MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 75/PUU-X/2012
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA JUMAT, 31 AGUSTUS 2012
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 75/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 [Pasal 30 ayat (1) dan (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari 2. Indonesia Corruption Watch (ICW) ACARA Perbaikan Permohonan (II) Jumat, 31 Agustus 2012, Pukul 09.32 – 09.37 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Achmad Sodiki 2) Ahmad Fadlil Sumadi 3) Muhammad Alim Luthfi Widagdo Eddyono
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Donal Fariz 2. Hamami 3. Iki Dulagin
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.32 WIB 1.
KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 75/PUU-X/2012, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, silakan Saudara Pemohon memperkenalkan terlebih dahulu.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan kami Kuasa Hukum, bertiga adalah Kuasa Hukum dari Permohonan 75. Saya sendiri Donal Fariz, kemudian di kanan saya Hamami, dan di sebelah kiri saya Iki Dulagin. Terima kasih.
3.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, Saudara sudah memperbaiki permohonan ya?
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ Ya.
5.
KETUA: ACHMAD SODIKI Tapi, menurut catatan Majelis, Saudara terlambat memperbaiki itu, ya. Jadi, menurut aturan yang berlaku di sini ya terpaksa harus gunakan permohonan yang pertama ya, jadi itu. Tapi, kalau bisa boleh tahu kira-kira apa saja yang Saudara perbaiki dalam permohonan itu.
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Benar bahwa kami mengakui terjadi keterlambatan di dalam perbaikan permohonan. Kami mengirim kemarin pada pukul 16.30 via email. Kami tidak mau mencari alasan, memang itu adalah kesalahan dari Pemohon karena apa … Ramadhan … eh karena lebaran dan segala macamnya, jadi hal-hal teknis seperti itu memang tanpa disadari mengganggu. Kami akan sampaikan pokok-pokok perbaikan dari permohonan kami, hal-hal teknis seperti penomoran sudah kami perbaiki, Yang Mulia.
1
7.
KETUA: ACHMAD SODIKI He em.
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ Kemudian yang paling esensi dari perbaikan kami adalah soal petitum. Ada beberapa masukan dari Majelis Hakim Mulia yang kami res … eh, kami … kami follow up dan kami tindaklanjuti dalam hal petitum. Pertama dari masukan bahwa ada petitum kedua yang dinilai tidak konsisten. Kami memperbaiki dari petitum kedua yang menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang berbunyi … dan seterusnya adalah konstitusional sepanjang dimaknai berlaku untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap. Pada awalnya kami sampaikan itu baik yang belum berkekuatan hukum yang tetap maupun yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
9.
KETUA: ACHMAD SODIKI He em.
10. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ Ini me-refer kepada Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberhentian tetap itu adalah terhadap yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. Nah, agar terjadi konsistensi dalam petitum kami, kami menerima dan mengucapkan terima kasih banyak atas masukan tersebut dan kami perbaiki dalam permohonan. Kemudian yang kedua, petitum yang ketiga yang sebelumnya kami hilangkan karena menurut Majelis Hakim itu tidak perlu dan tidak penting. Kami menilai itu juga apa … tidak perlu dan tidak penting karena kalau sudah ada Putusan MK tentu secara mutatis-mutandis itu akan otomatis seperti itu. Dan masukan ke empat yang kami catat dari Majelis Hakim bahwa petitum ke empat itu seharusnya dikeluarkan. Yakni bunyinya, apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai putusan lain, mohon putusan yang adil seadilnya (ex aequo et bono). Dan kami itu keluarkan dari petitum sesuai dengan masukan Majelis Hakim. Demikian empat, lebih kurang empat catatan dan masukan. Mohon maaf, empat koreksi dari permohonan kedua yang juga berdasarkan dari masukan Majelis Hakim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum wr. wb. 2
11. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya. Baik, saya akan mengesahkan bukti yang Saudara ajukan. Bukti pertama P-1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bukti kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bukti ketiga, kartu identitas penduduk Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari. Bukti keempat, fotokopi nomor wajib pajak (NPWP) Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari. Dan bukti lima, gugatan Agusrin kepada Presiden Republik Indonesia. Betul ya? Baiklah, kita sahkan bukti tersebut. KETUK PALU 1X Nah, untuk sebelum selanjutnya kita akan menanti … Saudara akan menanti hasil Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya akan ditetapkan sidang-sidang berikutnya. Baik, dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 09.37 WIB Jakarta, 31 Agustus 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
3
