2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 50/PUU-X/2012

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON SERTA PEMERINATH (VI)

JAKARTA SELASA, 11 SEPTEMBER 2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 50/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum [Pasal 2 huruf g, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40, dan Pasal 42] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) 2. Serikat Petani Indonesia (SPI) 3. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (VI) Selasa, 11 September 2012, Pukul 11.25 – 12.15 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Moh. Mahfud MD. Anwar Usman M. Akil Mochtar Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi Hamdan Zulva

Saiful Anwar

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Benny Dikty Sinaga Dhona El Furqon dari Kuasa Pemohon Rianto Tambunan Edy Halomoan Gurning Anton Febrianto Andi Muttaqien Arief Suherman Ahmad Martin Hadiwinata

B. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5.

Kurnia Toha Nur Marzuki Mualimin Abdi Erik Irfan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB 1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Ahli I Nyoman Nurjaya dalam Perkara Nomor 50/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, silakan perkenalkan diri dulu yang Anda hadirkan di sidang ini.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY DIKTY SINAGA Baik, terima kasih, Majelis. Perkenalkan dari … kami dari Kuasa Pemohon, nama saya Benny Dikty Sinaga.

3.

KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON Saya Dhona El Furqon dari Kuasa Pemohon.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: RIANTO TAMBUNAN Saya Rianto Tambunan, Yang Mulia.

5.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY HALOMOAN GURNING Edy Halomoan Gurning.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANTON FEBRIANTO Anton Febrianto.

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN Andi Muttaqien.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIEF SUHERMAN Arief Suherman.

9.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD MARTIN HADIWINATA Ahmad Martin Hadiwinata. Cukup, Pak.

1

10.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup? Ya, Pemerintah?

11.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir, Yang Mulia, Pemerintah dari yang paling kiri sebelah ujung adalah Dr. Kurnia Toha dari Badan Pertanahan Nasional. Kemudian, sebelah kanannya ada Pak Nur Marzuki dari Badan Pertanahan Nasional juga. Saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, di belakang ada Saudara Erik dan Saudara Irfan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Badan Pertanahan Nasional, Yang Mulia. Terima kasih.

12.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, baik, Pak Nyoman Nurjaya dipersilakan maju untuk mengambil sumpah. Ini akan disumpah oleh Pak Achmad Sodiki dengan agama Hindu. Silakan, ya.

13.

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Ikuti lafal sumpah yang saya bacakan. “Om atah paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

14.

AHLI BERAGAMA HINDU DISUMPAH: Om atah paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

15.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, saya persilakan kepada Pemohon untuk memandu. Apakah Beliau ini sudah langsung menyampaikan melalui makalahnya ataukah mau Anda pandu dengan pertanyaan-pertanyaan?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY DIKTY SINAGA Saya pikir langsung saja, Pak.

2

17.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Langsung. Silakan, Pak Nyoman, maju, kalau mau duduk di situ juga bisa karena mau sambil operate itu ya? Oke, silakan.

18.

AHLI DARI PEMOHON: I NYOMAN NURJAYA Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, shalom namo buddhaya rahayu. Saya I Nyoman Nurjaya, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan pada kesempatan ini saya diminta sebagai Ahli oleh Pemohon untuk memberikan komentar kritis atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berbicara mengenai tanah sebagai salah satu elemen dari sumber daya agraria, dan secara filosofis juga menjadi sumber kehidupan manusia, khususnya bangsa dan negara ini, maka saya memulai uraian saya dengan memahami tentang ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dan nanti fokusnya pada sumber daya agraria dalam arti sempit, yaitu tanah permukaan bumi. Rujukan untuk memahami ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, khususnya tanah ini adalah konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dimulai dengan pembukaan pada alinea keempat, “Membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya.” Dan pasal 1 ayat … 1 ayat (3) kemudian menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu elemen penting dari negara hukum itu adalah perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 33 ayat (3), “Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ada dua kata kunci di sini, yang pertama dikuasai oleh negara, siapa negara itu. Kemudian yang kedua, dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Nah, dimensi ini menjadi penting untuk dipahami secara utuh karena pada akhirnya Undang-Undang Dasar menegaskan untuk kapan negara ini dibentuk. Selanjutnya kemudian dalam konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini diatur secara spesifik mengenai hak-hak konstitusional rakyat dan ada hubungan dengan perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi warga negara di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial budaya, dan di bidang ideologi yang berkaitan dengan religi. 3

Pasal-pasal ini menunjukkan hak konstitusional rakyat, dan ini menjadi dasar dari Pemohon untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, Pasal 33 ayat (3) kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. Beberapa pasal penting yang dimuat dalam undangundang ini menjadi rujukan untuk memahami secara utuh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah ini. Nah, pasal-pasal penting yang berkaitan dengan pengadaan tanah sebagai salah satu elemen dari sumber daya agraria dan itu menjadi bagian dari perlindungan hak asasi warga negara adalah Pasal 2 ayat (3), wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesarbesar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagian, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negera hukum di Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan adil dan makmur. Nah, pasal ini mencerminkan penjabaran lebih konkrit dan dari pelaksanaan alinea keempat pembukaan dan Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 13 ayat (1) menegaskan bahwa kewajiban pemerintah sebagai representasi negara untuk berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa cerminan dari politik hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945 yang pro rakyat dan menjamin setiap orang, khususnya petani itu memiliki tanah untuk digarap sebagai sumber kehidupan mereka. Oleh karena itu, pasal ini menunjukkan pengaturan mengenai pembatasan mengenai kepemilikan tanah, dan tidak hanya untuk orang, tapi juga untuk ... maksudnya orang perorangan, tapi juga untuk badan hukum. Dibatasi mengenai luas kepemilikan tanah dan bahkan ada pasal juga yang membatasi mengenai lokasi tanahnya supaya bisa lebih intensif digarap. Pasal 18 menegaskan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat Indonesia hak atas tanah dapat dicabut, dan ini cerminan dari hak penguasaan negara dapat dicabut, tetapi dengan syarat memberi ganti rugi yang layak, dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Nah, pasal ini yang kemudian menjadi rujukan utama, seperti dituangkan dalam konsideran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

4

Selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwa komentar saya mengenai undang-undang ini akan saya sampaikan selanjutnya. Nah, pencabutan hak atas tanah dalam bahasa Belanda disebut sebagai onteigeing dan dalam bahasa Inggris mungkin bisa diterjemahkan dengan land acquisition. Nah, pencabutan tapi juga bisa diartikan pengambilalihan tanah oleh negara. Nah, pencabutan hak atas tanah oleh negara dimungkinkan tetapi dengan syarat yang wajib dipenuhi terlebih dahulu, jadi tidak untuk menjaga kesewenang-wenangan negara memaksakan wewenangnya. Syarat demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama dari rakyat, dan memberikan ganti kerugian. Dalam hal ini kewenangan negara untuk mencabut diatur, tapi tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Nah, saya hanya ingin mengajak untuk melihat konteksnya apa sebenarnya dari pengaturan Pasal 18 ini dan membaca suatu produk hukum harus tidak dengan tekstual saja tapi ada konteksnya. Nah, Pasal 7, “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.” Sebenarnya konteks pencabutan itu ada di sini dan itu dalam UndangUndang Agraria ditegaskan untuk menghidari adanya penguasaan tanah yang melampaui batas-batas dan kemudian menyebabkan ketimpangan dalam penguasaan tanah dan tujuan itu adalah untuk land reformed, memberikan hak kepada masyarakat yang tidak mempunyai tanah, lahan garapan sebagai sumber kehidupan untuk mendapatkan tanah itu, dan itu kewajiban negara juga untuk memberikan hak mereka. Nah, konteks yang lain ketika merujuk pada Pasal 27. Ditegaskan bahwa hak milik hapus dan tanahnya jatuh kepada negara karena pertama, pencabutan hak berdasarkan Pasal 18. Kemudian, penyerahan secara sukarela dari pemegang hak atau karena ditelantarkan dan yang terakhir karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2). Kita cermati sekarang Pasal 21 ayat (1). Penegasan hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Ini wujud dari perlindungan negara terhadap warga negaranya dalam konteks kedaulatan Negara. Dan Pasal 26 ayat (2), “Pemilikan tanah oleh warga negara asing menjadi hapus karena hukum.” Nah, ada terminologiterminologi hukum yang menarik dalam kaitan dengan onteigeing dan/atau land acquisition ini yang digunakan dalam Undang-Undang Agraria dan itu menjadi rujukan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pada Pasal 26 ada terminologi hukum yang digunakan pengalihan atau pemindahan hak dan ini wujudnya itu adalah perbuatan hukum antar pihak, antar subjek hukum, bisa melalui jualbeli, sewa menyewa, gadai. Nah, tetapi ada kemudian terminologi hukum penghapusan hak dan tanah jatuh kepada negara. Ini terminologi hukum penghapusan itu meliputi, pencabutan hak. Itu diatur dalam Pasal 18-nya, pencabutan hak, penyerahan secara sukarela, penelantaran tanah. Tetapi ada terminologi hukum yang lain 5

kemudian di Pasal 21 ayat (3) itu pelepasan hak atas tanah yang dikuasai warga negara asing. Nah, menariknya kemudian terminologi hukum yang muncul dalam undang-undang ini adalah pengadaan tanah. Ini maknanya apa dan makna hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan dari terminologi hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini pengadaan tanah dan rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Nah, dalam undang-undang ini kemudian ketika membaca konsideran menimbang, ada tujuan filosofis, nuansa filosofis, kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak melalui pelepasan hak. Nah, ini istilah pelepasan hak yang muncul di Pasal 5-nya. Tujuannya, menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembagunan dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pengadaan tanah, penyediaan tanah, pelepasan hak. Ini terminologi-terminologi hukum yang perlu dicermati dan itu mempunyai makna hukum, dan implikasi, atau akibat hukumnya. Nah, pelepasan hak yang dimaksud dalam undang-undang a quo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini dapat dibaca dari Pasal 1 angka 9. Yang dimaksud dengan pelepasan hak itu adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanahan, ini isinya seperti ini. Jadi, ada kegiatan pemutusan hubungan hukum dalam bentuk kegiatan itu. Kita cermati lagi di Pasal 5, “Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya,” ini pasal menarik ini. “Pihak yang berhak wajib melaksana ... melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ... pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Ada dua koridor yang dipakai untuk pelepasan hak dalam kaitan dengan pengadan tanah. Koridor yang pertama, koridor hukumnya itu adalah pemberian ganti kerugian. Dan koridor yang kedua, yang mencerminkan pemaksaan kewenangan negara dalam pengadaan tanah yang dimaksudkan untuk pemenuhan pelayanan publik, khususnya penyediaan infrastruktur, itu adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Artinya apa? Ada penggunaan kewenangan yang dipaksakan oleh pemerintah khususnya yang dikatakan representasi dari negara itu untuk mengadakan, menyediakan tanah itu melalui pelepasan hak. Pasal 9 kalau dicermati, “Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara dua terminologi bagi hukum yang perlu dicermati kepentingan pembangunan. Jadi, ada istilah-istilah hukum, terminologi hukum yang digunakan, ada kepentingan umum ... maaf, kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Tapi di Undang-Undang Agraria, ada

6

termonologi hukum, kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan seluruh rakyat kita. Nah, dari Pasal 9 ini, kalau kita kritisi bahwa memang pengadaan tanah itu dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pembangunan. Pembangunan membutuhkan ruang, ya. Dan di Pasal 10 memang ditegaskan, yang dimaksudkan dengan kepenting ... pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kepentingan umum itu diartikan sebagai kepentingan pembangunan, dianalogikan. Dan Pasal 10 ini mulai dari a sampai r. Nah, Pemohon kemudian mempersoalkan ini ketika merujuk pada huruf b, khususnya pembangunan jalan tol ... jalan tol. Nah, pembangunan jalan tol ini dilakukan bisa oleh badan hukum ... badan usaha milik negara, bisa juga badan usaha milik swasta. Nah, kalau tujuan untuk penyediaan infrastruktur dalam rangka pelayanan publik oleh pemerintah, mestinya murni sebagai pelayanan publik ... pembangunan untuk pelayanan publik dan tidak ada nuansanuansa komersial di dalamnya. Yang kedua, dipersoalkan adalah pelabuhan. Dan bahkan satu lagi sebenarnya pembangkit tenaga listrik, itu juga dikuasai oleh swasta atau badan usaha milik negara. Nah, intinya, kalau Pasal 10 ini, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan umum dianalogikan untuk kepentingan pembangunan, mestinya diartikan sebagai kepentingan pembangunan untuk penyediaan infrastruktur dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika pasal ini ada juga terminologi hukum dan kepentingan masyarakat, di sini yang dalam ilmu perundang-undangan bisa dikatakan sebagai vaagheid norm atau fake norm, kekaburan norma. Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat, tapi kepentingan umum dianalogikan dengan kepentingan pembangunan. Kita cermati lagi Pasal 6 dan Pasal 11, pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Ini kata wajib agak mengganggu ini karena ada konsekuensi hukum, kalau kewajiban tidak dilakukan, konsekuensi hukumnya, dan ini biasanya kalau dalam produk hukum undang-undang, kewajiban diikuti kemudian hak … kewajiban, tanggung jawab, tugas diikuti dengan ketentuan sanksi. Kalau kewajiban tidak dilakukan, apa kemudian sanksinya? Dilaksanakan oleh gubernur mewakili pemerintah di tingkat daerah. Kemudian yang kedua, instansi yang memerlukan tanah dan lembaga pertanahan yang megurus administrasi pertanahannya. Nah, dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini kemudian ada kata yang agak mengganggu terminologi hukum, tanahnya dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah. Tahu Badan Usaha Milik Negara? Kata dimiliki agak menggangu. Ada konsekuensi hukumnya kata memiliki ini. Yang pasti akan merujuk kepada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, Jenis-Jenis Hak atas Tanah.

7

Kemudian instansi yang memerlukan tanah, di dalamnya kita cermati representasi negara, pemerintah, instansi yang memerlukan tanah ini di … atau meliputi lembaga negara. Kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, kemudian subjek hukumnya juga Badan Hukum Milik Negara, kemudian ada Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, Badan Usaha Milik Negara, kalau instansi selain Badan Usaha Milik Negara ini, itu adalah representasi negara, pemerintah. Tetapi Badan Usaha Milik Negara ini adalah entitas hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan usaha-usaha tertentu dan tergantung pada bentuk badan hukumnya. Karena dalam badan hukum dari badan usaha itu bisa berupa perum, bisa juga perseroan terbatas. Kalau dulu ada perusahaan jawatan, nah ini kalau kemudian yang perum itu orientasinya selain sosial, memenuhi pelayanan publik tapi juga orientasi profit pasti ada. Apalagi kalau yang bentuk badan hukumnya perseroan terbatas, murni profit. Nah, ini mesti ada penjelasan lebih lanjut. Nah, kalau dilihat dari tahapannya pengadaan tanah ini, perencanaan, diawali dengan perencanaan dengan membuat dokumen perencanaan pengadaaan tanah dan itu dibebankan pada instansi yang memerlukan tanah. Setelah itu, persiapan, pemberitahuan rencana dan lokasi pengadaan tanah dan ada mekanisme konsultasi publik karena akan bersentuhan dengan pemegang hak. Kemudian, tahapan ketiga adalah pelaksanaan, kalau tidak ada masalah dilaksanakan, instansi mengajukan pelaksanaan kepada … ada institusi hukum atau lembaga negara yang diberi kewenangan dalam bidang pertanahan. Lembaga pertanahan yang dimaksud di sini adalah Badan Pertanahan Nasional, untuk peralihan hak dengan ganti kerugian. Ini ada lagi kata peralihan hak. Kata peralihan hak dalam Undang-Undang Agraria itu artinya pemindahan hak dari perbuatan hukum subjek-subjek hukum, jual-beli misalnya, itu peralihan hak. Tapi kalau pencabutan, pelepasan, itu kewenangan publik. Artinya, pemerintah yang melakukan itu dengan kewenangan yang diberikan oleh negara. Kemudian penyerahan hasil lembaga pertanahan. Kalau dicermati dari tahapan ini, persoalannya sebenarnya ada di mekanisme pengadaan tanahnya. Nuansa, kalau kita baca utuh pasal-pasal selanjutnya, nuansanya itu adalah pertama yang saya inventarisasi, kewenangan pemerintah dilengkapi dengan pendekatan represif dan itu tercermin dari ada pemaksaan kewenangan. Ketika ada penolakan atau ketidaksepakatan dari pemegang hak, pemerintah menyerahkan pada mekanisme kekuasaan kehakiman dan bahkan ditegaskan lembaga hukum yang namanya konsinyasi itu digunakan sebagai instrumen untuk memaksakan kewenangan pemerintah dan bagi pemegang hak itu tidak ada pilihan lain. Kehadiran dalam konsultasi publik dapat diwakilkan dengan surat kuasa, ini hati-hati sekali dalam banyak hal manipulasi sering terjadi di sini. Konsultasi publik hanya sebatas digunakan untuk 8

justifikasi atau formalitas. Kemudian, makna konsultasi publik bukan musyawarah kalau dicermati untuk mencapai kesepakatan, tapi lebih pemaksaan wewenang pemerintah. Yang lain yang saya cermati. Penyampaian keberatan, penolakan ketidaksepakatan pemegang hak, ini yang digiring ke ranah litigasi dan ini artinya apa, hak warga Negara persoalannya, tanah sumber kehidupan. Hak menguasai negara dilakukan dengan pendekatan represif. Yang lain menariknya lagi, limit waktu pengajuan keberatan, apakah itu resistensi penolakan atau ketidaksepakatan pemegang hak kepengadilan dan waktu pembuatan keputusan pengadilan mengintervensi hukum acara peradilan karena ada giringan ke ranah litigasi itu bisa … kalau itu merupakan … ini di tahapan terutama di persiapan, memang dokumen perencanaan dibuat oleh instansi, tapi ketika mulai persiapan kemudian tahap keduanya … maaf, perencanaan yang kedua ini di persiapan yang ketika pemberitahuan mengenai rencana pengadaan tanah, kemudian pendataan awal, dan konsultasi publik itu tingkatannya, artinya elemennya. Dan di sini ada masalahmasalah yang berkaitan dengan persoalan mekanismenya. Ada nuansa pemaksaan kewenangan yang digiring ke ranah litigasi masuk ke jalur pengadilan, bisa pengadilan negeri, bisa pengadilan tata usaha negara kalau itu berkaitan dengan keputusan pejabat tata usaha Negara dan kasasinya ke Mahkamah Agung, dan ada nuansa intervensi mengenai hukum acara peradilan karena misalnya ketika keberatan untuk pemegang hak diberikan batas waktu mengajukan keberatan, hakim memutuskan juga diberikan batas waktu. Nah, asas kebebasan berkontrak dalam penentuan nilai dan besar ganti kerugian diabaikan karena apa? ditetapkan secara sepihak oleh penilai sesuai nilai saat pengumuman penetapan lokasi karena nanti penetapan lokasi dengan pelaksanaan pembangunannya itu butuh waktu lagi dan itu ada nuansanuansa nanti yang menyebabkan kerugian dari pemegang hak. Nah yang lain, lembaga hukum dalam peradilan … mekanisme peradilan itu yang disebut dengan konsinyasi itu digunakan sebagai instrumen hukum untuk memaksa, menekan pemegang hak, menerima nilai ganti rugi. Bayangkan masyarakat yang tidak mengerti hokum, kemudian diminta untuk melakukan … karena konsinyasi penitipan uang di pengadilan dan kalau tidak setuju lakukan gugatan. Nah, bayangkan kalau ngomong di Jawa ya, tapi kalau ngomong di daerah, di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, di NTT dengan kondisi sarana-prasarana infrastruktur transportasi, komunikasi, dan lain-lain untuk memenuhi haknya melalui litigasi ini. Nah, saya mengatakan bahwa persoalan mendasarnya sebenarnya di mekanismenya ini. Ada pasal yang menarik, Pasal 43, tegas sekali disebutkan, “Hanya dengan konsinyasi menghapus atau mencabut hak atas tanah dan membatalkan bukti hak pemilikan,” ini menarik sekali pasal ini. Hanya dengan konsinyasi … padahal dengan konsinyasi ini belum titik, masih ada proses peradilan, ada mekanisme dalam penggunaan hak-hak dari pemegang hak untuk mendapatkan 9

haknya secara ... sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kemudian tanah pemegang hak menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi, hanya dengan konsinyasi, kita cermati Pasal 43 ini secara kritis, “Hanya dengan konsinyasi untuk menghapus atau mencabut hak atas tanah dan membatalkan bukti hak pemilikannya.” Ada lagi yang menarik, Pasal 39, ini anggapan hukum, asumsi hukum, yang kontra keadilan. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) karena hukum, ini bahasa hukum ini. Karena hukum, pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). Saya mengatakan ini wujud dari pendekatan represif, penggunaan kewenangan yang dipaksakan. Karena hukum, pihak yang berhak dianggap ... karena hukum. Ada dua terminologi hukum yang dapat ... yang mempunyai makna hukum yang berbeda dan akibat hukum yang berbeda. Karena hokum, batal demi hukum, atau dapat dibatalkan dalam bahasa hukum perdata atau hukum acara perdata. Nah, di sini disebutkan karena hukum perlu dikritisi. Nah, yang lain, yang ingin saya tegaskan Majelis Hakim Yang Mulia, hak atas tanah itu sebenarnya kalau dilihat dari subjek hukumnya, itu ada yang individual, ada yang komunal masyarakat hukum adat, ada juga hak atas tanah yang diberikan kepada badan hukum. Tapi, juga ada yang disebut dengan hak pengelolaan dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Nah persoalannya kemudian, kalau kita cermati dari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 ini, undang-undang ini hanya ditujukan untuk rakyat. Artinya, rakyat yang dimaksud adalah pemegang hak individual dan pemegang hak komunal masyarakat hukum adat. Kalau dilihat dari tahapan dan mekanismenya itu. 19.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, dipercepat ya. Ahli, mohon dipercepat ya.

20.

AHLI DARI PEMOHON: I NYOMAN NURJAYA Ya.

21.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya.

22.

AHLI DARI PEMOHON: I NYOMAN NURJAYA Rakyat pemegang hak atas tanah jadi individual, hanya ditujukan kepada dua subjek hukum pemegang hak atas tanah ini. Nah, ini yang 10

kemudian menjadi pertanyaan. Pembangunan wajib dilakukan, pembangunan yang dikemas dalam pembangunan nasional. Dan itu kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan dalam rangka memenuhi atau mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertanyaanya kemudian, pembangunan yang bagaimana? Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pembangunan dilaksanakan dengan mengutamakan target atau proses. Kalau target, nuansanya seperti ini, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini. Prosesnya itu lebih penting karena amanat UndangUndang Dasar mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, melibatkan rakyat sebagai subjek atau menjadikan objek, nuansanya objek. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai amanat konstitusi negara, mensejahterakan rakyat. Nah, pengadaan tanah yang menekankan kepastian undangundang atau pro keadilan? Ini pertanyaan besar ini. Perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara atau pemaksaan kewenangan Pemerintah? Nah, kalau merujuk pada ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, khususnya tanah, maka rujukannya kembali kepada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya alinea keempat pembukaan dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar, kaitkan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara. Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga mendapatkan dan mempunyai manfaat untuk kepentingan forum ini, terima kasih. 23.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Pemohon, cukup? Apa ada yang mau didalami?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY DIKTY SINAGA Cukup, Majelis.

25.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup. Pemerintah, cukup? Cukup. Baik, berikutnya kepada Pemohon dan kepada Pemerintah diberi waktu sampai tanggal 19 September, jam 16.00 untuk menyerahkan kesimpulan tanpa sidang, langsung ke lantai empat. Terkecuali kalau Pihak Pemohon maupun Pemerintah menganggap sangat perlu ada sidang lagi. Cukup, ya? Cukup. Pemerintah? Cukup?

11

Baik, ditunggu sampai tanggal 19 September 2012, jam 16.00 paling lambat. Sidang di tutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.15 WIB

Jakarta, 11 September 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

12