012; f. Penggugat mengajukan kembali Surat Permohonan Permintaan NSFP menggunakan nomor dan tanggal surat yang sama dengan Permohonan Permintaan NSFP sebelumnya pada tanggal 17 Juli 2014. KPP Madya Bandung menerbitkan Surat Pemberian NSFP sesuai dengan tanggal Wajib Pajak mendatangi KPP; bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Penggugat bukti autentik yang menunjukkan surat permohonan permintaan Nomor Seri faktur Pajak Nomor 026/S-KPP/MI/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 diterima oleh Tergugat pada tanggal 17 Juli 2014 dan dikarenakan adanya gangguan system komputer Tergugat Permohonan Penggugat dikembalikan. Namun, sampai persidangan dicukupkan Penggugat tidak dapat memberikan bukti-bukti yang yang dapat meyakinkan Majelis;
-
bahwa karenanya Majelis berkeyakinan bahwa surat permohonan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Nomor 026/S-KPP/MI/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 baru disampaikan oleh Penggugat tanggal 4 Agustus 2014 dan hal tersebut telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor S242/PPN.NSFP/WPJ.09/ KP.1103/2014 pada tanggal 4 Agustus 2014;
C. Pembahasan mengenai akibat hukum ketentuan perpajakan yang berlaku;
NG AD
-
dari hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan sesuai dengan
KR
ET
AR
IAT
PE
bahwa berdasarkan fakta-fakta yang yang terungkap dalam persidangan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta penjelasan kedua belah pihak dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa berdasarkan pembahasan pada huruf B di atas terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya · secara benar dalam menerbitkan Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dengan Surat Nomor S242/PPN.NSFP/WPJ.09/KP.1103/2014 pada tanggal 4 Agustus 2014 karena surat permohonan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dari Penggugat Nomor 026/S-KPP/MI/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2014; · bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak yang dilakukan Penggugat selama periode 11 Juli 2014 s.d 31 Juli 2014 telah terbukti mendahului tanggal penerbitan Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari Tergugat karena Tergugat baru menerbitkan Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak pada tanggal 4 Agustus 2014; · bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 5, dan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, maka penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak yang dilakukan Penggugat selama periode 11 Juli 2014 s.d 31 Juli 2014 yang mendahului tanggal pemberian Nomor Seri Faktur Pajak di atas dikategorikan sebagai Faktur Pajak yang tidak lengkap karena mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya; · bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER17/PJ/2014, maka atas penerbitan Faktur Pajak yang tidak lengkap tersebut Majelis berpendapat terhadap Penggugat harus diterbitkan Surat Tagihan Pajak berupa Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang ketentuan Umum Perpajakan sebesar 2% dikali Dasar Pengenaan Pajak; · bahwa selain itu menurut Majelis, adalah suatu hal yang tidak logis dan sulit diterima secara akal sehat apabila Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang baru diberikan oleh Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2014, namun Pengugat sudah menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 11 Juli 2014 s.d 31 Juli 2014 sesuai nomor seri faktur pajak yang yang tercantum dalam Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tanggal 4 Agustus tersebut;
SE
bahwa terkait pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015, yang berlaku surut sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian hukum karena tidak mungkin dilakukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat sebagai berikut : bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015 bukanlah aturan baru yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan aturan penegasan atas ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014; bahwa aturan dalam Huruf E angka 1, angka 3 dan angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015 bersifat menegaskan aturan dalam Pasal 1 angka 8, angka 9, Pasal 12 dan Pasal 17 ayat (1) PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 yang menyatakan bahwa Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap sehingga dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP;
JA
K
-
bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak berupa sanksi administrasi Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sudah benar dan tetap dipertahankan; : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan gugatan Penggugat;
Mengingat
: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan ini.
PA
Menimbang
: Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-5228/WPJ.09/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00282/107/14/441/15 tanggal 21 April 2015 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas nama XXX;
ILA
N
Memutuskan
Demikian diputus berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 oleh Hakim Majelis VIIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut: sebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Anggota sebagai Hakim Anggota
NG AD
Drs. Sigit Henryanto, Ak. Nany Wartiningsih, S.H., M.Si. Joni Surbakti, Ak. dengan dibantu oleh Rina Yasmita SE, Ak., M.M.
sebagai Panitera Pengganti
SE
KR
ET
AR
IAT
PE
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Penggugat maupun oleh Tergugat.
