Eksistensi Hutan Adat
Dalam Pembangunan Kehutanan di Indonesia
Paska Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Seminar Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan Dalam Perspektif Tata Ruang Kupang, 2 Juli 2013 Suer Suryadi
Dasar Hukum UUD 1945 Pasal 33 UU No.5/1990 Konservasi Hayati UU No. 41/1999 juncto UU No.19/2004 Melahirkan Hak Menguasai Negara Mengadopsi UU No.5/1960 UUPA
HMN MENURUT MK Di dalam Putusan Perkara No.012/PUU-I/2003, MK mempertegas makna HMN, yaitu A. Mengadakan kebijakan (beleid), B.
Tindakan pengurusan (bestuursdaad),
C.
Pengaturan (regelendaad),
D. Pengelolaan (beheersdaad) E.
Pengawasan (toezichthoudensdaad)
Hak Menguasai Negara (Pasal 4 ayat 2 UU Kehutanan)… Wewenang Pemerintah (HMN): Mengatur, mengurus hal yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
Menetapkan atau mengubah status kawasan hutan Mengatur dan menetapkan hubungan hukum
Mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan
Kawasan Hutan Indonesia RKTN 2011-2030 Kawasan Hutan Negara sesuai Fungsi Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Konversi TOTAL
Luas (Juta Ha) 26,82 28,86 32,60 24,46 17,94 130,68
UU No.41/1999 Hutan : suatu kesatuan ekosistem (hamparan lahan, sumber daya alam hayati, didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan).
HUTAN ≠ KAWASAN HUTAN
Kawasan hutan : wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Dimana Hutan Negara? Hutan Negara: Kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik (Pasal 2 ayat 1, UU No.5/1967) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Pasal 1 angka 4, UU No.41/1999)
Dimana Hutan Adat? Hutan adat? Hutan negara di MHA
Di APL sebagai Tanah Adat Di Kawasan Hutan (HK/HL/HP) sebagai Hutan Adat Konflik MHA dg swasta & pemerintah
Uji Materi UU Kehutanan Perkara No.35/PUU-X/2012 Pemohon mempersoalkan dua hal 1. Ketentuan yang mengatur tentang status dan penetapan hutan adat;
2. Ketentuan yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat.
Uji Materi UU Kehutanan Perkara No.35/PUU-X/2012 Pasal 1 angka 6 diubah, Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat Pasal 4 ayat 3, conditionally unconstitutional Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
Uji Materi UU Kehutanan Perkara No.35/PUU-X/2012 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta Penjelasannya bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat. Ayat (1) harus dimaknai “Hutan negara pada pasal 5 ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat” Pasal 5 ayat 3, diubah “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya
Uji Materi UU Kehutanan Perkara No.35/PUU-X/2012 Pasal 5 ayat 4, tidak berubah karena jika MHA tidak ada lagi, maka pengelolaan hutan kembali kepada Pemerintah, dan status hutan adat menjadi hutan negara
Pasal 67 ayat 1-3, tidak berubah Penetapan batas wilayah hutan negara & hutan adat tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh negara tetapi harus melibatkan pemangku kepentingan di wilayah yang bersangkutan (Putusan MK No.34/PUU-IX/2011)
Implikasi Putusan MK Tidak berlaku surut Luas kawasan hutan berkurang di setiap fungsi hutan
Belum adanya pengakuan atas MHA tidak boleh merugikan MHA Tidak menghidup-hidupkan MHA yang sudah tidak ada
Unsur-unsur Hutan Adat
Hutan Adat
Hutan
DIMANA?
Masyarakat Hukum Adat (MHA)
SIAPA & CIRI-CIRI
Wilayah MHA
TANAH DAN HUTAN
Hutan Adat Hutan larangan/kolot, Puar, dll, di kawasan hutan & APL
Umumnya bersifat komunal dan kolektif Pengelolaan Hutan Adat bagi anggota MHA dan non MHA (Contoh Hak Pakai, Sewa, Kelola) AMAN klaim 40 juta ha Peta Wilayah Adat diserahkan ke UKP4 265 peta, luas total 2.402.222,824 ha Sepanjang hukum adat masih diterapkan oleh MHA, maka fungsi hutan seharusnya tetap terjaga
Masyarakat (Hukum) Adat Walau istilah Masyarakat Adat berdimensi lebih luas, tetapi PerUUan menggunakan MHA Menurut pakar hukum adat, ciri-ciri MHA (adatrechtsgemenschap):
1. Adanya kesatuan manusia yang teratur; 2. Menetap di suatu daerah tertentu; 3. Mempunyai penguasa-penguasa; 4. Mempunyai kekayaan materiil (berwujud) & immaterial (tidak berwujud); 5. Memiliki sistem nilai dan kepercayaan; 6. Memiliki tatanan hukum sendiri.
Wilayah MHA Meluasnya persoalan, tidak hanya Hutan Adat tetapi juga Wilayah MHA Pemerintah Daerah telah diberi kesempatan dan legitimasi untuk memberi pengakuan kepada MHA
Tidak sepatutnya ada istilah “Kami tidak mengakui negara, kalau negara tidak mengakui kami” Self-identification atas MHA & self-claiming atas wilayah MHA juga tidak sesuai PerUUan
Saran Tindak Lanjut Masa Transisi Menggunakan Permen Agraria/KaBPN No.5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Memperkuat Surat Edaran Menhut No. S.75/Menut-II/2004 tertanggal 12 Maret 2004 kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dalam hal pengajuan usulan hutan adat kepada Menhut
Saran Tindak Lanjut Regulasi Baru SKB Menhut, Mendagri, MenAgraria (mengisi kekosongan hukum) PP Hutan Adat (Perintah Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan UU MHA (Perintah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945)
Saran Tindak Lanjut Regulasi Baru, setidak-tidaknya mencakup:
Definisi MHA, ciri-ciri MHA, tata cara inventarisasi & pengkajian MHA yang masih hidup, tata cara penetapan & hapusnya MHA, tatacara pemetaan & penetapan wilayah MHA termasuk hutan adatnya Hak dan kewajiban MHA di wilayah adat termasuk pengelolaan hutan adatnya sesuai fungsi konservasi, lindung & produksi Penerapan fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial dari hutan adat Wilayah MHA dan Hutan Adat dalam RTRW
Terima Kasih Mbau eta, Temek Wa
[email protected] [email protected]
UU No.41/1999 Pasal 1 angka 4: Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Pasal 1 angka 5: Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah Pasal 1 angka 6: Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat
UU No.41/1999 Pasal 4 ayat (3)*: Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 5 ayat (1): Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara*, dan b. hutan hak Pasal 5 ayat (2): Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat * Conditionally Unconstitutional
UU No.41/1999 Pasal 5 ayat (3): Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya
Pasal 5 ayat (4)**: Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah ** Ditolak MK
UU No.41/1999 Pasal 67 ayat (1)**: Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Pasal 67 ayat (2)**: Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 67 ayat (3)**: Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. ** Ditolak MK
