MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 97/PHPU.D/X/2012
PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DEIYAI PUTARAN II TAHUN 2012
ACARA MENDENGARKAN LAPORAN KPU PROVINSI PAPUA, KPU, PANWASLU KABUPATEN DEIYAI, DAN BAWASLU (VIII)
JAKARTA SENIN, 29 APRIL 2013
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 97/PHPU.D-X/2012 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 PEMOHON Natalis Edowai dan Mesak Pakage [Nomor Urut 6] TERMOHON KPU Kabupaten Deiyai ACARA Mendengarkan Laporan KPU Provinsi Papua, KPU, Panwaslu Kabupaten Deiyai, Dan Bawaslu (VII) Senin, 29 April 2013, Pukul 10.40 – 11.21 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) M. Akil Mochtar 2) Ahmad Fadlil Sumadi 3) Muhammad Alim Mardian Wibowo
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Natalis Edowai B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. A. H. Wakil Kamal 2. Mulyadi M. Pihilian
3. Iqbal Tawakal Pasaribu
C. Termohon: 1. Acer Pigai 2. John Mote
3. Piyus Pakage 4. Milianus Do
D. Kuasa Hukum Termohon: 1. Martina E. Pihak Terkait: 1. Dance Takimai F. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. Maheswara Prabandono G. KPU Provinsi: 1. Tjipto Wibowo
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 10.40 WIB 1.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam Perkara Nomor 97/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, hadir?
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL Hadir, Yang Mulia.
3.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Hadir, ya. Kuasa masih yang lama? Maksud saya tidak ada pergantian itu, ini?
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL Tidak, istikamah, Yang Mulia.
5.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Istikamah, ya?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL Dan Prinsipal juga hadir, Yang Mulia.
7.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya karena sudah diselesaikan, ya selesaikan sampai selesai juga kewajib … kewajibannya, kan? Kewajiban berimbang antara klien dan pengacaranya. Jangan ditinggalkan di tengah jalan. Baik, Termohon?
8.
KUASA HUKUM TERMOHON: YANUAR P. WASESA Hadir, Yang Mulia.
1
9.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Hadir?
10.
KUASA HUKUM TERMOHON: YANUAR P. WASESA Hadir.
11.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Prinsipalnya hadir juga? Ha?
12.
KUASA HUKUM TERMOHON: YANUAR P. WASESA Hadir, Yang Mulia.
13.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dua orang, oke. Terkait?
14.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MAHESWARA PRABANDONO Hadir … hadir, Yang Mulia, Prinsipalnya maupun Kuasa Hukumnya.
15.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR
He eh, lalu dari kap … KPU Provinsi Papua? Hadir, ya? Ini
miknya memang lagi ada masalah sedikit. Lalu, satu lagi dari … ya? 16.
BAWASLU: Kami dari Bawaslu RI, Bapak Ketua.
17.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dari Bawaslu?
18.
BAWASLU: Ya.
19.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara anggota Bawaslu, ya?
2
20.
BAWASLU: Bukan, Bapak. Saya staf dari bagian hukum dan penanganan pelanggaran. Di sini saya hadir untuk menyampaikan surat dari Bawaslu terkait tentang penyampaian tidak dapat hadir dalam sidang Mahkamah Konstitusi dengan Agenda Sidang Mendengarkan Keterangan Termohon, KPU Provinsi Papua, Panwaslu Kabupaten Deiyai, dan Bawaslu, dan KPU.
21.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jadi, hadir untuk menerangkan bahwa tidak bisa hadir, kan begitu?
22.
BAWASLU: Ya, Bapak, siap.
23.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, baiklah. Hari ini adalah sidang untuk mendengar hasil pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu berkaitan dengan Kabupaten Deiyai ini, sebagai pelaksanaan atau perintah dari putusan Mahkamah. Untuk itu Saudara Termohon saya persilakan, walaupun laporannya sudah kita terima, tapi pokok-pokoknya saja apa yang akan disampaikan. Apa ini?
24.
KETUA KPU KAB.DEIYAI: ACER PIGAI (suara tidak terdengar jelas).
25.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ha, ini sebentar, sebentar! Miknya lagi … sinyalnya lagi hilang ini. Coba!
26.
KETUA KPU KAB.DEIYAI: ACER PIGAI Ha … Hakim Yang Mulia, saya sebagai Ketua KPU Kabupaten Deiyai. Kuasa Hukum yang lama, kami sudah batalkan, dan kami sudah pakai pengacara baru.
27.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kuasa Hukum yang baru?
3
28.
KETUA KPU KAB.DEIYAI: ACER PIGAI Ya, Kuasa Hukum yang baru, Pak.
29.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ada surat kuasanya? Coba Petugas, diambil!
30.
KETUA KPU KAB.DEIYAI: ACER PIGAI Sebagai … sebagai laporan.
31.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Coba Petugas, diambil kuasanya! Acer Pigai Ketua ka … KPU Kabupaten Deiyai memberi kuasa kepada Baginda Siregar, Muhammad Yusril, tapi tidak … surat pembatalan Acer Pigai. Ya, ini sebenarnya urusan para pihak ini. Tim Advokasi Kabupaten Deiyai Saudara Teguh … sauda eh … Saudara Sugeng, Saudara Yanuar, Saudara Martina, Saudara Tanda Perdamaian. Betul ini?
32.
KUASA HUKUM TERMOHON: YANUAR P. WASESA Yang Mulia, mungkin anggota KPU yang di sebelah saya bisa menjelaskan soal itu, Yang Mulia, soal kuasa. Kami juga mendapat surat dari Saudara John Mote sebagai anggota yang menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan dalam rapat Pleno KPU untuk mengganti tim Kuasa Hukum, Yang Mulia, kecuali kesepakatan bersama tanggal 7 Desember 2012. Untuk lebih jelasnya, kalau diizinkan Saudara John Mote yang (…)
33.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, Saudara dulu kan kuasanya dari ketua juga toh?
34.
KUASA HUKUM TERMOHON: YANUAR P. WASESA Dari ketua, Yang Mulia.
35.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ha, ini pencabutannya dari ketua juga. Bagi kami sih sebenarnya bukan urusan kita ini, kan gitu.
4
36.
KUASA HUKUM TERMOHON: YANUAR P. WASESA Ya.
37.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Urusan pihak-pihaklah. Saya enggak mengerti kenapa harus mencabut, tapi nanti laporannya juga sudah disampaikan ke sini. Ya, toh? Kepentingannya apa, saya tidak mengerti.
38.
KUASA HUKUM TERMOHON: YANUAR P. WASESA Kalau diizinkan, Saudara Jhon Mote, Yang Mulia?
39.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, maksudnya untuk apa?
40.
KUASA HUKUM TERMOHON: YANUAR P. WASESA Untuk menyampaikan penunjukan Kuasa Hukum ini.
41.
keterangan
terkait
dengan
soal
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, itulah. Itu kan KPU satu kesatuan tadi saya bilang, makanya kalau yang sudah ditandatangani kemudian sudah dicabut, kemudian ada Kuasa baru, ya, kita berpegang kepada itu. Masalah internal itu diselesaikan secara internal, jadi ... ya, jadi semuanya jadi pekerjaan kita jadinya, pusing kepala kita di sini. Ini KPU provinsi gimana ini, KPU Deiyai ini? Masih tetap seperti itu? Ada tahu enggak Saudara?
42.
KPU PROVINSI: TJIPTO WIBOWO Ya, Yang Mulia. Masih seperti itu, Yang Mulia. Memang beberapa waktu lalu juga sedang diperiksa pelanggaran kode etik semua Anggota KPU Kabupaten Deiyai dan Keputusan DKPP memang sudah keluar juga, namun karena waktunya kalau tidak salah beberapa hari yang lalu mepet sekali dengan ini sehingga kami belum sempat PAW-kan sesuai dengan rekomendasi DKPP. Memang masalah internal dari KPUD seperti begitu, Pak Yang Mulia.
43.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Lagi ada masalah memang? Seluruh komisionernya? Atau sebagian?
5
44.
KPU PROVINSI: TJIPTO WIBOWO Seluruhnya, Yang Mulia.
45.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tapi okelah itu masalah internal maksud saya, tapi kaitan untuk legalitas ke sini, ya, kita berpegang kepada yang dari KPU lah, dari Termohon, ini Kuasanya sama-sama juga enggak apa-apa lah itu, terserah kalian, gitu lah, ya. Yang penting laporannya dulu siapa yang mewakili. Secara lisan saja, secara lisan, singkat karena kan tertulis sudah ada ini, enggak mungkin diubah lagi. Ya, apa?
46.
KETUA KPU KAB.DEIYAI: ACER PIGAI Kami yang akan menyampaikan sebagai Ketua.
47.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan singkat, jelas, pelaksaan pemungutan di 3 kampung itu? Bagaimana?
48.
KETUA KPU KAB.DEIYAI: ACER PIGAI Hakim, Yang Mulia. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai menyampaikan, melaporkan pelaksanaan PSU 3 kampung. Pertama, Hakim memberikan 60 hari, dalam 60 hari KPU sudah memberikan tagihan permohonan ke pemerintah, yang pertama tanggal 8, yang kedua tanggal 14, surat yang ketiga tanggal 29.
49.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke, kalau soal itu kan sudah, sudah kita sidangkan terdahulu itu, ya. Jadi yang Saudara laporkan hasil pelaksaan pemungutan.
50.
KETUA KPU KAB.DEIYAI: ACER PIGAI Hasil pelaksanaan pemungutan suara 3 melaporkan 3 ... pelaksanaan PSU 3 kampung (...)
51.
kampung
KPU
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dilaksanakan kapan?
6
52.
KETUA KPU KAB.DEIYAI: ACER PIGAI Tidak sah karena KPU dengan sah kami sudah Plenokan tahapan jadwal dan program pada tanggal 18, 18 Maret setelah Pleno ada surat dari bupati, setelah Pleno hari selasa pagi saya turun ke Nabire ikut persidangan Pengadilan Nabire. Sebelum turun saya menyampaikan sekretariat segera siapkan surat undangan untuk sosialisasi pada tanggal 22 hari Jumat. Setelah sidang selesai saya kembali tanda tangan karena akan dibagikan. Hari selasa saya turun ikut persidangan Pengadilan di Nabire. Setelah selesai sidang tanpa penahanan massa berkeliling di pengadilan dan main desak ke hakim pengadilan dan jaksa bahwa ketua KPU tidak boleh memberikan waktu untuk melaksanan PSU ... kasih masuk ke penjara tidak boleh kasih waktu untuk melaksanakan PSU. Teriakan dan berontak desakan dari massa. Setelah itu setelah selesai sidang saya langsung ke luar naik mobil, langsung siap-siap untuk naik ke Deiyai. Ada telepon dari hakim dan jaksa, “Ini massa saat ini Panas (suara tidak terdengar jelas) tidak apa-apa ketua KPU masuk di tahanan 2 minggu. Setelah itu saya mengatakan kepada hakim dan jaksa, “ Tidak apa-apa, saya masuk dulu. Pada saat itu massa berontak dan hampir masuk ke jaksa dan hakim. Setelah itu saya masuk ada telepon dari Deiyai, tapi (suara tidak terdengar jelas) yang menyampaikan bahwa di sini ada surat undangan ... John Anggota KPU John Mote sedang bagi surat undangan untuk sosialisasi. Saya menyampaikan sama mereka saya tidak memberikan mandat, kenapa anggota KPU tidak koordinasi, tidak menyampaikan ke Ketua KPU bahwa karena ketua masuk ke tahanan, kami jalankan, tidak pernah koordinasi. Terus selama … setelah masuk tahanan, pak bupati masuk intervensi. Dana dipegang, diatur oleh bupati bersama sekretaris. Logistik yang dicetak oleh … dana yang dikeluarkan itu … saya sebagai ketua KPU tidak tahu dana dari mana, karena setelah saya masuk tahanan, bupati keluarkan dana itu. Setelah kami mengadakan rapat pleno, saya sebagai ketua KPU telepon ke bupati tidak angkat. SMS ke bupati, dia jawab, “Kapan kami Pleno.” Saya bilang tanggal 18 kami Pleno dan tanggal 20 itu pelaksanaan PSU. Bupati bilang, “Tunggu saya naik.” Setelah itu saya masuk tahanan. Dana diatur oleh bupati dan Pleno yang dijalankan untuk pelaksanaan PSU dijalankan oleh bupati bersama sekretaris. Untuk pengadaan logistik diatur oleh bupati dan sekretaris tanpa koordinasi dengan KPU, Pak ketua KPU. Setelah seminggu lamanya saya keluar dari tahanan, naik ke Deiyai. Bupati sudah Plenokan dan jadwalkan bahwa tanggal 3 April PSU. Saya menyampaikan sama anggota KPU, tanggal 3 itu siapkan di-Plenokan. Apakah anggota KPU atau bupati, karena belum ada koordinasi dan tanpa surat mandat. Lalu mereka bilang, “Ini desakkan dari bupati, kami tetapkan tanggal 3.” Tapi jadwalnya tidak di keluarkan, jadwal 7
yang secara resmi tanggal 27 Maret pelaksana PSU. Tapi perubahan jadwal untuk tanggal 3 tidak ada jadwal yang dikeluarkan. Setelah itu, pengadaan sudah sampai di Deiyai. Dalam pelaksanaan pengadaan logistik, saya sudah surati ke Tabroni yang menangani logistik, saya berikan surat pembatalan. Sementara tidak boleh cetak, saya keluar kembali di Kota Deiyai akan Plenokan samasama dengan anggota, kami akan keluarkan dana untuk percetakan. Tabroni menyampaikan ke saya, ini desakan … desakan dari bupati, saya tidak bisa dibatalkan, jalankan terus karena bupati sudah berikan dana, bupati sudah perintahkan saya untuk melaksanakan percetakan kertas suara. Setelah kembali, saya ketemu kapolres, kita batalkan PSU. Saya undang anggota KPU, kita melapor kembali ke MK karena ini waktunya sudah lewat. Kapolres bilang, “Kita ke Deiyai, ketemu dengan Pak Bupati, kita rapat dahulu, kita tetap laksanakan sosialisasi.” Pada hari itu, saya bagi surat undangan ke semua komponen untuk sosialisasi tanggal 4, pelaksanaan PSU tanggal 5. Itu dipaksakan dan diintimidasi oleh kapolres untuk harus PSU dilaksanakan. Setelah itu kami laksanakan PSU, dalam sosialisasi ketua KPU menyampaikan ke panwas, anggota PPD, tiga kepala desa dan kapolres. Logistik akan serahkan ke PPD, kepala desa, dan kapolres, bawa ketiga kampung. Setelah sampai di sana, apabila masyarakat tidak sepakat, ribut, atau penyampaian dari tiga desa masyarakat tidak terima. Masyarakat … penyampaian dari masyarakat tidak terima tiga kepala desa, tidak boleh serahkan dahulu logistik ke masyarakat, karena akan ribut. Apabila mereka sepakat secara damai, logistik serahkan ke mereka untuk pelaksanaan PSU. Penyampaian dari KPU. Setelah itu PSU dilaksanakan di tiga kampung, tidak tahu mereka bikin bagaimana di sana. Terus hari Minggu dan hari Senin, hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Senin. KPU menunggu di kantor KPU, rekapan suara dari TPS, PPD tidak sampai di KPU. Setelah itu KPU keluar, datang ke MK untuk melapor pelaksanaan PSU yang dilaksanakan oleh tiga kampung tidak sah karena tidak sesuai aturan yang berlaku. Bupati intervensi, pihak-pihak lain intervensi untuk pelaksanaan PSU. Sekian pelaporan dari kami, KPU. 53.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Okelah.
54.
KETUA KPU KAB.DEIYAI: ACER PIGAI Lengkapnya ada dalam (…)
8
55.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya.
56.
KETUA KPU KAB.DEIYAI: ACER PIGAI Laporan.
57.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sudah di … kita … nanti kita pertimbangkan, ya? Selanjutnya, dari KPU Provinsi … eh, ya, KPU Provinsi dulu.
58.
KPU PROVINSI: TJIPTO WIBOWO Baik, Yang Mulia. Ya, KPU Provinsi, dalam hal ini semenjak putusan pemilu … putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Februari yang lalu, KPU Provinsi berusaha mendorong KPU Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan PSU di tiga kampung. Kami sendiri mengakui bahwa kami tidak dapat hadir di tempat pemungutan suara pada saat pemungutan suara karena lain satu hal, di antaranya adalah kegiatan kami di Jayapura cukup sibuk dan anggaran dari kami juga tidak ada. Sehingga, kami selalu berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Deiyai dengan handphone atau telepon. Jadi, untuk secara langsung kami hadir, tidak dapat hadir di sana. Namun, kami selalu berusaha mendorong KPU Deiyai untuk melaksanakan PSU di tiga kampung tersebut. Dari pembicaraan di handphone, beberapa … semua anggota KPU saya kontak. Perlu saya informasikan dalam hal ini, dalam PSU tiga kampung ini, saya sebagai Koordinator Wilayah Kabupaten … KPU Kabupaten Deiyai, diberi tugas khusus dari Ketua KPU Provinsi Papua untuk terus mengawal jalannya pelaksanaan pemungutan suara di tingkat tiga kampung ini. Sehingga, beberapa … sebelum … sesudah tanggal 11 Februari, saya memberikan arahan kepada Anggota KPU Deiyai untuk mempersiapkan pemungutan suara ulang di tiga kampung tersebut. Selalu saya kontak mereka. Ya, memang ada yang bisa dikontak dan ada yang tidak bisa dikontak. Ini syukur Alhamdulillah, beberapa waktu terakhir ini, di Deiyai sudah ada sinyal, sehingga saya mengalami kemudahan untuk menghubungi beberapa anggota KPU dan sesekali juga menghubungi Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai. Pada dasarnya, mereka memang menyiapkan untuk pemungutan suara pada tanggal 2 April. Namun, pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan pada tanggal 5 April. Laporan yang saya terima pada saat itu karena situasi distribusi logistik yang mengalami gangguan, sehingga baru bisa dilaksanakan pada tanggal 5 April 2013.
9
Demikian, yang bisa saya sampaikan. Adapun hasil-hasilnya sudah kami terima dari KPU Kabupaten Deiyai, seperti yang kami lampirkan laporannya secara tertulis (…) 59.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tertanggal 25 April itu, ya?
60.
KPU PROVINSI: TJIPTO WIBOWO Tanggal 5 (…)
61.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR 25 April laporan Saudara kepada Mahkamah?
62.
KPU PROVINSI: TJIPTO WIBOWO Ya, Yang Mulia.
63.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Nomor Surat 185, betul?
64.
KPU PROVINSI: TJIPTO WIBOWO Betul, Yang Mulia.
65.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Di situ Saudara melaksanakan bahwa secara demokratis sesuai keinginan hati nurani masyarakat di tiga kampung tersebut. Itu menurut KPU Provinsi, ya?
66.
KPU PROVINSI: TJIPTO WIBOWO Ya, berdasarkan laporan dari beberapa masyarakat yang datang secara langsung ke kantor kami maupun yang kami hubungi secara telepon.
67.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Ini yang Komisioner Deiyai ini masalah apa di DKPP? Apa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu ini juga, pemilukada?
10
68.
KPU PROVINSI: TJIPTO WIBOWO Betul, Yang Mulia. Jadi, ada laporan ke DKPP dari beberapa kandidat yang dinyatakan kalah dalam pemungutan suara putaran pertama. Jadi, mereka dilaporkan berdasarkan oleh … dilaporkan oleh kandidat yang kalah pada diputar … pada putaran pertama, Yang Mulia.
69.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kandidat yang ikut di putaran pertama, ya?
70.
KPU PROVINSI: TJIPTO WIBOWO Baik, Yang Mulia.
71.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Putusan DKPP-nya sudah ada?
72.
KPU PROVINSI: TJIPTO WIBOWO Sudah, Yang Mulia.
73.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Apa? Diberhentikan semua?
74.
KPU PROVINSI: TJIPTO WIBOWO Ya, Yang Mulia.
75.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Bawaslu, Saudara ini kan ada surat ini, akan menyampaikan laporannya. Apa … apakah surat yang tertanggal 29 April ini atau ada laporannya tersendiri?
76.
BAWASLU: Ini ada laporannya tersendiri dari Panwaslukada Deiyai, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami lampirkan di … berbarengan dengan surat itu yang sudah kami serahkan ke Panitera. Terima kasih.
77.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR 11
Jadi, isinya … oke, sudah kita terima semuanya. Lalu secara formal, dari … dari … apa namanya … Bawaslu sudah ya yang laporan pelaksanaan pemungutan dari … berdasarkan dari panwaslukada. Sedangkan surat panwas yang dikirim hari ini adalah tidak bisa hadir. Pada prinsipnya Bawaslu sangat menghormati proses persidanganpersidangan pemilihan umum dengan agenda mendengarkan keterangan Termohon KPU provinsi, Panwaslu Deiyai, Bawaslu, dan KPU mengingat tanggal ini Badan Pengawas Pemiluhan Umum sudah ada agenda … maka dengan ini kami sampaikan permohonan maaf tidak dapat menghadiri panggilan sidang tersebut terkait laporan hasil pemungutan suara ulang di tiga kampung Kabupaten Deiyai, maka dengan hormat bersama ini bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan laporan secara tertulis. Yang dimaksudkan ini tertulis itu? 78.
BAWASLU: Siap, Majelis Yang Mulia. Sambil kami juga melampirkan Surat Nomor 261 Bawaslu/4/2013 (…)
79.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, ya, ini ada. Tapi kan di sini kan mengingat pelaksanaan pemungutan suara … secara langsung melakukan pengawasan oleh Panwaslukada Kabupaten Deiyai. Dengan hormat disampaikan bersamaan surat ini kami lampirkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Deiyai sebagaimana tertuang dalam Surat Panwaslukada Kabupaten Deiyai Nomor 11. Ini betul?
80.
BAWASLU: Ya, betul Yang Mulia.
81.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Dari Terkait ada respon? Karena Saudara tidak diwajibkan untuk memberi laporan tapi ada respon enggak?
82.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MAHESWARA PRABANDONO Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Yang bisa kami respon adalah yang pertama fakta pada persidangan MK beberapa saat yang lalu, ketua … seperti yang disampaikan oleh KPU Provinsi barusan, Ketua KPUD Deiyai memang sedang terkena persoalan hukum dan itu sedang bermasalah di pengadilan setempat. Lalu kemudian ada perintah PSU dari Mahkamah Konstitusi kepada anggota KPUD Deiyai 12
yang ada … yang waktu itu ikut bersidang. Atas perintah itu, kemudian seperti yang disampaikan laporannya hari ini, PSU terjadi dengan disaksikan oleh sejumlah stake holder yang lain yaitu DPRD, bupati, kepolisian, maupun atas pengawasan KPU provinsi dan panwas setempat. Artinya adalah hasil yang sudah dilaksanakan PSU-nya atas perintah MK Tersebut semestinya harus menjadikan pegangan bagi MK. Lalu kemudian atas adanya persoalan intenal di KPUD, dalam hal ini saya sangat yakin bahwa Majelis Hakim Yang Mulia bisa melihat lebih jauh sebetulnya (…) 83.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Okelah. Ini Saudara (…)
84.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MAHESWARA PRABANDONO Persoalan intinya itu apa, kira-kira begitu.
85.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara anu saja … apa namanya, harapan … tanggapan Saudara terhadap perintah pelaksanaan putusan Mahkamah itu saja. Soal yang lain-lain enggak usah ini, nanti kita bisa menilai sendiri.
86.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MAHESWARA PRABANDONO Terima kasih, Yang Mulia. Tanggapan Pihak Terkait (…)
87.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Bahwa itu sudah dilangsungkan sesuai dengan prosedur dan demokratis?
88.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MAHESWARA PRABANDONO Betul, Yang Mulia.
89.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, itu saja. Intinya kan itu.
90.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MAHESWARA PRABANDONO Terima kasih, Yang Mulia.
13
91.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Pemohon?
92.
KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL Yang Mulia.
93.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Singkat, jelas ya.
94.
KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL Kami telah menyerahkan tambahan bukti pada tanggal 23 kemudian keterangan Pihak Terkait pada tanggal … hari Jumat kemarin dan sudah lengkap secara tertulis, Yang Mulia. Pada pokoknya bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Deiyai ini memang terjadi banyak masalah. Pertama Yang Mulia bahwa bupati di persidangan pada tanggal 7 Maret 2013 kemarin menyatakan bahwa telah mentransfer dan untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang sebesar Rp3 Miliar. Namun ternyata Yang Mulia bahwa telah terjadi pemblokiran pada tanggal 5 Maret, sebelumnya sudah diblokir berkaitan dengan dana tersebut Yang Mulia, sehingga dana tersebut tidak bisa dicairkan oleh KPU. Seluruh logistik dan biaya itu langsung dikeluarkan oleh pejabat bupati sehingga inilah yang terjadi beberapa faksi yang ada di KPU dan kami Pemohon terus terang dirugikan. Mohon dipertimbangkan sehingga jelas-jelas telah menciderai demokrasi karena telah mengangkangi kemandirian KPU yang menjamin pa … yang dijamin Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Yang Mulia. Bahwa sepengetahuan Pemohon, Berita Acara berkaitan dengan penetapan tahapan dan jadwal program PSU hanya pada tanggal 18 Maret 2013. Sedangkan pelaksanaan yang dilaksanakan tanggal 5 maupun tanggal 3 tidak ada secara resmi diplenokan oleh KPU. Kemudian Yang Mulia, berkaitan dengan perintah Mahkamah Konstitusi untuk pemungutan suara ulang yang dilaksanakan masingmasing kampung, Pemohon … 3 kampung telah membuat surat kesepakatan. Dalam halaman 7 Yang Mulia, pada tanggal 23 Maret 2013 di Kampung Widuwakiya yang mem … tetap konsisten membagi tengah. Pihak Terkait mendapatkan 607 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 610 suara, vide bukti P-57. Kemudian di Kampung Wagomani tanggal 23 juga Yang Mulia, hasil musyawarah pembagian surat suara bagi tengah, masing-masing pasangan calon memperoleh 547 suara sedangkan Pemohon mendapatkan 58 suara. Itu yang 14
kemudian disepakati oleh kepala suku, kepala kampung sekretaris kampung, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Kemudian selanjutnya, Yang Mulia. Pada tanggal 25 juga dilaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh kepala suku, kepala kampung, sekretaris kampung, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan warga masyarakat lainnya yang tetap konsisten untuk membagi tengah sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan sikap suara membagi tengah Kampung Demago tanggal 25 Maret, bukti P52, Yang Mulia. Bahwa hasil musyawarah ketiga kampung tersebut ternyata tetap konsisten dan selaras menjelaskan hasil musyawarah ketiga kampung sebelumnya yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2013 dan dilanjutkan dengan upacara bakar batu tersebut vide bukti P-25, bukti P-26A, bukti P-26B, bukti P-27, dan bukti P-28, serta konsisten dan selaras pula dengan kesepakatan yang dibuat pada putaran kedua tanggal 20 November 2012 bukti P-8, Yang Mulia. Yang Mulia bahwa keberpihakan bupati yang kemudian memegang kendali keuangan sekaligus dia yang menyiapkan seluruh proses PSU dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 30 Maret 2013 Bupati Deiyai Basilius Badii, bersama Warsono Sekda Kabupaten Deiyai, Gunawan, dan Ramen, Yoser Pekei anggota DPR dan tim sukses Pihak Tekait, Yani Pigome tim sukses Pihak Terkait mengadakan kunjungan ke Kampung Widuwakiya untuk sosialisasi pelaksanaan PSU di tiga kampung tersebut. Dalam sosialisasi, Plt Bupati Basilius Badii, B.A., menggunakan bahasa mee dengan Indonesia yang mengatakan kepada masyarakat kampung Widuwakiya (Kuasa Hukum menggunakan bahasa daerah), artinya suara dikasih seperti putaran kedua kalau tidak nanti ditangkap polisi, itu kata Basilius Badi Plt Bupati, Yang Mulia. Sementara selanjutnya pada tanggal 1 April bahwa betapa aktifnya bupati ... bupati Basilius Badii menjadi seolah-olah mengambil posisi karena kondisi KPU yang seperti Yang Mulia saksikan mengambil alih seluruh tugas dari KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai. Bahkan pada tanggal 1 April Bupati Basilius Badi telah mengadakan rapat koordinasi terbatas (suara tidak terdengar jelas) PSU tiga kampung yang dihadiri oleh utusan Kapolres Gunawan, Hendra Kapolsek Tigi Barat, Simon Mote Kepala Distrik, Frans Mobi Kepala Distrik Tigi Barat, Frans Mote, Marsilius Badi kepala adat DB, Yance Mote Ketua HIPMI Ardin, dan Yafed Adi ketua tim sukses Pihak Terkait. Dalam rapat koordinasi, Yang Mulia secara sengaja bupati Basilius Badii tidak mengundang Pihak Terkait karena merekalah yang mengendalikan dana dan prosesnya. Sehingga pada waktu itu ketua tim sukses Pemohon memaksa masuk dan sebentar terjadi keributan karena kenapa tidak diundang, kenapa Pihak Terkait diundang. Ini ada videonya, Yang Mulia, lengkap videonya. Kemudian bisa dilihat dalam vide bukti P-63A dan bukti P-63B. Ada video lengkap, Yang Mulia bagaimana terjadi rapat koordinasi tanpa kehadiran ... dihadiri oleh Pemohon, sedangkan Pihak Terkait ada, bahkan anggota DPRD yang 15
jadi saksi untuk memihak Pihak Terkait dipersidangan hadir semua, Yang Mulia. 95.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke. Kesimpulannya, yang lain kan sudah terurai itu.
96.
KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL Selanjutnya tanggal 2, Yang Mulia, hadir juga bupati mengambil alih bagaimana untuk menjalankan sosialisasi untuk tanggal 3, tapi akhirnya tanggal 3 gagal dilaksanakan, Yang Mulia. Kemudian pada tanggal 4, Yang Mulia ini yang paling penting tanggal 4 dan tanggal 5, Yang Mulia. Terjadi sosialisasi karena sudah tidak bisa dilaksanakan sesuai tahapan jadwal kemudian ada sosialisasi berkaitan dengan tahapan. Sosialisasi pelaksanaan pelaksanaan (suara tidak terdengar jelas) di kantor Kabupaten Deiyai dihadiri oleh Plt bupati seluruh anggota KPU, ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Deiyai, tim sukses kedua pasangan calon, KPPS, PPS, PPD Tigi Barat, tokoh agama, kepala kampung, dan sekretaris kampung, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Adapun proses jalannya sosialisasi secara panjang lebar kami sudah sampaikan, tapi bahwa pada waktu itu, Yang Mulia, pada acara sosialisasi terjadi perdebatan berkaitan dengan perkara internal KPU lagi karena sampai tanggal 4 itu tidak ada jadwal atau keputusan KPU Kabupaten Deiyai untuk menetapkan jadwal pelaksanaan PSU.
97.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke.
98.
KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL Sehingga ada akibat ketidakjelasan administrasi yang dipersoalkan oleh tim sukses Nomor 6 juga oleh Jhon Adil Ketua Komisi A DPRD Asisten I Kabupaten Deiyai juga kapolres. Dalam rekaman, Yang Mulia, jelas kapolres mengatakan agar administrasi segera dibenahi dan menyatakan jika dilanjutkan tanpa administrasi yang jelas adalah cacat hukum dan memberikan waktu satu, dua hari untuk mempersiapkan adminsitrasi tersebut. Hal itu … hal ini sejalan dengan pendapat ketua KPU meminta agar terlebih dahulu diadakan rapat internal untuk perubahan jadwal dan setelah ada kejelasan tentang pencarian dan penggunaan dana sebesar Rp3 miliar karena sampai saat itu Rp3 miliar juga tidak jelas digunakan untuk apa, Yang Mulia. Kemudian setelah hal tersebut, maka kemudian diketuklah bahwa diberi waktu untuk KPU untuk rapat internal untuk menetapkan 16
jadwal dan tahapan pemilu karena memang belum ada pada waktu tanggal 4 April tersebut, Yang Mulia, diketuk dalam video jelas pada pukul 3.32.52 menit waktu Indonesia bagian timur. 99.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke.
100.
KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL Selanjutnya, Yang Mulia, setelah ditutup resmi, ternyata Ketua Panwaslu langsung berbisik kepada Ketua DPRD, kepada bupati, kapolres, ternyata akhirnya diambilnya mik Ketua KPU yang sudah menutup secara resmi sosialisasi ... apa ... acara sosialisasi yang menunda tiga hari untuk menetapkan jadwal dan ternyata semuanya disuruh keluar, dan kemudian dipaksa pada hari itu juga untuk dilaksanakan esok harinya, tanggal 5. Itu yang terjadi. Ada pemaksaan, ada pengusiran di situ, kemudian seluruh kepala kampung yang di situ dipulangkan. Ini ada secara kronologis kami sudah ceritakan dalam halaman 12, Yang Mulia, dan halaman 11. Bisa dilihat dari bukti P-6A dan P-66B. Ada videonya, Yang Mulia, lengkap, Yang Mulia.
101.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke.
102.
KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL Selanjutnya, ini yang paling penting adalah pada tanggal 5, Yang Mulia bahwa sebagaimana diamanatkan karena sudah dipaksa untuk hak ada acara pada tanggal 5 untuk PSU, maka Ketua KPU, sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa Ketua KPU berpesan kepada, ”Ini harus dipegang ... seluruh kotak suara dipegang oleh aparat keamanan, sampai ada kesepakatan di tiga kampung ... ada kesepakatan tertulis di tiga kampung.” Itu disepakati dalam proses sosialisasi dan kalau tidak ada kesepakatan kampung tersebut, maka dilaksanakan dengan one man, one vote atau luber istilah mereka, Yang Mulia. Kemudian, apa yang terjadi? Bahwa pada tanggal lima, pada tanggal 5, Yang Mulia, kepala kampung dan sekretaris kampung hadir di acara tersebut, tetap kemudian menekankan adanya kesepakatan bagi tengah kepala kampung dan Pihak Pemohon tetap ada bagi tengah, sedangkan Pihak Terkait akan mengambil seluruhnya suara di ... jadi, terjadi perdebatan di situ, tidak ada kesepakatan sampai akhir, Yang Mulia.
17
Kemudian, kepala kampung meminta ... kepala ... kemudian, Rubenwa ini, kepala kampung, menyampaikan kepada polres, ”Tolong, agar masing-masing kampung dipisah menjadi tiga bagian supaya kita bisa cek DPT apa sesuai atau tidak.” Namun, kapolres menjawab, ”Kalau begitu, kita tidak mampu karena waktunya sudah sedikit, tanggal 9 sudah harus dilaporkan ke MK, makanya disatukan saja karena jauh. Saya kapolres, hanya menjalankan putusan MK. Barang siapa yang mau mencoba menggagalkan ini, berarti beruntukan dengan kami.” Itulah yang disampaikan oleh kapolres, Yang Mulia. Kemudian, pada waktu itu, ketua kampung memanggil satu-satu karena tidak ada terjadi kesepakatan pada waktu itu, satunya bersikeras untuk bagi tengah, satunya mau mengambil semuanya, maka kepala kampung kemudian memanggil satu-satu. Ternyata yang setelah dipanggil, pendukung Pihak Terkait adalah warga yang tidak tinggal ... bukan asli di tiga kampung tersebut, Yang Mulia. Bahkan tidak berdiri. Bahkan di video, Yang Mulia, bisa dilihat di situ, wajahnya berpaling ketika dishoot. Karena mereka bukan warga asli tiga kampung tersebut, Yang Mulia. Maka, kepala kampung, ”Kau orang Paniai? Kau orang Dogiyai? Kau orang Nabire? Kenapa kau ikut-ikutan suara kami? Kau mengganggu suara kami!” Kira-kira, itu yang disampaikan oleh kepala kampung di video tersebut, Yang Mulia. Nanti kepala kampung bisa dihadirkan dalam proses persidangan, Yang Mulia. Oleh karena ada tekanan keras dari pihak lawan yang banyak dari luar daerah, bukan kampung asli tersebut, Yang Mulia, kemudian juga kapolres juga berpihak, akhirnya kepala kampung dan pendukung Pemohon akhirnya meninggalkan tempat PSU itu, Yang Mulia. Di video itu jelas, kepala kampung keluar dari PSU, diiringi pendukungnya. 103.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke.
104.
KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL Ya?
105.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Oke.
106.
KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL Seluruh pendukung Pemohon, lengkap dengan (…)
18
107.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sudah rinci di dalam laporan Saudara.
108.
KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL Ya. Kemudian, ada rekamannya lengkap, Yang Mulia.
109.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik.
110.
KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL Tidak ada kesepakatan di situ, Yang Mulia. Kemudian, setelah kepala kampung dan pendukung Pemohon pergi, baru dilaksanakan pencoblosan yang kemudian dibuka oleh Polsek Tigi Barat itu, Yang Mulia. Kemudian, dilaksanakan sendiri oleh (suara tidak terdengar jelas). Kemudian, pada tanggal 6, Pemohon juga telah melakukan demonstrasi juga, Yang Mulia, di sini bisa dilihat, Yang Mulia. Kemudian, tanggal 8 itu, Yang Mulia, kami sudah sangat lengkap, tanggal 8 tiga kampung dan masyarakat asli, Yang Mulia, masyarakat asli di tiga kampung tersebut, mendatangi kepala suku besar, kebetulan ketua dari Natalis Edowai, untuk menyampaikan hasil musyawarah bagi tengah dengan pesta adat bakar batu, untuk menyatakan bahwa tidak benar seluruh suara tiga kampung itu diambil oleh Pihak Terkait. Jadi, mereka menyerahkan tetap bagi tengah karena alasan bahwa demi harmoni dan kedamaian. Itulah kira-kira, Yang Mulia. Demikian juga berkaitan juga dengan pelanggaran di Bowobado, kami juga sudah menyampaikan bukti tambahan dan fakta-fakta tambahan bahwa yang di Bowobado, Yang Mulia, seharusnya kami mendapatkan 4.000 karena secara adat, kami mendapatkan suara … murni suara masyarakat adat di situ mendukung Pemohon. Kira-kira itu, Yang Mulia, bukti kami sudah lampirkan untuk mendapatkan apakah PSU tanggal 5, kemudian seperti apa hasilnya, mohon diberi kesempatan untuk mendengar saksi-saksi untuk kearifan Yang Mulia memberikan putusan nanti. Terima kasih, Yang Mulia.
111.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baiklah. Semua pihak sudah dikasih kesempatan, ya. Ini … untuk laporan ini, di luar, kan gitu. Untuk itu, menurut Mahkamah sudah cukup, tinggal diberikan waktu kepada Mahkamah untuk mempelajari hasil-hasil ini. Dan jika dirasakan nanti ada hal-hal yang perlu diperjelas lebih lanjut, tentu kita akan mengadakan persidangan 19
lebih lanjut. Dan selanjutnya, Saudara-Saudara nanti menunggu panggilan dari Mahkamah, ya? Jadi, kita memang demikian untuk sidang hari ini. Dengan demikian, sidang dalam Perkara Nomor 97/PHPU.DX/2012 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, saya nyatakan selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.21 WIB Jakarta, 29 April 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
20
