PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P. 3/Menhut-II/2012 TENTANG RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MenhutII/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat; b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan, penilaian, persetujuan RKUPHHK-HTR, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat tersebut huruf a, perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); /3. Undang...
2
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 20092014; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan Untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat; /13. Peraturan...
3
13.
14.
15.
16.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 389); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 407); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA PADA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 2. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka pembangunan usaha hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan anggotanya. 3. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR adalah rencana kerja IUPHHK-HTR untuk seluruh areal kerja yang berlaku selama daur tanaman pokok yang dominan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi setempat. 4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat RKTUPHHK-HTR adalah rencana kerja IUPHHK-HTR dalam satu KTH dan/atau Koperasi dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTR. /5. Tanaman...
4
5. Tanaman Pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan berupa kayu perkakas/pertukangan dan atau bukan perkakas/pertukangan. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan. 7. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang bina usaha hutan tanaman. 8. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi. 9. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/Kota. 10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. BAB II RKUPHHK-HTR Pasal 2 (1) RKUPHHK-HTR diusulkan oleh pemegang IUPHHK-HTR yang disusun dengan dibantu oleh pendamping atau oleh konsultan yang bergerak di bidang kehutanan atau oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan dan difasilitasi oleh Kepala UPT. (2) Usulan RKUPHHK-HTR bagi pemegang IUPHHK-HTR koperasi yang dibantu pendamping disusun untuk satu Koperasi. (3) Usulan RKUPHHK-HTR bagi pemegang IUPHHK-HTR perorangan yang dibantu pendamping disusun untuk satu KTH atau lebih yang berada dalam satu hamparan. (4) Usulan RKUPHHK-HTR diajukan kepada pejabat yang mengurusi bidang Kehutanan di Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan. (5) Dalam hal telah terbentuk KPHP, usulan RKUPHHK-HTR diajukan kepada Kepala KPHP untuk mendapat persetujuan. (6) Salinan RKUPHHK-HTR yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala UPT. (7) Biaya yang diperlukan untuk fasilitasi oleh Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran Kementerian Kehutanan. Pasal 3 Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan RKUPHHK-HTR sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
/BAB III...
5
BAB III RKTUPHHK-HTR Pasal 4 (1) Setiap Pemegang IUPHHK-HTR wajib menyusun RKTUPHHK-HTR dengan dibantu pendamping dan difasilitasi oleh Kepala UPT. (2) Usulan RKTUPHHK-HTR bagi pemegang IUPHHK-HTR koperasi disusun untuk satu Koperasi. (3) Usulan RKTUPHHK-HTR bagi pemegang IUPHHK-HTR perorangan disusun untuk satu KTH. (4) Usulan RKTUPHHK-HTR diajukan kepada pejabat yang mengurusi bidang Kehutanan di Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan. (5) Dalam hal telah terbentuk KPHP, usulan RKTUPHHK-HTR diajukan kepada Kepala KPHP untuk mendapat persetujuan. (6) Salinan RKTUPHHK-HTR yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala UPT. (7) Dalam hal terdapat hasil sampingan yang dihasilkan dari tanaman pokok seperti getah, kulit kayu, biji-bijian atau daun dalam areal kerja pemegang IUPHHK-HTR, maka pemanfaatannya dimasukkan dalam RKTUPHHK-HTR. BAB IV PERUBAHAN/REVISI RKUPHHK-HTR Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1)
Perubahan/revisi terhadap R KUPHHK-HTR dapat dipertimbangkan apabila terjadi : a. Penambahan atau pengurangan areal kerja; b. Perubahan daur dan jenis tanaman; c. Perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam serta penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. Perubahan sistem dan teknik silvikultur serta perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Perubahan/revisi RKUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai dan disetujui oleh pejabat yang mengurusi bidang Kehutanan di Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal telah terbentuk KPHP, perubahan/revisi RKUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai dan disetujui oleh Kepala KPHP. (4) Masa berlaku perubahan/revisi RKUPHHK-HTR sampai dengan berakhirnya RKUPHHK-HTR yang diubah atau yang direvisi. /Bagian...
6
Bagian Kedua Masa Berlaku dan Revisi RKTUPHHK-HTR Pasal 6 (1)
RKTUPHHK-HTR berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan bukan berdasarkan 1 (satu) tahun kalender. (2) Dalam melaksanakan kegiatan RKTUPHHK-HTR diperlukan revisi, maka usulan revisi diajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP. (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipertimbangkan apabila terdapat: a. perubahan luas areal IUPHHK-HTR; b. perubahan RKUPHHK-HTR. (4) Usulan revisi RKTUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh pemegang IUPHHK-HTR dengan dibantu pendamping dan difasilitasi oleh Kepala UPT, untuk mendapat pengesahan pejabat yang membidangi urusan Kehutanan di Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP. (5) Usulan revisi RKTUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disetujui Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP dan masa berlaku revisi RKTUPHHK-HTR sampai dengan berakhirnya RKTUPHHK-HTR yang direvisi. (6) Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTUPHHK-HTR atau Revisi RKTUPHHK-HTR tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sisa rencana kegiatan yang tidak terealisasi tersebut dapat diusulkan kembali dan atau ditambahkan pada RKTUPHHK-HTR tahun berikutnya. Pasal 7 Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RKTUPHHK-HTR sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran II Peraturan ini. BAB V PELAPORAN DAN PENGENDALIAN Pasal 8 (1) Pemegang IUPHHK-HTR wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKTUPHHK-HTR setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP dan Kepala UPT. (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP dan Kepala UPT wajib menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan/realisasi RKTUPHHK-HTR secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan kepada Direktur Jenderal c.q Direktur. (3) Kepala UPT melaksanakan pengendalian atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini. /BAB VI...
7
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 (1) RKUPHHK-HTR yang telah disetujui sebelum berlakunya ketentuan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya RKUPHHK-HTR. (2) RKTUPHHK-HTR yang telah disetujui sebelum berlakunya ketentuan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya RKTUPHHK-HTR. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2009, yang terkait dengan Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan pada Hutan Tanaman Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2012 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 66 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, ttd. KRISNA RYA
Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 3/Menhut-II/2012 Tanggal : 12 Januari 2012 FORMAT PENYUSUNAN USULAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT (RKUPHHK-HTR) Halaman Sampul/Judul RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HTR UNTUK JANGKA WAKTU ..... TAHUN IUPHHK-HTR KOPERASI/KTH …………. PERIODE ……. S/D …….
KABUPATEN/KOTA …… PROVINSI …….. 2011
Halaman Persetujuan HALAMAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HTR UNTUK JANGKA WAKTU .... TAHUN IUPHHK-HTR KOPERASI/KTH …………. PERIODE ……. S/D ……. KABUPATEN/KOTA………………. PROVINSI ……………………………..
DISETUJUI TANGGAL : ……………… NOMOR : ……………. TTD KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA
BAB I DATA POKOK A. Pemegang Izin
Sub bab ini memuat data dan informasi antara lain nama-nama kelompok dan/atau koperasi pemegang IUPHHK-HTR, alamat dan nomor telepon, keputusan IUPHHKHTR dalam hutan tanaman, dan susunan pengurus kelompok.
B. Kondisi Areal Kerja
Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja meliputi letak berdasarkan kelompok hutan, wilayah administrasi pemerintahan (Desa, Kecamatan, Kabupaten) dan pemangkuan kawasan hutan (Dinas Kehutanan Kabupaten) dan penjelasan mengenai akses menuju lokasi IUPHHK-HTR dari ibukota kabupaten/kota terdekat. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas. BAB II RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HTR UNTUK .... TAHUN Pada Bab ini diuraikan tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTR selama daur tanaman pokok sebagai berikut : Tabel 1. Rencana Kerja Usaha IUPHHK-HTR ............................................. Rencana No. Kegiatan Ket. I II III ... dst 1. 2.
Penataan batas areal IUPHHK HTR (km) Pemetaan rencana tata batas areal IUPHHK-HTR
3.
Inventarisasi (ha)
4.
Pengadaan Bibit a. Jumlah bibit b. Persemaian Penanaman a. Luas b. Lokasi Pemeliharaan a. Penyulaman b. Penjarangan Perlindungan dan Pengamanan (ha)
5. 6. 7. 8. 9.
Tegakan
Rencana Pemanenan a. Jenis b. Luas (ha) Rencana Pemasaran
LAMPIRAN Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTR (RKUPHHK HTR) untuk Jangka Waktu selama daur tanaman pokok Periode……….s/d……… ...
Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 3/Menhut-II/2012 Tanggal : 12 Januari 2012 FORMAT PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT (RKTUPHHK-HTR) Halaman Sampul/Judul Halaman sampul/judul memuat nama pemegang IUPHHK HTR dalam hutan tanaman, nomor dan tanggal keputusan IUPHHK HTR dalam hutan tanaman, luas areal, lokasi provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dengan format : RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HTR IUPHHK-HTR KOPERASI/KTH …………. TAHUN ……. LUAS …….HA
KABUPATEN/KOTA …… PROVINSI …….. TAHUN
Lembar Pengesahan HALAMAN PENGESAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HTR IUPHHK-HTR KOPERASI/KTH …………. PERIODE ……. S/D ……. KABUPATEN/KOTA………………. PROVINSI ……………………………..
DISAHKAN TANGGAL : ……………… NOMOR : ……………. TTD KEPALA DINAS KAB./KOTA/ KEPALA KPHP
BAB I DATA POKOK A.
Data Pemegang Izin
Sub bab ini memuat data dan informasi antara lain memuat nama kelompok dan/atau koperasi pemegang IUPHHK-HTR, alamat dan nomor telepon, keputusan IUPHHK-HTR dalam hutan tanaman, dan susunan pengurus kelompok B. Kondisi Areal Kerja Blok/petak RKT Tahun.... Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja meliputi letak berdasarkan keadaan kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa), keadaan lahan (kering, basah, payau dst). C. Data Anggota Kelompok Tani Hutan Tabel 1. Data Anggota Kelompok Tani Hutan No.
Nama Anggota Kelompok
Jumlah Anggota Keluarga (orang)
1
Jumlah tenaga kerja keluarga (orang)
Keterangan
2 3 4 5 6
BAB II. RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT Pada Bab ini diuraikan tentang Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTR dalam hutan tanaman selama satu tahun sebagaimana tabel berikut : Nama Pemegang Izin : Nomor SK IUPHHK-HTR : Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat No
Kegiatan
1.
Penyiapan Lahan
2.
Pembenihan/Pembibitan
Realisasi s/d tahun lalu
- Jenis ….. - Jumlah ….. btg
Rencana Tahun ini
- Jenis ….. - Jumlah btg
Keterangan Dilakukan tanpa pembakaran dan pembuatan kanal
…..
No
Kegiatan
Realisasi s/d tahun lalu - Luas ….. ha - Jenis ….. - Jumlah ….. btg
Rencana Tahun ini - Luas ….. ha - Jenis ….. - Jumlah ….. btg
3.
Penanaman
4.
Pemeliharaan Tahun I
- Penyulaman …ha
- Penyulaman …ha
5.
Pemeliharaan Tahun II
- Penyulaman …ha
- Penyulaman …ha
6.
Pemeliharaan Tahun III
- Penyulaman …ha
- Penyulaman …ha
7.
Pemeliharaan Lanjutan I
- Penyulaman …ha
- Penyulaman …ha
8.
Pemeliharaan Lanjutan II
- Penyulaman …ha - Penjarangan … ha
- Penyulaman …ha - Penjarangan… ha
- Luas … ha - Jenis ….. - Volume ….. m3
- Luas … ha - Jenis ….. - Volume ….. m3
Keterangan
9.
Pengendalian hama penyakit (ha) 10. Pengendalian kebakaran (ha) 11. Pengamanan hutan (ha) 12. Pemanenan
13. Hasil hutan lainnya : - HHBK - Silvopasture - dll. 14. Pemasaran
LAMPIRAN Peta/Sketsa Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTR (RKTUPHHK-HTR) Tahun ....
Lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.3/Menhut-II/2012 Tanggal : 12 Januari 2012 DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ................ DATA REALISASI RKTUPHHK-HTR DATA TRIWULAN I (BULAN :………….. SAMPAI DENGAN BULAN : ……………… ) SK. Provinsi, Pencada No Kabupaten ngan . /Kota Nomor / Tanggal
SK. IUPHK-HTR Luas (Ha)
Nama (Koperasi, Nomor & KTH, Tanggal Perorangan)
Luas (Ha)
Rencana Penanam Realisasi Penanaman Nama Nama (Koperasi, Luas (Koperasi, Jenis Jenis Luas (Ha) KTH, KTH, (Ha) tanaman tanaman Perorangan Perorangan ) )
1 ………… 2 …………… 3 dst ……… Jumlah DINAS KEHUTANAN ..... Kepala Nama ………. NIP …………
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, ttd. KRISNA RYA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN
