2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 94/PUU-X/2012

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 22 OKTOBER 2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 94/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c] dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Jamaludin dan Andriyani ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 22 Oktober 2012, Pukul 13.10 – 13.15 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Hamdan Zoelva 2) Achmad Sodiki 3) M. Akil Mochtar Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Jamaludin 2. Andriyani B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5.

Iskandar Zulkarnaen Nanang Zuahir Joshua L. Siahaan Rita Erna Purba Imam Gozali

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB 1.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 94/PUUX/2012 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan, Saudara Pemohon untuk perkenalkan dulu … diri terlebih dahulu, silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Perkenalkan nama saya Iskandar Zulkarnaen. Sebelah kiri saya Joshua, sebelah kiri lagi Rita, sebelah kirinya lagi Prinsipal, sebelah kanan (suara tidak terdengar jelas). Satu prinsipal tidak bisa hadir dikarenakan dia sedang mengurus ada TKI yang urgent, menurut dia. Kemudian satu Kuasa Hukum sedang wisuda di Malaysia. Terima kasih.

3.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Minggu lalu Saudara Kuasa Hukum tidak hadir, ya? Hadir, ya? Hadir, ya? Oh ya, saya lupa-ingat berarti … berarti perkara yang lain. Baik, perbaikan permohonan Saudara sudah kami terima pada tanggal 19 Oktober 2012. Dari perbaikan ini setelah kami membaca, banyak sekali perbaikan-perbaikan dan perubahan. Jadi, prinsipnya Saudara meminta agar partai politik itu tidak hanya bersifat nasional, ya? Tapi dimungkinkan juga partai lokal. Ini partai lokal ini batasnya apa hanya tingkat provinsi atau kabupaten dan kota juga, ini tapi … itu belum jelas? Yang Saudara ini hanya tingkat provinsi saja. Tingkat provinsi saja? Ya. Ke mik saja! Dua-duanya?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Dua-duanya, Majelis Hakim. Dua-duanya.

5.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi, di setiap provinsi itu (…)

1

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Setiap provinsi dan kabupaten. Jadi seharusnya ketika partai politik membuat suatu partai, dia … di Anggaran Dasar menyebutkan bahwa partai dia itu akan bersifat di tingkat kabupaten, kemudian akan bersifat … akan bersifat di tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Seperti itu, menyebutkan seperti itu.

7.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi, ada tiga kemungkinan ya? Nasional, provinsi, kabupaten/kota? Baik, ya ini hanya untuk konfirmasi saja. Saya kira itu, secara umum perbaikan ini sudah kami baca dan sudah kami apa … kami baca dan tinggal nanti kami akan laporkan kepada Pleno Hakim, apakah perkara ini akan dilanjutkan pada sidang Pleno dengan mengundang pemerintah dan DPR, atau bisa saja kalau menurut Pleno Hakim cukup sampai di sini, maka langsung akan menjatuhkan vonis. Itu sangat tergantung pada permusyawaratan Hakim mengenai perkara ini. Untuk itu, Saudara apa … kita mengesahkan dulu bukti-bukti yang Saudara sudah ajukan untuk bahan dalam menyelesaikan perkara ini. Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 ya, benar ya? P-1 itu Undang-Undang Dasar, P-2 … oh sampai P-9, ya? Ya, UndangUndang Nomor 24, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK ya? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang MK, KTP Pemohon I, KTP Pemohon II, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemda, Perubahan Undang-Undang Nomor 32, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, itu ya? Baik, dengan demikian bukti ini saya sahkan. KETUK PALU 1X

Ada lagi yang Saudara ingin sampaikan? Sebelum sidang ini ditutup, silakan. 8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Cukup, Majelis Hakim.

2

9.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, dengan demikian sidang ini dinyatakan selesai dan sidang saya tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.15 WIB Jakarta, 22 Oktober 2012 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

3