2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 42, 43, 45, 46/PUU-X/2012

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR, DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (III)

JAKARTA SELASA, 26 JUNI 2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 42, 43, 45, 46/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (6a) dan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan Pasal 15A] dan [Pasal 7 ayat (6a)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON PERKARA 42/PUU-X/2012 1. Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) 2. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pembela NKRI) 3. Eddy Wesley Parulian Sibarani 4. Masyur Maturidi 5. M. Fadhlan Hagabean Nasution PEMOHON PERKARA 43/PUU-X/2012 1. 2. 3. 4. 5.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSPTSK)

PEMOHON PERKARA 45/PUU-X/2012 1. M. Komarudin 2. Muhammad Hafidz PEMOHON PERKARA 46/PUU-X/2012 1. Ahmad Daryoko 2. Muhammad Irzan Zulpakar 3. Mukhtar Guntur Kilat, dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) Selasa, 26 Juni 2012, Pukul 11.10 – 12.52 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Moh. Mahfud MD. Achmad Sodiki Harjono Muhammad Alim Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi Hamdan Zoelva M. Akil Mochtar

Sunardi Cholidin Nasir Mardian Wibowo Ina Zuchriyah

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-X/2012: 1. Eddy Wesley Parulian B. Kuasa Hukum Perkara Nomor 42/PUU-X/2012: 1. Virza Roy Hizzal 2. Hadi Syahroni C. Kuasa Hukum Perkara Nomor 43/PUU-X/2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kambusiha Ari Lazuardi Saud Pangaribuan Ahmad Fauzi Elisabeth Imelda Yahya M. Fandrian

D. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-X/2012: 1. M. Komaruddin 2. Muhammad Hafidz E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-X/2012: 1. Andi Muhammad Asrun 2. Bachtiar Sitanggang 3. Dorel Almir F. Pemerintah: 1. 2. 3. 4.

Hana S.J. Kartika (Biro Bantuan Hukum Sekjen Kemenkeu) Ari Sri Wahyuni (Sekretaris Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan) Herry Purnomo (Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu) Asko Lani (Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan)

G. DPR: 1. Ruhut Sitompul

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB 1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan DPR dan Pemerintah dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terregister dengan Nomor 42/PUU-X/2012, 43/PUU-X/2012, 45/PUU-X/2012, dan 46/PUU-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, silakan perkenalkan diurut dulu tim yang hadir.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-X/2012: VIRZA ROY HIZZAL Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Pemohon Nomor 42, hadir Prinsipal kami, Pemohon III, yaitu Saudara Eddy Wesley Parulian Sibarani, di belakang saya. Saya sendiri selaku Kuasa Hukum, Virza Roy Hizzal. Dan di sebelah kanan saya juga selaku Kuasa Hukum, Saudara Hadi Syahroni. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Nomor 43!

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Terima kasih kepada Yang Mulia. Kami Pemohon 43, yang hadir Kuasa, yaitu Kambusiha. Kemudian Saud Pangaribuan, kemudian Fandrian, kemudian Ahmad Fauzi, kemudian Ari Lazuardi, kemudian Elisabeth Imelda Yahya. Terima kasih.

5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Nomor 45!

1

6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-X/2012: ANDI MUHAMMAD ASRUN Terima kasih, Yang Mulia. Sidang hari ini dihadiri oleh Pemohon Prinsipal, di belakang, Saudara M. Komaruddin dan Muhammad Hafidz. Dan juga kami hadirkan Ahli yang kami ajukan, Bapak Dr. Rizal Ramli. Saya sendiri sebagai Kuasa Hukum, Muhammad Asrun. Di sebelah kanan saya ada Bachtiar Sitanggang, kolega. Dan di belakang ada Saudara Dorel Almir. Terima kasih, Yang Mulia.

7.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Nomor 46! Kosong? Baik. DPR?

8.

DPR: RUHUT SITOMPUL Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera. Saya Ruhut Poltak Sitompul mewakili DPR bersama Departemen Hukum kami dari Kesekjenan DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia.

9.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Pemerintah!

10.

PEMERINTAH: HANA S.J. KARTIKA Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir beberapa perwakilan, yang akan kami perkenalkan dari mulai ujung paling kiri adalah Ibu Ari Sri Wahyuni, Beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Yang di sebelah kiri saya adalah … kemudian Bapak Herry Purnomo, Beliau adalah Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dan saya sendiri, Hana S.J. Kartika, dari Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dan di sebelah kanan saya adalah Bapak Asko Lani, Beliau adalah Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

11.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Sebelum kita mendengar keterangan Pemerintah dan DPR, maka kita ambil sumpah dulu. Kami ambil sumpah dulu Dr. Rizal Ramli, yang dihadirkan sebagai Ahli oleh Pemohon Nomor 45. Baik. Silakan diambil sumpah oleh Pak Alim.

2

12.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan! “Bismillahirahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

13.

AHLI YANG BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: Bismillahirahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.

15.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Pak, silakan duduk. Selanjutnya kita persilakan DPR untuk menyampaikan keterangan sekaligus atas empat perkara ini karena objeknya sama. Silakan!

16.

DPR: RUHUT SITOMPUL Assalamualaikum wr. wb. Ketua Majelis dan Majelis yang sangat kami muliakan. Pemohon yang kami hormati, sahabat saya Saksi Ahli yang saya hormati, yang mewakili Pemerintah dan dari Kesekjenan DPR RI. Perkenankanlah saya membacakannya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Pemohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 42/PUUX/2012, Nomor 43/PUU-X/2012, Nomor 45/PUU-X/2012, Nomor 46/PUUX/2012. Jakarta, Juni 2012 kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Berdasarkan keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 29/PIM/IV/20112012, tanggal 11 Juni 2011 telah menugaskan saya, Ruhut Poltak Sitompul bersama ke-13, kami dari Komisi III mewakili DPR. Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan

3

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, selanjutnya disebut UndangUndang APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut. 1. Perkara Nomor 42/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Perhimpunan Magister Hukum Republik Indonesia (PMHI), dan lain-lain. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang tergabung dalam Organisasi Advokat Indonesia (OAI), beralamat di Gedung Karya Mandiri Pers, Lantai 2, Jalan Awab Dalam, Nomor 7, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Para Pemohon. 2. Perkara Nomor 43/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan lain-lain. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., dan kawankawan yang tergabung dalam Tim Pembela Buruh untuk Anggaran Prorakyat, beralamat di Jalan Mesjid III, Nomor 1, Pejompongan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Para Pemohon. 3. Perkara Nomor 45/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya, Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan kawan-kawan dari Kantor Advokat Dr. A. Muhammad Asrun and Partners, beralamat di Gedung Guru, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pemohon. 4. Perkara Nomor 46/PUU-X/2012 diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Nasional (DPPKSN), yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo, Kavling 22, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pemohon. Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap Pemohon Pengujian Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dibacakan pada pokokpokoknya saja. Dan nanti kami sampaikan secara lengkap dan tertulis kepada Majelis melalui Panitera. Jadi, ketentuan Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kami lewatkan. B. Dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012 sudah tertuang di sini dan kami lanjutkan langsung seizin Ketua Majelis yang kami hormati. C. Keterangan DPR RI. Terhadap dalil Para Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya, terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menanggapi permohonan Para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu, apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau 4

kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohon untuk diuji. Khususnya dalam mengonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) dalam Perkara Nomor 42/PUU-X/2012, Nomor 43/PUU-X/2012, Nomor 45/PUU-X/2012, dan Nomor 46/PUU-X/2012, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Perkara Nomor 11/PUUV/2007 DPR. 2. Pengujian atas Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012: A. Perkara 42/PUU-X/2012 terhadap Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal ayat sa … Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka proses pembahasan dan penetapan Undang-Undang Dasar a quo, telah selaras dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Yang dimaksud untuk dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab dengan ketentuan dimaksud adalah pelaksanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya sebagai bentuk tanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, DPR juga mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang APBN-P tersebut sebagai perwujudan fungsi pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Bahwa dalam konsiderans me … menimbang dan menjelaskan umum Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012, telah disebutkan dasar-dasar sosiologis dan ekonomis perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan Pasal 15A. Adapun dasar pertimbangan tersebut antara lain, sebagai berikut. 5

a. Bahwa sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal. Sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2012 telah tidak relevan dan perlu disesuaikan. b. Bahwa tingkat inflasi dalam 2012 diperkirakan akan menyampai 6,8%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflansi yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2012. Peningkatan laju inflasi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional, juga dipengaruhi oleh rencana kebijakan administered price di bidang energi dan pangan. c. Bahwa nilai tukar rupiah dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp9.000.00 per US$1,00, melemah dari asumsi dalam APBN tahun 2012. Pelemahan ini didorong antara lain oleh anggaran 2012. Pelemahan ini didorong antara lain oleh ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi berlanjut pada tahun 2012. d. Bahwa harga minyak internasional pada awal tahun 2012 mengalami peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia. Terkait ketegangan geopolitik di negara-negara teluk yang memengaruhi pasokan minyak mentah dunia. e. Bahwa kenaikan ini pun terjadi pada ICP yang cenderung meningkat jika dibandingkan dengan harga rata-rata selama tahun 2011. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2012, sehingga asumsi harga ratarata minyak mentah Indonesia selama tahun 2012 diperkirakan mencapai US$105,0 per barel. f. Bahwa lifting minyak dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai 930.000 barel per hari, di bawah targetnya dalam APBN tahun 2012. Hal ini terkait dengan antara lain; menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua dan dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor untamed shut down dan hambatan nonteknis, seperti permasalahan di daerah dan lain-lain. g. Bahwa perubahan pada besar besaran asumsi dasar ekonomi makro, pada gilirannya berpengaruh juga pada besar besaran APBN, dan akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN 6

melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman. h. Bahwa perubahan atas dasar Undang-Undang 22 Tahun 2011 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 42 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 yang berbunyi, “Penyesuaian APBN tahun 2000 ... Tahun Anggaran 2012 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2012. Apabila terjadi: a) Perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2012. b) Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. c) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja. d) Dan/atau keadaan yang menyebabkan SAL atau SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. 3) Bahwa pemahaman anggaran timbulnya ketidakpastian hukum akibat penormaan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6a) terkait dengan tidak jelasnya jangka waktu yang menjadi acuan kenaikan dan penurunan harga eceran BBM, dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (6a) yang dimaksud dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan adalah realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 6 bulan terakhir. Mengingat batang tubuh suatu undangundang dan penjelasannya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam memaknai suatu norma pengaturan, maka dapat dipahami bahwa kewenangan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya adalah selama kenaikan atau penurunan harga ICP lebih dari 15% dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012. Dihitung dari realisasi harga rata-rata minyak mentah selama 6 bulan terakhir terhitung sejak asumsi APBN perubahan ditetapkan dalam Undang-Undang a quo. 7

b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012, disebutkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sehingga jelas bahwa ketentuan dalam undang-undang ini termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 7 ayat (6a) mulai berlaku terhitung sejak Undang-Undang a quo diundangkan dan tidak berlaku surut. 4) Terkait dengan pendapat permohonan bahwa prinsip yang terkandung di dalam Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang APBN-P Nomor 4 Tahun 2012 adalah sama dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi hingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR menyatakan tidak sependapat, mengingat ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Dasar Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi menyerahkan penentuan harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar, mekanisme pasar. Adapun ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6a) justru memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengendalikan harga BBM eceran. Pengendalian ini bentuk kewajiban Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak bumi di pasar global. Bentuk pengendalian ini tidak dapat dilepaskan dari aspek dan pengaruh tingkat harga minyak di pasaran Internasional, sehingga faktor internal seperti harga ICP menjadi salah satu faktor dalam melakukan pengendalian. 5) Bahwa terkait dengan keberatan Pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusional akibat kebijakan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang APBN-P a quo yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan harga kenaikan BBM, berdasarkan harga ICP karena berpotensi menghalangi Pemohon untuk mendapatkan hak dasar warga negara, seperti jaminan sosial. Dengan adanya Pasal 7 ayat (6a), Undang-Undang APBN-P a quo mengakibatkan jaminan sosial akan tergantung atas mekanisme pasar dunia. 8

Bukanlah dijamin oleh negara yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. DPR menyatakan tidak sependapat mengingat pengaturan mengenai jaminan sosial bagi seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tidak terkait langsung dengan penentuan harga eceran BBM berdasarkan mekanisme pasar. Pengaturan mengenai jaminan sosial nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, menegaskan bahwa sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Bahkan dalam Undang-Undang APBN-P a quo, telah diantisipasi akibat gejolak harga terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan alokasi untuk bantuan langsung sementara masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 15A yang berbunyi, “Dalam rangka membantu masyarakat berpendapatan rendah, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah akibat gejolak harga, dialokasikan anggaran untuk bantuan langsung sementara masyarakat besar Rp17.088.400.000.000,00 termasuk anggaran untuk pengamanan pelaksanaan safeguarding.” B. Perkara 43/PUU-X/2012. 1) Pengujian formil. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam uji formil di atas, dapat diberikan keterangan sebagai berikut. a. Bahwa benar pembahas APBN Perubahan paling lama satu bulan dalam masa sidang setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR. Berdasarkan Pasal 161 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Pasal 157 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib Nomor 1/TataTertib/DPR/I/1/2009-2010. 9

b. Bahwa adapun yang dikemukakan Pemohon mengenai masa satu bulan yang merupakan batasan waktu pembahasan APBN-P 2012 yang dianggap telah dilewati dengan alasan APBN-P 2012 dimulai sejak Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN Tahun 2012. Yaitu tanggal 29 Februari 2012. Sedangkan disahkan pada Sidang Paripurna tanggal 31 Maret pukul 01.00 adalah tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan pembahasan sebuah undang-undang di DPR belum dimulai sejak saat diajukan undang-undang tersebut oleh pemerintah/presiden, melainkan setelah adanya penugasan dari Badan Musyawarah DPR (Bamus) kepada alat kelengkapan dewan dalam hal ini Badan Anggaran Pembahasan Rencana Undang-Undang APBN-P oleh Badan Anggaran dimulai sejak rapat kerja pertama dengan Pemerintah pada pembahasan Tingkat I di DPR pada tanggal 6 Maret 2012. Sehingga masa pembasan Rencana Undang-Undang APBN-P 2012 belum melewati masa satu bulan. c. Bahwa ketentuan dimulainya pembahasan undangundang oleh alat kelengkapan yang ditugaskan oleh Bamus DPR dapat dilihat dari ketentuan Pasal 130 ayat (1) dan (2), serta Pasal 31 … 131 ayat (1) dan (2) Tatib DPR RI sebagai berikut. Pasal 130 mengatur: satu, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Khusus, atau Badan Anggaran membahas rancangan undang-undang berdasarkan penugasan Badan Musyawarah. Dua, penugasan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan setelah mempertimbangkan: a) Pengusul rancangan undang-undang. b) Penugasan penyempurnaan rancangan undangundang. c) Keterkaitan materi muatan rancangan undangundang dengan ruang lingkup tugas komisi. d) Jumlah rancangan undang-undang yang ditangani oleh komisi atau badan legislasi. Pasal 131 mengatur: satu, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagai pengusul rancangan undang-undang, diprioritaskan untuk ditugaskan membahas rancangan undang-undang. Dua, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus yang mendapat tugas penyempurnaan rancangan 10

undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), langsung bertugas membahas rancangan undang-undang. d. Bahwa dari Pasal 130 dan 131 Tatib DPR di atas, dipahami bahwa alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Bamus membahas rancangan undang-undang, tidak mungkin memulai tugasnya tanpa ada penugasan terlebih dahulu dari Bamus, walaupun telah ada disampaikan pengajuan rencana undang-undang dari Pemerintah kepada DPR, dimana hal tersebut terkait dengan aspek-aspek legalitasnya. e. Bahwa pemakaman … pemaknaan kata setelah dalam Pasal 161 ayat (4) Undang-Undang MD3 dan Pasal 157 ayat (1) Tatib DPR. Dalam konteks hukum dapat dimaknai berbeda dengan kata sejak. Dimana kata sejak lebih mempunyai makna ketegasan dibanding kata setelah. Artinya, dalam kata setelah pada kalimat, “ … setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas APBN diajukan oleh pemerintah kepada DPR,” tidak langsung serta-merta dapat dilakukan pembahasan oleh DPR, melainkan setelah ada penugasan dari Bamus untuk melakukan tugasnya. f. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN 2012 menjadi undang-undang yang dilakukan oleh Rapat Paripurna DPR RI dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2012 yang merupakan hari libur dan bukan hari kerja, sehingga telah melanggar ketentuan tentang masa batas waktu sidang pembahasan Undang-Undang APBN-P 2012 yang seharusnya hari Jumat, tanggal 30 Maret 2012 adalah tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan bahwa penyimpangan dari waktu rapat dapat dimungkinkan oleh Pasal 2000 … Pasal 219 ayat (2) Tatib DPR yang berbunyi, “Penyimpangan dari waktu rapat ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.” Juga sebagaimana dikuatkan oleh Pasal 247 ayat (2) Tatib DPR yang berbunyi, “Ketua rapat menunda penyelesaian acara rapat untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara rapat atas persetujuan rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 telah berakhir.” g. Dalam risalah Rapat Paripurna hari Jumat, tanggal 30 Maret 2012, diketahui bahwa Ketua DPR sebagai 11

pimpinan rapat telah meminta persetujuan dari anggota rapat soal perpanjangan waktu rapat dan telah disetujui oleh anggota rapat. Lihat risalah Rapat Paripurna pengesahan Undang-Undang APBN-P 2012. h. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dalam hal uji formil tentang telah diselenggarakan … dilanggarnya ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 161 ayat (4) Undang-Undang MD3 juncto Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 219 ayat (1) dan (2) Tata Tertib DPR RI, Tata Tertib Anggota DPR RI Tahun 20092014. Sehingga persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN 2012 menjadi undang-undang oleh DPR RI secara formil cacat hukum karena telah lewat batas waktu dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah tidak benar dan tidak dapat diterima. 2) Pengujian materiil. Terhadap Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan Pasal 15A UndangUndang APBN-P Tahun Anggaran 2012. DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. a. Bahwa dalam memahami muatan norma Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dipahami secara parsial, mengingat ketentuan ayat (1) terkait erat dengan ketentuan Pasal 7 secara keseluruhan, terutama Pasal 7 ayat (1a) yang berbunyi, “Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi BBM sejenis tertentu dan LPG tabung 3 kg tahun anggaran 2010, audit sebesar Rp706.900.000.000,00, dan perkiraan kekurangan subsidi tahun anggaran 2011 sebesar Rp3.500.000.000.000,00, serta subsidi likuid … Liquefied Gas for Vehicle (LGV) sebesar Rp54 miliar.” Demikian pula ketentuan Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasannya. Pasal 7 ayat (4) berbunyi, “Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg dalan tahun anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi. Secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap. Adapun penjelasan ayat (4) menyebutkan bahwa kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui: 1. Optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg. 12

2. Melakukan program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). 3. Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif, seperti Bahan Bakar Nabati (BBN). 4. Melakukan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi. 5. Menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg. Bahwa berdasarkan pemahaman secara keseluruhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kenaikan asumsi atau perkiraan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan Bahan Bakar Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg yang semula direncanakan sebesar Rp123.599.674.000.000,00 menjadi Rp137.379.845.300.000,00. Sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi BBM sejenis … BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg tahun anggaran 2010, dan perkiraan kekuatan subsidi tahun anggaran 2011, serta subsidi LGV. Ketiga komponen inilah yang menyebabkan perubahan asumsi perkiraan dimaksud sehingga terjadi perubahan nilai yang signifikan. b. Bahwa terhadap pemahaman Para Pemohon yang menyatakan akan timbulnya ketidakpastian hukum akibat penormaan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6a) terkait dengan tidak jelasnya jangka waktu yang menjadi acuan kenaikan dan penurunan harga eceran BBM, penjelasannya sama seperti apa yang telah kami sampaikan di atas dalam perkara sebelumnya. c. Bahwa ketentuan Pasal 15A Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012, terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 27 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Dalam penjelasan ayat tersebut, dinyatakan bahwa pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN yang bersangkutan, sehingga pengalokasian anggaran untuk bantuan langsung, sementara masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A merupakan bentuk pengeluaran yang dapat timbul akibat adanya kebijakan kenaikan dan/atau penurunan subsidi harga eceran BBM.

13

C. Perkara Nomor 45/PUU-X/2012 dan Nomor 46/PUU-X/2012 terhadap Pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. 1) Bahwa terkait dengan Pengujian Norma Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012. Pada perkara ini, keterangan yang disampaikan DPR adalah secara mutatis mutandis, sama dengan keterangan pada Perkara Nomor 42/PUU-X/2012 dan Nomor 43/PUU-X/2012 yang dtelah diuraikan sebelumnya. 2) Demikian juga halnya terkait dengan pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa prinsip yang terkandung di dalam Pasal 7 ayat (6A) Undang-Undang APBN-P Nomor 4 Tahun 2012 adalah sama dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa DPR tidak sependapat, mengingat ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dibatalkan Mahkamah Konstutusi, menyerahkan penentuan harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar, mekanisme pasar. Adapun ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6a) justru memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengendalikan harga BBM eceran, pengendalian ini bentuk kewajiban Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak. Bumi di pasar global, bentuk pengendalian ini tidak dapat dilepaskan dari aspek dan pengaruh tingkat harga minyak di pasaran internasional, sehingga faktor internal seperti harga ICP menjadi salah satu faktor dalam melakukan pengendalian. Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan pengujian materi ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan Pasal 15A UndangUndang APBN-P Tahun Anggaran 2012 dipandang perlu melihat latar belakang perumusan undang-undang a quo dalam risalah rapat pembahasan rancangan undang-undang a quo yang akan kami sampaikan kemudian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari keterangan ini. Demikian keterangan DPR RI, kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk

14

memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, dan dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa proses pembahasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 telah sesuai dengan perubahan undang-undang yang berlaku. 3. Menyatakan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), Pasal 15A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tidak bertentang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 4. Menyatakan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar … Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian, Yang Mulia. Saya Ruhut Poltak Sitompul. Hormat kami dan juga dari 13-12 tim saya lainnya, Gede Pasek Suardika, Aziz Syamsuddin, Nasir Djamil, Tjatur Sapto, Pieter C. Zulkifli Simabuea, Nudirman Munir, H. Nurdin, Adang Daradjatun, Yahdil Harahap, Ahmad Yani, Martin Hutabarat, Syarifuddin Sudding. Terima kasih, wabillahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum wr. wb. 17.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Terima kasih, Pak. Keterangan dari DPR mohon nanti Petugas Persidangan akan mengambil bahan yang tadi dibacakan. Silakan, Pemerintah.

18.

PEMERINTAH: HERRY PURNOMO Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian UndangUndang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, sehubungan dengan Permohonan Pengujian atau constitutional review atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, selanjutnya disebut Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang terregistrasi di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 42, 43, 45, 15

dan 46/PUU-X/2012, dikarenakan ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam keempat permohonan tersebut terdapat kesamaan dan saling terkait satu sama lain, serta pasal-pasal dalam Undang Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji maupun alasan pengujian yang dikemukakan oleh Para Pemohon juga relatif sama. Dan dengan diperiksanya keempat perkara tersebut dalam suatu sidang yang sama pula, maka perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis atas keempat permohonan pengujian tersebut secara keseluruhan dan bersamaan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Dalam permohonannya, Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012. Adapun alasan pengujian materiil yang dikemukakan oleh Para Pemohon, yaitu dengan menganggap bahwa penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012 didasarkan pada mekanisme pasar, sehingga menurut Para Pemohon bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Selain itu, Para Pemohon dalam Perkara Nomor 43 juga mengajukan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15A Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012. Atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut, Para Pemohon menganggap bahwa penentapan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebesar Rp137.379.845.300.000,00, dalam Pasal 7 ayat (1) terindikasi telah di-mark up, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun alasan pengujian yang dikemukakan oleh Para Pemohon terhadap Pasal 15A, Para Pemohon menganggap bahwa dana kompensasi kenaikan harga BBM yang diwujudkan dalam bentuk BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) sebesar Rp17.088.400.000.000,00 yang ditetapkan dalam Pasal 15A tidak mempunyai dasar dan pertimbangan yang matang, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu Para Pemohon dalam Perkara Nomor 43 dan 45, dalam posita permohonannya juga mengajukan pengujian formil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a), meskipun pengujian formil tersebut sama sekali tidak terdapat di dalam petitum permohonannya. Adapun alasan pengujian formil yang dikemukakan oleh Para Pemohon adalah bahwa pembentukan Pasal 7 ayat (6a) telah melewati batas waktu yang diatur di dalam ketentuan Pasal 161 ayat (4) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang MD3, serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 16

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan dan penjelasan lebih lanjut atas KetentuanKetentuan Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang dimohonkan pengujian dan keempat … dalam keempat permohonan a quo, Pemerintah berpendapat bahwa perlu kiranya bagi Pemerintah untuk menanggapi kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon terlebih dahulu. Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum atau (legal standing), sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan syarat kerugian konstitusional, sebagaimana pendirian Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007. Sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya, Para Pemohon selaku badan hukum mendalilkan memiliki hak konstitusional dalam Pasal 23 ayat (1), 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28E ayat (3), 28H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Atas hak konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon selaku badan hukum tidak memiliki hak konstitusional dalam pasal-pasal UndangUndang Dasar 1945 dimaksud. Karena Pasal 23 ayat (1), 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28E ayat (3), 28H ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai hak dan/atau kewenangan konstitusional perorangan warga negara. Sedangkan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, menurut Pemerintah hanya mengatur mengenai kewenangan sekaligus kewajiban negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, serta bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, dan tidak mengatur mengenai hak konstitusional Para Pemohon. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memiliki hak konstitusional dalam Pasal 23 ayat (1), 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28E ayat (3), 28H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun mengenai kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dalam Perkara Nomor 42/PUU-X/2012, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan sebab-akibat ... maaf, antara hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (6a) yang dimohonkan pengujian. Karena hak konstitusional 17

Para Pemohon atas jaminan social, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sama sekali tidak terhalangi ataupun terkurangi dengan berlakunya Ketentuan Pasal 7 ayat (6a). Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa tidak ada kerugian atas hak konstitusional Para Pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian ini. Oleh karena itu, Pemerintah memohon agar Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Meskipun Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon seharusnya tidak dapat diterima oleh … oleh … karena Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, namun Pemerintah akan tetap memberikan penjelasan dan keterangan mengenai pokok materi pengujian undangundang yang dimohonkan. Oleh karena itu, bersama ini Pemerintah akan menyampaikan keterangan atas Ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan Pasal 15A Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Sebagaimana … sebagaimana amanat konstitusi, yaitu Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan perintah konstitusi tersebut, maka untuk tahun 2012 ini, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, selanjutnya disebut UndangUndang APBN Tahun Anggaran 2012 dan Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012. Bahwa pembentukan undang-undang tentang APBN dan perubahannya tersebut merupakan pilihan kebijakan yang bebas, atau terbuka, atau open legal policy yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 kepada pembentuk undang-undang, sehingga sudah sepatutnya apabila ke … pilihan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 dimaksud tidak dapat dilakukan pengujian materiil. Selain itu, Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengamanatkan agar hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang mengenai keuangan negara yang telah dibentuk oleh pembuat undang-undang, di antaranya terutama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-

18

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Keuangan Negara, apabila terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan, maka penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dimaksud, dibahas Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN tersebut, diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, dapat Pemerintah sampaikan bahwa dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2012, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis perhitungan postur APBN adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,7%, inflasi 5,3%, rata-rata nilai tukar Rp8.800,00 per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 6%, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) US$90,00 per barel, dan rata-rata lifting minyak 900.000 barel per hari. Namun dikarenakan perkembangan kondisi perekonomian yang ada, baik perekonomian global maupun domestik, maka asumsi dasar ekonomi makro tahun 2012 sebagai dasar penyusunan APBN-P tahun anggaran 2012 mengalami penyesuaian, yaitu sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,5%, inflasi 6,8%, rata-rata nilai tukar rupiah Rp9.000,00 per US ame … per US dolar ame … per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 5%, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) US$105,00 per barel, dan rata-rata lifting minyak menjadi 930.000 barel per hari. Selain itu, untuk menampung seluruh perubahan dalam pendapatan negara dan hibah belanja negara, serta defisit dan pembiayaan anggaran, maka perubahan terhadap APBN 2012 tersebut dilakukan secara menyeluruh, sehingga selain menampung perubahan indikator ekonomi makro tahun 2012, perubahan APBN 2012 juga dimaksudkan

19

untuk mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 2012. Adapun perubahan kebijakan fiskal dan langkah-langkah antisipatif yang ditetapkan dalam perubahan APBN 2012 adalah sebagai berikut. Penambahan dana infrastruktur dan kebutuhan mendesak yang dibiayai dari pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), kebijakan pengendalian subsidi BBM yang disertai dengan program kompensasi, pemotongan belanja kementerian negara/lembaga nonmodal, serta perluasan defisit anggaran dengan tambahan yang di antaranya dibiayai dari penerbitan surat berharga negara, dan penambahan pemanfaatan SAL. Selain itu, langkah-langkah kebijakan tersebut juga disertai dengan optimalisasi pendapatan negara, terutama melalui peningkatan penerimaan negara bukan pajak. Sebagai akibat dari perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang berubah dari perkiraan semula, serta dengan adanya perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang dampaknya cukup signifak … signifikan terhadap APBN 2012, maka Perubahan APBN 2012 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan belanja, serta defisit, dan pembiayaan anggaran, sehingga telah terjadi pula perubahan postur APBN 2012 yang meliputi pendapatan dan hibah, belanja, defisit anggaran, dan pembiayaan. Oleh karena itu, APBN-P 2012, merupakan paket kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk menjaga sustainabilitas fiskal atau fiscal sustainability, memperbaiki efisiensi ekonomi, meningkatkan enfe … investasi untuk menstimulasi ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012, dapat Pemerintah sampaikan bahwa meningkatnya alokasi anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) menjadi sebesar Rp137.309.845.300.000,00 dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dari yang semula sebesar Rp123.599.674.000.000,00 dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2012, hal tersebut sebagai akibat dari harga minyak mentah yang meningkat tajam, serta nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi. Terkait dengan kondisi perekonomian dan harga minyak mentah yang melonjak tinggi, dapat Pemerintah sampaikan bahwa kenaikan anggaran subsidi BBM dan LPG dari semula Rp123.599.674.000.000,00 menjadi Rp137.379.845.300.000,00 dikarenakan perubahan asumsi ekonomi makro dan parameter yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, yaitu harga minyak mentah Indonesia berubah dari US$90,00 US per barel menjadi 20

US$105,00 US per barel, dan nilai tukar berubah dari Rp8.800,00 per US dolar menjadi Rp9.000,00 per US dolar. Selain itu, dapat Pemerintah kemukakan bahwa pelaksanaan subsidi BBM dan LPG pada setiap tahun anggaran akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjaga governance dan akuntabilitas realisasi penggunaan anggaran subsidi dan LPG. Oleh karena itu, Pemerintah tegaskan bahwa alasan Para Pemohon yang menyatakan alokasi anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut telah di-mark up adalah tidak benar. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa peningkatan alokasi anggaran subsidi BBM dan LPG tersebut dimaksudkan hargaharga jual ... agar harga jual eceran BBM bersubsidi, yaitu premium, solar, dan minyak tanah, dan LPG tabung 3 kg tetap terkendali. Sehingga pemerintah dapat menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi yang sangat tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap dinamis dan stabilitas ekonomi makro yang tetap terjaga. Namun dengan perkembangan harga minyak mentah dunia yang lonjakannya sangat tinggi dan sangat jauh di atas asumsi dalam APBN 2012, akan mendorong tingginya kebutuhan subsidi BBM dan mempersempit ruang fiskal Pemerintah untuk melaksanakan programprogram yang lebih bermanfaat terhadap masyarakat banyak. Kenaikan harga ICP dan depresiasi nilai tukar rupiah pada tahun 2012, diperkirakan akan mendorong defisit secara substansial menjadi di atas 3% terhadap PDB, yang apabila tidak disesuaikan akan melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Di samping itu, mengingat sangat sulitnya untuk memprediksi perkembangan kondisi perekonomian global maupun nasional, maka dalam keadaan tertentu, khususnya dalam harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami kenaikan yang sangat tajam terhadap harga BBM bersubsidi sudah selayaknya harus dilakukan penyesuaian harga. Harga rata-rata ICP tersebut menjadi indikator atau asumsi makro utama bagi Pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa apabila harga rata-rata ICP mengalami kenaikan, maka akan berpotensi menambah jumlah anggaran subsidi BBM dalam APBN. Dengan diperlukannya tambahan subsidi BBM yang sangat besar tersebut, maka berakibat pula pada bertambahnya defisit anggaran, sehingga dapat menyebabkan APBN tidak ... menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, sebagai upaya antisipasi untuk menjaga agar postur APBN tetap sehat dan seimbang, pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Hal ini dimaksudkan agar dalam hal harga minyak mentah mengalami kenaikan yang sangat tinggi, 21

Pemerintah dapat menyesuaikan harga BBM bersubsidi tersebut agar tidak mengakibatkan tidak sehatnya APBN secara keseluruhan yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada stabilitas perekonomian nasional. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012, atas hasil pembahasan antara Pemerintah dengan DPR diputuskan bahwa kewenangan diberikan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dalam hal ... dalam hal harga antara minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dari harga ICP yang diasumsikan dalam AP ... APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Ketentuan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012 dalam UndangUndang a quo telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, sebagaimana jelas teringat pada frasa pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan seterusnya. Hal tersebut menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak diserahkan kepada mekanisme pasar atau persaingan usaha, namun ditentukan oleh Pemerintah dengan tetap mempertimbangkan postur APBN secara keseluruhan dan perkembangan harga minyak mentah di pasar internasional. Dengan demikian, alasan pengujian Para Pemohon yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012 telah menyerahkan harga BBM bersubsidi kepada mekanisme pasar merupakan dalil yang tidak benar. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Sebagaimana telah Pemerintah sampaikan di atas bahwa dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia, Pemerintah perlu diberikan kewenangan untuk melakukan kebijakan penyesuaian harga BBM. Namun demikian, penyesuaian harga BBM tersebut berpotensi menaikkan harga pangan, dan menurunnya daya beli, dan tingkat kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Penyesuaian harga BBM akan mengakibatkan naiknya … akan mengakibatkan naiknya inflasi menjadi di atas 7%, yang berpotensi menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran, serta dapat mengganggu keberlanjutan program pendidikan, terutama bagi siswa dan keluarga tidak mampu. Oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 15A Undang-Undang APBNP Tahun Anggaran 2012, pembuat undang-undang menetapkan program kompensasi atas penyesuaian harga BBM bersubsidi sebagai langkah antisipasi. Program kompensasi tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat miskin dari kemungkinan kenaikan harga, terutama dari jasa

22

transportasi, serta mengurangi beban biaya hidup rumah tangga dan memberikan kompensasi biaya hidup yang meningkat. Pelaksanaan program kompensasi tersebut didasarkan pada kriteria sebagai program darurat yang bersifat sementara, dapat dilaksanakan dengan cepat, nilai bantuan memadai untuk kompensasi, program harus tepat sasaran, biaya pengelolaan efektif dan secara kelembagaan dimungkinkan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka program kompensasi penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun anggaran 2012, ditempuh melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dalam subsidi angkutan umum. BLSM merupakan pembayaran tunai kepada rumah tangga sasaran guna menambah pendapat rumah tangga miskin untuk mengompensasi biaya hidup yang meningkat. Dengan skema pembayaran tunai, maka diharapkan agar bantuan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan penerima, dapat didistribusikan secara cepat, serta tidak menyebabkan distorsi harga pasar. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 15A Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 yang menetapkan bahwa dana kompensasi penyesuaian harga BBM bersubsidi berupa BLSM dimaksud telah sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah tegaskan bahwa alasan pengujian yang dikemukakan oleh Para Pemohon yang menyatakan bahwa dana kompensasi kenaikan harga BBM dalam bentuk BLSM yang ditetapkan dalam Pasal 15A Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012, tidak mempunyai dasar dan pertimbangan yang matang, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya adalah tidak benar. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Terkait dengan pengujian formil yang diajukan Para Pemohon, dapat Pemerintah sampaikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012 telah dilakukan sesuai dengan proses pembentukan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang MD3, maupun peraturan perundangundangan lainnya. Alasan pengujian formil pada … Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Pasal 7 ayat (6) telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 161 ayat (4) Undang-Undang MD3 adalah tidak benar. Dalam ketentuan Pasal 161 ayat (4) Undang-Undang MD3 tersebut dinyatakan bahwa pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama satu bulan dalam masa sidang. Setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.

23

Bahwa pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2012 a quo yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait, tidak lebih dari satu bulan dalam masa sidang. Oleh karena itu, proses pembentukan Pasal 7 ayat (6) dimaksud, tidak melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (4) Undang-Undang MD3. Sedangkan terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan Pasal 7 ayat (6) bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menurut Pemerintah hal tersebut adalah tidak benar. Karena pembentukan Pasal 7 ayat (6) a quo telah mengikuti proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu, Pemerintah berpendapat bahwa alasan pengujian yang dikemukakan Para Pemohon tersebut juga ber … bukan merupakan alasan pengujian formil. Karena pengujian formil sepatutnya dilakukan terhadap proses pembentukannya, bukan materi muatan normanya. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemerintah tegaskan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (6a) serta Pasal 15A Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik berdasarkan substansinya maupun proses pembentukannya. Oleh karena itu, Pemerintah mohon agar Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang APBNP Tahun Anggaran 2012 dalam Perkara Nomor 42, 43, 45, dan 46/PUU-X/2012 a quo untuk menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 19.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Terima kasih, Wakil Pemerintah. Berikutnya, kita akan mendengarkan Bapak Dr. Rizal Ramli. Sidang ini ke … seluruhannya nanti akan ditutup paling lambat jam 13.00 WIB karena kita ditunggu oleh jadwal sidang berikutnya. Silakan, Pak Rizal.

20.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-X/2012: RIZAL RAMLI Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi. Teman-teman Tim Pembela Buruh, Wakil-Wakil Serikat Pekerja. Saudara Ruhut, teman lama saya sejak mahasiswa dulu di Bandung. Teman24

teman Wakil dari Departemen Keuangan, Pak Dirjen, Saudara dan Saudari yang terhormat. Saya diminta di sini oleh Tim Pembela Buruh untuk pada dasarnya menjawab dua pertanyaan penting. Yang pertama, apakah APBN 2012 (APBN-P 2012) sudah betul-betul optimal, sudah efisien, dan betul-betul bermanfaat sebesar-besarnya untuk rakyat dan bangsa kita? Yang kedua, apakah berbagai kebijakan, termasuk soal harga dan subsidi BBM yang termasuk atau terkandung di APBN-P itu sudah benar atau tidak? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengatakan dulu kesan saya terhadap APBN-P 2012 ini. Saya mohon maaf, akurasi dan kredibilitasnya sangat rendah. Bayangkan rakyat kita ditakut-takuti bahwa harga minyak mentah bakal terus naik di atas US$105 per barel, bisa lebih dari US$120, APBN bisa defisit besar sekali, negara diberikan kesan bakal bisa bangkrut. Tapi coba kita lihat faktanya hari ini. Boro-boro naik harga BBM liquid oil ke US$100 … di atas US$105, US$120, anjlok terus tuh di bawah US$90. Kenapa bisa anjlok? Karena ternyata, dan saya mohon maaf, Pemerintah kurang awas. Di negara-negara maju ditemukan teknologi minyak namanya Shells Oil, di Kanada banyak, di Amerika banyak, untuk pertama kalinya terjadi peningkatan produksi minyak di Amerika. Dan ini sudah ditulis satu tahun yang lalu di berbagai jurnal ilmiah. Dan peningkatan produksi inilah yang memberikan tekanan terhadap penurunan harga BBM, liquid oil maksud saya. Peningkatan produksi inilah yang mengakibatkan Amerika mulai mengekspor batubaranya ke seluruh dunia, termasuk ke Asia, sehingga harga batubara juga anjlok. Tentu ada akibat perambatan ekonomi dunia, ada akibat krisis Eropa. Tapi sudah ditulis satu tahun yang lalu di banyak jurnal ilmiah bahwa Shells Oil ini akan mengubah peta perminyakan di dunia. Bahwa Pemerintah sebesar Pemerintah Indonesia tidak mampu memperkirakan ini, tidak mampu mengantisipasikan ini, saya betul-betul … apa … kecewa sama kawan-kawan, gitu. Dan justru sebaliknya, menakut-nakuti rakyat kita bahwa harga minyak mentah bakal naik, ekonomi kita bakal bangkrut, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua, juga soal tadi disebut bolak-balik tentang nilai tukar yang tadinya Rp8.500,00, Rp9.000,00, hari ini sudah nyaris Rp9.400,00 lebih. Itu pun karena Bank Indonesia intervensi lebih dari Rp7 triliun selama beberapa bulan terakhir. Dan ini juga tidak diantisipasi, saya bingung apakah di Departemen Keuangan, di mana saya pernah berkerja, tidak cukup banyak Sarjana Makro Ekonomi? Bisa diantisipasi karena pertama kalinya terjadi defisit perdagangan kita, pertama kalinya terjadi defisit transaksi berjalan. Dan negara yang mengalami defisit transaksi berjalan, pasti menghadapi tekanan terhadap nilai tukarnya. Itu yang dilakukan Shorrosh di Thailand, sehingga terjadi krisis ekonomi 25

Thailand dan Asia. Tanpa intervensi Bank Indonesia, saya rasa dengan mudah rupiah jebol ke arah Rp10.000,00. Nah, hal-hal ini seharusnya sudah diantisipasi di dalam perkiraan makro anggaran APBN tahun … Perubahan Tahun 2012, nyatanya tidak. Jadi, saya mohon maaf, akurasi dan kredibilitas APBN-P 2012 itu sangat rendah. Yang kedua, menyangkut sektor migas. Diberikan gambaran bahwa kita dari sektor migas merugi, sehingga harga-harga harus dinaikkan. Saya mohon maaf, migas itu artinya minyak bumi dan gas. Sektor gas Indonesia untung karena Indonesia adalah eksportir gas paling gas paling besar di Asia. Di sektor minyak bumi memang kekurangannya berkurang, tapi kalau digabungkan, malah masih untung kok, masih lumayan, enggak segawat itu. Kok dibikin seram rakyat kita ditakuttakuti terus? Yang kedua, harus dibedakan antara ongkos dan biaya finansial dengan ongkos dan biaya ekonomi. Saya berikan contoh sederhana, pulpen ini kalau dibikin di Indonesia harganya Rp100,00 dijual Rp100,00. Ongkos produksinya Rp90,00, sebetulnya sudah untung Rp10,00. Tetapi banyak para ekonom neoliberal, ekonom barat yang otaknya otak barat mengatakan, “Ini enggak untung nih! Karena kalau dijual di New York, pulpen ini harganya Rp10.000,00. Kita enggak untung kalau kita jual ini di New York sesuai dengan harga internasional Rp10.000,00.” Nah, inilah yang kadang-kadang ahli bahkan rakyat media juga suka tidak bisa membedakan antara cost accounting, biaya finasialnya berapa dan keuntungan atau kerugian dari opportunity yang lost, ya. Kita rugi seandainya kita enggak jual di New York dengan harga segitu. Kalau kita jual di Indonesia, ya masih untung walaupun kecil. Nah, memang betul kalau harga crude oil naik, keuntungan dari sektor ... apa ... biaya cost tentu akan naik dan sebagainya. Tapi enggak seseramseram amat seperti yang diungkapkan selama ini. Nah, yang lain adalah … saya juga minta para media, tolong jelaskan ini. Oktan premium itu sudah lumayan tinggi ya, enggak jauh beda dengan reguler oil di Amerika, buat bensin 90% di Amerika. Pertamax itu lebih tinggi oktannya. Di Amerika saja rakyat biasa enggak pakai … apa … sekelas Pertamax yang oktannya tinggi, kecuali untuk orang yang sport, mobil balap, mayoritas itu pakai reguler oil, dimana oktannya itu antara Premium dan Pertamax. Nah, kalau seluruh rakyat kita dipaksakan harus pindah Pertamax, itu sebetulnya pemborosan secara nasional. Dan saya minta temanteman di Departemen Keuangan juga cek itu … apa … Premium bisa dijadikan Pertamax ditambah dengan aditif. Siapa supplier aditifnya ini ya? Dari yang saya dengar, cuma ada satu, dua, supplier-nya di Singapore, jadi Premium ditambahkan aditif jadi Pertamax. Kalau bisnis Pertamax besar, ya mereka dapat untung besar.

26

Dan yang kedua, pompa-pompa asing yang tadinya nyaris enggak ada pelanggan atau sedikit sekali pelanggannya, kalau kita paksakan semua pakai Pertamax, otomatis Shell, pompa-pompa milik asing ini makin laku, ya kan? Makin banyak, untung mereka, ya kan? Jadi mereka senang sekali kalau Pemerintah menaikkan harga BBM, apakah itu betulbetul perlu atau tidak, tapi buat mereka ini pasar Indonesia sangat besar. Dan Bapak, Ibu Hakim Yang Ter … Bapak Hakim Yang Terhormat, kalau kita kaji Undang-Undang Migas, itu yang bikinnya USAID. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diloloskan oleh DPR, tidak mungkin undang-undang yang dibikin oleh orang asing itu betul-betul memikirkan kepentingan bangsa dan rakyat kita. Mereka selalu ingin supaya harga BBM itu mencapai harga internasional, sehingga mereka tidak hanya masuk ke dalam hulu … bisnis hulu dari BBM, tapi juga masuk ke sektor hilirnya, dimana sektor hilir ini jauh lebih menguntungkan daripada sektor hulunya. Jadi dari sejak awal, motif di belakang keterlibatan asing di dalam pembuatan Undang-Undang Migas, supaya mereka tidak hanya masuk ke sektor hulu, tapi juga bisa masuk ke sektor hilir yang selama ini dikuasai oleh Pertamina. Nah, Bapak, Ibu semua. Ada pertanyaan yang juga cukup mendasar, selalu dikatakan kita harus sama dengan harga BBM di luar negeri. Pertanyaan itu tidak adil. Karena kalau kita samakan dengan harga BBM di New York, rakyat kita pendapatannya berapa? Banyak yang masih dibawa US$2.000,00, di New York rata-rata US$40.000,00. Kalau mau adil, naikkan dulu pendapatan rakyat kita, baru kita sesuaikan harga-harga dengan harga-harga internasional. Inilah dua pendekatan di dalam bidang ekonomi yang sangat berbeda, yaitu pendekatan neoliberal. Naikkan semua harga-harga dengan harga internasional, BBM, energi, pendidikan, kesehatan, dan ini merupakan jalur paling cepat, jalan paling cepat untuk meningkatkan proses pemiskinan struktural. Atau negara-negara lain di Asia yang besar dan hebat, yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, Cina, lain-lain, Korea, Jepang, dan lain-lain. Mereka naikkan dulu pendapatan rakyatnya, digenjot pertumbuhan ekonominya, naikkan pendapatan rakyatnya, ciptakan lapangan pekerjaan, baru harga-harga kebutuhan pokok itu disesuaikan dengan harga internasional. Bukan seperti kita, semua harga mau disesuaikan dengan harga internasional, ini para pikiran ekonom neoliberal. Saya setuju kalau itu bukan harga-harga kebutuhan pokok ataupun itu bukan harga dari hal-hal yang strategis seperti BBM. Kalau sepeda motor naik harga internasional, mobil, elektronik, ya kan, (suara tidak terdengar jelas), silakan. Tapi begitu menyangkut kepentingan rakyat dan kepentingan yang luas dan strategis, kita tidak bisa mengikuti pola berfikir begitu saja. Adalah lebih baik dan lebih cerdas kalau kita 27

mengikuti apa yang dilakukan oleh negara-negara lain yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mengejar ketinggalannya dari barat dengan cara genjot pertumbuhan ekonomi, ciptakan lapangan kerja, naikkan pendapatan, baru harga-harga disesuaikan dengan harga internasional. Dan menurut saya, Undang Undang Dasar 1945 kita, konstitusi kita, pada dasarnya lebih dekat ke pemikiran itu, ketimbang pada pemikiran yang sifatnya neoliberal. Yang kedua … bukan yang kedua, yang selanjutnya. Selama ini, waktu zaman Pak Harto, setiap Indonesia ekspor minyak mentah ke luar negeri, keluarga dan kroni Pak Harto dapat sekian sen, dapat 5 sen, 15 sen. Bikin perusahaan kertas di Hong Kong, ya kan, setiap ekspor, padahal yang mengerjai ini semua Jepang, mereka dapat. Begitu Pak Harto jatuh, Pak Habibie menghapuskan sistem itu, tidak ada lagi mafia di bidang ekspor. Pemerintahan Gus Dur melanjutkan itu, enggak ada lagi mafia di dalam bidang ekspor. Tapi belakangan mulai masuk mafia di dalam bidang impor. Karena setiap kali Indonesia impor sekitar 400.000 barel minyak mentah, sekitar 500.000 barel minyak jadi ya, BBM dan … apa namanya … minyak tanah dan sebagainya. Total antara 900.000 barel. Nah, mafia ini, setiap kali impor, dulu pada harga $70 saja, terima $3 sampai $4 satu hari, sekarang mungkin lebih tinggi. Memang seolaholah ada tender di Petral, ya kan, yang belinya kan Petral di Singapura, tapi bisa dibandingkan harga Petral sama harga BBM crude oil secara internasional, selalu ada selisihnya berapa dollar. Tendernya memang tender yang diatur. Pertanyaan saya kok sistem ini bisa ada? Dan kenapa enggak ini dulu dihapuskan, sebelum kita ngomong mau naikkan harga BBM? Bayangkan tadi 900.000 barel kali $3=$27.000.000 satu hari. Kali 360 hari? Lumayan lho ini, besar ini, uang besar. Kenapa enggak ini dulu disikat? Baru naikkan harga BBM? Kenapa Saudara? Karena mafia ini tentu menyetor sama pusat-pusat kekuasaan. Dan saya enggak mau sebutkan di sini karena ada teman saya, Pak Ruhut, siapa pusat kekuasaannya, tetapi menyetor kepada putusan kekuasaan, ya. Itulah kenapa sistem ini ada. Saudara-saudara, Indonesia juga ekspor minyak mentah ke Singapura. Dikilang di situ diproses, bawa lagi balik ke sini. Biaya transportasi bolak-balik 40%, keuntungan pengusaha Singapura, asuransi, bisa-bisa selisihnya 50%. Dari dulu kita ingin bangun kilang baru-kilang baru, sehingga harga menghasilkan minyak tanah bisa turun 50%-nya, tapi ada mafia yang supaya enggak kepingin ini terjadi. Karena keuntungan dari bawa minyak mentah ke luar BBM jadi, itu miliaran-miliaran dollar. Yang ingin saya katakan, Bapak-bapak, ada banyak cara, ya, daripada menaikkan BBM, memang sih yang punya mobil mewah saya setuju harus bayar lebih mahal, tapi juga jangan lupa lho, ada 50 juta 28

yang naik sepeda motor yang beli BBM juga, yang juga akan kena dengan kebijakan ini. Kebanyakan kalau yang atas sih, ya kan, BBM lebih mahal mereka bisa bayar. Yang menengah-menengah ke bawah ini, yang pas-pasan akan kesulitan. Nah, menurut saya, benahi itu, cara-cara itu dulu, baru kita ngomong soal kenaikan harga BBM. Kemudian argumen bahwa kalau BBM tidak naik, APBN bangkrut, defisit 3%. Waduh, jangan terlalu sering dong orang pintar, ya, memberikan disinformasi sama rakyat. Karena APBN selalu ada uang sisa anggaran, sekitar 30-40 triliun. Dan yang kedua, banyak sekali hal-hal yang bisa dibenahi di dalam APBN kita, ya, sehingga tidak perlu menjadi bangkrut dan tidak perlu defisitnya di atas 3%. Apa contohnya? Dari segi penerimaan … kebocoran penerimaan pajak itu bukan dongeng. Kita lihat kasus-kasus pegawai pajak rendahan bisa punya uang puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Saudara Sri Mulyani menjalankan program refor … reformasi birokrasi, kagak jalan itu. Kenapa? Karena take home pay pejabat pajak dari formal dan enggak informal, jauh lebih tinggi daripada bonus maupun remunerasi. Jadi walaupun dinaikkan remunerasi, sikapnya enggak berubah karena perlu sanksi-sanksi yang lebih keras. Ya, saya tidak mau hanya memberikan contoh saja, saya mohon izin waktu sedikit. Waktu saya di Bulog, Bapak Hakim, Bulog itu kan lembaga nomor dua paling korup setelah Pertamina, sejak zaman Soeharto. Saya lihat polanya, pejabat yang di bawah, yang menyetor ke atas itu ditaruh di daerah basah, yang omzetnya ratusan miliar, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Yang jujur, yang amanah, yang enggak menyetor ke bos ke atas, itu dikirim ke daerah kering, Kalimantan Tengah, Papua, Flores. Saya lihat polanya itu, saya keluarkan satu peraturan sederhana, saya pindahkan 200 pejabat dari daerah basah ke daerah kering, kita pindahkan 200 dari daerah kering ke daerah basah, syok langsung, cost itu turun 40%. Jadi, ada banyak cara karena tidak semua pejabat keuangan atau pajak itu rusak dan bejat, banyak yang bagus-bagus, banyak yang baikbaik, ya. Tetapi karena sistemnya kalau menyetor ke atas ya, itu mereka dipromosikan ya, atau bagi-bagi sama temannya itu mereka dipromosikan, itu yang harus dipotong, tidak cukup hanya dengan menaikkan reformasi apa … remunerasi dan sebagainya. Jadi satu itu dari segi revenue, kurangi dong kebocoran penerimaan pajak. Yang kedua, mungkin ini agak sedikit progresif, kita sudah hapuskanlah PPN ini ganti dengan sales tax saja. Karena permainan di PPN ini luar biasa, banyak yang mengklaim ekspor … apa … palm oil, sawitnya sekian-sekian, sehingga minta reimbursement pembayaran PPN, ya enggak masuk akal, enggak mungkin ekspornya segitu. Jadi PPN ini dulu, saya tahu yang desainer dulu Prof. Malcolm Gillies dari Harvard ya, dia menganggap Indonesia sistemnya sudah baguslah, begini-begini, ya kan. Ternyata di Indonesia kan memang sistemnya ribet. Banyak 29

pertikaian di perpajakan, banyak permainan di perpajakan, itu terkait dengan PPN. Kalau dibongkar lebih besar oleh KPK akan banyak ketahuan di sini. Nah, menurut saya, sudahlah negara Amerika saja enggak pakai PPN, pakai sales tax biasa saja 10%, final ya. Negara banyak lain dunia ini lebih efisien, lebih final permainan juga lebih kurang. Dan kalau kita lakukan, saya yakin penerimaan dari pajak PPN, eh, dari sales tax jauh lebih besar dari penerimaan daripada PPN. Yang ketiga adalah perluasan objek wajib pajak. Tidak masuk akal misalnya sektor pertambangan, terutama mineral ya, Freeport ya, masa fee-nya cuma 1%, royaltinya di negara lain 3-4%, batu baranya ekspornya Indonesia paling besar itu pajak ekspornya malah dibatalkan karena lobinya lebih kuat. 21.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Lima menit, Bapak.

22.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-X/2012: RIZAL RAMLI Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan sedikit di segi pengeluaran, korupsi kalau ditekan ya kan, banyak, biaya birokrasi itu naiknya luar biasa. Pada saat saya Menkeu, biaya perjalanan hanya Rp2,5 triliun. Waktu SBY mulai jadi presiden, Rp4 triliun. Sekarang 2012, Rp19 triliun atau $2 miliar. Kita bisa bikin airlines setiap tahun sebesar Garuda dengan uang biaya perjalanan ini. Nah, kemudian ada subsidi, saya mohon waktu karena ini dibandingkan dengan subsidi BBM enggak ada artinya, Pak Ketua. Itu setiap tahun, Pemerintah mengeluarkan subsidi bunga obligasi untuk bank, recap yang sudah sangat sehat dan pemiliknya kaya-kaya Rp60 triliun per tahun sampai tahun 2040. Dulu waktu krisis tahun 1998, memang bank-bank ini diselamatkan, BCA, Mandiri, dan lain-lain, di-bailed out, ya kan, tapi waktu itu pemiliknya masih Pemerintah, BPPN, jadi bayar bunga hanya masuk kantong kiri, kantung kanan. Tahun 2003 bank-bank ini dijual, BCA oleh Pak Boediono waktu itu, Menkeu di bawah Megawati. Nah, tapi bunganya terus dibayar, padahal bank-bank ini sudah sangat sehat, sudah sangat kaya, ya. Saya contoh misalnya pemilik Djarum memang orang sudah kaya dari dulu, tapi enggak mungkin jadi kaya nomor … nomor 1 tanpa BCA, tanpa subsidi bunga ini. Nah, ini menurut saya jauh lebih besar daripada subsidi BBM yang diributkan ini. Kenapa ini kita enggak hentikan? Ada teman dari keuangan yang mengatakan, “Ya harus ikut mekanisme pasar.” Come 30

on, dulu waktu bank ini bangkrut 1997-1998, kalau diserahkan ke mekanisme pasar, bank ini tutup, sudah. BCA, Mandiri tutup, tapi diselamatkan tidak dengan mekanisme pasar, negara ambil alih utangnya injeksinya. Nah, kalau sekarang kita mau menghentikan subsidi bunga ini, kita juga bisa menggunakan mekanisme tidak mekanisme pasar. Jangan dong direksi bank terima, “Wah, lebih hebat hidupnya dari kawan saya ini, Pak Ruhut,” ya. Tapi ini kan subsidi dari rakyat, lebih bagus dipakai buat pendidikan, kesehatan, tadi usul untuk bantuan rakyat, langsung Rp60 triliun lebih gede dari BBM. Yang lain adalah subsidi PLN, tahun 2012 naik Rp50 triliun. Kenapa? Karena direksi yang sebelumnya, nih saya enggak enak semua, saya kenal semua ini Bapak-Bapak ini, ya sangat terkenal, kawan saya itu sekarang sangat terkenal. Ya, kan? Jadi menteri pula. Ya, kan? Dia pada saat idenya bagus supaya pemadaman listrik berkurang, dia beli banyak sekali generator, solar, dan diesel. Solar, diesel ini minum solar. Ongkosnya per kilo wattnya 14 sampai 16 sen. Kalau pakai batubara hanya 6 sampai 7 sen. Pakai gas hanya 3 sampai 4 sen. Akibatnya, subsidi ke PLN harus naik Rp50 triliun setiap tahun sampai berapa tahun yang akan datang. Ada cara lain mempercepat proses pembangunan listrik, negoisasinya jangan dua tahun, sama swasta, sama pemerintah. Enam bulan saja negoisasi, selesai kita. Nah, apakah kesalahan mismanagement ini, keteledoran ini harus dibebankan terus sama rakyat gitu, Pak? Ya, jadi ... apa namanya nih … yang gini-gini nih kita lebih … lebih inilah ya. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan APBN 2 … 2012 ini, saya mohon maaf, sangat amburadul. Banyak sekali inefisiensi, kebocoran sekitar 30%, subsidi yang tidak pada tempatnya, pada orang super kaya, pemilik bank, ya subsidi terhadap keta … keteledoran management, kenaikan biaya birokrasi yang sangat besar, sehingga uang untuk rakyat itu makin lama makin sedikit. Dan itu bukan dongeng, lihat saja infrastruktur di mana-mana rusak. Saya ke Kalimantan, naik four-wheel drive, itu kayak kita ... apa … lagi menari di jalan, saking rusaknya jalan. Ya, tidak ada pembangunan irigasi baru, tidak ada pembangunan yang signifikan. Jadi menurut saya, ini kesempatan Pak Hakim Yang Mulia, agar supaya APBN ini kalau bisa dibatalkan, minta Pemerintah bikin yang lebih bagus, yang lebih baiklah, yang betul-betul prorakyat. Ya kalau Pemerintah lakukan, jangan-jangan popularitasnya sendiri naik, ya. Ini kesempatan untuk membenahi berbagai macam yang enggak benar ini. Ya dan banyak subsidi yang enggak jelas, total tadi Rp110 triliun sendiri. Yang kedua, penetapan harga BBM dengan harga internasional, saya rasa sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pertentangan dengan konstitusi. Banyak cara untuk menghindari kenaikan harga BBM, peningkatas … peningkatan produksi yang mandek. Konsesi sudah dibagi, tapi orang tidak melakukan eksplorasi. Saya 31

enggak mau jelaskan, ada alasannya kenapa para pengusaha di (suara tidak terdengar jelas) tidak melakukan itu. Penghapusan mafia migas, akselerasi penggunaan gas di dalam negeri yang harus diikuti dengan renegosiasi ekspor gas, kemudian memecah Pertamina. Ya, jangan monopoli Pertamina, ya kan? Tapi bikin saja dua pemain besar. Dulu kita bikin Telkom sama Indosat bersaing, konsumen diuntungkan, negara diuntungkan karena mereka lebih efisien, lebih produktif. Jadi, banyak cara untuk melakukan itu dan menurut saya ini kesempatan yang sangat besar, Bapak-Bapak Hakim untuk membenahi agar anggaran ini betul-betul prorakyat kita, prokemajuan, dan kesejahteraan bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 23.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, Para Pemohon, apakah Anda masih mengusulkan perlu dibuka sidang lagi untuk mengajukan Saksi-Saksi atau Ahli-Ahli yang lain ataukah menganggap sudah cukup?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-X/2012: ANDI MUHAMMAD ASRUN Mohon izin, Pak. Kami merasa masih perlu untuk membuktikan dari segi konstitusionalitas maupun dari sudut administrasi negara. Jadi, mohon karena ini persoalan sangat serius sekali, kami mohon dibuka sidang satu kali lagi untuk (…)

25.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-X/2012: ANDI MUHAMMAD ASRUN Mengajukan itu. Terima kasih.

27.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Karena masih ada perkara tentang ini yang juga menyusul masuk ada empat Pemohon dengan nomor yang diberi nomor berbedabeda saat masuknya, maka agar sekaligus sidang itu nanti menyatu, sidang akan dibuka kembali tanggal … hari Selasa, tanggal 10 Juli, tahun 2012 … 10 Juli 2012, jam 11.00 WIB, untuk melanjutkan mendengar keterangan ahli maupun saksi dari Pemohon. Pun kalau DPR dan Pemerintah mau mengajukan ahli maupun saksi, juga dipersilakan untuk 32

menyampaikan surat ke Mahkamah Konstitusi sebelum tanggal 10 Juli, sehingga nanti bisa dijadwalkan di sidang itu juga sekaligus diambil sumpahnya dan didengar keterangannya. Sidang hari ini ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.52 WIB Jakarta, 26 Juni 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

33