MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 25/PUU-X/2012
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA RABU, 4 APRIL 2012
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 25/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4. 5.
Hofni Ajoi Maurits Major Barnabas Sedik Marthen Yeblo Stevanus Syufi
ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 4 April 2012, Pukul 13.37 – 13.44 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat
SUSUNAN PERSIDANGAN 1) M. Akil Mochtar 2) Harjono 3) Anwar Usman Wiwik Budi Wasito
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5.
Edward Dewaruci Dony Yudianto Yohanes Roy Baskoro Ari Prakoso Agus Setiawan
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB 1.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam Perkara Nomor 25/PUU-X/2012 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, sesuai dengan ketentuan hari ini adalah Sidang Panel yang kedua. Dan terakhir untuk Panel, dimana Saudara diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Dan perbaikan permohonan itu sudah masuk. Lalu hal-hal apa saja yang Saudara perbaiki, Saudara kasih penjelasan sedikit. Saya persilakan.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam dan sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana sidang terdahulu, Pemohon dari mewakili Kepala Suku Adat Tambrauw, mengajukan permohonan terhadap … uji materiil terhadap Pasal 159 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Kemudian dalam perbaikan yang kami ajukan ini, batu uji yang kita gunakan adalah Pasal 6A ayat (3) (…)
3.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR 6A ayat (3), apa ayat (1)?
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Ayat (1)-nya ndak, Pak.
5.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ha?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Jadi, yang diuji ayat (3).
1
7.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kalau catatan kita di sini (…)
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Enggak jadi, Pak. Di … di dalam perbaikannya kita hanya mengajukan (…)
9.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oh, ayat (3) ya?
10. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Ya. Karena kan waktu itu ada banyak masukan dari (…) 11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Enam … Pasal 6A ayat (3), Pasal 28 (…) 12. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI 6A ayat (3), 6A ayat (4), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2). Jadi hanya empat pasal (…) 13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oh, jadi yang dihapus itu Pasal 6A ayat (1)? 14. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Ya. 15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pasal 28B ayat (2)? 16. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Betul. 17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) itu dihapus? 2
18. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Ya. 19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. 20. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Jadi sisa empat. 21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu dari batu uji ya? 22. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Ya. 23. KETUA: M. AKIL MOCHTAR He em. 24. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Kemudian (…) 25. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Lalu soal tanggal, alamat, domisili hukum sudah diperbaiki? 26. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Sudah, Yang Mulia. 27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR He em. Petitum, ada yang hilang kemarin itu sudah diperbaiki ya? 28. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Ya. Di … ada perubahan (…)
3
29. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kemudian ada perubahan. Ya, oke. Apa perubahan petitumnya? Singkat saja. 30. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Petitumnya: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 159 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang suara rakyat terbanyak dimaknai sebagai suara pemilih terbanyak. 3. Pasal 159 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Pilpres, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang suara rakyat terbanyak dimaknai sebagai suara pemilih terbanyak. 4. Pasal 159 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional sepanjang pengertian suara dimaknai sebagai suara rakyat yang mengandung bobot politik dengan mencakup unsur penduduk dan unsur wilayah pada tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia sebagai satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 5. Menyatakan bobot politik suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tiap-tiap provinsi ialah presentase luas wilayah tiap-tiap provinsi seluruh luas wilayah Indonesia ditambah dengan persentase jumlah penduduk tiap-tiap provinsi terhadap seluruh jumlah penduduk Indonesia, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dua. 6. Memerintahkan memasukkan dalam Berita Negara. Atau apabila Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil demi kesamaan dan kebaikan. 31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, jadi Saudara minta penafsiran itu suara rakyat terbanyak itu dimaknai sebagai suara pemilih terbanyak ya? 32. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Tidak dimaknai.
4
33. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tidak dimaknai? 34. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Ya. 35. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ha? Suara rakyat terbanyak tidak dimaknai? 36. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Ya, sebagai suara pemilih terbanyak. 37. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ini kan Undang-Undang Dasarnya Pasal 6 ayat (4)-nya itu pakai suara rakyat? 38. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI saja.
Ya, (suara tidak terdengar jelas) suara rakyat. Jadi suara pemilih
39. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kemudian Saudara minta pembagian (…) 40. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Bobot politik. 41. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pembobotannya itu? 42. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Ya.
5
43. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, bagaimana mengubah Pasal 5-nya itu … Pasal 6 itu? UndangUndang Dasar maksud saya. Persentasenya itu. Yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Menyatakan bobot suara politik, suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tiap-tiap … yalah, persentase, luas wilayah. Oleh Saudara menggunakan persentase luas wilayah. Okelah, ini sudah diperbaiki, nanti akan menjadi bagian yang akan dibicarakan dulu Mahkamah di dalam Rapat Pleno Hakim ya? 44. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Siap. 45. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Selanjutnya nanti Saudara menunggu panggilan dari Mahkamah, apakah nanti kalau ini berdasarkan Rapat Pleno harus ada Sidang Pleno, Saudara akan dipanggil. Atau kalau bobot perkaranya dianggap tidak perlu Sidang Pleno, langsung putusan, Saudara juga akan dipanggil oleh Mahkamah (...) 46. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Ya. 47. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya? Kalaupun ada kira-kira ahli atau saksi yang Saudara siap ... mau persiapkan, Saudara persiapkan saja daftarnya masuk saja ke Penitera. Tapi sebelumnya, bukti surat Saudara yang diajukan sementara ini, P-1 sampai P-11 ya? 48. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI P-11, ya. 49. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu kita nyatakan sah dulu sebagai bukti surat dalam perkara ini.
6
50. KUASA HUKUM PEMOHON: EDWARD DEWARUCI Siap. 51. KETUA: M. AKIL MOCHTAR KETUK PALU 1X Baik. Dengan demikian, sidang dalam perkara ini selesai dan Saudara menunggu panggilan lebih lanjut dari Mahkamah dan sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.44 WIB Jakarta, 4 April 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d Paiyo NIP. 19601210 198502 100 1
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
7
