2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PUU-X/2012

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA JUMAT, 13 APRIL 2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian [Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Erik ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jumat, 13 April 2012, Pukul 11.30 – 11.55 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1. Maria Farida Indrati 2. Anwar Usman 3. Muhammad Alim Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Erik

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.30 WIB 1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Sidang Perkara Nomor 33/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Ya. Pada hari ini kita akan melakukan pengujian undang-undang pada panel pertama tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Khususnya Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c. Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2). Maka saya persilakan para Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini, silakan.

2.

PEMOHON: ERIK Baik. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, kami dari Pemohon. Untuk saat ini yang hadir, saya sendiri atas nama Erik. Untuk hari ini sesuai dengan yang itu tadi Yang Mulia sudah sampaikan, akan kami mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal yang tadi telah disebutkan.

3.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Oke. Ya, pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan di mana hakim diminta untuk, atau diwajibkan untuk memberikan nasihat-nasihat terhadap permohonan yang diajukan, ya. Nah, di sini saya melihat bahwa Anda perlu menjelaskan legal standing Anda. Jadi, kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka legal standing itu bisa warga negara Indonesia, masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. Tapi, selain itu juga sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada, maka legal standing itu harus menjelaskan kerugian apa yang diderita oleh Pemohon. Jadi, Pemohon harus menjelaskan mengenai hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang ada dalam konstitusi, yang dengan berlakunya undangundang ini. Kemudian, hak dan kewenangan Anda itu dikesampingkan. Selain itu juga harus ada hubungan sebab dan akibat. Adanya undang-undang itu, kemudian menyebabkan hak konstitusional Anda itu terlanggar, ya. Dan juga dinyatakan bahwa kalau di sini dikatakan Anda 1

juga mengatakan sudah yang bersifat spesifik kerugian itu, ya. Dan juga ada kemungkinan bahwa kalau permohonan ini dikabulkan, maka hak konstitusional Anda itu tidak akan terkena atau kerugian itu tidak akan terjadi. Nah, di sini Anda sebetulnya dalam kedudukan hukum itu sudah menjelaskan apa saja. Tapi, sebetulnya dengan cara penyelesaian seperti ini, maka tidak terlihat bahwa apa yang Anda derita karena kerugian ini, ya. Yang pertama secara teknis, saya melihat bahwa permohonan Anda ini tidak pakai halaman. Jadi, sulit kita mengatakan. Oh, ini halaman berapa? Ya. Dan kemudian pengujiannya terhadap delapan ayat dalam empat pasal, ya. Jadi, penulisan ayat dan ini kalau kita melihat pada halaman tiga, ya. Ini belum ada halamannya. Tapi, butir lima … butir empat, ini Anda harus … cara penulisannya agak di lihat, ya. Pasal 28C ayat (1) langsung saja, kemudian ayat (1) dan ayat (2) ini kan Anda ulangi kembali ayat (1) Pasal 28C ayat (2). Kemudian, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), ini lebih baik Anda … satu, pasal … kemudian ayat (1), ayat (2). Kemudian juga di sini sebetulnya pasal yang Anda mohonkan itu isinya apa? Anda tidak menuliskan isi dari pasal-pasal tersebut. Tapi, pokok permohonan Anda itu secara umum saja di sini. Jadi, di dalam pengujian undang-undang, memang kemudian kalau Anda mengatakan bahwa menguji delapan ayat atau empat pasal dalam delapan ayat misalnya dan sebagainya. Maka, nanti akan dipertimbangkan satu per satu. Misalnya, pasal di sini misalnya pasal berapa … Pasal 15 ayat (1) huruf g, Anda … pertentangan dengan pasal berapa dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945. Sehingga itu … setiap hal itu akan dipertimbangkan satu per satu. Sehingga Anda harus mengaitkan pasalpasal yang Anda uji itu dengan pasal-pasal terkait. Ya, di sini pokok permohonannya … ini Anda memberikan suatu ulasan, tetapi tidak terlihat apa yang Anda mohonkan itu. Kenapa Anda dirugikan oleh hal-hal tersebut, ya. Di sini, di nomor … III, itu sudah Anda jelaskan. Tetapi ini hanya beberapa saja. Ya, misalnya Pasal 15 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c. Tapi, kemudian Anda menjelaskan di sini secara umum, tidak lebih satu per satu dengan batu ujinya, ya. Kemudian pasal yang diuji tidak ditulis, ya. Jadi ini harus Anda tuliskan, sehingga kita lebih mudah untuk melihat dan mempertimbangkannya. Nah, kemudian juga nanti di petitumnya kalau Anda menyatakan apakah pasal-pasal itu semua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan ini harus terlihat bahwa Anda bertentangan dengan pasalpasal berapa, ya. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa pada awalnya kita tidak tahu bahwa Anda mempertentangkan pasal-pasal ini terhadap Pasal 28 Undang-Undang Dasar. Apakah hanya Pasal 28 saja? Apakah seluruh pasal yang Anda ujikan itu bertentangan dengan Pasal 28 saja? Atau yang mana? Karena kalau kita melihat di sini, Anda dalam 2

permohonannya langsung mengatakan, “Permohonan pengujian undangundang, Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, dan c, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 dan 18 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sedangkan kalau Anda lihat dalam halaman 3, saya enggak tahu apakah halaman ini kurang, ya. Tapi saya rasa ada satu hal yang kok lewat begitu, ya. Dari nomor 4, ya, nomor 4, itu kemudian langsung Anda merumuskan Pasal 28C ayat (1), 28C ayat (2), dan sebagainya. Di sini yang Anda tuliskan ini Pasal 28C, 28D, 28G, 28H, 28I, 28J, 27 ayat (1), 27 ayat (2), 30 ayat (4), dan setelah itu kemudian halaman pokok permohonan. Jadi di sini kalau Anda memakai batu uji pasal-pasal tersebut maka Anda harus merumuskan permohonan pengujian pasalpasal ini terhadap pasal sekian-sekian Undang-Undang Dasar, ya. Nanti dikaitkan satu per satu pasal-pasal itu dengan batu uji yang Anda mohonkan. Batu uji itu tidak hanya satu pasal, mungkin batu uji itu adalah dua, tiga pasal dalam konstitusi sekaligus, ya. Itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Anwar? 4.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih, Bu Ketua. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, memang ya sebaiknya Pemohon bisa melihat, ya, contoh-contoh permohonan yang sudah baku, ya, di Kepaniteraan, ya, Kepaniteraan Mahkamah bagaimana sistematika, cara menyusun sebuah permohonan. Misalnya, dalam menguraikan, ya pasal-pasal yang dijadikan batu uji, itu Saudara Pemohon itu langsung menulis di dalam kedudukan hukum, ya. Ya, mestinya, ya diuraikan lebih detail, lebih jelas, seperti sudah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi dalam alasan-alasan permohonan, ya. Ya, itu saja. Terima kasih.

5.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Pak Alim?

6.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ya, terima kasih, Ibu. Di sini saya melihat permohonan Saudara selain yang dikatakan oleh Yang Mulia tadi Ibu Ketua dan apa … Yang Mulia Bapak Dr. Anwar. Ini saya melihat misalnya, ya, Saudara kan menguji misalnya ya, Pasal 15 dari Undang-Undang Kepolisian ayat … ayat (2), misalnya huruf a, b, dan c, di sini ayat … ayat (2)-nya huruf a itu, “Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.” 3

Kalau ini didrop lalu siapa yang memberi izin orang melakukan kegiatan itu, apa seenaknya saja orang melakukan kegiatan umum, keramaian, sehingga bisa menimbulkan bahaya. Nah, itu, itu … itu kan kalau andaikan ini dinyatakan bertentangan, lantas siapa yang itu … harus ada jalan keluarnya. Seperti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Kalau ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi menurut permohonan Saudara, lalu siapa yang dia di … mengerjakan itu? Siapa yang berwenang melakukan itu? Huruf c-nya Pasal 15, “Izin mengemudi kepada … kendaraan bermotor.” Lalu siapa yang memberikan izin? Dulu kan ada … ada … ada gagasan, ada … ada pemikiran akan diberikan kepada untuk s … s … apa … surat izin mengemudi itu kepada masih itu namanya waktu itu Departemen Perhubungan. Nah, ini … ini kalau dicabut, lantas tidak ada yang memberikan, lalu orang seenaknya saja biar dia ada SIM, tidak ada SIM boleh dia … ini masalahnya. Jadi harus pikirkan baik-baik itu, kenapa itu mesti di … yang Saudara mohonkan untuk dinyatakan bertentangan. Kemudian saya melihat, mohon maaf ya, selain seperti yang dikemukakan oleh Ibu tadi yang tidak ada halamannya, banyak kekurangan daripada … menurut pengamatan saya, kekurangan dari permohonan Saudara. Mungkin alangkah baiknya, Saudara melihat contoh-contoh ada di sini, bisa diakses juga, bisa juga diminta, dan tidak akan membayar, Saudara. Itu contoh-contoh permohonan yang lalu-lalu, misalnya orang-orang yang … terutama yang dikabulkan dia punya permohonan. Karena ini meskipun barangkali Anda punya kebenaran materiil, tapi formilnya kacau-balau kan nanti agak menyulitkan, ya. Mungkin Saudara perlu memperhatikan dengan baik-baik. Jadi, di … dikatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, oke. Lalu, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dibuat putusannya dan … cuma itu sistematikanya harus diperbaiki sedemikian rupa. Kemudian juga ada di sini Ahli Perundang-Undangan, Ibu … Ibu ini … Ibu Ketua ini Yang Mulia, di sini barangkali penulisannya (suara tidak terdengar jelas) pasal li … ini … ang … angka 3 permohonan Saudara misalnya, Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan seterusnya. Jangan a, b, c saja itu lho. Kemudian, ayatnya sudah benar, itu ayat (1), ayat (2), oke ditulis. Tapi mungkin itu di … disebutkan ya satu per satu. Jangan … jangan … barangkali untuk sementara. Ibu, terima kasih. 7.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Ya, jadi di Mahkamah Konstitusi ini yang diuji adalah norma. Jadi, kalau Anda mengajukan pengujian undang-undang, maka rumuskan norma itu dan norma itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal sekian, alasannya apa?

4

Jadi, alasannya bahwa norma ini tidak sesuai dengan UndangUndang Dasar itu atau bertentangan. Kalau Anda melihat permohonan Anda ini, ini Anda kaitkan norma-norma itu bukan yang diuji, bukan normanya. Tapi yang diuji sebenarnya adalah impli … implementasi dari undang-undang tersebut. Misalnya Anda mengatakan di sini misalnya, Pasal 15 ayat (2) huruf a, ya, dimana di sini dikatakan, “Kegiatan masyarakat lainnya.” atau di sini dikatakan, “Menimbulkan pelanggaran.” Kemudian di sini dikatakan bahwa penggunaan kata “kegiatan masyarakat lainnya yang dikaitkan dengan kewenangan pemberian izin pada pasal di atas, memberi batasan kewenangan yang tidak jelas dan berpotensi menimbulkan penyelewengan, serta tidak memberikan kepastian hukum dalam suatu tata negara karena begitu luasnya kegiatan masyarakat yang bisa dicakup dan dijadikan dalil untuk dikeluarkan izin terlebih dahulu. Padahal kegiatan masyarakat seharusnya lebih didahului dalam hak-hak konstitusinya. Maka dari itu kewenangan pemberian izin yang diberikan pada Pasal 15 ayat (2) huruf a yang disebut di atas perlu dicabut dan batal demi hukum, dan hak konstitusional warga negara harus dikembaikan, dipulihkan.“ Ini Anda melihat bahwa pasalnya yang salah atau karena kalau orang mencari izin itu dipersulit? Misalnya dikatakan kalau mencari izin itu gratis, misalnya. Tapi kalau orang mencari izin akhirnya oleh kepolisian disuruh bayar, misalnya. Waktunya satu hari, tapi akhirnya waktunya dua minggu, begitu kan. Nah, bukan itu. Tetapi apakah pasal itu, norma itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, di sini Anda merumuskan ini dalam III.2, 1, 2, 3, dan juga III.3, itu semua Anda rumuskan dalam kaitannya dengan implementasi dari pasal-pasal tersebut. Nah, justru yang dilihat bukan implementasi. Kalau implementasi di pasal-pasal dalam dan undang-undang, itu bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah Konstitusi menguji norma di dalam pasal-pasal tersebut. Jadi kalau kita melihat dalam Undang-Undang MK, yang diuji itu adalah pasal, ayat, bagian dari undang-undang tersebut, apakah undang-undang itu, kemudian frasanya. Mungkin hanya satu kata, kata dapat, atau frasa begitu. Tapi dengan adanya kata itu atau frasa itu, kemudian ada pertentangan antara undang-undang dan konstitusi itu, ya? Nah, di sini Anda diberikan kewenang … kesempatan 14 hari untuk mengajukan perbaikan, dan 14 hari itu jangan dipakai sampai hari terakhir. Ya lebih baik Anda sebelumnya, sehingga lebih mudah nanti untuk penjadwalan sidang-sidang selanjutnya, ya. Ada yang akan disampaikan di dalam persidangan ini? 8.

PEMOHON: ERIK Baik. Ya, terima kasih banyak, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali untuk koreksi5

koreksi yang diberikan dan memang kami juga mengakui ini permohonan yang kami siapkan juga ya karena terus terang kita juga sebagai … benar-benar sebagai perseorangan warga negara, Majelis Hakim. Dan yang … mungkin ini sambil belajar juga mungkin. Tapi esensinya yang ingin kami lakukan di sini adalah sebenarnya ini adalah kami melihat, ini masih baru PR kecil yang … yang sebenarnya masih banyak pekerjaan besar dari tatanan negara yang sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita perbaiki, Yang Mulia. Dan salah satu bidang keamanan ini kami melihat juga menjadi faktor kunci yang selama ini menghambat tegaknya, bukan tegaknya ya, apa ... benar-benar diwujudkannya Negara Indonesia ini berdasarkan dari konstitusi dimana banyak sekali kejadian-kejadian ... jadi ini kami bukan hanya dalam sebatas individu walaupun mungkin kami tidak memiliki bukti formal yang mewakili banyak warga yang dirugikan dengan adanya kewenangan yang diturunkan di undang-undang ini sehingga warga masyarakat selalu menjadi korban dan kami juga mengikuti perkembangan yang terus terjadi fenomena kekerasan, dan juga adanya pelaksanaan, praktek-praktek di lapangan yang dengan diberikannya kewenangan ini akhirnya karena tidak adanya kejelasan dalam pelaksanaan. Betul tadi Yang Mulia menyatakan bahwa MK tidak berwenang menguji implementasi tapi hanya norma. Tapi kami melihat dengan diturunkannya kewenangan tersebut kepada satu pihak saya tidak menyalahkan dalam hal ini kepolisian sebagai individu atau kelembagaan tapi karena adanya kewenangan yang diturunkan kepada/dari undang-undang kepada satu badan, ternyata pelaksanaan di lapangan tidak memiliki, tidak hanya etika tapi juga sarana dan prasarana pelaksanaan teknis yang akhirnya merugikan warga masyarakat . Kami melihat kalau begitu kenapa tidak kembalikan saja dulu kewenangan itu kepada negara dalam arti kewenangan itu di-suspend dulu sehingga masyarakat tidak selalu berada di bawah dampak dari akibat dilaksanakannya undang-undang tersebut, padahal jelas-jelas Undang-Undang Dasar 1945 hampir dari Pasal 28, pasal-pasal yang telah kami sebutkan di sini jumlahnya jauh lebih banyak dari pada pasal yang menyebutkan tentang keamanan dan ketertiban. Maksud kami keamanan ... Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”, tetapi kenyataannya dengan diturunkannya kewenangan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini praktek di lapangannya justru malah mengorbankan hampir undang-undang apa ... pasal-pasal tentang diutamakannya hak-hak konstitusi warga negara yang sebenarnya jumlahnya jauh lebih banyak dari pada pasal tentang kepolisian. Jadi, kalau kami tangkap esensinya bahkan bukan cuma hanya di pasal-pasal UUD 1945 tetapi juga di pembukaan UUD 1945, dan juga di 6

Pancasila di sila 1 – sila 5, warga negara selalu menjadi yang utama seharusnya, tetapi kenyataannya kenapa di lapangan yang terjadi sebaliknya walaupun saya juga tidak mengatakan itu terjadi terus menerus, mungkin itu terjadi sebagian atau masih ada yang disebut oknum atau apa tapi kemudian kenyataannya melihat mungkin ini karena diturunkannya kewenangan yang diberikan kepada lembaga tersebut. 9.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, kalau kta melihat di dalam Undang-Undang Dasar atau Pembuka Undang-Undang Dasar selalu di dalamnya merumuskan sesuatu yang sangat umum, kita tidak bisa melaksanakan setiap tindakan kita di dalam negara ini hanya berdasarkan pada konstitusi saja karena sifatnya umum ya, setiap orang dapat hidup secara bergerombol atau mampu membuat sesuatu perkumpulan, dan sebagainya. Perkumpulan yang seperti apa? Gitu. Maka itu kemudian undangundang mengatur lebih detail, di sini kok malah terlebih detail itu bukan kemudian harus memperluas atau mempersempit tapi mengatur apa yang dikehendaki di dalam Undang-Undang Dasar ini. Sehingga di sini memang kalau kemudian ada pasal-pasal, undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka kemudian dapat diuji di sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau Anda melihat bahwa kewenangan dari Undang-Undang Dasar itu kemudian dituangkan di dalam undang-undang tapi kemudian dalam pelaksanaannya enggak tepat maka undang-undang dicabut saja, kalau undang-undang dicabut saja kemudian terus apa jadinya kalau negara yang enggak pake undang-undang malahan, gitu kan. Rumusan lebih detail itu di dalam undang-undang, tetapi kalau undang-undang merumuskan sesuatu yang bermasalah misalnya memberikan kewenangan pada polisi bisa memberikan izin, memberikan surat izin mengendara, dan sebagainya, dan kewenangan-kewenangan lainnya, begitu. Kemudian penjelasannya dikatakan cukup jelas, nah kewenangan lainnya ini apa? Kok, kewenangan itu tidak di batasi. Nah maka itu bisa menimbulkan ekses yang lebih jelek lagi. Maka di sini kalau membuat norma itu harus tepat, begitu. Nah, itu yang harus Anda kaji, bahwa dalam implementasinya memang kadang-kadang pasal yang dirumuskan bagus pun kadang-kadang dalam implementasinya menjadi enggak bagus, bagaimana kalau merumuskannya enggak bagus, dikejar-kejar gitu kan? Nah, jadi, Anda melihat rumusan-rumusan di dalam undangundang ini, apakah ini tepat atau tidak kalau ini dibandingkan atau diuji dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu? Ya, intinya seperti itu. Jadi, Anda harap melihat pada permohonan-permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Anda bisa buka website-nya Mahkamah Konstitusi dan memperbaikinya dalam 14 hari.

7

Ya, jadi bahwa Anda merasa bahwa ada kerugian-kerugian yang diderita oleh Anda atau oleh masyarakat yang lain, tetapi pintu masuknya adalah pengujian undang-undang dari pasal-pasal itu semua, ya? Dan Anda diberikan waktu 14 hari ini, Anda perbaiki. Tapi kalau Anda tidak memperbaiki, maka juga permohonan Anda itu dianggap bahwa itu permohonan yang telah diperbaiki dalam waktu 14 hari itu ya? Ya, itu karena memang Hakim Panel itu wajib untuk memberikan nasihat ini. Ya, jadi Anda harus lihat saja nanti permohonan-permohonan yang sudah ada di MK, ya? 10.

PEMOHON: ERIK Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

11.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

12.

PEMOHON: ERIK Boleh saya tambahkan?

13.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya?

14.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Lama! Kita mau salat Jumat nih, sebentar saja.

15.

PEMOHON: ERIK Baik. Kami akan memperbaiki sesuai dengan yang, Yang Mulia sampaikan tadi.

16.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

17.

PEMOHON: ERIK Baik.

8

18.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, kalau sudah tidak ada yang perlu disampaikan, maka sidang ini saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 13 April 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

9