2012

0

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------BERITA ACARA PERSIDANGAN PERKARA NOMOR 70/PUU-X/2012

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UUD 1945 ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA JUMAT, 20 JULI 2012

1

BERITA ACARA PERSIDANGAN Nomor 70/PUU-X/2012

Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, pada: hari Jumat, tanggal 20 Juli 2012 pukul 09:54-10:24 WIB dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945, diajukan oleh: Abdul Havid Permana, beralamat di Cipinang Asem RT/RW 005/004, Jakarta Timur; Mohammad Huda, beralamat di Rawamangun II Tengah RT/RW 003/006, Jakarta Timur; Satrio Fauzia Damardjati, beralamat di Karang Tengah RT/RW 005/003 Cilandak, Jakarta Selatan, yang ketiganya berdasarkan surat kuasa bertanggal 12 Juli 2012 memberi kuasa kepada i) Muhammad Sholeh, S.H.; ii) Imam Syafii, S,H.; iii) Iwan Prahara, S.H.; iv) Samuel Hendrik Pangemanan, S.H., S.E.; dan v) Abdul Holil, S.H., advokat pada kantor hukum “Sholeh & Partners“ yang beralamat di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b, Surabaya, Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------------------------------------------- PARA PEMOHON; Susunan Majelis Hakim Pemeriksaan Pendahuluan: 1.

Hamdan Zoelva ------------------------------------------------ Ketua;

2.

Harjono ----------------------------------------------------------

Anggota;

3.

Anwar Usman --------------------------------------------------

Anggota;

Mardian Wibowo ----------------------------------------------- Panitera Pengganti; Setelah pihak-pihak dipanggil masuk ruang sidang, pada pukul 10:12 WIB sidang dibuka oleh Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua Majelis menerangkan bahwa sidang hari ini adalah sidang pendahuluan untuk mendengarkan permohonan para pemohon. Pemohon prinsipal hadir, yaitu Mohammad Huda dan Abdul Havid Permana, dengan didampingi oleh Iwan Prahara dan Samuel Hendrik Pangemanan sebagai kuasa hukum.

2

Berikut ini pokok-pokok permohonan para Pemohon sebagaimana disampaikan kuasa hukumnya.  Kerugian faktual Pemohon adalah apabila ternyata Pemilukada DKI Jakarta dilaksanakan hingga putaran kedua maka akan menyedot anggaran APBD sekitar Rp.200 miliar.  Kerugian lain adalah, pelaksanaan putaran kedua akan kembali menyita waktu para Pemohon untuk hadir di TPS-TPS. Padahal berdasarkan undang-undang yang mengatur Pemilukada, Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012 sebenarnya sudah selesai dengan satu putaran, mengingat sudah ada pasangan calon peserta Pemilukada yang mencapai lebih dari 30% suara.  Dalam pemilihan Gubernur DKI putaran pertama terjadi tumpang tindih atau ketidakkonsistenan penerapan peraturan hukum oleh KPUD.  KPUD DKI dalam pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012 menerapkan dua undang-undang, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Peraturan dalam UU 29/2007 yang digunakan adalah Pasal 11 ayat (2); sementara Pasal 11 ayat (3) menyatakan, “Penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”  Petitum: 

Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945.



Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadiladilnya. Terhadap permohonan para Pemohon yang telah disampaikan pokok-pokoknya, Hakim Harjono memberikan catatan/nasihat perbaikan yang meminta agar para Pemohon melakukan perbaikan permohonan sebagai berikut:  Agar dijelaskan alasan-alasan sehingga keberadaan Pasal 11 ayat (2) UU 29/2007 merugikan hak konstitusional para Pemohon. Terutama dalam kaitannya dengan hak

3

konstitusional yang didalilkan para Pemohon, yaitu hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.  Merujuk pada Pasal 27 UUD 1945, agar dijelaskan diskriminasi yang bagaimana menurut para Pemohon diakibatkan oleh adanya pemilukada putaran kedua.  Merujuk pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pengakuan apa yang diingkari atau dihilangkan oleh adanya Pasal 11 yang dimintakan pengujian.  Legal standing hanya untuk membuktikan secara prima facie bahwa hak-hak para Pemohon dirugikan oleh Pasal 11 ayat (2) UU 29/2007. Permohonan para Pemohon mencampuradukkan legal standing dengan pokok perkara, agar dipisah.  Agar dijelaskan kaitan antara quick count yang didalilkan para Pemohon dengan legal standing para Pemohon. Berikut ini pokok-pokok catatan/nasihat perbaikan yang disampaikan oleh Hakim Anwar Usman.  Agar dielaborasi lebih dalam alasan utama dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (2) UU 29/2007.  Agar dipertimbangkan mengenai keberadaan Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007 jika Pasal 11 ayat (2) UU a quo dibatalkan oleh Mahkamah. Hakim Hamdan Zoelva memberikan catatan atau nasihat perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:  Uraian mengenai legal standing para Pemohon cukup hingga poin 35 saja. Pada pokoknya cukup uraian mengenai adanya hak konstitusional para Pemohon, kemudian hak konstitusional tersebut dirugikan oleh pasal yang mana.  Mengenai pokok perkara, para Pemohon harus menunjukan alasan rasional yang tepat bahwa Pasal 11 ayat (2) UU 29/2007 bertentangan dengan tiga batu uji, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.  Terdapat

banyak

perbedaan

antara

pengaturan

pemerintahan

DKI

Jakarta

dibandingkan dengan daerah lain. Terkait hal tersebut apa alasan para Pemohon menilai hal tersebut inkonstitusional. Terhadap nasihat perbaikan dari majelis hakim, para Pemohon menyatakan menerima dan akan melakukan perbaikan. Selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa untuk melakukan perbaikan permohonan, para Pemohon diberi kesempatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Setelah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan oleh para Pemohon maupun oleh masing-masing Hakim Anggota, pada pukul 10:24 WIB Ketua Majelis menyatakan sidang pemeriksaan pendahuluan diakhiri.

4

Demikian Berita Acara Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua,

Mardian Wibowo

Hamdan Zoelva