PERJANJIAN KERJA SAMA
1
: ' fi
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA i.J DENGAN KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JAKARTA TENTANG PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KEPENDIDIKAN • DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR :
17 TAHUN 2012
NOMOR: 56/MW KAHMI Jaya/VI/2012 Pada hari ini J.Hjnat dua.ribu dua be! as I. Mara Oloan Siregar
tanggal ...lima.belas j ni (4&-.6....-.20i2), yang bertanda tangan di bawah ini: b u ! a n
t a h u n
: - Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat. -
Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku kuasa Gubernur Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa Nomor 212/-1.851 tanggal 16 Februari 2012 sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. -
II. Zulfahmi Burhan
U
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam Nomor 39-41 Kota Administrasi Jakarta Selatan. -
Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Akte Pendirian Nomor 21 tanggal 20 Maret 2010, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi DKI Jakarta.
-
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atas secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: ! a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 22 Maret 2011. b. Bahwa sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman dimaksud PARA PIHAK sepakat membuat Perianjian Kerja Sama di bidang Peningkatan Pemberdayaan Kependidikan di Provinsi DKI Jakarta.
2
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pemberdayaan Kependidikan di Provinsi DKI Jakarta, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 i • •
OBYEK KERJA SAMA
Obyek kerja sama adalah program Peningkatan Pemberdayaan Kependidikan di Provinsi DKI Jakarta. Pasal 2
iI
RUANG LINGKUP KERJA SAMA Ruang lingkup kerja sama adalah : a. Mendefinisikan kebutuhan; b. c. d. e. ;.
Proposal pendahuluan; ; Kajian dan penelitian; Penyempurnaan proposal dan desain program; Pelaksanaan program meliputi pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dan pameranpameran;
f. g. h. i.
Memperkuat keterampilan setelah pelaksanaan program; Laporan; Layanan konsultasi; dan Desain keberlanjutan program. Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
(1) Hak PIHAK PERTAMA a. Mendapatkan pendarnpingan dalam merumuskan program Peningkatan Pemberdayaan Kependidikan di Provinsi DKI Jakarta; b. Mendapatkan tenaga ahli dalam melakukan Peningkatan Pemberdayaan Kependidikan di Provinsi DKI Jakarta; c. Mendapatkan materi modul/bahan pelaksanaan program; d. Mendapatkan data, informasi atau rekomendasi; dan e. Mendapatkan bahan laporan hasil kerja sama/kemitraan dari PIHAK KEDUA secara berkala sesuai item kegiatan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan sesuai format yang telah disepakati PARA PIHAK. (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA a. Menetapkan kegiatan yang dibutuhkan sesuai ketentuan; b. Membuat rencana kerja sama bersama PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama; c. Mengelola anggaran pelaksanaan bersama PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Sama; dan d. Mengelola pelaksanaan kegiatan kerja sama/kemitraan bersama PIHAK KEDUA
Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) Hak PIHAK KEDUA a. Mendapatkan nama kegiatan beserta anggarannya; dan b. Melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA beserta tahapannya. (2) Kewajiban PIHAK KEDUA a. Melakukan pendampingan dalam merumuskan program Peningkatan Pemberdayaan Kependidikan di Provinsi DKI Jakarta; b. Menyediakan tenaga ahli dalam melakukan Peningkatan Pemberdayaan Kependidikan di Provinsi DKI Jakarta; c. Menyediakan materi modul/bahan pelaksanaan program; d. Menyediakan data, informasi atau rekomendasi; dan e. Memberikan laporan hasil kerja sama/kemitraan kepada PIHAK PERTAMA secara berkala sesuai item kegiatan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah peiaksanaan sesuai format yang telah disepakati PARA PIHAK. Pasal 5 TAHAPAN PELAKSANAAN Tahapan pelaksanaan kerja sama terdiri dari: a. Persiapan; b. Konsolidasi; c. Konsepsi; d. Pelaksanaan; dan e. Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 6 TAHAP PERSIAPAN (1) Tahapan persiapan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berupa koordinasi dan komunikasi secara internal di Dinas Pendidikan serta antar Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2) Dalam tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA dapat melibatkan PIHAK KEDUA dalam memberikan rnasukan. Pasal 7 TAHAP KONSOLIDASI Dalam tahap konsolidasi: a. PARA PIHAK merumuskan konsep kerja sama yang akan dilaksanakan untuk Peningkatan Pemberdayaan Kependidikan di Provinsi DKI Jakarta;
b. PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan administrasi sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan; dan c. PIHAK KEDUA merancangkan materi, modul dan tenaga ahli untuk dirumuskan bersama. h
Pa
sal 8
TAHAP KONSEPSI Dalam tahap konsepsi: a. PARA PIHAK menyusun cara pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Kependidikan di Provinsi DKI Jakarta; dan b. PARA PIHAK telah bersepakat teknik dan pola pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Kependidikan di Provinsi DKI Jakarta. Pasal 9 TAHAP PELAKSANAAN Dalam tahap pelaksanaan : a. PARA PIHAK menyepakati tentang agenda, narasumber dan modul yang akan disajikan; dan b. PARA PIHAK menyepakati mengenai tempat, waktu, sasaran, materi dan peserta Pasal 10 TAHAP EVALUASI DAN PELAPORAN Dalam tahap evaluasi dan pelaporan : a. PIHAK KEDUA melakukan evaluasi terhadap hasil, materi dan narasumber sesuai item kegiatan yang disepakati; b. PIHAK PERTAMA mendampingi PIHAK KEDUA dalam melakukan evaluasi; c. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan; dan d. PIHAK KEDUA dengan didampingi oleh PIHAK PERTAMA membuat laporan dan menyampalkan hasil laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA setelah pelaksanaan . kegiatan. Pasal 11 PEMBIAYAAN (!) Semua pembiayaan yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA dengan rincian pengalokasiannya diatur dalam Kerangka Acuan Kerja Sama yang telah disepakati oleh PARA PIHAK. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5
Pasal 12 PARA PELAKSANA KERJA SAMA (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama ini dengan membentuk kelompok kerja. (2) PIHAK PERTAMA membentuk kelompok kerja yang terdiri dari: a. Penanggung Jawab ;
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
b. Pengarah
1. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
:
2. Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta zps
c. Pelaksana
:
Para Kasubbag/Kasubbid Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(3) PIHAK KEDUA membentuk kelompok kerja yang terdiri dari: a. Penanggung Jawab :
Dr. Zuifahmi Burhan, S.E.,M.M.
b. Pengarah
Ketua
Drs. Fauzar Hamid Kuning, MBA.
Wakil Ketua
Hj. Mima Na'amin, S.H.
Sekretaris
Drs. Muhammad Satria, M.Si.
Wakil Sekretaris
Abdul Malik, S.E., M.M.
Ketua
Ir. Akhmad Suhusia Sanusi
Wakil Ketua
1. M. Perkasa Alam, S.H., M.M.
c. Pelaksana
:
:
*—-.
2. Muhammad Amin, S.H., M.H. Sekretaris
Ir. Hairul Hidayat
Wakil Sekretaris
Ramlan, S.H.
Anggota
1. Puady, S.Pd. 2. Siswanto Imam Prabowo, S.E. 3. Abdul Rahman, S.E., M.M. 4. Duddy, S.E. Pasal 13
JANGKA WAKTU Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
Pasal 14 KEADAAN KAHAR (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan dan/atau kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, sehingga mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya maka penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK. (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah : a. Bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan; b. Keluarnya peraturan perundang-undangan yang baru atau Kebijakan Pemerintah; , dan c. Keadaan Kahar lainnya yang dinyatakan oleh Pemerintah. Pasal 15 PEMUTUSAN PERJANJIAN (1) Perjanjian ini dapat diputuskan apabila : a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhirinya dan kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis; atau b. Salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya. (2) Dalam hal salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pemutusan perjanjian dapat dilaksanakan setelah salah satu pihak memberi peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu setiap peringatan selama 10 (sepuluh) hari kerja. (3) Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup dilakukan secara tertulis dari pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan dan dilanjutkan dengan Berita Acara yang ditandatangani PARA PIHAK memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing pihak sampai dengan pemutusan perjanjian ini, (4) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri berlakunya perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan mengenai isi Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat dilakukan secara musyawarah. (2) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
7
Pasal 17 PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Pasal 18 PENUTUP Pemikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
KETUA UMUM KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ASISTEN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKDA PROVINSI DAERAH KHUSUS ^ ^ M J K O T A JAKARTA,
ZULFAHMI BURHAN
OLOAN SIREGAR NIP 195803081986101001
• J
