MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 79/PUU-X/2012
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA SELASA, 11 SEPTEMBER 2012
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 79/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan [Pasal 3 beserta Penjelasannya] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Sudirman Hidayat 2. Samsul Hadi Siswoyo ACARA Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 11 September 2012, Pukul 13.40 – 13.57 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva Anwar Usman
Sunardi
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Andi Muhammad Asrun Taufik Basari Sedarita Ginting M. Rangga Budiantara Nurul Anifah Irwansyah Putra Jodi Santoso
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB 1.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam Perkara Nomor 79/PUU-X/2012 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Saudara-Saudara, hari ini sidang kedua perbaikan dari permohonan Nomor 79. Saya persilakan siapa yang hadir lebih dulu.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dalam sidang hari ini hadir Tim Kuasa Hukum, pertama saya Muhammad Asrun. Kemudian di sebelah kanan saya, Sedarita Ginting. Dan di sebelah kiri, Taufik Basari. Kemudian ada Irwansyah Putra (suara tidak terdengar jelas). Kemudian ada M. Rangga Budiantara. Di belakang ada Nurul Anifah dan Jodi Santoso. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.
3.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baiklah, ada beberapa hal perbaikan yang sudah Saudara lakukan, kemudian penambahan pasal dalam undang-undang. Saya persilakan dijelaskan perbaikan sesuai dengan saran-saran yang sudah disampaikan kemarin.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Terima kasih, Yang Mulia. Perbaikan ini menyangkut titik sentral dari pengujian pasal dan juga ada penambahan pasal. Sehingga permohonan pengujian yang kami ajukan adalah permohonan pengujian Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kemudian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008. Kemudian Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ... kami memulai satu persoalan dari Pasal 58 huruf f Undang-Undang 32 Tahun 2004, kemudian juga Pasal 12 huruf g 1
dan Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, kami menilai bahwa pembuatan undang-undang atau norma-norma hukum a qou itu tidak memperhatikan Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sehingga menimbulkan disharmony peraturan perundangan. Dan kemudian norma yang diatur dalam Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 tidak bisa dilaksanakan karena ada hambatan dari ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Nah, pasal-pasal yang kami sebutkan tadi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan konstitusi. Kemudian bahwa terkait dengan Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3, itu kemudian menimbulkan juga ketidakpastian hukum karena memberikan atau tidak memperkuat tafsir terhadap muatan dari pasal itu sendiri. Harusnya juga ... kami mohon kepada Mahkamah untuk menafsirkan bahwa Pasal 3 yang disebut sebagai manusia bebas itu juga bebas menjalankan ... dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat di bawah (suara tidak terdengar jelas) tanggung jawab, termasuk hal untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan atau hak untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini norma yang kami ajukan dan alasan-alasan permohonan kami. Ada beberapa yang kami tambah untuk memperkuat permohonan ini, Yang Mulia. Bahwa sebetulnya tidak boleh terjadi hambatan pelaksanaan hak politik bagi Para Pemohon karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jelas dikatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. Dan hak politik ini bersifat universal dan sesuai dengan ajaran hukum atau legal doctrine dan perlu diterapkan dalam kehidupan partai politik. Tetapi yang terjadi bahwa Para Pemohon ini menghadapi kendala ke depan untuk melaksanakan hak politiknya karena sebagai mantan narapidana yang dihukum dan ancaman hukuman di atas 5 tahun, dan karena itu tidak bisa melaksanakan hak-hak politiknya. Dan jelas bahwa hambatan terhadap ... hambatan terhadap mantan narapidana ini juga bertentangan dengan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan dan kekeluargaan, dan lain sebagainya. Dimana seharusnya begitu seseorang keluar dari penjara atau lembaga permasyarakatan, dia betul-betul menjadi masyarakat bebas, tetapi tidak terjadi karena ada hambatan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.
2
Selanjutnya kami masuk kepada petitum, Yang Mulia. Berdasarkan uraian-uraian yang kami telah ajukan di dalam permohonan ini, mohon kiranya Mahkamah memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat. 3. Menyatakan bahwa Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab ditafsir sebagai sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, termasuk dipilih sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dan/atau dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4. Menyatakan bahwa Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Menyatakan bahwa Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Menyatakan Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Menyatakan Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 8. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3
Memohon agar putusan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. 5.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baiklah, jadi Saudara mengkonstruksikan kembali permohonan Saudara ini dengan menguji juga Pasal 58 huruf f, ya? Undang-Undang Nomor 32 selain Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, ya dan Undang-Undang tentang Pemilu, ya. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dimana menurut Saudara bahwa Pasal 58 dan Pasal 12, Pasal 51 itu membatasi hak Saudara untuk persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, serta bertentangan dengan Covenant on Political … on Political Right, ya. Pasal berapa itu tadi? 25, ya? International Covenant on Civil and Political Right yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan tanpa perbedaan apa pun, ya. Ikut serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Kemudian, di samping argumentasi itu juga tentu Pasal 58 itu memberi … pernah diuji ya, dan oleh Mahkamah berdasarkan perubahan ya, hukum di masyarakat, kemudian memberi tafsir secara bersyarat dengan empat syarat yang secara konstitusional diberlakukan terhadap Pasal 58 itu. Dimana empat syarat itu juga … seharusnya tentu harus ada argumentasi juga dari Saudara, ya. Misalnya, kenapa hanya untuk jabatan yang dipilih, kemudian berlaku 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukuman. Dengan perkembangan yang terbaru, apakah perlu 5 tahun kalau berdasarkan argumentasi Pasal 3 dan Penjelasannya tentu itu tidak ada. Seketika, kan begitu. Kemudian dikecualikan secara terbuka dan jujur bagi mantan narapidana itu yang terbuka kepada publik. Kemudian, ya recidive atau bukan kejahatan yang berulang. Baiklah, saya kira ini sudah cukup ya argumentasinya, kecuali kalau Saudara ingin menambah. Tapi sebelumnya saya persilakan mungkin ada Pak Hamdan atau Pak Anwar? Cukup, ya? Ya, untuk sementara ini permohonan Saudara sudah dianggap cukup baik, kan begitu. Belum baik-baik benar, masih cukup baik dapatnya, kan begitu. Karena harus dilaporkan dahulu lolos enggak ini, kan gitu. Kalau di ... nanti di RPH bisa lolos, ya maju ke Pleno, tapi kalau tidak, ya tetap juga sidang Pleno untuk putusan, kan begitu. Dua kemungkinan, lolos atau tidak lolos, atau memang apa namanya ... konstitusionalitasnya mudah. Jadi enggak perlu lagi dibuka, sidang Pleno itu langsung putusan, kan Hakimnya ahli juga, kan gitu. Soal apa isi putusan, itu soal nanti, ya.
4
Dalam permohonan ini, Saudara mengajukan bukti sementara ya, surat P-1 sampai P-15, ya? 6.
KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Betul, Yang Mulia.
7.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Bukti P-10, P-11, P-12, daftarnya ada, tapi buktinya belum ada?
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Kami sudah hendak menyampaikan tadi pagi, tapi karena katanya ada aturan di Mahkamah bahwa bukti harus disampaikan dalam persidangan (…)
9.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya.
10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Makanya kami sampaikan dalam persidangan dan sudah siap, Yang Mulia. 11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, baiklah. 12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ya. 13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu yang penting, gitu lho. 14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ya. 15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Karena kita periksa, gitu. 5
16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ya. 17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jangan dikira dikasih tebal-tebal, ndak diperiksa, diperiksa ternyata enggak ada. Bisa diambil itu yang Bukti P-10, P-11, dan P-12! Apa itu P-11 itu? Kok tebal sekali habis Lebaran? 18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ada juga ralat, Yang Mulia. 19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Apa? 20. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ada juga ralat bukti yang kami sampaikan juga. 21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR He eh. 22. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Bahwa Bukti P-11 itu diubah menjadi Bukti P-1b.1. 23. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Daftarnya? 24. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ada di … yang tebal, Yang Mulia. 25. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oh.
6
26. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Di … yang tebal di halaman 3, Yang Mulia. 27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ini? 28. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ya, ada ralat bukti. Dan P-12 diubah menjadi Bukti P-1b.2. 29. KETUA: M. AKIL MOCHTAR P-1b.2 ini? 30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ya, Yang Mulia. 31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR P-1b.1 itu Undang-Undang Nomor 32? P-1b.2 Undang-Undang 12 Tahun 2008, betul? 32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Betul, Yang Mulia. 33. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang … betul, ya? 34. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Betul, Yang Mulia. 35. KETUA: M. AKIL MOCHTAR He eh, dan seterusnya? 36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ya, Yang Mulia. Betul. 7
37. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sampai dengan P-15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? 38. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Betul, Yang Mulia. 39. KETUA: M. AKIL MOCHTAR He eh, terus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant and Civil … on Civil and Political Rights, betul ya? 40. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Betul, Yang Mulia. 41. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Undang-Undang MK … undang-undang semua ini isinya, pantas tebal, tapi kok tebal sekali itu? 42. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Karena itu rangkap 12, Yang Mulia. 43. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. 44. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ya. 45. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baiklah, untuk sementara bukti (suara tidak terdengar jelas) kita nyatakan sah. KETUK PALU 1X Jadi, Saudara-Saudara tunggu panggilan dari Mahkamah untuk sidang berikutnya setelah … dengan batas waktu yang cukuplah, ya. Ada hal lagi yang mau disampaikan? 8
46. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ada yang kepentingan praktis, Yang Mulia. 47. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. 48. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Mudah-mudahan putusan tidak terlalu lama karena ada kepentingan praktis apa … Para Pemohon ini mau maju dalam pilkada dan sekitar bulan Oktober, Yang Mulia. 49. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sudirman Hidayat (PNS Bandar Lampung) dan Drs. H. Samsul Hadi Siswoyo (…) 50. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Betul, Yang Mulia. 51. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Surabaya? 52. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ya, kami berharap ada … ini karena kami tidak … tidak menginginkan ada satu kejadian yang seperti putusan yang lampau itu. 53. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. 54. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Jadi, sehingga ketika terjadi perubahan undang-undang, Mahkamah memberikan putusan yang berbeda, sehingga kami mengajukan lagi permohonan Undang-Undang Jamsostek. Demikian, Yang Mulia.
9
55. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, jadi semua Pemohon punya harapan yang sama, perkaranya minta dipercepat, kan gitu, tapi Hakimnya tetap saja sembilan, enggak berubah-ubah, kan gitu. Jadi, di tengah derasnya arus pengajuan permohonan ke MK ini, ya Saudara juga harus bisa memahami. Kalau soal daftar, daftar saja dulu, kan enggak apa. Kan di … diseleksi syaratnya, oh ini syaratnya 58 huruf f belum terpenuhi, tapi yang lain sudah penuh semua, tinggal tunggu putusan kan? Jadi, jangan dihalangi pendaftarannya. Soal bagaimana nanti putusan, ya baiklah apa permintaan Saudara akan kami pertimbangkan. Dengan demikian Sidang dalam Perkara Nomor 79/PUU-X/2012 kita nyatakan selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB Jakarta, 11 September 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,
Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
10