2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 97/PUU-X/2012

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 15 OKTOBER 2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 97/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), dan pasal 94 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. H. Mujirin M. Yamin 2. Hasrat Kaimuddin 3. Andi Jalil Andi Laebbe ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 15 Oktober 2012, Pukul 13.11 – 13.42 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Muhammad Alim 2) Achmad Sodiki 3) Anwar Usman Yunita Rhamadani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Mujirin M. Yamin 2. Hasrat Kaimuddin B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Muhammad Hatta 2. Imran 3. Ahmad R. Hamzah

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB 1.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 97/PUU-X/2012, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, saya persilakan siapa-siapa yang hadir pada kesempatan hari ini.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HATTA Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir perkenalkan saya sebagai Kuasa Hukum dari H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si., kebetulan ada di samping saya, dan Drs. Harsat Kaimuddin, bersama kami Kuasa Hukum ada Imran Eka Saputra dan Ahmad R Hamzah, sekian Majelis.

3.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Baiklah, Panel sudah menerima permohonan tertulis Saudara. Jadi, saya persilakan untuk menyampaikan secara singkat pokok-pokok permohonan Saudara dan kemudian apa petitum yang Saudara … saya persilakan!

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HATTA Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Jadi inti permohonan kami terkait tentang Uji Materi Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Dimana kami ada 3 pasal yang kami minta Mahkamah untuk menguji, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berbunyi, “Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.” Kedua, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi, “Pajak air permukaan yang terutang dipungut dari wilayah tempat air berada.” Kemudian, Pasal 94 ayat (2) terkait Bab III tentang Pengaturan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan.” Dimana dalam aturan penjelasan ini tidak mengatur tentang proses pembagian pajak lintas provinsi. Menyangkut legal standing, Yang Mulia. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan dalam kesehariannya bertugas melakukan penagihan atas (suara tidak terdengar jelas) pendapatan asli daerah baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintah provinsi, dimana dinas 1

pendapatan daerah adalah badan hukum karena ia adalah pengemban hak dan kewajiban memiliki kekayaan dapat menggugat. Hal-hal pokok yang dipersoalkan Pemohon atas berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 daerah tingkat Kabupaten Sulawesi Barat, yakni Kabupaten Mamasa mendapatkan pembagian pajak air permukaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, yang kemudian dikuatkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian bahwa Tahun 2003 menerima bagi hasil sebanyak Rp505.000.000,00, 2004= Rp505.000.000,00, Tahun 2005 berjumlah 853. Bahwa setelah terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat dan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Kabupaten Mamasa tidak mendapatkan pembagian pajak permukaan PLTA Bakaru dari Pelni dikarenakan lokasi PLTA Bakaru berada di daerah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak diatur bahwa daerah pemilik sumber daya air mendapatkan pajak bagi hasil, namun hanya diatur pajak bagi hasil hanya diberikan kepada daerah yang mengelola sumber daya air. Artinya, wilayah yang memiliki sumber air tidak mendapatkan konstribusi. Bahwa dalam Undang-Undang a quo tidak diatur tentang bagi hasil mengenai pajak air permukaan lintas provinsi, dimana ada dua wilayah provinsi, tempat, dan sumber air berada dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Perlu diketahui berdasarkan data Kementerian Kehutanan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Das dan Perhutanan Sosial Balai Pengelolaan Daerah, aliran sungai Mamasa (suara tidak terdengar jelas) area PLTA Bakaru untuk Provinsi Sulawesi Barat sebesar 80% dan sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 20%. Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemohon untuk melakukan penagihan kepada pihak DPRD bersama dengan DPRD Sulbar, Pihak PLN Sulawesi Barat, Pemerintah Sulawesi Selatan, DPRD Sulawesi Selatan untuk membicarakan tentang hak pemungut pajak air permukaan di PLTA Bakaru yang meminta adanya pembayaran terhadap penggunaan air DAS Mamasa, upaya tersebut tidak terwujud dikarenakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa objek pajak air permukaan adalah penempatan dan pengambilan air. Bahwa sangat tidak adil dari (suara tidak terdengar jelas) Pemohon tidak bisa menikmati pembayaran pajak air permukaan, padahal jelas air yang digunakan untuk menggerakkan turbin PLTA Bakaru 80% dari DAS Mamasa yang masuk wilayah Sulawesi Barat.

2

Kemudian Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak sejalan dengan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) serta Pasal 94 ayat (2) adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang memperjelas bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi, dan tugas pembantuan Pasal 18A ayat (2) yang berbunyi, “Hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.” Serta Pasal 23A Undang-Undang 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UndangUndang.” Jadi kami masuk ke kerugian konstitusional, Majelis. Dari Pemohon atas pemberlakuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2), serta Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Bahwa Pemohon tidak dapat menarik dan menikmati pajak air permukaan untuk kepentingan menambah pendapatan hasil daerah Provinsi Sulawesi Barat yang tentunya akan mempengaruhi proses percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa Pemohon sebagai penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban menjaga seluruh ekosistem lingkungan terkhusus DAS Mamasa. Namun di sisi lain, tidak mendapatkan keuntungan ekonomi atas penempatan DAS Mamasa oleh pihak Sulselbarata. Masuk ke petitum, Majelis. Menyatakan permohonan kami … mengabulkan permohonan kami, menyatakan pemohon memiliki legal standing. Ketiga, menyatakan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang frasa pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dimaknai juga sebagai sumber air atau lokasi asal air atau menambah frasa penggunaan dalam pasal dimaksud. Menyatakan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang frasa yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada dimaknai sebagai sumber air atau lokasi asal air atau menambah frasa sumber air berada. Lima, menyatakan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditambahkan ayat yang mengatur tentang pembagian bagi hasil pajak air permukaan lintas provinsi. Demikian barangkali penjelasan kami, Majelis, terkait permohonan kami. 5.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya, baiklah Saudara Pemohon, yang lain nanti ditambahkan kalau ada perlu ya. Begini, Sidang Panel ini berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu kami berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada Saudara. Apakah Saudara menerima nasihat itu atau tidak, itu terserah sepenuhnya kepada Saudara. 3

Begini Saudara Pemohon, terutama kuasanya ini yang hadir. Itu di dalam kelaziman tiap-tiap permohonan di Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang itu yang pertama sekali itu adalah identitas, oke sama dengan surat gugatan, identitas Para Pemohon, dan seterusnya. Kemudian, yang nomor dua itu adalah kewenangan Mahkamah dan itu merujuk kepada Pasal 24C karena ini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu ditunjukan ke sana. Nah, dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang … dalam pokok permohonan … kemudian selanjutnya adalah kedudukan hukum (legal standing) dari Para Pemohon, itu yang ketiga. Lalu pokok permohonan. Pokok permohonan, pasal yang diuji itu kemudian batu ujinya. Pasal mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi batu uji? Saya lihat di sini ada Pasal 18A dan seterusnya itu yang menyangkut pemerintah … apa … kekuasaan pemerintah daerah. Hanya begini yang saya ingatkan, nanti dipikirkan baik-baik. Ini kan kepentingan daerah yang terbawa, dengan adanya aliran sungai dari Mamasa itu yang hulunya di sana termasuk wilayahnya Sulawesi Barat, tapi tempat realisasi Bakaru-nya itu kan ada di Kabupaten Pinrang. Sehingga yang ini yang dapat, yang sana tidak, kan begitu. Nah, ada satu hal yang mendasar ini karena memang Pemohon ini adalah warga negara Indonesia. Tapi sebagai warga negara Indonesia, saya juga warga negara Indonesia apakah itu jatuh kepada Sulawesi Selatan, uang itu untuk negara atau daerah itu. Ataukah jatuh kepada Sulawesi Barat, bagi warga negara Indonesia itu saja. Nah, tetapi ada ketentuan lain di dalam Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembangunan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Ini saya baca ini supaya Saudara perhatikan. Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang a, b, c, d, e, f yang saya baca, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, itu loh. Mewakili daerahnya dalam pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan. Ini bupati, bupati ini yang diberi tugas ini loh dan memang dia di mana-mana gubernur juga mewakili daerahnya di dalam dan di luar. Ini kebetulan pengadilan meskipun namanya Mahkamah Konstitusi. Coba diperhatikan baik-baik. Enggak apa-apa umpamanya bupati memberi kuasa kepada tiga ini, itu boleh. Jadi barangkali ini … coba supaya Saudara pikirkan ya. Saya ulangi, Pasal 25 huruf f ya. Ini karena memang di dalam Pasal 51 Undang-Undang MK diantara yang boleh menghimbau adalah warga negara. Tapi kerugian konstitusionalnya buat saya apakah itu di Sulawesi Barat atau jatuh di Sulawesi Selatan atau Jatuh di Jawa Barat atau Jawa Timur, enggak jadi soal itu, termasuk negara semua. Tapi bagi … kalau pemerintah daerah, jatuh di daerah lain itu kerugian konstitusional bagi … nah, ini perlu di … perlu Saudara pikirkan baik-baik karena yang maju ini adalah bukan kepala daerah loh, yang memberi 4

Kuasa kepada Saudara. Coba diperhatikan baik-baik, itu … itu adalah hak Saudara ya. Kemudian pokok permohonan itu dijelaskan undang-undang yang diuji, kemudian, batu ujinya. Oke saya sudah katakan tadi. Lalu dalam petitum, di sini Saudara harus tahu bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menambah dan mengurangi. Hanya kalau dipakai istilah konstitusional bersyarat bahwa pasal ini tetap sah apabila dimaknai begini. Nah, itu bisalah Mahkamah Konstitusi menambah. Itu di dalam petitum. Jadi, dia ... dia ... dia konstitusional apabila dimaknai bahwa iniini bahwa daerah ini juga dapat, daerah ini juga, ibaratnya begitu. Nah, itu ... itu harus konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) di dalam bahasa Bugisnya itu. Jadi, tidak ... tidak ... tidak sembarang karena kami tidak ... apa istilahnya ... negative legislator ya, kita bukan positive legislator seperti DPR di sana. Kalau ... kalau mau ditambah pasalnya dan lain, itu biasanya itu adalah legislative review, bukan judicial review seperti sekarang ini. Barangkali saya persilakan, Pak ... Pak Anwar. 6.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih, Pak Ketua. Pemohon, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panel. Memang masih terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian ya selain dari yang setelah disampaikan tadi, termasuk juga masalah penulisan ya, identitas tadi disampaikan identitas Pemohon ya. Ini yang di ... di sini ya kalau lazimnya ya Pemohon dulu, baru Kuasanya. Tapi di permohonan ini Kuasanya dulu, baru Pemohon. Ya, di ... di ... diperhatikan. Kemudian, masalah penulisan ayat ya, pasal, itu diperhatikan. Misalnya, Pasal 1 ayat berapa dalam tanda kurung ya, baik mengenai pasal, ayat, undang-undang, maupun Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu diperhatikan ya. Huruf kecil, huruf besar, bunyi kalimatnya jangan sampai keliru, itu diperhatikan. Nah, ini kemudian yang terkait dengan substansi permohonan. Jadi, saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Panel tadi. Dari uraian ya, alasan permohonan, ini memang nampak ini masih bisa dikaitkan lagi dengan petitum. Bisa dimaknai lain ya, apakah Saudara ini meminta pasal ini dinyatakan inkonstitusional atau dinyatakan konstitusional bersyarat ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panel. Untuk itu, ya Saudara harus menguraikan kembali, mengelaborasi lebih lanjut, sehingga tidak nampak bahwa ada ... apa namanya ... membingungkan, apakah minta pasal ini inkonstitusional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sesuai dengan tadi juga sudah dijelaskan. Bahwa Mahkamah tidak dalam posisi positive legislator,

5

tapi negative legislator. Jadi, hanya menilai ya keberadaan suatu undang-undang. Nah, kalaulah memang ada penambahan tadi memang apakah itu minta penafsiran ya atau konstitusional bersyarat? Tergantung dari nanti pembahasan lebih lanjut ya. Sekiranya ya masukan, saran dari Majelis ini diterima. Lebih lanjut, kalau misalnya Saudara beranggapan bahwa pasal ini memang konstitusional, tetapi mungkin masalah penerapannya, yaitu sekali lagi ya di ... ditekankan secara tegas ya. Jangan ... ini kelihatan agak berbeda antara uraian dalam alasan dengan petitum. Untuk sementara terima kasih, Pak ketua. 7.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Silakan, Pak.

8.

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Saudara Pemohon ya, yang simpel saja dahulu. Saudara mengajukan ini tanpa halaman, coba dilihat! Oh, ya ada halamannya sudah ada ya, saya pikir ndak ada. Baik. Kemudian, saya ulang lagi, saya kira petitum nomor 5 itu bukan wewenang MK ya. MK tidak berhak supaya itu tidak ... tidak benar itu. Petitum nomor 5, itu menyatakan Pasal 94 ... ditambahkan ayat yang mengatur ... untuk menambah ayat, itu bukan wewenang ... karena itu wewenang DPR dan Presiden yang membuat undang-undang, ya toh? Ya, kemudian, di susunan ketiga alinea kedua ya Pasal ini Saudara anggap tidak lengkap ya? Karena tidak menyangkut memasukkan sumber asal air. Kan logikanya tidak ada aliran tanpa sumber, gitu ya. Jadi dengan demikian sumbernya mestinya harusnya dimasukkan. Ini mestinya alasannya harus … jadi ada logika yang mestinya Saudara bangun bahwa tidak mungkin akan diatur pengelolaannya tanpa ada sumbernya, kan gitu ya. Nah, ini tentunya bagian dari hubungan kausalitas karena sumbernya tidak dicantumkan sebagai bagian dari yang harus dikelola, maka kemudian yang mempunyai sumber merasa dirugikan, kan begitu ya. Baik. Jadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, Saudara … tentang legal standing tapi juga saya ingin merujuk … saya ingin tanya saja pada Saudara bahwa apakah sudah pernah dicoba untuk diselesaikan di tingkat antarkabupaten atau antarprovinsi, begitu?

9.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HATTA Mungkin dijelaskan Prinsipalnya Majelis, selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 6

10.

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Ya, ini kan perselisihan antardaerah lainnya.

11.

PEMOHON: MUJIRIN M. YAMIN Ya, mohon izin. Saya Kepala Dinas Pendapatan Sulbar, Yang Mulia. Kita sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Pemda Sulsel dengan PLN Bakaru. Tetapi karena kendala itu intinya bahwa ada pasal yang mengatakan bahwa di mana air itu dikelola, maka daerah itulah yang berhak menerima menagih pajaknya. Padahal sesungguhnya kami berpandangan bahwa ini sangat tidak adil karena kami juga Sulawesi Barat berkewajiban juga memelihara ini DAS. Jadi mungkin ada pasal yang memang mungkin bisa dikembangkan, ditafsirkan bagaimana, sehingga … dan saya sudah minta Depdagri juga untuk memasilitasi kami agar bisa diatur secara musyawarah mufakat. Tetapi melalui Depdagri, Pak Direkturnya tidak bersedia juga karena pasal itu yang berbunyi itu. Jadi … sehingga … tapi mereka sangat menyadari Majelis Yang Mulia bahwa sebenarnya ini pernah memang dulu mau diatur ini, tapi ndak tahu kenapa mesti begini ini jadinya ini pasal ini. Karena saya selalu mendiskusikan dengan mereka, Pak. Tidak ada masalah sebenarnya Pemda Sulsel dan Bakaru, mudahmudahan Majelis Yang Mulia bisa … karena ada beberapa pasal di situ yang bisa ditafsirkan sedikit ini. Saya minta bahwa harus diartikan ini secara integrated bahwa kami juga sebenarnya mengelola sumber, Anda hanya jangan mengartikan mengelola sebagai pemanfaatan. Karena tidak akan ada air ini tanpa dikelola juga sumber, sementara gubernur dan seluruh bupati bertanggung jawab terhadap pelestarian ekosistem Kesmen Area DAS Mamasa untuk kesediaan (suara tidak terdengar jelas) secara berkelanjutan sustainable. Nah, ini Pak. Saya kira itu saja. Terima kasih, Mejelis Yang Mulia.

12.

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Karena ini dalam Pasal 198 ini ada pasal, “Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan atau kabupaten dalam satu provinsi, gubernur menyelesaikan perselisihan.” Dan ayat (2) bahwa apabila terjadi perselisihan antarprovinsi dan seterusnya, maka Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan tersebut. Dan ayat (3) nya, “Keputusan sebagaimana ayat (1) dan (2) sifatnya final. Tapi belum ada keputusan yang final ya ini ya? Belum ada penyelesaian dari Menteri Dalam Negeri, ya?

7

13.

PEMOHON: MUJIRIN M. YAMIN Belum ada, Majelis. Kami cuma diminta untuk berkomunikasi langsung, tapi itu tidak bisa kita capai kemufakatan. Sehingga kami menempuh (…)

14.

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Baik.

15.

PEMOHON: MUJIRIN M. YAMIN Terima kasih.

16.

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Saya kira itu hal-hal yang pernah ditempuh itu perlu dijelaskan atau diuraikan juga karena Saudara sudah maksimal di dalam melakukan suatu upaya penyelesaian. Karena ini kan memang ada pasal yang sebetulnya juga menjadi salah satu cara bagaimana perselisihan yang demikian itu diselesaikan. Tapi kalau kemudian yang menjadi ganjalan adalah penafsiran pasal yang bersangkutan, tentunya Saudara sudah benar mengajukan ke Mahkamah. Terima kasih, Pak Ketua.

17.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya, baiklah Saudara Pemohon. Saudara sudah mendengarkan tadi saran-saran dari Panel ini. Saya ingatkan bahwa di dalam susunan petitum itu, pertama diminta untuk mengabulkan. Kedua menyatakan pasal mana itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau mungkin bertentangan secara bersyarat, itu kedua. Yang Ketiga itu, pasal itu diulangi lagi bertentangan … kalau memang dikatakan bertentangan secara bersyarat, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu yang ketiga. Baru yang keempat itu ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, itu yang keempat. Tapi yang pertama itu mengabulkan, yang kedua itu mana yang dianggap bertentangan, dan kemudian yang ketiga itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, redaksi ayat … petitum kedua dan petitum ketiga itu sama, cuma itu di … diingat baik-baik tadi yang berwenang mewakili daerah itu bukan kalau menurut undang-undang ini adalah kepala daerah lho. Nah itu harus diperhitungkan baik-baik karena … karena kalau tidak memenuhi syarat yang pihaknya ada istilahnya point the entry point the action (ada kepentingan ada aksi). Saya 8

katakan tadi, warga negara saya juga berkepentingan tetapi jatuh di mana pun uangnya itu … itu bagi negara bagi warga negara sama saja, tapi bagi daerah tentu tidak, lain kalau yang jatuh dia dan terbagi jatuh di kita, tetapi yang mewakili itu kan harus orang tertentu. Itu segala sesuatu yang kita sarankan ini bagi Saudara adalah saran, artinya ketentuan ada pada Saudara, apa Saudara mau mendengarkan saran itu atau tidak. Ada pertanyaan yang mau diajukan? 18.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HATTA Menyangkut tadi yang Majelis mengenai barangkali kedudukan hukum karena kami di sini mengelaborasi antara warga negara dan posisi Pemohon sebagai kepala dinas.

19.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Enggak, memang saya lihat ada lima di Pasal 51 itu, tetapi saya katakan ada ketentuan lain dan semua itu sah. Bahwa yang mewakili ke daerah itu dalam kepentingannya adalah bupati, kan gitu, bukan saya yang mengarang itu yang pembuat undang-undang … itu terserah Saudara. Nah cuma yang saya katakan lagi tadi kepada Saudara bahwa di dalam kedudukan … maaf ya kita dalam sistem … mohon maaf saya tidak mengajar saya … dalam sistem kebahasaan kita dahulukan itu kedudukan hukum baru (legal standing) jangan legal standing dulu baru kedudukan hukum, salah itu. Kita bangsa Indonesia kedudukan hukum dulu baru legal standing artinya yang dimaknai legal standing. Kemudian legal standing itu memang ada lima kelompok itu termasuk … tetapi yang paling berkepentingan dengan itu … itu yang perlu diingat betul ya karena ini bukan hukum privat ya ini hukum publik. Lalu kalau itu salah, ya Saudara sebagai pengacara sudah tahu akibatnya, itu lho. Jadi harus diperhatikan betul-betul itu. Apa sih anunya umpamanya kalau ada sikap kehati-hatian itu kalau barangkali lebih baik dikembalikan atau bagaimana, itu terserah kepada Saudara, kita tidak bisa … tidak bisa mengambil hati Saudara, terserah kepada kebebasan Anda. Asal kalau menurut Anda sudah benar silakan. Jadi saya ulangi lagi, kalau petitum itu jadi mengabulkan dulu, baru dinyatakan. Nomor duanya itu bertentangan dengan UndangUndang Dasar kalau umpanya tidak dimaknai begini, begini, begini, itu kalau ditambah. Jadi dia … dia bertentangan kalau tidak dimaknai begini, kalau dimaknai begini berarti sudah konstitusional dia karena di sini saya tadi baik oleh saya maupun oleh rekan Hakim Yang Mulia yang dua itu mengatakan bahwa kita tidak berhak membuat aturan baru cuma kalau bersyarat itu boleh karena itu kondisional, tetapi kalau mau diubah

9

secara menambah pasal misalnya itu pekerjaannya DPR itu namanya legislative review it’s not judicial review, oke? Lalu yang ke … kalau dia itu dinyatakan konstitusional bersyarat, maka kalau tidak dimaknai begitu dia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu yang berikutnya. Peititum ketiga dan keempat itu adalah menempatkannya di dalam Berita Negara Republik Indonesia, kalau yang tambah-tambahan itu ex aequo et bono itu alternatif saja itu, tidak diberi nomor ya … kalau Hakim … sudah cukup barangkali? 20.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HATTA Cukup, Yang Mulia.

21.

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI publik.

22.

Mungkin yang tepat bukan warga negara tapi badan hukum

KETUA: MUHAMMAD ALIM Kan badan hukum publik atau privat boleh di sini.

23.

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Ya, toh?

24.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya.

25.

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Di situ atas nama bupati, kepala daerah itu Pasal 25 f tadi.

26.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Huruf f.

27.

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Itu kan yang (suara tidak terdengar jelas) kan bupati bersama DPRD-nya toh ya. Jadi maju ke sini itu juga harus jelas begitu, kalau warga negara nanti bukan kepentingan publik tapi kepentingan perseorangan … hak perseorangan tapi kalau publik itu kan pemerintahan daerah itu badan hukum … badan hukum publik kalau PT 10

badan hukum privat. Jadi dengan demikian legal standing-nya adalah badan hukum publik yang namanya pemerintahan daerah. Itu kira-kira tambahan penjelasan. 28.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Saudara Pemohon mungkin juga karena ini barangkali Pemohon, atau baru misalnya di sini, atau meskipun sudah lama tidak ada manusia yang maha tahu, hanya Allah yang maha tahu. Jadi kita itu ada kekurangan, mungkin bisa Anda melihat contoh-contoh permohonan yang lama dan itu diperoleh secara gratis, tidak ada pembayaran di sini. Anda bisa memintanya di Kepaniteraan contoh-contoh permohonan, barangkali itu bisa dijadikan, di-compare ya, diperbandingkan dengan permohonan Saudara. Oke, sudah cukup? Nah, bagi Saudara Pemohon ada waktu paling lama 14 hari untuk memperbaiki permohonan Anda. Kalau lewat waktu 14 hari Anda tidak memasukkan maka yang ada inilah yang dianggap sebagai permohonan Anda. Oke? Baiklah, dengan demikian sidang saya nyatakan ... saya ulangi, dengan demikan sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.42 WIB Jakarta, 15 Oktober 2012 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

11