2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 88/PUU-X/2012

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON SERTA PEMERINTAH (V)

JAKARTA SELASA, 13 NOVEMBER 2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 88/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum [Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf a, huruf c, Pasal 11, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Dominggus Maurits Luitnan 2. Suhardi Somomoelyono 3. Abdurahman Tardjo, dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (V) Selasa, 13 November 2012, Pukul 14.56 – 15.20 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Moh. Mahfud MD. Achmad Sodiki Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi Hamdan Zoelva M. Akil Mochtar Muhammad Alim

Dewi Nurul Savitri

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. 2. 3. 4.

Dominggus Maurits Luitnan L. A. Lada Tubagus Mansyur Abu Bakar Metiawati

B. Saksi dari Pemohon: 1. Halim P. K. Sinulingga C. Pemerintah: 1. Boediono (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) 2. Liana Sari (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) D. Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Halim Jeverson Rambe (Posbakumadin) Ivan Bahrain Arif Maulana Uli Jamil B.

E. Ahli dari Pihak Terkait: 1. Nandang Sutrisno F. Saksi dari Pihak Terkait: 1. Fajar Ramadhan Kartabrata

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.56 WIB 1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli dalam Perkara Nomor 88/PUU-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, hari ini sesuai dengan kesepakatan yang kemarin, sebenarnya kemarin itu sudah sidang yang terakhir. Dan karena Pemohon minta mengajukan saksi, maka kita beri kesempatan untuk hari ini mendengarkan keterangan saksi. Tapi juga karena Pihak Terkait juga sudah mendatangkan Ahli, maka kami juga akan beri kesempatan, tetapi tidak terlalu lama ya, sebentar-sebentar saja karena sebenarnya bahanbahannya sudah cukup. Nah, untuk itu, Pemohon silakan perkenalkan diri dulu.

2.

PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN Terima kasih, Majelis Mahkamah Konstitusi. Pemohon … nama Pemohon Dominggus Maurits Luitnan.

3.

PEMOHON: TUBAGUS MANSYUR ABU BAKAR Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Nama Pemohon Tubagus Mansyur Abu Bakar.

4.

PEMOHON: L. A. LADA Terima kasih, Yang Mulia. Nama Pemohon L. A. Lada, S.H., Advokat.

5.

PEMOHON: METIAWATI Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, Majelis Yang Mulia, nama saya Hj. Metiawati, S.H., M.H., terima kasih.

6.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup? Masih?

1

7.

SAKSI DARI PEMOHON: HALIM P. K. SINULINGGA Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Halim Perdana Kusuma Sinulingga, merupakan Saksi daripada Pemohon, terima kasih.

8.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Oh ya, kalau Saksi nanti berkenalannya. Pemerintah?

9.

PEMERINTAH: BOEDIONO Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya Boediono dari Kementerian Hukum dan HAM dan sebelah kiri saya Liana Sari dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih.

10.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. Baik, di tengah kita hadir Pak Halim Sinulingga dan Ahli dari Stikubank Nandang Sutrisno, Ph.D., Fajar Ramadhan Kartabrata, Ph.D. Dipersilakan Pak Halim untuk maju ke depan mengambil sumpah dulu. Di sini tercatat beragama Islam, Pak, ya? Baik, akan diambil sumpah dalam agama Islam oleh Bapak Muhammad Alim. Bapak Halim P. K. Sinulingga. Kemudian, sebentar, ada Saksi lagi namanya Fajar Ramadhan Kartabrata, maju, beragama Islam juga.

11.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ULI Interupsi, Yang Mulia?

12.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Siapa? Apa?

13.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ULI Ya, saya Kuasa Hukum dari Pihak Terkait. Kami juga dari Pihak Terkait ada Saksi, yaitu dari LKBH Stikubank Semarang dan UII (Universitas Islam Indonesia).

14.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya sudah, satu saja. Sini dulu Saksi siapa ini? Yang sudah didaftarkan resmi ke sini, Fajar Ramadhan? Maju, Fajar Ramadhan 2

mana? Ini Pak Saksi Fajar Ramadhan itu Saksi diajukan oleh Stikubank ya? Ya, oleh Stikubank. Yang di atas sudah, Pak? Baik, silakan, Pak Alim. 15.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan! “Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

16.

SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

17.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ya.

18.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan duduk, Pak. Kemudian, Pak Nandang Sutrisno, sebagai Ahli akan diambil sumpah oleh Bapak Fadlil Sumadi. Ini murid menyumpah gurunya. Silakan.

19.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Silakan Ahli bersumpah menurut Agama Islam menirukan kata saya. Dimulai. “Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

20.

AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

21.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup, terima kasih.

3

22.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Saudara karena sidang ini sebenarnya sidang perpanjangan waktu dari bahan yang sebenarnya sudah cukup, maka sidang ini akan berakhir jam 15.30 WIB. Untuk itu supaya diatur, setiap orang, tiga orang yang disumpah tadi kira-kira 10 menit saja atau kalau yang satu 5 menit, satu 5 menit, yang satu bisa 20 menit gitu, tapi kalau mau dibagi rata, 30 menit. Nah, untuk itu, dipersilakan kepada Saudara Halim P. K. Sinulingga.

23.

SAKSI DARI PEMOHON: HALIM P. K. SINULINGGA Terima kasih, Yang Mulia. Saya Halim Sinulingga adalah Direktur LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Laksi yang diangkat oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, saya diminta untuk memimpin Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laksi di Bekasi. Hal tersebut saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut juga … saya telah bekerja menjalin kerja sama kepada Pihak Polres Metro Kabupaten Bekasi. Kami telah menandatangani Lembaga Bantuan Hukum Laksi dengan Pihak Metro … Pihak Polres Metro Kabupaten Bekasi. Dan kami sekian banyak telah memberi bantuan hukum kepada pencari-pencari keadilan, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal tersebut dapat kami buktikan dengan MoU kerja sama kami kepada pihak polres. Selama kami menjalani profesi kami sebagai tenaga bantuan hukum LBH Laksi, kami belum … tidak ada menerima bentuk apa pun dari pihak kepolisian, kejaksaan, maupun dari pengadilan. Hal itulah yang perlu saya sampaikan kepada Yang Mulia, kemudian saya juga akan menyampaikan bukti-bukti kerja sama ataupun MoU yang telah kami buat antara DPP LBH Laksi dengan Pihak Polres Metro Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

24.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Pak. Nanti diambil bahannya, Petugas. Terima kasih. Kemudian Saksi dari Stikubank, Fajar Ramadhan.

25.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FAJAR RAMADHAN KARTABARTA Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Pertama, saya merupakan Saksi dari Stikubank, kebetulan saya adalah staf dari LBH dan HAM Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan Bandung. 4

Mungkin saya akan langsung akan menjelaskan sedikit mengenai kedudukan LBH dan HAM Pengayoman UNPAR. LBH dan HAM Pengayoman UNPAR itu dibentuk untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dan LBH ini mulai itu dibentuk tahun 1968. Nah, kemudian yang menjalankan sehari-hari LBH ini adalah mahasiswa aktif yang masih menjalani studi. Jadi struktur di LBH dan HAM Pengayoman UNPAR ini dikepalai oleh satu dosen yang memiliki kartu advokat dan dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya dibantu oleh staf dan relawan. Staf dan relawan itu adalah mahasiswa aktif. Perbedaan staf dan relawan adalah staf itu merupakan penanggung jawab sehari-hari untuk bertanggung jawab kepada kepala, sedangkan relawan adalah orang-orang yang secara sukarela untuk menjalankan keseharian LBH. Nah, kegiatan LBH sendiri adalah memberikan bantuan hukum, baik itu konsultasi nonlitigasi maupun litigasi. Dalam kesehariannya, khususnya untuk memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum, biasanya mahasiswa yang memberikan. Dalam kasus-kasus tertentu, biasanya mahasiswa, staf, dan relawan ini berkonsultasi dengan kepala atau bahkan dengan dosendosen. Dan selain memberikan bantuan hukum, LBH dan HAM Pengayoman UNPAR juga mempunyai kegiatan lain seperti memberikan penyuluhan hukum. Mungkin gambaran seperti … mungkin gambaran secara umumnya seperti itu dan pemberiannya ini pun dikhususkan untuk orang-orang yang kekurangan secara finansial dan struktural. Dan tidak ada pembayaran sedikit pun karena anggaran diberikan oleh universitas. Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. 26.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, baik, terima kasih. Sebelum ke Ahli, apakah Majelis Hakim ada yang mau menanyakan kepada Saksi tadi? Cukup, ya? Pemerintah cukup? Pemohon juga cukup? Baik, sekarang dipersilakan Bapak Nandang Sutrisno.

27.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NANDANG SUTRISNO Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Saya diminta untuk menjelaskan Pendidikan Hukum Klinis, gitu ya. Dalam beberapa tahun ini, sejak tahun 2007, khususnya sampai saat ini, saya selalu diminta oleh berbagai universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya sudah ke berbagai negara. Mengapa saya diundang ke berbagai negara dan di dalam negeri sendiri? Karena 5

dianggap bahwa UII punya sistem Pendidikan Hukum Klinis yang merupakan model yang bisa dianut di berbagai fakultas hukum, baik di dalam negeri maupun di berbagai negara lain. Nah, untuk itulah, saya hanya secara singkat menjelaskan apa itu Pendidikan Hukum Klinis. Di Universitas Islam Indonesia, Pendidikan Hukum Klinis itu sudah diterapkan sejak tahun 1978 dan sampai saat ini, begitu ya. Nah, ada pun yang dimaksud dengan Clinical Legal Education atau Pendidikan Hukum Klinis itu sebenarnya secara luas dapat diartikan sebagai metode pengajaran hukum yang menekankan pengetahuan praktis dan pengembangan kemahiran mahasiswa hukum. Tetapi secara lebih spesifik lagi, Pendidikan Hukum Klinis itu adalah program pendidikan yang didasarkan pada metodologi pengajaran yang interaktif dan reflektif. Dengan tujuan untuk memberikan kepada mahasiswa pengetahuan praktis, kemahiran, dan nilai-nilai dalam pelayanan hukum dan keadilan sosial. Dalam sistem Pendidikan Hukum Klinis ini, mahasiswa dengan demikian tidak hanya belajar dari buku saja, tetapi juga dari kasus-kasus nyata yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, mahasiswa terlibat langsung dalam penanganan perkara atau problem-problem hukum yang nyata dalam masyarakat. Oleh karena itulah, maka Pendidikan Hukum Klinis ini juga sering disebut sebagai experiential learning atau learning by doing. Nah, ada pun … ada beberapa komponen untuk bisa disebut suatu Pendidikan Hukum Klinis, ya. Ada empat paling tidak, yang pertama adalah kurikulum, kemudian yang kedua adalah metode, kemudian yang ketiga adalah klinik hukum. Nah, ini yang mungkin minta digarisbawahi. Jadi, klinik hukum ini merupakan komponen dari Pendidikan Hukum Klinis. Dan yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya adalah penanaman nilai-nilai, nilai-nilai khususnya adalah nilai-nilai keadilan. Nah, dari sisi kurikulum, sebenarnya tidak ada keharusan bahwa harus ada di dalam kurikulum, dalam artian kredit ataupun juga berupa mata kuliah tertentu, itu bebas. Tetapi yang penting itu adalah bagaimana tujuan kurikulum ini dalam memberikan kompetensi kepada mahasiswa. Nah, dalam Pendidikan Hukum Klinis, keterampilan lawyering atau keterampiran sebagai lawyer yang diajarkan itu, pada umumnya di berbagai negara lain, di berbagai fakultas hukum diajarkan misalnya adalah bagaimana meng-interview klien … klien ya. Bagaimana juga mengenai konseling klien, kemudian juga advokasi dalam peradilan atau trial advocacy. Kemudian negosiasi dan mediasi, berpikir kritis, kemudian pemecahan masalah, drafting, komunikasi lisan, dan tertulis. Jadi ini dari sisi kurikulum. Kemudian dari sisi metode pengajaran, tadi saya katakan bahwa metode pengajaran di dalam Pendidikan Hukum Klinis itu adalah 6

interaktif dan reflektif. Artinya bahwa mahasiswa tidak hanya mendengarkan kuliah dari dosen secara satu arah ya, tetapi sebaliknya juga tidak hanya … dua arah, begitu ya. Tapi ini betul-betul terjadi komunikasi yang aktif antara dosen dengan mahasiswa. Dan kemudian yang kedua, selain interaktif itu juga reflektif. Dalam arti bahwa semua proses belajar-mengajar itu dituangkan dalam suatu laporan, ya dalam suatu laporan. Dan laporan inilah yang kemudian disupervisi oleh dosen pembimbingnya dan oleh advokat atau oleh lawyer ya. Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah legal clinic atau klinik hukum ya. Saya kira namanya saja Pendidikan Hukum Klinis ya, tentu harus ada klinik hukum. Nah, klinik hukum itu tidak lain, contohnya adalah LKBH ya (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum). Dimana mahasiswa bisa terlibat aktif langsung di dalam menangani problemproblem masyarakat. Problem-problem masyarakat itu bisa jadi penanganannya dengan cara sosialisasi hukum atau penyuluhan hukum ya, di negara lain ini disebut sebagai street law, begitu ya. Kemudian juga bisa melakukan konsultasi hukum, memberikan advice hukum kepada yang memerlukan. Kemudian juga, termasuk juga mewakili klien di pengadilan ya. Nah, ini contohnya misalnya seperti di Amerika Serikat pun juga demikian, jadi mahasiswa bisa duduk, tetapi kemudian disupervisi oleh dosennya. Dosennya tidak bicara, tetapi justru mahasiswa itulah yang menyampaikan sebagai “laywer”, gitu ya. Jadi dengan demikian, sangat diperlukan adanya Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk menyelenggarakan Pedidikan Hukum Klinik secara efektif. Dan yang terakhir adalah komponen yang sangat penting juga adalah penanaman nilai-nilai keadilan. Di dalam nilai-nilai profesional yang harus diperhatikan di dalam pendidikan hukum, yaitu yang pertama adalah commitment to justice. Jadi harus ada komitmen yang kuat terhadap keadilan, di samping yang lain misalnya adalah respect for the rules of law, kemudian honor, kemudian integrity, fair play, dan seterusnya, sampai kemudian juga pentingnya sensitivity and effectiveness, sensitivitas dan keefektifan dalam menangani klien-klien yang tentunya beraneka ragam. Nah, tentu dalam pendidikan hukum reguler pun atau dalam pendidikan hukum apa pun, nilai-nilai keadilan selalu diajarkan. Tetapi apa bedanya di dalam Pendidikan Hukum Klinis? Yaitu di dalam Pendidikan Hukum Klinis, maka keadilan itu betul-betul dilakukan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa bukan bertindak sebagai spectator, sebagai pengamat dari kejauhan, tetapi dia terlibat langsung di dalam proses mencari keadilan tersebut ya. Nah, yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah bahwa semua target dari Pendidikan Hukum Klinis itu, selain keuntungan bagi mahasiswa, juga adalah tercapainya access to justice dan di negara Amerika yang sudah makmur sekalipun, ternyata Pendidikan Hukum Klinis yang menggarap atau yang mengakomodasi kepentingan7

kepentingan orang yang kurang beruntung, itu tetap ada, begitu ya. Apalagi di negara kita yang boleh dikatakan tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi, maka LKBH itu sangat membantu di dalam akses kepada keadilan. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 28.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, cukup. Kami sudah menerima bahan tertulis dari LKBH kampus dan ini kami baca saja, tidak usah didengarkan di persidangan ini, toh pertimbangannya hanya untuk Hakim juga. Nah, untuk itu, maka sidang berikutnya nanti akan dijadwalkan sesudah Saudara menyerahkan kesimpulan, selambat-lambatnya hari Selasa, 20 November 2012, jam 16.00 WIB, di tempat ini di lantai 4, menyerahkan kesimpulan. Sesudah kesimpulan masuk, baru Majelis Hakim akan mempelajari kasusnya. Sesudah selesai, baru akan diberitahu kapan pengucapan vonisnya. Jadi tidak ada sidang terbuka lagi. Ya, Selasa, 20 November 2012, penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak. Tidak ada pertanyaan lagi? Sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB Jakarta, 13 November 2012 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

8