Keputusan Dewan Kehutanan Nasional tentang Protokol Konsultasi Publik Nomor : SKN.02/DKN-KP/2012
Mengingat a. Konsultasi Publik, selanjutnya disingkat KP, merupakan suatu langkah penting bagi pelibatan masyarakat sipil secara efektif dalam berbagai persoalan-persoalan publik; b. Konsultasi publik sebagai salah satu instrumen kunci dalam proses pengaturan (regulatory process) untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas dari peraturan dan meningkatkan akuntabilitas; c. Mandat kerja DKN yang mensyaratkan terakomodasinya aspirasi cq. partisipasi anggota maupun konstituen pada umumnya, sebagaimana telah diatur pada Pasal 6, 7, dan 8 Anggaran Dasar DKN terwujudnya keselarasan pembangunan kehutanan, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara semua pemangku kepentingan dan terjamin kepastian hukum;
Menimbang a. Pasal 18, Psal 28, dan Pasal 33 UUD 1945; b. Pasal 70 dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Penjelasannya; c. Pasal 2 dan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pengaturan Agraria; d. Berbagai peraturan-perundangan lain yang terkait, sebagaimana terdapat pada Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Memutuskan Keputusan Dewan Kehutanan Nasional tentang Penyelenggaraan Konsultasi Publik Nomor : SKN.02/DKN-KP/2012
Pasal 1 Konsultasi Publik, selanjutnya disingkat KP, harus diselenggarakan DKN jika ada kebijakan dan/atau sengketa yang bermuara pada konflik sosial dalam pengelolaan hutan yang diperkirakan akan memiliki dampak negatif yang luas di tengah masyarakat atau apa yang dalam konteks dunia kebijakan disebut ‘publik’; atau atas kepentingan bersama dari mitra strategis Pasal 2 Kebijakan yang dimaksud tidak terbatas dari apa yang disebut sebagai peraturanperundangan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Termasuk juga perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan Pejabat yang ada di bawahnya, seperti perizinan untuk pengusahaan satu kawasan hutan, dan sejenisnya itu, berikut sengketa para pihak yang ditimbulkannya, konvensi internasional maupun kesepakatan-kesepakatan para pihak. Konflik yang dimaksud disini sesuai dengan apa diatur dalam Pasal 5 ayat a, d dan e dalam UU No 7 Tahun 2012 yaitu konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya, sengketa sumberdaya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau distribusi sumberdaya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat
Pasal 3 Ranah Penggunaan Konsultasi publik dapat digunakan oleh DKN sekurang-kurangnya, namun tidak terbatas pada, dua kebutuhan utama. Masing-masing adalah untuk mengevaluasi
dan/atau
menganalisis suatu kebijakan publik di sektor kehutanan dan untuk tujuan melakukan upaya-upaya mengurai dan/atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan kegiatan dengan sektor kehutanan;
Pasal 4 Keluaran 1. Keluaran (output) akhir dari kegiatan KP yang diselenggarakan DKN sekurangkurangnya, namun tidak terbatas pada, 3 (tiga) bentuk keluaran. Masing-masing adalah keluaran yang berupa pandangan, rekomendasi, dan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan ataupun permasalahan tertentu yang mendapat perhatian DKN. 2. Pandangan DKN adalah hasil KP yang dilaksanakan DKN yang berupa tinjauan dan/atau bahasan DKN terhadap suatu kebijakan dan/atau permasalahan tertentu yang menjadi perhatian DKN. Pandangan DKN ini berisikan evaluasi yang berimbang, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, mengenai baik-buruk, salah-benar, ataupun kekuatan dan kelemahan suatu kebijakan dan/atau permasalahan tertentu yang menarik perhatian DKN. 3. Rekomendasi DKN berisikan saran-saran yang diusulkan DKN untuk suatu kebijakan dan/atau dalam menyelesaikan suatu sengketa tertentu. Sebelum sampai pada Rekomendasi DKN, hasil KP yang diselenggarakan DKN terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan/atau permasalahan dimaksud, dan menyusun Pandangan DKN sebagaimana telah diatur dalam Ayat 2 di atas. 4. Keputusan DKN adalah keluaran KP yang diselenggarakan DKN yang berisikan ketetapan DKN tentang suatu kebijakan dan/atau permasalahan tertentu, seperti, namun tidak terbatas pada, keputusan untuk menolak atau pernyataan tidak setuju pada suatu kebijakan dan/atau keputusan tertentu yang diambil dalam penyelesaian masalah tertentu. Pasal 5 Peserta 1. Peserta KP yang diselenggarakan oleh DKN sekurang-kurangnya, namun tidak terbatas pada, Anggota DKN, Konstituen dan para pihak yang terkait dengan masalah yang akan dikonsultasipublikkan. Adapun jumlah peserta sebuah KP akan disesuaikan dengan
metode yang akan digunakan, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam dunia akademik maupun kebiasan yang ada. 2. Anggota DKN adalah sebagaimana telah diatur dalam AD dan ART DKN; 3. Konstituen DKN adalah sebagaimana telah diatur dalam AD dan ART DKN; 4. Para pihak terkait yang dimaksudkan di sini adalah, namun tidak terbatas pada, para pejabat dari berbagai instansi pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, pihak perusahaan, warga masyarakat pada umumnya, utamanya yang terkait langsung dengan kebijakan dan/atau permasalahan yang menjadi objek KP.
Pasal 6 Proses Pengambilan Keputusan perlu/tidaknya KP dan Proses Penyelenggaraannya 1. Usulan untuk menyelenggaraan KP diajukan oleh ANGGOTA DKN melalui KOMISI atau KAMAR berdasarkan ‘Keputusan Rapat Komisi’ atau ‘Keputusan Rapat Kamar’, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DKN; 2. Usulan untuk menyelenggarakan KP dapat pula diajukan oleh para pihak lain yang BUKAN ANGGOTA DKN, atau yang disebut Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision and Access to Justice in Environemntal Matters artikel 2, poin 5 sebagai ‘the public concerned’, melalui proses pengajuan oleh KAMAR atau KOMISI, sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1; 3. Setiap usulan harus disertai penjelasan dan alasan-alasan, termasuk dokumendokumen yang mendukung (seperti Keputusan Rapat Kamar atau Keputusan Rapat Komisi beserta notulensi rapatnya, hasil studi/penelitian) yang mendasari perlunya penyelenggaraan KP yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pengusulan KP; 4. Usulan penyelenggaraan KP diajukan kepada Presidium DKN melalui Ketua Presidium DKN ditembuskan kepada Ketua Harian DKN; 5. Rencana penyelenggaraan KP dibahas dan diputuskan untuk DITERIMA1 atau DITOLAK oleh Presidium DKN, sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DKN
1
Termasuk pilihan jenis keluaran dari KP yang diselenggarakan (lihat pasal 4)
6. Dalam hal usulan diterima, penyelenggaraan KP akan diserahkan kepada Komisi terkait. Untuk selanjutnya Komisi membentuk Panitia Ad Hoc sebagai Panitia Penyelenggara KP; 7. Dalam keadaan tertentu, Presidium DKN bersama Komisi terkait dapat melakukan kerjasama menyelenggarakan kegiatan KP ini dengan PIHAK KETIGA, baik PERORANGAN maupun LEMBAGA, yang ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku dalam DKN; 8. PIHAK KETIGA yang menerima pekerjaan KP dari DKN harus mengikuti seluruh ketentuan yang diatur oleh Protokol Penyelenggaraan Konsultasi Publik oleh DKN ini.
Pasal 7 Panitia Penyelenggara KP dan Proses Penyelenggaraan KP 1. Panitia Penyelenggara KP , sekurang-kurangnya, namun tidak terbatas pada, 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota; 2. Dalam hal dianggap perlu, Panitia Penyelenggara KP dapat meminta dukungan pengadaan Tenaga Ahli ataupun petugas lainnya untuk mengurus hal-hal yang berisifat teknis-administratif; 3. Panitia
Penyelenggara
KP menyusun
rencana
kerja
dan
anggaran, dan
dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dari Ketua Harian DKN; 4. Rencana Kerja KP sekurang-kurangnya berisikan, namun tidak terbatas pada, halhal sebagai berikut: a. Uraian Kronologi dan/atau Peta Masalah; b. Tujuan c. Hasil yang diharapkan d. Metodologi yang hendak digunakan dalam KP yang bersangkutan; e. Sasaran peserta (atau sampel) KP; f. Pedoman dan/atau Panduan Proses yang akan dilaksanakan; g. Rancangan Material Pendukung yang akan digunakan dalam KP; h. Tempat dan Waktu Pelaksanaan; i.
Anggaran untuk Pelaksanaan
5. Metode Pengumpulan Data yang akan digunakan dalam KP dapat berupa salah satu atau gabungan dari, namun tidak terbatas pada, metode-metode berikut: ∑
Dengar Pendapat Publik (Public Hearing)
∑
Survai (survey, baik yang berbasis internet, telepon, ataupun lapangan)
∑
Jejak Pendapat (polling, baik yang berbasis internet, telepon, ataupun lapangan)
∑
Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion)
∑
Wawancara Mendalam (Depth Interview)
6. Dalam hal KP dilaksanakan secara tatap-muka, seperti dalam metode Dengar Pendapat Publik dan Diskusi Kelompok Terarah, Panitia Penyelenggara KP harus menyediakan DOKUMEN KONSULTASI PUBLIK (disingkat DOKUMEN KP) dalam bahasa yang mudah dimengerti; 7. Agar para peserta KP memiliki waktu dan kesempatan yang memadai untuk mendapatkan
dan
memahami penjelasan
tentang
masalah
yang
hendak
dikonsultasikan, DOKUMEN KP selambat-lambatnya sudah dapat diterima oleh peserta tujuh hari sebelum hari pelaksanaan KP; 8. Kegiatan KP harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian dalam bentuk tertulis, suara, atau gambar (diam ataupun bergerak) yang bersumber dari peristiwa KP dimaksud; 9. Hasil kerja Panitia Penyelenggara KP dituangkan ke dalam Laporan yang dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelenggara KP, dan dalam kasus KP tatap muka, oleh seluruh atau perwakilan peserta yang telah ditentukan bersama pada saat KP akan dimulai; 10. Laporan KP dari panitia penyelenggara telah memuat rancangan Pandangan, Rekomendasi, Putusan DKN atas masalah yang dikonsultasipublikkan; 11. Laporan Hasil KP yang dilengkapi dengan Berita Acara diserahkan ke Presidium melalui Komisi selambat-lambatnya 14 hari terhitung dari hari terakhir penyelenggaraan KP.
Pasal 8 Proses Penyusunan & Pengumuman Resolusi 1.
Presidium DKN menetapkan ‘Pandangan’, ‘Rekomendasi’, atau ‘Keputusan‘ DKN atas permasalahan yang dikonsultasipublikkan;
2.
DKN merumuskan keluaran KP dalam sebuah Resolusi dan mengumumkannya selambat-lambatnya 14 hari setelah Laporan diterima sesuai dengan metode yang dipilih. Dalam kondisi tertentu keputusan mengenai diumumkan atau tidaknya resolusi tersebut ditetapkan melalui kesepakatan atau melalui pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ART DKN;
3.
Dalam hal DKN tidak menetapkan ‘Keputusan’ yang harus dikeluarkan, DKN HARUS memberikan PENJELASAN KEPADA PUBLIK tentang alasan keputusan tersebut;
4.
PRESIDIUM menyusun AGENDA KERJA untuk menindaklajuti hasil KP, termasuk, namun tidak terbatas pada, membentuk TIM untuk Monitoring dan Evaluasi atas Resolusi yang dikeluarkan DKN itu. Pasal 9 Mekanisme Keberatan
1. Para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap berbagai hal terkait dengan KP yang diselenggarakan DKN; 2. Objek keberatan : a. Keputusan menyelenggarakan KP b. Proses penyelenggaraan KP c. Keluaran KP 3. Keberatan disampaikan kepada Presidium DKN; 4. Presidium DKN akan menyelesaikan keberatan ini melalui mekanisme sebagai mana yang diatur dalam“Protokol Penyelesaian Keberatan DKN”
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13, Bulan September Tahun 2012. TTD Presidium Dewan Kehutanan Nasional, 2011 – 2016 1. Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo (Ketua) 2. Sungging Septivianto (Kamar Masyarakat) 3. Oding Affandi (Kamar Akademisi) 4. Martua Sirait (Kamar LSM) 5. Ahmad Zazali (Kamar LSM) 6. Matheus Pilin (Kamar LSM) 7. Haryadi Himawan (Kamar Pemerintah) 8. Eny Faridah (Kamar Akademisi) 9. Paramita Iswari (Kamar LSM) 10. Agustinus Kastanya (Kamar Akademisi) 11. Bambang Soekartiko (Kamar Bisnis) 12. Leonard Imbiri (Kamar Masyarakat) 13. Jomi Suhendri (Kamar Masyarakat) 14. Kamardi (Kamar Masyarakat) 15. Marthen Kayoi (Kamar Pemerintah) 16. Edi Batara Mulya Siregar (Anggota Berbasis Kompetensi) 17. Teguh Yuwono (Anggota Berbasis Kompetensi)