2012

POLICY BRIEF NO. 1/2012

MEWUJUDKAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA DENGAN INTEGRASI PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DI PROVINSI DIY Rangkuman Eksekutif Hasil penelitian tentang pengembangan sistem jaminan kesehatan semesta (Jamkesta) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa sistem ini belum terintegrasi. Hal ini dikarenakan pengembangan jaminan kesehatan di satu wilayah kota/kabupaten dengan wilayah yang lain masih cenderung bersifat mandiri dan parsial. Sebagai konsekuensi, fasilitas jaminan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diberikan secara seragam dan setara. Oleh karena itu, Pusat KPMAK merekomendasikan beberapa kebijakan kepada para pengampu kebijakan, yaitu: (i) perlu adanya penyeragaman paket manfaat (benefit package) di seluruh kabupaten/kota; (ii) membentuk pola pengelolaan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan kabupaten/kota dengan lembaga baru atau melakukan peningkatan fungsi organisasi Bapel Jamkesos; (iii) membentuk program pembiayaan JAMKESTA yang akan dibagi antara Propinsi dan Kabupaten/Kota; dan (iv) membangun komitmen integrasi dan niat baik pemerintah (political goodwill) dari Kepala Daerah meliputi Gubernur dan Bupati/Walikota

I. Latar Belakang Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di suatu daerah adalah terselenggaranya penyediaan jaminan kesehatan. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warganya, pemerintah kota dan kabupaten di provinsi DIY menyelenggarakan Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) bagi masyarakat sebagai langkah awal untuk mempelopori tercapainya cakupan semesta (universal coverage). Karena Provinsi DIY yang dibagi menjadi 5 wilayah (kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul),

Candi Prambanan salah satu icon DIY

maka konsekuensi yang timbul adalah tiap wilayah memiliki

perbedaan sasaran, aspek legalitas, variasi paket manfaat

UPTD Jamkesos sendiri yang melaksanakan program

(benefit package), besarnya iuran (premium) atau alokasi

jaminan kesehatan secara terpisah atau bersifat mandiri dan

pembiayaan, pola pengelolaan, dan kelembagaan antar

tidak terintegrasi dengan wilayah lainnya.

Hal ini

wilayah di provinsi DIY. Kendala tersebut juga menyebabkan

mengakibatkan beberapa kendala yang timbul pada

munculnya ketidakseragaman dan ketidaksetaraan fasilitas

penyelenggaraan jaminan kesehatan, seperti adanya

kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Dampak Salah

1 PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN MANAJEMEN ASURANSI KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

MEWUJUDKAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA DENGAN INTEGRASI PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DI PROVINSI DIY Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di suatu

II. Temuan Utama

daerah adalah terselenggaranya penyediaan jaminan

1. Aspek Pengembangan Integrasi JAMKESTA

kesehatan. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap

Hasil penelitian Pusat KPMAK mengungkap

warganya, pemerintah kota dan masyarakat. Dampak Salah

beberapa aspek yang membawa pengaruh signifikan dalam

satu indikator kesejahteraan masyarakat di suatu daerah

pengembangan integrasi Jamkesta, antara lain:

adalah terselenggaranya penyediaan jaminan kesehatan.

a.Jumlah Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta yang

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warganya,

mendapat jaminan kesehatan berbanding tipis dengan

pemerintah kota dan kabupaten di provinsi DIY

jumlah penduduk yang belum mendapat jaminan

menyelenggarakan Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta)

kesehatan. Hasil penelitian Pusat KPMAK menunjukkan

bagi masyarakat sebagai langkah awal untuk mempelopori

bahwa 52,30 % penduduk DIY telah mendapatkan jaminan

tercapainya cakupan semesta (universal coverage). Karena

kesehatan dan sebanyak 47,70 % belum mendapatkan

Provinsi DIY yang dibagi menjadi 5 wilayah (kota

jaminan kesehatan. Tidak ada perbedaan yang signifikan

Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul),

mengenai jumlah penduduk yang mendapatkan jaminan

maka konsekuensi yang timbul adalah tiap wilayah memiliki

kesehatan di Kota Yogyakarta, Bantul, Kulonprogo, dan

UPTD Jamkesos sendiri yang melaksanakan program

Gunungkidul.

jaminan kesehatan secara terpisah atau bersifat mandiri dan

Sleman sudah tercakup dalam jaminan kesehatan. (lihat

tidak terintegrasi dengan wilayah lainnya.

tabel 1)

Hal ini

Sedangkan sebagian besar penduduk

mengakibatkan beberapa kendala yang timbul pada

b.Penyediaan paket manfaat (benefit package) di tiap

penyelenggaraan jaminan kesehatan, seperti adanya

wilayah. Hasil studi Pusat KPMAK menunjukkan bahwa

perbedaan sasaran, aspek legalitas, variasi paket manfaat

terdapat berbagai paket manfaat pelayanan standar di

(benefit package), langsung yang juga timbul dari

Puskesmas dan jaringannya bagi peserta yang

keberagaman sistem ini adalah belum adanya Coordination

mendapatkan jaminan kesehatan, meliputi rawat jalan

of Benefit (COB) antar wilayah di provinsi DIY, kaidah

tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, rawat jalan

portabilitas di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

tingkat lanjutan, dan rawat inap tingkat lanjutan, dan

yang belum terlaksana dengan baik serta pola pengelolaan

pelayanan gawat darurat. Disamping fasilitas standar yang

yang tidak terintegrasi antara tingkat Propinsi dan

sudah disepakati, beberapa kota/kabupaten menawarkan

Kabupaten/Kota. Untuk meminimalisir kendala-kendala

paket manfaat tambahan, terutama Sleman dan Bantul.

tersebut, pengembangan Jamkesta kini difokuskan pada

Tabel 2 menunjukkan variasi paket manfaat tambahan di

pengintegrasian sistem jaminan di semua wilayah DIY.

wilayah-wilayah provinsi DIY.(lihat tabel 2)

Catatan kebijakan ini secara khusus membahas

c. Pola pengelolaan Jamkesta. Pusat KPMAK menemukan

penyelenggaraan jaminan kesehatan di kota/kabupaten di

bahwa pola pengelolaan sistem jaminan kesehatan antara

DIY dan pentingnya pengintegrasian sistem jaminan

propinsi dengan kabupaten/kota masih membutuhkan

kesehatan tersebut untuk mendukung tercapainya universal

advokasi dan moderasi yang intensif. Hal ini timbul karena

coverage.

adanya berbagai latar belakang organisasi.Pengembangan


MEWUJUDKAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA DENGAN INTEGRASI PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DI PROVINSI DIY integrasi Jamkesta ditargetkan berada pada level provinsi.

melalui peraturan daerah yaitu melakukan pembentukan

Pengintegrasian pengelolaan di tiga kabupaten seperti

kelembagaan dan ketentuan-ketentuan mengenai sistem

Gunung Kidul, Bantul, dan Kulonprogo, tidak menemukan

jaminan dan penarikan iuran dari masyarakat. Sedangkan

kendala berarti. Namun, hambatan ditemukan di wilayah

SK Gubernur mengatur kebijakan yang bersifat

Kota dan Sleman dimana 2 UPTD JPKM wilayah tersebut

beschikking, seperti pedoman pelaksanaan dan penetapan

telah secara legal didirikan dan dioperasionalkan terlebih

mengenai susunan personil.

dahulu daripada Jamkesos.

2. Perlu adanya penyeragaman paket manfaat di seluruh kabupaten/kota. Stakeholder dan konsultan dapat

III. Rekomendasi Kebijakan

dilibatkan untuk mendapatkan hasil kajian mengenai

Menilik urgensi pengintegrasian penyelenggaraan jaminan

penyeragaman paket manfaat di provinsi DIY. Dengan

kesehatan untuk mengefektifkan dan menyeragamkan

demikian, masyarakat DIY dapat menikmati fasilitas

program JAMKESTA, beberapa langkah yang perlu

kesehatan yang sama.

dilakukan oleh para pengambil kebijakan untuk

3. Integrasi pembiayaan sistem jaminan kesehatan.

mewujdukannya

berikut.

Hasil studi Pusat KPMAK merekomendasikan alternatif

1. Membangun komitmen integrasi dan political

pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat di DIY

goodwill dari Kepala Daerah meliputi Gubernur dan

pemegang jaminan kesehatan didasarkan pada status

Bupati/Walikota. Kepala Daerah merupakan

ekonomi masyarakat, antara lain:

pengampu kebijakan yang memiliki kewenangan untuk

a) Masyarakat maskin non-kuota Jamkesmas

membuat kebijakan-kebijakan strategis yang dapat

mendapatkan sharing subsidi premi pemerintah provinsi

menjadi faktor penting dalam pengembangan

sebanyak 60-75 % dan sharing subsidi premi pemerintah

JAMKESTA. Dengan demikian, peran kepala daerah

kabupaten/kota sebanyak 25-40 % menurut wilayah

sangat diperlukan dalam pengintegrasian sistem

masing-masing.

adalah

sebagai

penyelenggaraan jaminan kesehatan di DIY.

b) Masyarakat non maskin paska miskin mendapatkan

Keterlibatan kepala daerah dalam proses integrasi

sharing subsidi premi pemerintah provinsi sebanyak 25

dapat dimulai dengan penyusunan Memorandum of

hingga 40 % dan sharing subsidi pemerintah

Understanding (MoU) antara Gubernur dan

kabupaten/kota sebanyak 25-50 % menurut wilayah

Bupati/Walikota di Provinsi D.I. Yogyakarta dalam

masing-masing. Masyarakat non maskin tidak

integrasi sistem jaminan kesehatan dalam program

mendapatkan sharing subsidi premi pemerintah.

JAMKESTA. Dengan adanya nota kesepahaman

Pembiayaan sistem jaminan kesehatan ini masih belum

antara pemerintah provinsi dan kota/kabupaten,

berbanding antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Di

pelaksanaan teknis integrasi pengembangan

sisi lain, biaya premi antara masyarakat non maskin non

JAMKESTA khususnya di tingkat Dinas dan

kuota jamkesmas dan masyarakat maskin paska miskin

dibawahnya akan menjadi jauh lebih mudah.Regulasi

juga masih sebanding. Selain itu juga masih ada perbedaan

yang mengatur pelaksanaan Jamkesta, yang diatur

premi yang cukup signifikan antara lima wilayah di Daerah


MEWUJUDKAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA DENGAN INTEGRASI PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DI PROVINSI DIY

PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN MANAJEMEN ASURANSI KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pusat KPMAK adalah sebuah pusat study yang mengembangkan konsep dan mendorong implementasi sistem pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan melalui riset ilmiah, konsultasi dan pelatihan; serta pengembangan jaringan di tingkat lokal, regional maupun global dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. salah satu potret Kemiskinan

Istimewa Yogyakarta, dengan besaran premi wilayah Kota dan Sleman lebih besar dibandingkan di daerah Bantul, Gunung Kidul, dan Kulonprogo. (lihat tabel 3) 4. Membentuk pola pengelolaan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan kabupaten/kota dengan lembaga baru atau melakukan peningkatan fungsi

Gedung Radioputro Sayap Barat Lantai 2 Komplek Fakultas Kedokteran UGM Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta - 55281 Phone +62 274 631022 Fax +62 274 631022 Email : kpmak@kpmak-ugm. org Web : www.kpmak-ugm.org

organisasi Bapel Jamkesos. Untuk membentuk pola pengelolaan yang efektif dan sistematis, Pusat KPMAK

5. Membentuk program pembiayaan JAMKESTA yang

memberikan empat alternatif model seperti dirangkum pada

akan disharing antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

tabel 4. (lihat tabel 4)

Pembentukan program ini didasarkan pada jumlah

Berdasarkan analisis stakeholder dan konsultan terkait,

penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan dan

empat model pengelolaan diatas dikerucutkan menjadi dua

kemampuan fiskal masing-masing kabupaten/kota. Hasil

alternatif, yaitu:

studi menunjukkan bahwa pembiayaan jaminan kesehatan

a. Pembentukan lembaga baru milik bersama

masih belum seragam antara satu wilayah dengan wilayah

b. Pengoptimalan fungsi dan peran Jamkesos dengan

lainnya maka dari itu perlu diadakan program pembiayaan

pengembangan menjadi

antara Propinsi dan Kabupaten/kota agar jaminan

PPK BLUD (Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah)

kesehatan dapat terintegrasi dengan baik.



Tabel 1. Jumlah Penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta yang sudah dan belum mendapatkan jaminan kesehatan Kabupaten

Penduduk

Kota Bantul Kulonprogo Gunungkidul Sleman Penyandang Masalah Sosial TOTAL

440.711 861.581 404.716 728.021 999.504 3.434.534

Prosentase (%)

Terjamin Sudah 254.655 429.126 291.621 446.125 369.578 5.000 1.796.104

Belum 186.056 432.456 113.096 281.896 629.926 (5.000) 1.638.430

52,30

47,70

Tabel 2. Variasi Paket Manfaat Tambahan Kriteria 1

2

3 4 5

6 7

Program

Rawat Jalan Tingkat Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Pertama (RJTP) Pemeriksaan elektromedik dasar (USG, EKG, Rontgen) Konsultasi psikologi dan psikoterapi Rehabilitasi medis Reduksi dan protein urin khusus ibu hamil Rawat Inap Tingkat Rujukan medis Pertama (RITP) Rehabilitasi medis Pemeriksaan elektromedik dasar (EKG, USG) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) Rawat Inap Tingkat Operasi ringan dan khusus Lanjutan (RITL) Hemodialisa dengan batasan plafond biaya maksimal Pelayanan Darurat Pelayanan gawat darurat (emergency) kriteria gawat darurat Yogya Emergency Service 118 (YES 118) yaitu program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat manapun yang mengalami kecelakaan di wilayah Kota Yogyakarta selama 1 x 24 jam. Paket Khusus Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Pelayanan Yang Dibatasi (Limitation)

Wilayah Penyelenggara Sleman Sleman, Bantul Sleman Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Jamkesos Bantul Semua wilayah Kota

Jamkesos -



Tabel 3. Biaya Premi 3.1Maskin Non Kuota Jamkesmas No

Tingkat

Besaran Premi

Masyarakat

1 2

Propinsi Kota

12.000 10.000

0% 0%

3

Sleman

10.000

0%

4 5 6

Bantul GK KP

6.000 5.000 5.000

0% 0% 0%

Sharing Subsidi Premi Pemerintah Prop Kab/Kota Keterangan 60% 40% 60% 40% Subsidi Propinsi dikelola mandiri di Bapel Kab. 60% 40% Subsidi Propinsi dikelola mandiri di Bapel Kota 70% 30% 75% 25% 60% 40% -

3.2 Non Maskin Rentan Miskin (Paska Miskin) No

1 2 3 4 5 6

Tingkat

Propinsi Kota Sleman Bantul GK KP

Besaran Premi

12.000 10.000 10.000 6.000 5.000 5.000

Masyarakat

60% 50% 50% 30% 50% 40%

Sharing Subsidi Premi Pemerintah Prop Kab/Kota 40% 50% 50% 35% 35% 25% 25% 30% 30%

Keterangan -

3.1Non Maskin No

1 2 3 4 5 6

Tingkat

Propinsi Kota Sleman Bantul GK KP

Besaran Premi

12.000 10.000 10.000 6.000 5.000 5.000

Masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sharing Subsidi Premi Pemerintah Prop Kab/Kota -

Keterangan -



Tabel 4. Pola Pengelolaan Jaminan Kesehatan Alternatif Alternatif 1

Alternatif 2

Alternatif 2b

Alternatif 3

Pola Pengelolaan - Jamkesos berperan sebagai Bapel Pusat di tingkat propinsi, dimana Bapel Jamkesda di seluruh Kabupaten/Kota berlaku sebagai cabang. - Premi/iuran peserta dikumpulkan di Jamkesos dan digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan di seluruh provinsi. - Jamkesos berperan sebagai Bapel Pusat - diberlakukan Coordination of Benefit, dimana Bapel Jamkesda di Kabupaten/Kota menanggung biaya pelayanan kesehatan peserta yang dilayani di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ada di Kabupaten/Kota.

Keterangan

Pasien dirujuk ke PPK di tingkat provinsi, beban pembiayaannya ditanggung oleh Jamkesos. Sebagai konsekuensi model ini, Bapel Jamkesda Kabupaten/Kota menyerahkan 30% dari premi yang dikumpulkannya kepada Jamkesos. - Jamkesos sebagai Bapel Pusat tetapi memberikan Merupakan pengembangan posisi yang berbeda pada Bapel Jamkesda Kota dari alternatif 1 Yogyakarta dan Sleman. Alternatif ini berupaya untuk mengakomodasi kepentingan 2 Bapel tersebut yang selama ini sudah mandiri dan beroperasional lebih awal dibandingkan dengan Jamkesos. - Bapel Jamkesda di 3 Kabupaten lain terintegrasi secara pengelolaan dan sistemnya, tetapi untuk Bapel Jamkesda Kota Yogyakarta dan Sleman diberikan kewenangan untuk mengelola mandiri tetapi sistemnya harus sama/terintegrasi, khususnya paket manfaat pelayanan kesehatan. - Pembentukan lembaga baru yang Lembaga baru hanya mengintegrasikan fungsi-fungsi Jamkesos dan menangani masyarakat non Jamkesda Kabupaten/Kota. Lembaga ini dimiliki maskin, sedangkan jaminan bersama antara Pemerintah Provinsi dan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten/Kota. maskin tetap dikelola seperti sebelumnya.

Penyusun: Muttaqien Peneliti Pusat KPMAK FK UGM. beliau dapat dihubungi di [email protected] Ali Ghufron Mukti Peneliti Pusat KPMAK FK UGM. Peneliti dapat dihubungi di [email protected]

POLICY BRIEF

www.kpmak-ugm.org

7

2012

Recommend Documents