MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 112/PUU-X/2012
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR DI PROVINSI BENGKULU TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)
JAKARTA RABU, 28 NOVEMBER 2012
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 112/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu [Pasal 4 huruf d, huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) serta ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4.
Reskan E. Awaluddin Susman Hadi Aguslianto Muksan
ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 28 November 2012, Pukul 13.10 – 13.38 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Achmad Sodiki Muhammad Alim Anwar Usman
Ida Ria Tambunan
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Reskan E. Awaluddin 2. Susman Hadi B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Zainudin Paru Faudjan Muslim Ismail Nganggon Aristya Kusuma Dewi Ruli Margianto Anggi Aribowo
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB 1.
KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 112/PUU-X/2012 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Bapak, salam sejahtara untuk kita semua. Saya persilakan kepada Pemohon Perkara Nomor 112, siapa yang hadir pada kesempatan ini?
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
3.
KETUA: ACHMAD SODIKI Waalaikumsalam wr. wb.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU Perkenankan kami menyampaikan perkenalan selaku Kuasa Hukum saya sendiri Zainudin Paru. Kemudian rekan kami Faudjan Muslim, Aristya Kusuma Dewi, Ismail Nganggon, Ruli Margianto, dan Anggi Aribowo. Berkenan hadir juga pada kesempatan ini Prinsipal Bapak H. Reskan E. Awaluddin (Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan) selaku Pemohon I dan berikutnya Bapak Susman Hadi, S.P., M.M. (Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan) selaku Pemohon II, sementara Pemohon III belum sempat hadir pada kesempatan ini. Terima kasih.
5.
KETUA: ACHMAD SODIKI Yang lain-lainnya ada yang sudah mengenalkan semua? Sudah ya, Pak, ya? Ini Saudara Aguslianto ini siapa?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU Pemohon III.
7.
KETUA: ACHMAD SODIKI Hadir? Saudara Aguslianto itu hadir?
1
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU Belum sempat hadir.
9.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ha?
10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU Aguslianto dan Bapak Muksan belum hadir, Majelis. 11. KETUA: ACHMAD SODIKI Oh, belum hadir? 12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU Belum. 13. KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, baiklah … baiklah, saya persilakan Saudara memaparkan secara singkat saja kira-kira apa yang menjadi permohonan Saudara ini di dalam mengajukan apa ini … permohonan tentang PUU ya? Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Saya persilakan Saudara. 14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Kami menyampaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pemohon Bapak H. Reskan E. Awaluddin (Bupati Bengkulu Selatan), Bapak Susman Hadi, S.P., M.M., selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Bapak Aguslianto, S.Sos., Tokoh Masyrakat dari Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, kemudian Bapak Muksan, juga Tokoh Masyarakat dari Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, selaku Pemohon III. Bahwa dalam kaitan dengan kewenangan Mahkamah dan legal standing Para Pemohon yang kami anggap telah dibacakan. Selanjutnya akan sampaikan pokok perkara. 1. Bahwa kabupaten Bengkulu Selatan sebelum terbitnya UndangUndang Nomor 3 Tahun 2003 memiliki luas wilayah hingga 5.955,59 km², namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 melalui pesan … penjelasannya, luas wilayah Bengkulu Selatan sebagai kabupaten induk berkurang menjadi 1.186,10 km². Sementara kabupaten baru yang dibentuknya dari ka … yaitu 2
2.
3.
4.
5.
Kabupaten Seluma mempunyai luas 2.400,44 km², dan Kabupaten Kaur mempunyai luas 2.369,05 km². Menurut kami bahwa pembagian luas wilayah ini tidaklah proporsional karena pembagian wilayah Bengkulu Selatan sebagai kabupaten induk tidak sampai setengah dari masing-masing wilayah yang dibentuknya atau sekitar 19,93% saja luas yang tersisa atau sekitar 80,07% wilayah yang terlepas dari kabupaten induk sebelumnya. Bahwa pengurangan yang tidak proporsional tersebut telah dan mengurangi potensi daerah, dan tentu saja dapat menghambat pengelolaan pembangunan di Bengkulu Selatan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin warga negaranya untuk mendapatkan jaminan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mengembangkan dirinya. Bahwa tujuan pemekaran daerah adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, untuk mendekatkan, memudahkan, dan mengefesiensa … mengefisienkan pelayanan pemerintahan dalam rangka menyejahterakan, meningkatkan peran serta masyarakat, dan efisien … efisiensi pelaksanaan pembangunan dalam wilayah yang dimekarkan, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 justru menemui banyak masalah yang pada akhirnya penderitaan bermuara pada warga setempat, khususnya yang berdomisili di wilayah Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dan Kecamatan Tanjung Kemuning di Kabupaten Kaur. Bahwa pembagian luas wilayah yang tidak proporsional di atas dilatarbelakangi oleh adanya prosedur atau legal formal yang tidak benar yang berakibat adanya cacat hukum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Dan pembagian wilayah yang tidak proporsianal di atas juga melewati proses yang tidak wajar, yaitu adanya kepentingan politik dari sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaan atau menyimpangkan kekuasaan (abuse of power) yang memaksakan kehendak secara tidak fair, sehingga terjadi hegemoni politik yang kuat pada saat itu. Bahwa di samping adanya kepentingan politik sebagaimana dijelaskan di atas, terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 juga berangkat dari prosedur yang dilanggar. Bahwa terbitnya UndangUndang Nomor 3 Tahun 2003 mengandung cacat hukum. Dan oleh karena itu, sejak awal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dilahirkan dengan melanggar prosedur dan mengandung cacat hukum yang dapat kami katakan sebagai cacat bawaan. Maka adalah wajar apabila pada tataran implementasinya terkait dengan batas wilayah di lapangan antarkabupaten yang dibentuknya, hingga kini belum ada ketetapan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, meskipun telah diamanatkan sejak 9 tahun yang lalu di dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang a quo beserta penjelasannya. 3
Keadaan ini telah menimbulkan banyak polemik dan gejolak di tengah masyarakat. Di antara masyarakat yang kami sebutkan di atas menginginkan untuk kembali kepada kabupaten semula, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya. Bahwa sebagai upaya Pemohon I dalam hal ini Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk menuntut penambahan wilayah sebagaimana diuraikan di atas dengan harapan bahwa melalui proses persidangan di Mahkamah ini dapat pula mendapatkan hak sebagaimana yang diinginkan untuk memberikan pelayanan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi lebih baik. Hal lain yang perlu kami utarakan, Majelis Yang Mulia. Bahwa dalam proses pembagian luas wilayah yang tidak proporsional sebagaimana yang diutarakan dilatarbelakangi oleh proses yang tidak wajar, yaitu adanya kepentingan politik yang memaksa kehendak secara tidak fair. Yaitu yang pertama, ada unsur pimpinan di lingkungan pemerintahan tingkat Kabupaten Seluma pada saat itu, mulai dari bupati, ketua DPRD, sekda, hingga asisten I adalah tokoh-tokoh yang berasal dari Seluma, daerah bakal … daerah cikal bakal calon otonom baru. Belakangan diketahui Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Saudara H. Murman Effendi kemudian menjadi Bupati Kabupaten Seluma. Yang kedua, penyimpangan lain yang dapat kami sebutkan adalah anggota DPRD ... fakta yang secara tegas dan nyata di lapangan, Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang berjumlah 35 orang hasil Pemilihan Umum Periode 1999-2004, 21 orang di antaranya adalah anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan Seluma dan Kaur. Sehingga hampir dapat dipastikan bahwa hegemoni politik kemungkinan amat sangat kuat dan terbukti dalam setiap rapat suara mayoritas adalah mereka yang menginginkan pembentukan daerah otonomi baru dengan segala upaya dan manipulasi yang merugikan kepentingan kabupaten induk, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo. 3. Menyatakan bahwa Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berakibatnya tidak dapat diperolehnya hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.
4
4. Mengatakan mengubah bunyi Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), serta paragraf tiga bagian umum Penjelasan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2003, menjadi: Pasal 4, Kabupaten Seluma berasal dari wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri dari. a. Kecamatan Sukaraja. b. Kecamatan Seluma c. Kecamatan Talo. Pasal 5, Kabupaten Kaur berdasar dari wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan terdiri atas. a. Kecamatan Kaur Utara. b. Kecamatan Kinal. c. Kecamatan Kaur Tengah. d. Kecamatan Kaur Selatan. e. Kecamatan Maje. f. Kecamatan Nasal. Pasal 7 ayat (2), Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah. a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara. b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Bengkulu Selatan. d. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Adapun Pasal 7 ayat (3), Kabupaten Kaur mempunyai batas wilayah: a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. b. Sebelah timur berbatasan dengan Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia-Belanda. Selanjutnya paragraf tiga bagian umum Penjelasan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2003, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mempunyai luas wilayah kurang-lebih 5.955,59 km2, perlu dibentuk Kabupaten Seluma yang terdiri atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, dan Kecamatan Talo, dengan luas wilayah kurang-lebih 1.929,05 km2, dan Kabupaten Kaur yang terdiri atas enam kecamatan, yaitu Kecamatan Kaur, Kecamatan Kinal, Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Meje, dan Kecamatan Nasal, dengan luas wilayah keseluruhan 1.899,13 km 2. Tujuh, memerintahkan muatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, dan/atau jika Majelis Hakim 5
berpendapat lain maka dimohonkan kiranya putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. 15. KETUA: ACHMAD SODIKI Waalaikumsalam wr. wb. Baiklah, Saudara sudah memaparkan tentang pokok-pokok dari permohonan Saudara. Majelis akan memberi komentar yang itu diperintahkan oleh undang-undang agar permohonan Saudara ini diharapkan bisa lebih baik lagi. Tentunya ini sebagai masukan, tergantung kepada Saudara apakah nanti akan Saudara perbaiki atau tidak. Pertama adalah sebaiknya Saudara mencantumkan … apa itu … batu uji pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi apakah itu … pembentukan itu merupakan suatu tindakan atau suatu … apa ini … perbuatan yang merugikan Saudara, khususnya melanggar pasal berapa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Supaya nanti di dalam uraiannya lalu jelas, apakah di situ Saudara sudah menguraikan bahwa di sini kalau tidak keliru ini melanggar ketidakpastian hukum, ketidakadilan, ya? 28D ayat (1), sehingga dengan demikian ini lalu akan lebih jelas bahwa itu pasal-pasal yang dilanggar, ya toh? Kemudian mungkin ada proses-proses dimana pengusulannya tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan. Ini … ini bagaimana? Karena seringkali juga telah terjadi apa yang telah diusulkan itu keluarnya sebagai suatu keputusan yang berupa undang-undang, ketentuan undang-undang beserta lampirannya. Biasanya karena lampiran itu lalu lebih memerinci tentang wilayah Saudara, gambar, dan sebagainya. Itu tidak sesuai dengan usulan yang dari bawah karena kan ada bottom up ya, dari bawah ya. Apakah Saudara memiliki data-data tentang itu sehingga ketidaksesuaian itu menyebabkan hasil atau putusan akhir ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Jadi jelas ya? Sehingga dengan demikian, lalu ini bisa diperiksa sesuai dengan argumentasi-argumentasi itu, ya toh? Karena seringkali juga terjadi pasalnya sesuai, tapi lampirannya enggak sesuai. Itu seringkali terjadi begitu. Ini menimbulkan konflik juga ya. Jadi ini sementara dua hal ini akan di … saya sampaikan. Saya persilakan kepada Pak Dr. Alim, saya persilakan. Ya, Pak Anwar, silakan. 16. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, Pak Ketua. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Panel. Masih terkait dengan materi ya, permohonan Pemohon. Saya mulai dari petitum, ini petitumnya ini … ya ini tidak lazim ini, coba di … ya di … di … di … dipelajari, ya permohonan-permohonan yang ada di MK, tentunya yang ada dalam putusan tentunya, ya. Ini banyak sekali ini permohonan Pemohon yang mestinya ini ya ... ya tidak terkait dengan kewenangan MK ya, mengenai penentuan batas segala macam ini. Termasuk petitum angka 2 juga tidak perlu. Jadi, angka 1 ya. Kemudian, angka 3 itu cukup ya 6
menyebutkan bertentangan, kalau pasal yang diuji ini ya dinyatakan bertentangan, ya tentu petitum berikutnya ya memohon supaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian, petitumpetitum lain ini ya itu, ini tidak lazim ini. Kemudian, jika diteliti permohonan Pemohon ini ada dua hal dari uraiannya, walaupun petitumnya tidak ... tidak seperti itu ya, menyangkut uji formal dan uji materiil. Tadi prosedur pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 disinggung itu kan terkait dengan uji formal, yang tentu saja ini sudah melampaui tenggang waktu alau mengajukan uji formal. Jadi, fokus saja uraiannya ke pasal ini sesuai dengan yang disarankan oleh Pak Ketua tadi. Bahwa pasal-pasal yang diuji ini, ya bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ya tadi juga belum disebutkan. Kemudian berikutnya, hal yang mungkin perlu diteliti kembali ya secara menyeluruh ya, uraian yang menjadi pasal ya, alasan-alasan permohonan dan tentu dikaitkan dengan petitum secara keseluruhan. Untuk sementara terima kasih, Pak Ketua. 17. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, baik. Jadi, itu beberapa hal. Dan saya juga tambah sedikit. Saudara Aguslianto dan Muksan ini harus jelas kedudukannya sebagai apa? Apa ... alasannya apa sebagai warga negara Indonesia yang dirugikan dengan adanya ... apa itu ... pasal-pasal itu? Itu harus jelas. Tapi kalau Saudara Pemohon I dan II, ini memang bisa mewakili daerah di mana Saudara menjadi kepala daerah di sana. Tapi kalau Saudara siapa ini ... Aguslianto dan Muksan ini kan warga negara biasa itu apa yang menjadikan dia itu berasa berwenang untuk mengajukan ini ... pengajuan ini, ya toh? Jadi, ini tolong nanti di ... di ... dilengkapi kalau memang ... ya? Silakan, Pak Alim. 18. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih, Pak Ketua. Tadi sudah ada banyak nasihatnasihatlah dari kedua Bapak Yang Mulia ini. Mungkin ... mungkin semacam pandangan, terserah kepada Saudara Pemohon, khususnya Kuasanya. Ini di ... di petitum keempat misalnya, kan Pemohon menginginkan supaya mengubah ya? Ini salah tulis ini kata merubah, mengubah, Pasal 4 yang ini. Jadi, Pasal 4 itu tetap ada, cuma harus dibaca begini, sehingga dikeluarkanlah itu yang ... yang Saudara mau, kan begitu? Berarti Pasal 4 itu, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) itu tetap ada, cuma barangkali dikeluarkan sebagian daripada kecamatannya atau ... apa ... gitu lho. Jadi, kalau ... kalau saya, barangkali itu konstitusional secara kondisional ya? Tetapi dengan pengertian bahwa kecamatan ini saja, ini lho. Nah, yang ini kan menjadi tidak ada. Mungkin begitu ... mungkin begitu jalan pikirannya, tapi terserah bagaimana ... bagaimana sebenarnya di dalam pemikiran 7
Pemohon, khusunya Kuasa Pemohon. Karena kalau saya lihat, kalau pasal ini diubah, itu biasanya kita tidak berhak mengubah. Tapi kalau kondisional, itu memang bisa karena kita ... apa istilahnya ... negative legislature ya? Jadi, kalau memang dia diperlukan diperbaiki, perbaiki. Jadi ... karena kalau mau diubah saja begitu tanpa suatu syarat bahwa itu tetap konstitusional. Kecuali kalau domain-nya begini, itu nanti kita menjadi positive legislature. Mungkin itu tidak ... ini saran saja. Karena ini adalah saran, terserah sepenuhnya kepada Anda sebagai Pemohon. Karena kalau langsung kita langsung mengubah, gimana ya, kalau tidak kondisional. Oke, itu mengenai … mengenai … kemudian juga mungkin perlu juga dipikirkan oleh Pemohon bahwa dari satu kabupaten dimekarkan menjadi sekian kabupaten. Mungkin juga kabupaten yang lebih luas wilayahnya itu satu saat nanti dimekarkan lagi. Ibaratnya itu … itu kan pembentuk undang-undang nanti bisa dipikirkan … diapa … diberi alasan juga itu. Kalau ya sekarang ya, tetapi artinya seperti yang dalil Pemohon tidak sampai setengahnya itu dia punya wilayah, tetapi andai kata besok hari atau sekian tahun kemudian kabupaten yang pemekaran ini dimekarkan lagi kan mungkin dia menjadi lebih … lebih kecil ibaratnya itu, tapi itu jangka panjang dan tetap itu masih dalam konteks pemekarannya itu dan dalam konteks negara. Barangkali buat sementara, Pak Ketua, sudah cukup saya. 19. KETUA: ACHMAD SODIKI Baiklah. Jadi, tentunya Saudara misalnya sudah menyebut ya itu nomor 20 itu bahwa pemekaran itu memperpendek rentang kendali dan seterusnya, ya. Jadi ini … nah, ini bisa sebagai satu alasan toh? Jadi katakanlah ini apa sih tujuan pemekaran itu? Anda harus bisa mendalilkan bahwa kalau menginginkan daerah itu ada di tempat Saudara itu lebih menjamin bahwa rentang kendali pemerintahan dan efektivitas pemerintahan itu akan lebih menjamin di Saudara daripada di tempat lain. Jadi dengan demikian ada korelasi antara dalil Saudara itu dengan permintaan Saudara untuk memasukkan suatu daerah ke dalam suatu daerah. Bukan hanya sekedar masalah luasnya tidak sama, gitu lho. Kalau luasnya enggak sama ada kemungkinan yang luas itu mungkin daerah miskin juga ya, luas tetapi tidak subur ya. Yang di padang … yang di Saudi sana luas tapi enggak subur. Tapi, mungkin di daerah tidak terlalu luas itu subur. Tetapi yang penting kan di situ argumentasi pemekaran itu yang sudah tercantum di dalam undangundang itu Anda jabarkan bahwa kalau pemekaran semacam ini, ini tidak akan mencapai tujuan-tujuan yang ada di dalam undang-undang yang membolehkan tentang pemekaran itu, kan gitu logikanya. Sehingga itu seharusnya daerah itu masuk ke wilayah Saudara. Itu lebih … lebih mendekati kebenaran daripada hanya sekedar masalah luasnya, ya toh? 8
Jadi ini … nah, di dalam putusan-putusan kita itu ada tiga macam, ditolak, dikabulkan, atau dengan cara bersyarat. Pasal ini tetap konstitusional asalkan daerah ini masuk ke sini, gitu lho, ini bersyarat ya, konstitusional. Kalau tidak masuk itu inkonstitusional. Kalau masuk daerah Saudara konstitusional, ini namanya bersyarat. Nah Saudara milih yang mana, saya kira mungkin lebih silakan berpikir sendiri itu masuk mana gitu ya? Kira-kira petitumnya permohonannya begitu, tidak kemudian kita sendiri harus memasukkan itu karena Majelis kan hanya akan melihat dari sisi norma ya dari sisi itu dan mungkin sejarah dari wilayah itu bagaimana lebih … lebih memastikan terlayani dengan baik apabila seperti pemikiran Saudara itu. Cukup ya? Saya kira itu. Saudara diberi waktu 14 hari sejak hari ini untuk bisa memperbaiki permohonan ini supaya lebih bagus, supaya dikabulkan tentunya, dan lebih bagus ya toh. Ada pertanyaan dari Saudara? Cukup? 20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU Cukup, Majelis Yang Mulia, dan terima kasih atas saran dan masukannya. 21. KETUA: ACHMAD SODIKI ditutup.
Ya, baiklah. Dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.38 WIB
Jakarta, 28 November 2012 Kepala Sub Bagian Risalah,
t.t.d
Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
9