SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK.011/2012 dan 90/PMK.04/2012 Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta Tangerang, 31 Oktober 2012
IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM SERTA BARANG UNTUK KONSERVASI ALAM
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
Landasan Hukum Pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 90/PMK.04/2002 Tanggal : 11 Juni 2002 TMT : 10 Oktober 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang dan Tempat Lain Semacam Itu yang Terbuka untuk Umum Serta Barang untuk Konservasi Alam Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
PENGERTIAN UMUM
√
√
√
√
Museum adalah lembaga atau badan, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia, serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa . Kebun Binatang adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis melalui kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan reintroduksi alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat.
Tempat Lain Semacam itu yang Terbuka untuk Umum adalah tempat lain yang diperuntukkan untuk umum yang mempunyai karakteristik sebagai museum dan/atau kebun binatang Konservasi Alam adalah pengelolaan sumber daya alam baik nabati dan hewani (satwa) yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dannilanya
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
KETENTUAN PEMBEBASAN BEA MASUK
√
Impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk keperluan konservsi alam dapat diberikan pembebasan bea masuk. (pasal 2 PMK 90/2012)
√
Kriteria barang yang diberikan pembebasan bea masuk : a. Barang, binatang dan/atau tumbuhan yang merupakan unsur utama pada tempat tersebut; b. Barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk keperluan pemeliharaan, perawatan atau perlindungan barang, binatang dan/atau tumbuhan; c. Barang yang nyata - nyata dipergunakan untuk keperluan pertunjukan pada tempat tersebut. (pasal 3
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
PERLAKUAN PERPAJAKAN
√
Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 : Pasal 3 ayat 1 huruf b : “Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN : 4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.” Pasal 3 ayat 5 : “Ketentuan pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”
√
Pasal 2 ayat (2) dan (3) huruf d PMK No.27/PMK.011/2011 : “Atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM : Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
ALUR PROSES PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBEBASAN BEA MASUK Permohonan dan lampirannya
Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal BC u.p. Dir.Fasilitas Kepabeanan
Penelitian Dokumen Pemohon : Pimpinan penanggung jawab pengelolaan
Lengkap?
Tidak
Surat Pengembalian untuk Melengkapi Dokumen/Data
Ya
Tidak Memenuhi Persyaratan
Surat Penolakan
Janji Layanan : 14 Hari kerja sejak Permohonan diterima secara lengkap
Memenuhi Persyaratan Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk memuat rincian jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean serta pelabuhan tempat pembongkaran.
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BEA MASUK Pemohon
Badan atau Lembaga
Instansi Pemerintah
1. Surat penetapan sebagai museum, kebun binatang, tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, atau konservasi alam dari kementerian terkait;
√
x
2. Rekomendasi untuk diberikan pembebasan bea masuk dari pejabat minimal setingkat Eselon II kementerian atau instansi teknis terkait yang menyenbutkan jumlah, jenis dan tujuan penggunaan barang yang dimintakan pembebasan bea masuk;
√
√
3. Rincian jumlah, jenis barang, negara asal, perkiraan nilai pabean, pelabuhan pemasukan, serta penjelasan fungsi dan keterkaitan barang impor dengan keperluan, dalam bentuk hardcopy dan softcopy (contoh Lampiran II)
√
√
4. Surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar negeri atau perjanjian kerjasama, dalam hal barang impor berasal dari hibah/bantuan atau perjanjian kerjasama
√
√
Permohonan dilampiri:
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
Contoh Lampiran II
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
Pengawasan terhadap Barang yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan BM 1. Terhadap barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk, dapat dilakukan pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2. Dalam hal barang impor yang telah diberikan pembebasan bea masuk, tidak memenuhi ketentuan mengenai pembebasan bea masuk, pemohon wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
Landasan Hukum Pasal 26 ayat (1) huruf a, b dan c Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 TMT : 15 Desember 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 TMT : 20 Juni 2012 tentang
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
BEBERAPA PENGERTIAN UMUM
√ √
√ √ √
Pembangunan adalah pendirian perusahaan atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis dan/atau kualitas hasil produksi Barang dan bahan adalah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi.
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Keadaan darurat (force majeur) adalah keadaan seperti kebakaran, bencana alam, kerusuhan, peperangan atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia.
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
KETENTUAN PEMBEBASAN BEA MASUK
√
√
Atas impor mesin, barang dan bahan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang : a. Industri yang menghasilkan barang; dan/atau b. Industri yang menghasilkan jasa : - Pariwisata dan kebudayaan; - Transportasi / perhubungan (untuk jasa transportasi publik); - Pelayanan kesehatan publik; - Pertambangan; - Konstruksi; - Industri telekomunikasi; - Kepelabuhan dapat diberikan pembebasan bea masuk
Kriteria pembebasan bea masuk atas mesin, barang dan bahan : - belum diproduksi di dalam negeri; - sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; - sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri berdasarkan daftar yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, setelah berkoordinasi dengan instansi teknis yang terkait
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
KETENTUAN PEMBEBASAN BEA MASUK
√
Pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan industri atau pengembangan industri diberikan untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk, dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu pembangunan industri tersebut. (pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1))
√
√
Perusahaan yang telah menyelesaikan pembangunan industri, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi paling lama 2 (dua) tahun sesuai kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk, kecuali bagi industri jasa. (pasal 3 ayat (3)) Perusahaan yang telah menyelesaikan pengembangan industri, sepanjang menambah kapasitas paling sedikit 30% dari kapasitas terpasang, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas barang dan bahan untuk tambahan produksi paling lama selama 2 (dua) tahun untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk. (pasal 4 ayat (3))
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
KETENTUAN PEMBEBASAN BEA MASUK
√
Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan namun belum merealisasikan seluruh importasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dapat diberikan perpanjangan waktu importasinya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya fasilitas pembebasan bea masuk (pasal 3 ayat (4) dan pasal 4 ayat (4))
√
Perusahaan yang melakukan pembangunan atau pengembangan, sepanjang menggunakan mesin produksi dalam negeri paling sedikit 30% dari total mesin, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluam produksi/keperluan tambahan produksi selama 4 (empat) tahun sesuai kapasiitas terpasang, dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk dan dapat diberikan perpanjangan jangka waktu importasinya selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan keputusan persetujuan perpanjangan (hanya 1 (satu) kali), dengan jumlah sebesar sisa alokasi impor yang belum direalisasikan, apabila belum merealisasikan seluruh importasi barang dan bahan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun karena adanya ketentuan tata niaga impor (kuota impor). (pasal 5 ayat (1) dan pasal 5A PMK 76/2012)
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BEA MASUK Pemohon Permohonan dilampiri:
Pembangunan Industri
Pengembangan Industri
1.
Akte pendirian perusahaan;
√
√
2.
Surat Persetujuan Penanaman Modal;
√
√
3.
NPWP dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
√
√
4.
Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
√
√
5.
Angka Pengenal Impor (API / APIT/API-P)
√
√
6.
Daftar mesin atau barang dan bahan meliputi jumlah, jenis spesifikasi teknis secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
√
√
7.
Uraian ringkas proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang atau uraian ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa.
√
√
8.
Surat pernyataan dari instansi teknis terkait yang berisi keterangan tentang komposisi mesin telah memenuhi persyaratan, dalam hal perusahaan menggunakan mesin produksi dalam negeri (untuk impor barang dan bahan).
√
√
√
√
9. Pemberitahuan Pabean Impor Mesin atau faktur pembelian mesin dalam negeri atas pembangunan atau pengembangan.
KETENTUAN PEMBEBASAN BEA MASUK
√
Fasilitas pembebasan bea masuk berlaku juga untuk industri perakitan kendaraan bermotor termasuk industri komponen kendaraan bermotor. (pasal 6 PMK 76/2012)
ALUR PROSES PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK Permohonan dan lampirannya
KEPALA BKPM Penelitian Dokumen
Tidak Memenuhi Persayaratan
Surat Penolakan Janji Layanan : 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap
Memenuhi Persyaratan
Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk beserta lampirannya berupa daftar memuat jumlah, jenis, spesifikasi teknis dan perkiraan harga secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
KETENTUAN LAINNYA
√
Perubahan atas keputusan pembebasan bea masuk, hanya dapat dilakukan apabila : a. Mesin, barang dan bahan belum diimpor; dan b. Masih dalam jangka waktu pembebasan (pasal 10)
√
Impor mesin, barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk berlaku juga ketentuan larangan dan pembatasan. (pasal 11)
√
Jumlah dan/atau jenis mesin, barang dan bahan yang diimpor harus sesuai dengan jumlah atau jenis mesin, barang dan bahan yang tercantum dalam keputusan pembebasan bea masuk. (pasal 12 ayat (1))
√
Apabila terdapat selisih lebih jumlah dan/atau perbedaan jenis mesin, barang dan bahan antara jumlah keseluruhan importasi dengan keputusan pembebasan bea masuk, selisih lebih dan/atau perbedaan jenis wajib dibayar bea masuk. (pasal 12 ayat (2))
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
PEMINDAHTANGANAN MESIN
√
Pemindahtanganan mesin dapat dilakukan setelah digunakan paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, tidak berlaku dalam hal : a. terjadi keadaan darurat (force majeur); b. mesin diekspor kembali; atau c. mesin dilakukan pemindahan kepada perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal (pasal 14 ayat (1) dan (2) PMK 76/2012)
√
Harus mendapatkan izin Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. (pasal 14 ayat (3) PMK 76/2012)
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
PEMINDAHTANGANAN MESIN
√
√
√
Pemindahtanganan yang dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, mengakibatkan batalnya fasilitas pembebasan bea masuk dan perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang. (pasal 14 ayat (4) PMK 76/2012) Pembebasan Bea Masuk diberikan dalam hal : a. Pemindahan mesin dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor b. Pemindahtanganan dilakukan atas dasar keadaan darurat, diekspor kembali atau dipindatangankan kepada periusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk (pasal 14 ayat (5) PMK 76/2012)
Pemindahtanganan mesin karena keadaan darurat dan masih memiliki nilai ekonomis, tetap wajib membayar bea masuk berdasarkan harga penyerahan dengan tarif : a. Jika tarif bea masuknya ≥ 5%, dikenakan tarif 5%; atau b. Jika tarif bea masuknya ˂ 5%, dikenakan tarif sesuai jenis barang (pasal 14 ayat (8) PMK 76/2012)
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
PEMINDAHTANGANAN BARANG DAN BAHAN
√
Barang dan bahan tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dalam hal terjadi keadaan darurat dan harus mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. (pasal 14 ayat (1) dan (3) PMK 76/2012)
√
Barang dan bahan dapat diekspor kembali atau dimusnahkan dengan mendapat izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. (pasal 14A ayat (2) dan (3) PMK 76/2012)
√
Pemindahtanganan barang dan bahan, diekspor kembali atau dimusnahkan yang telah memperoleh izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang atas impor barang dan bahan. (pasal 14A ayat (4) PMK 76/2012)
√
Barang dan bahan yang rusak karena keadaan darurat namun masih memiliki nilai ekonomis, wajib dibayar bea masuknya berdasarkan harga penyerahan dengan tarif : a. Jika tarif bea masuknya ≥ 5%, dikenakan tarif 5%; atau b. Jika tarif bea masuknya ˂ 5%, dikenakan tarif sesuai jenis barang. (pasal 14A ayat (4) PMK 76/2012)
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
1
Pemindahtanganan mesin tanpa izin Direktur Jenderal Bea dan Cukai; (pasal 14 ayat (6) PMK 76/2012)
2
Pemindahtanganan barang dan bahan dalam keadaan darurat (force majeur) tanpa izin Direktur Jenderal Bea dan Cukai; (pasal 14A ayat (7) PMK 76/2012)
3
Ekspor kembali atau pemusnahan barang dan bahan tanpa izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai (pasal 14A ayat (7) PMK 76/2012)
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
PENGAWASAN MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN (pasal 14B PMK 76/2012)
√ √
√
Pada saat importasi oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai ; Pada saat proses penerbitan keputusan pembebasan bea masuk dan saat penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan bea masuk, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ; Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak menghilangkan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan fasilitas pembebasan bea masuk melalui audit berdasarkan manajemen resiko;
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
KETENTUAN PERALIHAN
√
√
Perusahaan yang telah mendapat fasilitas keringanan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 135/KMK.05/2000 sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 47/PMK.04/2005, dan belum merealisasikan impornya, dapat menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan PMK ini, dengan mengajukan permohonan baru kepada Kepala BKPM dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai; (pasal 17) Pemindahtanganan atas mesin dan/atau barang dan bahan yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (pasal 17A PMK 76/2012)
√
Perusahaan yang jangka waktu importasi barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk telah habis masa berlakunya dan telah menyampaikan permohonan perpanjangan sebelum Peraturan Menteri ini, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu importasi selama 1 (satu) tahun setelah diterbitkan keputusan persetujuan perpanjangan, dengan jumlah sebesar sisa alokasi impor yang belum direalisasikan. (pasal II PMK 76/2012)
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
IMPOR DENGAN FASILITAS VOORUITSLAG
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
Landasan Hukum Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan “Kewajiban membayar bea masuk dapat diberikan penundaan dalam hal pembayarannya ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.”
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2007 Tanggal : 10 Desember 2007 TMT : 15 Desember 2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
Vooruitslag Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Menggunakan Jaminan, sambil menunggu pemberian persetujuan pembebasan BM, BM+PDRI dan/atau cukai yang terutang dari Kantor Pusat DJBC
Fasilitas Vooruitslag diberikan terhadap :
√
Importir yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor namun belum mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Pembebasan Pengecualian : Barang yang sedang diajukan permohonan rekomendasi impor dari instansi teknis terkait atau yang akan memperoleh fasilitas pembebasan PPN/PPnBM dan PPh pasal 22 Impor dari KPP
√
Barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam (dalam masa tanggap darurat dan masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi), tidak berlaku pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
Jika barang kena lartas, harus dipenuhi dahulu ketentuan lartasnya!!! Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
Prosedur PEMOHON
Permohonan diajukan ke Kepala Kantor Pabean
Kepala Kantor
Persetujuan/ Penolakan
KEPALA KANTOR
Mengajukan permohonan terlebih dahulu dengan menyebutkan alasannya kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan; Melampirkan : - surat permohonan pembebasan ke Kantor Pusat DJBC yang telah mendapatkan tanda terima; - dokumen lainnya Menyerahkan jaminan sebesar BM, BM dan PDRI dan/atau cukai yang terutang dan dokumen pelengkap pabean serta PIB manual (tidak ditransfer) setelah memperoleh Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Jaminan dari Kepala Kantor Pabean (C/P : Seksi Perbendaharaan) Menerima Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) dari Seksi Perbend Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
Dokkap+ BPJ+Skep
Petugas BC pada Seksi PKC
Menyerahkan dokumen pelengkap pabean + Skep Vooruitslag + BPJ kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai (PKC) yang membawahi gudang dimana barang impor yang dimintakan Vooruitslag berada;
Dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Pemeriksa Barang berdasarkan SPJM manual dan dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); Apabila kedapatan sesuai, diberikan SPPB (manual) Penyelesaian akhir setelah barang keluar (SPPB ) dengan menggunakan PIB Definitif
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
Penyelesaian dengan PIB definitif
PIB Definitif+ Skep Pembebasan
Petugas BC pada Seksi Perbendaharaan
PIB Definitif wajib diserahkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari) kepada Kepala Kantor Pabean, setelah memperoleh Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Pembebasan Bea Masuk, Bea Masuk dan PDRI dan/ atau cukai dari Kantor Pusat DJBC (Dit. Fasilitas Kepabeanan); Apabila belum memperoleh SKep Pembebasan sampai batas waktu yang ditentukan, importir dapat mengajukan perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Kantor Pabean;
Jika dalam jangka waktu perpanjangan (30 hari) belum juga memperoleh SKep Pembebasan, Importir dapat mengajukan perpanjangan kembali ke Dirjen c.q. Dir.Fasilitas Kepabeanan (paling lama 30 hari) & tidak dapat diperpanjang lagi. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
Kelalaian atau Tidak Menyampaikan PIB Definitif (PIB Penyelesaian) √ √
Importir wajib membayar bea masuk, bea masuk dan PDRI , dan/atau cukai yang terutang;
Dikenakan sanksi administrasi berupa : Denda10% dari bea masuk yang wajib dilunasi; dan
Bunga 2% per bulan dari PDRI yang wajib dilunasi;
√
Terhadap pengeluaran barang impor dengan fasilitas Vooruitslag yang permohonan pembebasan atau keringanannya ditolak, Impor dikenakan bunga 2% per bulan dari bea masuk dan cukai yang wajib dilunasi terhitung sejak tanggal penyerahan dokumen pelengkap pabean (SPPB)
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
PERUBAHAN PERIODISASI PENETAPAN KURS NDPBM
SEMULA DARI SENIN SAMPAI MINGGU MENJADI RABU SAMPAI DENGAN SELASA TERHITUNG SEJAK TANGGAL 17 OKTOBER 2012
PENGAMBILAN KEMBALI BARANG CONTOH SETELAH SPPB
Contoh fisik barang yang diajukan harus diambil kembali oleh Pemilik Barang atau kuasanya paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal SPPB
NO TIPPING
PLEASE
• Mengambil tindakan tegas dan langsung terhadap pengguna jasa yang memberikan uang tip / barang / gratifikasi dan upaya penyuapan terkait pelayanan kepabeanan dan cukai
• melakukan peninjauan ulang terhadap tingkat layanan dan pengawasan yang diberikan kepada pengguna jasa yang bersangkutan.
Pemanfaatan Mailing List (milis) sebagai Sarana untuk Mendukung Penyampaian Informasi kepada Pengguna Jasa
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP SH
Milis yang tersedia Cargo Handling
PJT
[email protected]
[email protected]
Pengusaha TPB
Pengusaha TPS
[email protected]
[email protected]
PPJK
[email protected]
Cara menjadi Member Milis 1. Nama perusahaan, 2. Nama penanggung jawab email, 3. No. telepon perusahaan, dan 4. Jenis/bidang usaha perusahaan (PPJK, TPB, TPS, PJT, atau Cargo Handling)
[email protected]
Contoh: PT. Logistik Cepat Sarwati Husaini 021-5903214 PPJK dan PJT (PT. Logistik Cepat merupakan PPJK sekaligus PJT)
Untuk Memperoleh informasi lebih lanjut Hubungi Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
Telepon : 021-5501309, 33065906 Email :
[email protected]
KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta Telp : 021-5502056 Fax : 021-5502105 Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Telp : 021-5501309, 021-33065906 Email :
[email protected] Seksi Kepatuhan Internal Telp : 021-5501308, 085286611900 Email :
[email protected],
[email protected] Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP Soekarno Hatta
42