2012

PANITIA PERINGATAN HARI JADI SUKAPURA NGADAUN NGORA Sekretariat II, Jl. Raya Kec. Sukaraja, No. 16, Kabupaten Tasikmalaya http://hutsukapura.wordpress.com , [email protected]

REKOMENDASI NO : 001/PPHJ/SKPR-380/BS-01/VIII/2012

Hasil Bedah Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura 26 Agustus 2012 Masehi, 8 Syawal 1433 Hijriah Desa Sukapura, Kec. Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya Sehubungan telah selesainya kegiatan Bedah Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura yang diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sukapura Ke-380, kami selaku PANITIA setelah mengkaji berbagai fakta sejarah baik saat Acara Bedah Sejarah maupun diluar acara tersebut dengan bertanya kepada beberapa Narasumber, mengunjungi petilasan-petilasan leluhur Sukapura, berziarah ke makam-makam leluhur Sukapura serta informasi dari seluruh lapisan masyarakat yang peduli terhadap Pengelolaan Aset Kabuyutan & Pusaka Leluhur Sukapura, membuat rekomendasi sebagai berikut : I.

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya Acara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya yang selama ini bertitik tolak kepada Berdirinya “KERAJAAN” Galulunggung (Prasasti Geger Hanjuang, 26 Agustus 1111 Masehi) diharapkan untuk bertitik tolak pada awal pendirian “KABUPATIAN” Sukapura pada Tanggal 27 Juli 1632 Masehi. Apabila memperingati “Kabupaten” tentu harus bertitik tolak kepada awal pendirian “Kabupatian” bukan kepada awal pendirian “Kerajaan”. Pemerintahan Kerajaan persamaannya setara dengan Pemerintahan sebuah Negara.

II.

Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura Bedah Sejarah lebih di titik beratkan kepada keberadan Kabuyutan & Pusaka Sukapura yang masih ada sampai sekarang. Memperhatikan DIAGRAM ALUR SEJARAH PENGELOLAAN KABUYUTAN DAN PUSAKA SUKAPURA (diagram terlampir), kami jelaskan sebagai berikut : a. Kepemimpinan Bupati Sukapura dilakukan secara turun temurun atas hasil penunjukan internal oleh anggota keluarga Bupati Sukapura. b. Simbol pemangku Kepemimpinan Adat Sukapura tersebut adalah Keris Sampana kinjeng anggoan R. Wirawangsa (Bupati pertama Sukapura) yang dirawat berserta barang-barang Kabuyutan peninggalan Leluhur sebelumnya.

1

c. Ketika Kepemimpinan R. Anggadipa selaku Bupati Sukapura ke-3 /atau Wiradadaha ke-3, jumlah penduduk di Tatar Sukapura semakin bertambah serta jumlah putra-putri dari Kanjeng Dalem R. Anggadipa yang banyak sehingga dikenal dengan sebutan Dalem Sawidak, mengangkat para Patih dari anakanaknya yakni 1. R. Yudanagara (Patih Keamanan), 2. R. Anggadipa/Dalem Abdul (Patih Kemakmuran/Pertanian), 3. R. Soemanagara (Patih Administrasi Kepegawaian), 4. R. Indrataruna (Patih Juru Simpen dan Keuangan). R. Anggadipa/Dalem Abdul selaku Patih Kemakmuran/Pertanian, membuka lahan-lahan hutan/rawa untuk dijadikan Sawah dan Kebun sebagai aset kekayaan keluarga Keturunan Bupati Sukapura (bisi Anak Katurunan Bupati

Sukapura Kalantar). Hal ini dilakukan agar Kekayaan Keluarga Bupati Sukapura terpisah dengan kekayaan lahan-lahan Sawah, Kebun yang dimiliki rakyat Sukapura yang dipimpinnya. R. Indrataruna selaku patih Keuangan dan Juru Simpen, bertanggungjawab membiayai dalam proses pembukaan lahan tersebut serta menggaji para pegawai dalam menjalankan roda pemerintahan Sukapura. Selain itu R. Indrataruna bertanggungjawab untuk menyimpan, merawat benda-benda Kabuyutan Leluhur Sukapura seperti Pedang panjang peninggalan Eyang Jantaka /Eyang Batara Karang (peninggalan Abad 7) jauh sebelum Kabupatian Sukapura berdiri sehingga memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. d. Setelah Kanjeng Dalem Sawidak (Wiradadaha ke-3) Wafat, 4 (empat) Patih di atas dan keluarga anak Bupati lainnya berembuk, terpilihlah R. Soebamanggala sebagai Bupati ke-4, selain murid dari Syehk Abdul Muhyi, R. Soebamanggala pun di Makamkan di Pamijahan sehingga dikenal sebutan Dalem Pamijahan. Bupati ke-4 ini tidak memiliki keturunan. Kepemimpinan Sukapura dilanjutkan oleh R. Sacapati (Bupati ke-5) putra dari R. Abdul (Patih Pertanian). e. Pada masa Bupati ke-6 (Tahun 1747-1765) yang di pimpin oleh R. Jayaanggadireja putra R. Sacapati (Bupati Ke-5), membuat kudang uyah, pemanfaatan lahan-lahan rawa menjadi produktif terus dilakukan baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk menambah ASET Keluarga Bupati Sukapura sendiri. Namun ketika membuka sungai Citanduy untuk membuat kudang uyah, R. Jayaanggadirja terjatuh dari rakit di sungai Rajegwesi yang kemudian diselamatkan oleh R. Indrapraja II cucu R. Indrataruna, lalu Kanjeng Dalem Ciwarak (Wiradadaha ke-6) mengeluarkan Sumpah karena merasa telah diselamatkan nyawanya oleh R. Indrapraja II (selaku Patih dalam Pengelola

2

Kabuyutan pada masa itu melanjutkan tugas dari Ayah dan Kakenya). Salah satu dari sumpahnya adalah “Ari waragadna miara (biaya perawatan) Kabuyutan yaitu sawah Kolébérés, Leuwibudah, Tanah Baganjing” (Sukaraja, distrik Panyeredan). Inilah titik awal lahirnya Wasiat Leluhur Sukapura dalam hal Pengelolaan Kabuyutan beserta dengan Tanah Pusakanya. f.

Sejak berdirinya Kabupatian Sukapura sampai Bupati ke-6 (Dalem Ciwarak) ASET Keluarga Keturunan Bupati berupa Tanah Darat, Sawah dan Kebun sangat luas yang tersebar diberbagai distrik/kecamatan pada waktu itu, sedangkan ASET Tanah Darat, Sawah dan Kebun yang berada di Sukaraja, Distrik Panyeredan diperuntukan khusus untuk membiayai pemeliharaan Kabuyutan (bukan untuk di jual, bukan untuk di bagi waris, bukan untuk memperkaya Anak Keturunan Bupati Sukapura tertentu) sebagaimana SUMPAH Dalem Ciwarak, ASET Tanah untuk kepentingan KABUYUTAN disebut dengan TANAH PUSAKA Sukapura.

g. Ketika pusat Pemerintahan Kabupatian pindah ke Harjawinangun (Manonjaya) masa Bupati ke-8 (R. Anggadipa), pembukaan lahan untuk kudang uyah, perkebunan, pertanian seperti biasanya dijalankan, selain menerima ASET Tanah (sawah, kebun) dari Bupati-Bupati Sukapura sebelumnya untuk di kelola, ASET Keluarga Bupati pun bertambah namun TIDAK MENAMBAH dan TIDAK MENGURANGI terhadap Aset Tanah PUSAKA untuk KABYUTAN yang telah ada di Sukaraja, Distrik Panyeredan pada waktu itu. h. Begitu pula masa Pemerintahan Sukapura berpusat di Distrik Tawang, ketika R. Aom Soleh (R.A.A Wiratanuningrat) Bupati ke-14 berhasil membuka lahan-lahan pertanian, irigasi, perkebunan seperti di Rawa Lakbok, daerah Banjar dan daerah-daerah lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki pula ASET Keluarga Bupati sebagaimana yang telah dilakukan Bupati-bupati Sukapura

sebelumnya.

Namun

lagi-lagi

TIDAK

MENAMBAH

dan

TIDAK

MENGURANGI terhadap ASET TANAH PUSAKA untuk KABUYUTAN Sukapura. i.

Tanggal 1 Januari 1913 (masa Bupati R.A.A Wiratanuningrat) nama Kabupaten Sukapura diubah nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Walaupun nama Kabupaten bukan lagi Sukapura, namun sistem kepemimpinannya masih dilakukan dengan Sistem Kabupatian Sukapura yakni dengan penunjukan dikalangan Keluarga Sukapura dengan masih menggunakan Keris Sampana Kinjeng anggoan R. Wirawangsa sebagai simbol Kabupatian yang di ikuti dengan benda-benda Kabuyutan lainnya.

3

j.

Tasikmalaya, 8 Oktober 1936 masih masa Bupati ke-14 (R.A.A Wiratanuningrat), dijelaskan kembali Sejarah Kabuyutan dan Pusaka Sukapura oleh R. Sacanagara keturunan dari Kanjeng Dalem Scapati. Salinannya sebagai berikut :

k. Tanggal 5 Mei 1937 R. A.A. Wiratanuningrat wafat, kepemimpinan Bupati Tasikmalaya dilanjutkan oleh R. Wiradiputra dan menerima Keris Sampana Kinjeng dengan benda kabuyutan lainnya dari R. Wiratanuningrat. Untuk itu Kanjeng Dalem Wiradiputra disebut pula sebagai Bupati Sukapura ke-15 (Tahun 1937-1942) dan selanjutnya oleh Kanjeng Dalem Sunarya Bupati Sukapura ke-16 (Tahun 1942-1947). l.

Bandung, 31 Juli 1951, Bupati Pensiun R. A.A Wiradiputra menyurati Halipah (R. Abdul Gani / Pemangku Wasiat R. Indrayuda) untuk membicarakan barangbarang Peninggalan Leluhur Sukapura berupa Kabuyutan yang pada waktu itu terpisah-pisah. Setelah bertemu, R. Abdul Gani pun memperlihatkan Tulisan Naskah Wasiat R. Indrayuda untuk dihayati (dimanah) dengan sesungguhnya oleh Bupati Pensiun. Pada Tanggal 20 Agustus 1951

R.

Abdul Gani membawa barang Kabuyutan dari R.A.A Wiradiputra (Bandung) ke Tasikmalaya untuk disatukan dengan barang-barang Kabuyutan lainnya serta dikelola sebagaimana mestinya oleh Pemangku Wasiat Pengelolaan Kabuyutan dan Pusaka Sukapura (R. Abdu Gani). m. Apabila Pengelolaan Kabuyutan dilakukan secara turun-temurun sejak R. Indrataruna, R. Indrapraja I, R. Indrapraja II, R. Indrapaja III, R. Indrayuda, R. Yudapraja, R. Abdul Gani maka Pengelola Tanah Pusakanya pun adalah penerima mandat Pengelola Kabuyutan tersebut, karena Kabuyutan dan Pusakanya tidak dapat dipisahkan (sebagaimana Wasiat Leluhur Sukapura yang dituliskan oleh R. INDRAYUDA pada Tanggal 16 Juli 1892 Masehi).

4

III. Kumpulan Wargi Sukapura (KWS) Dan Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura (YWPS). Memperhatikan, memahami bukti-bukti catatan tulisan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang tertuang dalam berbagai tulisan sejarah Sukapura serta Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura tertulis di atas, kami simpulkan bahwa seluruh anak keturunan darah para Bupati Sukapura sejak R. Wirawangsa sampai anak keturunan darah R. Sunarya (Bupati ke-16) baik yang terdaftar (register) di Kumpulan Wargi Sukapura (KWS) sekarang maupun tidak terdaftar, tidak semua berhak mengatur, mengelola atau memanfaatkan Benda Kabuyutan dan Tanah Pusakanya tanpa seizin Pemangku Wasiat Leluhur Sukapura sekarang karena ketentuan untuk pihak Pengelola Kabuyutan beserta Pusakanya telah ADA dan ditentukan sesepuh /kepemimpinan Pengelolanya secara turun-temurun. Semenjak Kanjeng Dalem Sawidak (Bupati Sukapura Ke-3) mengangkat R. Indrataruna sebagai Patih Juru Simpen (Pengelola Kabuyutan), kemudian

R.

Indrataruna wafat dilanjutkan tugas Pengelola Kabuyutan oleh putranya yang bernama R. Indrapraja I (sebagaimana Kedudukan Jabatan Bupati Sukapura apabila Bupati Sukapura wafat dilanjutkan oleh Anak /atau Keturunan Bupati sebelumnya), lalu R. Indraparaja I wafat dilanjutkan pula oleh putranya R. Indrapraja II (R. Wira Yudapraja) sebagai Patih Juru Simpen (Pengelola Kabuyutan) pada masa Bupati Sukapura ke-6 (Dalem Ciwarak), pada masa ini pula pihak Pengelola Kabuyutan (R. Indrapraja II) menerima ASET tersendiri (sawah, kebun, tanah darat) yang berada di wilayah Sukaraja, Distrik Panyeredan (nama

dahulu) untuk membiayai Pengelolaan Kabuyutan. Oleh

karena

itu,

apabila

Sistem

kepemimpinan

Jabatan

Bupati

Sukapura/Tasikmalaya sekarang ini tidak lagi secara turun-temurun karena telah mengikuti

peraturan

Pengelola

Kabuyutan

Perundang-undangan beserta

Pusakanya

Republik

dipimpin

Indonesia,

maka

(disesepuhan)

pihak oleh

Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura dan tetap kedudukan PEMANGKU WASIAT KARUHUN SUKAPURA harus dilakukan secara turun-temurun karena memiliki nilai Sakralnya. Selain tidak bertentangan dengan perundangundangan Republik Indonesia yang ada, Pengelola Kabuyutan beserta Pusakanya

mengacu pada Wasiat Leluhur Sukapura yang dituliskan oleh R. INDRAYUDA pada Tanggal 16 Juli 1892.

5

Pengelolaan Kabuyutan dan Tanah Pusaka Sukapura khusus yang berada di

wilayah Sukaraja, Distrik Panyeredan (nama dahulu) harus mengikuti arahan, kebijakan dari Pemangku Wasiat Leluhur Sukapura sekarang agar tidak menjadi multi persepsi dikalangan Wargi Sukapura. Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura (YWPS) Memperhatikan dan memahami DIAGRAM ALUR SEJARAH BADAN HUKUM YAYASAN WAKAF PUSAKA SUKAPURA (YWPS) diagram terlampir, dihubungkan dengan Sejarah Kabuyutan dan Pusaka Sukapura di atas, kami jelaskan sebagai berikut : a.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Almarhum Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra dan Kanjeng Dalem Sunarya yang telah

berusaha

keras

untuk

menyelamatkan

keberadaan

benda-benda

Kabuyutan dan Pusaka Sukapura pada waktu itu dengan menetapkan ke Notaris Mr. Soedja, No. 19 Tanggal 24 Januari 1951. b.

Dalam Akta Notaris Mr. Soedja kata yang digunakan terhadap peninggalan Leluhur Sukapura pada waktu itu menggunakan kata “WAKAF”. Seiring berjalannya waktu, perubahan situasi perpolitikan di dalam Negeri serta lahirnya berbagai Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, apabila status Tanah dinyatakan statusnya sebagai “WAKAF”, maka tidak ada kewajiban untuk membayar pajak karena dapat dipergunakan / dimanfaatkan oleh umum. Sementara Tanah Pusaka Sukapura yang berada sekarang ini dikenakan biaya pajaknya.

c.

Wasiat Leluhur Sukapura R. INDRAYUDA telah ditetapkan dalam Akta Notaris Mr. Soedja No. 9 Tanggal 24 Januari 1951, artinya Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra dan Kanjeng Dalem R.A.A. Sunarya mengetahui bahwa Pengelolaan Kabuyutan dan Pusakanya telah ada sejak dulu dan ditulisankan dalam sebuah Wasiat Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA, namun pada saat Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra dan Kanjeng Dalem Sunarya menghadap ke Notaris Mr. Soedja tidak disertai membawa naskah Surat Wasiat Karuhun tersebut sehubungan keduanya (Bupati Pensiun) bukan Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA.

d.

6 (enam) Bulan setelah Akta Notaris Mr. Soedja No. 9 dibuat tepatnya Tanggal 31 Juli 1951, Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra melayangkan surat mengundang kepada R. Abdul Gani (Pemangku Wasiat R. INDRAYUDA) untuk membicarakan mengenai benda-benda Kabuyutan Sukapura.

6

e.

Setelah R. Abdul Gani memenuhi undangan Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra dan menyampaikan isi naskah Surat Wasiat Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA, Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra membaca, memahami dan menyadari benar bahwa dirinya tidak berhak lagi memelihara, merawat rupa-rupa pekarang Kabuyutan salah satunya seperti Keris Sampana Kinjeng anggoan R. Wirawangsa

sebagai

simbol

kepemimpinan

Adat

Bupati

Sukapura

sehubungan beliau telah berhenti (pensiun) menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya/Sukapura sejak Tahun 1942 dan Kanjeng Dalem R.A.A Sunarya pensiun Tahun 1947. Oleh karena itu pada Tanggal 20 Agustus 1951, rupa-rupa pekarang (benda-benda) Kabuyutan yang berada pada Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra dipasrahkan kepada R. Abdul Gani untuk dipelihara, dirawat sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dengan adanya Surat Keterangan Wedana Kareés, Bandung. Photo Copy Surat Keterangan terlampir. f.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak H.R Herdiana, MM (Nara Sumber Pemangku Wasiat) pada waktu acara Bedah Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura, menerangkan bahwa : “Isi nashkan Wasiat Karuhun

Sukapura R. INDRAYUDA tidak terdapat Kohesivitas dan Korelasinya dengan isi naskah Akta Notaris Mr. Soedja No. 9, Tanggal 24 Januari 1951”. Ketidak sesuaian isi naskah Wasiat Karuhun Sukapura dengan Akta Notaris Mr. Soedja disadari betul oleh Kanjeng Dalem R.A.A. Wiradiputra sebagai Bupati Pensiun Tasikmalaya setelah membaca, memahami isi naskah Wasiat Karuhun tersebut sehingga memasrahkan rupa-rupa pekarang Kabuyutan kepada R. Abdul Gani sebagai sesepuh dalam Perawatan /Pengelolaannya. Dengan demikian Kepemimpinan (Kasepuhan) Adat Sukapura dalam Pengelolaan Kabuyutan beserta Pusakanya dipimpin oleh R. Abdul Gani selaku Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA setelah Kepemimpinan Adat Kabupatian Sukapura berakhir sejak Tahun 1947. Setelah R. Abdu Gani, kemudian dilanjutkan oleh anaknya H.R. Iyos Moch. Ilyas

Yudapraja

sebagai

Pemangku

Wasiat

Karuhun

Sukapura

ke-6,

selanjutnya pada Tanggal 15 Oktober 2011 diturunkan kembali tugas Pemangku Wasiat Karuhun kepada anaknya bernama H.R. Herdiana, Drs., MM yang disampaikan pula secara terbuka pada saat “nyiram kabuyutan” di Musium Alit Sukapura, Kec. Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya pada Tanggal 22 Mulud 1433 H /15 Februari 2012 M.

7

g.

Keberadaan Akta Notaris Mr. Soedja No. 9 Tanggal 24 Januari 1951 dijadikan pijakan oleh KWS untuk mendirikan Yayasan Kulawargi Sukapura (YKS) Tahun 1965 yang selanjutnya Tanggal 24 Juli 1998 terjadi perubahan nama YKS menjadi Yayasan Tanah Wakaf Pusaka Leluhur Sukapura disingkat menjadi (YWPS). Tahun 2004 – 2005 terjadi Penyesuaian Institusi Yayasan menurut Undang-undang Yayasan, Perubahan Anggota Badan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Tanah Wakaf Pusaka Leluhur Sukapura (YWPS). Perubahan tersebut apakah sudah di tetapkan ke Notaris?, sampai saat ini kami belum memperoleh informasinya, sehubungan pihak Pembina atau Pengurus YWPS tidak dapat hadir dalam Acara Sillaturahim dan Bedah Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura yang kami selenggarakan. Memperhatikan Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura serta butir a, b, c, d, e,

f dan butir g di atas yang selanjutnya mengingat : •

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan, BAB VI Organ Yayasan, Pasal 28. Ayat (1) dan Ayat (3) “Pembina Yayasan adalah

perseorangan sebagai pendiri Yayasan…”. •

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan. Pasal 3 Ayat (3) Dalam hal

kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan”. Apabila nama Yayasan Tanah Wakaf Pusaka Leluhur Sukapura yang

disingkat

menjadi

Yayasan

Wakaf

Pusaka

Sukapura

(YWPS),

pertanyaannya, Siapa yang mewakafkan Tanah Pusaka Sukapura?, Siapa yang menerima wakaf Tanah Pusaka Sukapura?, bukankah selama ini dikeluarkan biaya pajaknya?. •

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan. BAB IV, PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN SURAT WASIAT. Pasal 8. “Pendirian Yayasan berdasarkan surat

wasiat harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka”. Untuk Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura ke-7 (H.R. Herdiana, Drs., MM) telah menunjukan dihadapan umum Surat Wasiat Asli tulisan Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA yang dahulu pernah diperlihatkan kepada Kanjeng Dalem R.A.A. Wiradiputra (Bupati Pensiun) oleh Kakeknya bernama R. Abdul Gani.

8

Oleh karena itu Kepada jajaran Dewan Pembina Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura (YWPS) yang selama ini Pemegang kebijakan tertinggi dalam Pengelolaan Tanah Pusaka Sukapura untuk secepatnya berkoordinasi kepada Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura ke-7, karena Sesepuh /Pimpinan dalam Pengelola Kabuyutan adalah Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA yang tidak bisa dipisahkan dengan Pengelolaan Tanah Pusakanya yang berada di Sukaraja, Distrik Panyeredan (nama dahulu). Selain itu diharapkan agar segera memperbaiki makam-makam Leluhur Sukapura yang sudah rusak bahkan tidak terawat, seperti lokasi pemakaman Kaputihan (makam R.Wirahadikusumah/Entol Wiraha dan Nyi. Rd. Ayu Gede I/Nyi Punyai Agung) selaku orangtua dari Bupati ke-I (R. Wirawangsa). Yang terdekat dari lokasi makam Pasir Baganjing adalah lokasi makam Pasir Huni salah satunya terdapat R. Jayamanggala (Wiradadaha ke-2) dan R. INDRAYUDA selaku penulis Wasiat Karuhun Sukapura. Selanjutnya Lokasi makam Leuwileungsir

selaku

pemakaman

keluarga

R.Indrataruna, R. Indrapara I, R.Indrapraja II (Patih semasa Dalem Ciwarak), lokasi makam Pasir Tando serta lakasi-lokasi makam lainnya yang merupakan bukti keberadaan akan Leluhur Sukapura serta sebagai sejarah akan jati diri Wargi Sukapura. IV. Pemangku

Wasiat

Karuhun

Sukapura

Dan

Pemerintah

Kabupaten

Tasikmalaya. Kami selaku PANITIA sekaligus selaku anak keturunan darah dari para Bupati Sukapura sangat berharap agar Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura Ke-7 (tujuh) untuk segera mendaftarkan NASKAH Wasiat Karuhun Sukapura yang dituliskan oleh R. INDRAYUDA tersebut sebagai Benda Naskah Bersejarah yang harus dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia. Selain Lembaran Naskahnya sendiri merupakan Benda bernilai sejarah, isi Lembaran Naskah Wasiat tersebut menerangkan keberadaan barang-barang Kabuyutan seperti Keris Sampana Kinjeng, Kujang, Pedang, Goong dll (yang berada di Musium Alit Sukapura) dan menjelaskan keberadaan Aset Tanah khusus di wilayah Sukaraja, distrik Panyeredan (nama dahulu) sebagai Tanah Pusaka Sukapura. Diwilayah Sukaraja sendiri terdapat puing bangunan tua peninggalan Kabupatian Sukapura masa lalu.

9

Mengingat banyaknya bukti-bukti Sejarah di atas yang belum memiliki Surat Keputusan Pemerintah mengenai Benda dan sebagai Situs Cagar Budaya di wilayah Sukaraja tersebut, kami berharap kepada Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura ke-7 (H.R. Herdiana, Drs., MM) dan Dinas-dinas terkait di Kabupaten Tasikmalaya untuk segera menindak lanjutinya. Demikian REKOMENDASI ini kami buat dengan sesunguhnya tanpa ada paksaan, desakan dan ancaman dari pihak manapun. Tasikmalaya, 11 September 2012 Ketua Umum,

Sekretaris,

ttd

ttd

R. Momon Rosano

R. Agus Wirabudiman

10

LAMPIRAN-LAMPIRAN

11

DIAGRAM ALUR SEJARAH PENGELOLAAN KABUYUTAN DAN PUSAKA SUKAPURA Bupati Sukapura ke-1, R. WIRAWANGSA Tahun 1632-1673

Bupati Sukapura ke-2, R. Jayamanggala (Kanjeng Dalem Tambela) Tahun 1673-1675

Bupati Sukapura ke-3, Kanjeng Dalem Anggadipa (Dalem Sawidak) Tahun 1675-1723

Raden Yudanegara Kaamanan

Raden Abdul Kemakmuran/Pertanian

Dawuhna :”Moal bisa pisah kautamaan, saha-saha seuweu putu kaula heunteu rumawat ka turunan Indrapraja, eta moal jamuga. Turunan Indrapraja teh, heunteu beunang dikaniaya dihina-hina ku turunan dewek, sawah koleberes jeung tanah darat Sukapura pihakaneun turunan Indrapraja, lamun kalantar. Ari eta Kabuyutan, waragadna Sawah Koleberes, Leuwibudah, Tanah Baganjing.

R. Soemanagara Administrasi Kepegawaian

Bupati Sukapura ke-4 Kanjeng Dalem Pamijahan R. Soebamanggala Tahun 1723-1745

Kanjeng Dalem Sacapati Tahun 1745 - 1747

Bupati Sukapura ke-6 R. Jayaanggadireja Dalem Ciwarak, Tahun 1747-1765

Kanjeng Dalem Jayamanggala Dalem Pasirtando Tahun 1765-1805

Manonjaya Bupati Sukapura ke-8 Diberhentikan Belanda, Rakyat bersatu dan diangkat kembali menjadi Bupati Sukapura Tahun 1813 (Sukapura Ngadaun Ngora 1)

Raden Indrapraja Keuangan+Juru Simpen

Bupati Sukapura ke-5

Bupati Sukapura ke-7 Pusat Kabupatian Pindah ke

Raden Indrataruna Keuangan+Juru Simpen

Kanjeng Dalem Anggadipa Tahun 1806-1807+1814-1836

Raden Indrapraja II Pamangku Wasiat Karuhun 1 (Kabuyutan+Pusaka)

I AN JAD AH E K MP SU LEM DA RAK A CIW

Sawah Koleberes, Leuwibudah, Tanah Darat Baganjing Adalah Tanah Pusaka

Bupati Sukapura ke-9 Kanjeng Dalem Danunigrat Tahun 1836-1844

Raden Indrapraja III Pamangku Wasiat Karuhun 2

Raden Indrayuda Pamangku Wasiat Karuhun 3

Bupati Sukapura ke-10 Tanggal 1 Oktober 1911 Pusat Kabupatian Pindah ke Tasikmalaya

R. Wiradimanggala/Wiratanubaya Kanjeng Dalem Sumeren Tahun 1844-1855

Bupati Sukapura ke-11 Kanjeng Dalem Bogor Tahun 1855-1875

Tanggal 1 Januari 1913 nama Sukapura diganti menjadi nama Kab. Tasikmalaya

Bupati Sukapura ke-12 Kanjeng Dalem Bintang Tahun 1875-1900

Menerima Wasiat Tahun 16 Juli 1892 M

Raden Yudadipraja Pamangku Wasiat Karuhun 4

Bupati Sukapura ke-13 Tanggal 1 Juli 1920 Dibuat Kumpulan Wargi Sukapura(KWS)

Kanjeng Dalem Ariya (R. Prawiraadiningrat) Tahun 1901-1908

Bupati Sukapura ke-14 Tahun 1936, Dijelaskan Kembali Sumpah Dalem Ciwarak, oleh R. Sacanagara

Tanggal 5 Mei 1937 Wafatnya RAA. Wiratanuningrat

Didamel Diagram ku R. AGUS WIRABUDIMAN Februari 2012 M, Update : Desember 2012 M

Kanjeng Dalem Wiratanuningrat Aom Soleh, Tahun 1908-1937

Bupati Sukapura ke-15 Kanjeng Dalem Wiradiputra R.MS. Mitragna Tahun 1937-1942

Setelah Pensiun Terjadi Surat Menyurat

Tahun 1951

Raden Abdul Gani Pamangku Wasiat Karuhun 5

Bupati Sukapura ke-16 Kanjeng Dalem Sunarya R.MS. Wisudakinarya Tahun 1942-1947

YAYASAN WASIAT KARUHUN SUKAPURA 17 Oktober 2012 M

H.R. Iyos Moch. Ilyas Yudadipraja Pamangku Wasiat Karuhun 6

Drs. H.R. Herdiana, MM Pamangku Wasiat Karuhun 7 (15 Oktober 2011)

DIAGRAM ALUR SEJARAH BADAN HUKUM YAYASAN WAKAF PUSAKA SUKAPURA (YWPS) dan YAYASAN WASIAT KARUHUN SUKAPURA (YWKS) 1. Kabuyutan dan Pusaka Sukapura 2. Kumpulan Wargi Sukapura KWS

Terjadi Proses Penetapan oleh Notaris Aset Kabuyutan dan Pusaka Sukapura,

Notaris Mr. Rd. Soedja KUMPULAN WARGI SUKAPURA (KWS)

Terjadi Proses Pembuatan Badan Hukum untuk KWS (Yayasan Kulawargi Sukapura) YKS Tahun 1965

Tidak

Penetapan Notaris

Ya

R. Iyos. Moch. Ilyas Sebagai Humas dan Seksi Sosial

No. 19, Tanggal 24 Januari 1951 WAKAF Pusaka Sukapura RAA. Wiradiputra & RAA. Sunarya

Surat Menyurat Bupati Pensiun RAA. Wiradiputra dengan Raden Abdul Gani (Pemangku Wasiat Indrayuda)

Tanggal 31 Juli 1951 Akta Pernyataan Pengurus YKS Tanggal 26 Juli 1980

Tanggal 6 Juni 1988, YKS menetapkan Risalah Rapat Kerja Pengurus Harian. YKS menghadap ke Notaris Tuti Asijati Abdul Gani, SH. Membentuk Pengurus baru Tanggal 27 Mei 1988.

R. Iyos. Moch. Ilyas Sebagai Humas

Tanggal 18 Desember 1997 terjadi Rapat Pengurus YKS menjadi YWPS sekaligus mengubah susunan Pengurus.

24 Juli Tahun 1998, Perubahan Nama YKS menjadi Yayasan Tanah Wakaf Pusaka Leluhur Sukapura (YWPS)

Tahun 2004, Peyesuaian Institusi Yayasan Menurut UU Yayasan, Perubahan Anggota Badan Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan Tanah Wakaf Pusaka Leluhur Sukapura (YWPS)

KABUYUTAN (Keris, Kujang dll) sebagai simbol Kepemimpinan Sukapura diserahkan dari RAA. Wiradiputra ke Raden Abdul Gani (Pemangku Wasiat Ke-5)

Pangsepuhna

R. Abdul Gani Wafat

Tahun 1973

Pemangku Wasiat Ke-6 Sebagai Seksi-seksi Sejarah dan Sosial

H. R. Iyos Moch. Ilyas Yudadipraja (Pamangku Wasiat Ke-6)

Pemangku Wasiat Ke-6 Sebagai Anggota Pengawas

AKTA WASIAT KARUHUN SUKAPURA (15 Oktober 2012 M) | YAYASAN WASIAT KARUHUN SUKAPURA (17 Oktober 2012 M)

Menurunkan Wasiat sesuai isi Wasiat Indrayuda (Turun Temurun)

Drs. H.R. Herdiana, MM Pamangku Wasiat Karuhun Ke-7 (15 Oktober 2011) Didamel Diagram ku R. Agus Wirabudiman Februari 2012 M, Update : Desember 2012 M