PUTUSAN NOMOR: 01/KE-DKPP/VI/2012 NOMOR: 02/KE-DKPP/VI/2012 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Memeriksa dan memutuskan pengaduan Nomor : 01/KE-DKPP/VI/2012, dan 02/KE-DKPP/VI/2012, menjatuhkan putusan dalam perkara:
Nama
: RBJ Bangkit, SH, MH.
Tempat/tgl lahir
: Pandeglang, 01-01-1960.
Pekerjaan
: Advokat/Tim Kampanye Paslon No. Urut 6
Agama
: Islam
Alamat
: Jalan Enim No. 85. RT 03/003 Tg Priok Jakarta utara.
Yang selanjutnya disebut Pengadu 1
Nama
: Sirra Prayuna
Tempat/tgl lahir
: Lombok 16 Juni 1970
Pekerjaan
: Advokat/Tim Kampanye Paslon No. Urut 3
Agama
: Islam
Alamat
: Jalan Raya Pasar Minggu No. 29 Pancoran
Yang selanjutnya disebut Pengadu 2
Pengadu 1 dan 2 secara sendiri sendiri dan bersama-sama, yang selanjutnya disebut Pengadu, dengan disertai oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 4 Hidayat Nurwahid – Didik J Rachbini.
Mengadukan
Nama
: Dahliah Umar
Tempat/tgl lahir
: Jakarta, 1 Oktober 1976
1
Pekerjaan
: Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta
Agama
: Islam
Alamat
: Jalan Budi Kemuliaan No. 12 Jakarta Pusat
Yang selanjutnya disebut Teradu
Setelah melakukan verifikasi dan pemeriksaan administrasi; setelah melakukan pemeriksaan dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, pada tanggal 27 Juni 2012 dan 3 Juli 2012;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Teradu diadukan oleh Pengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, sesuai dengan pengaduannya Nomor 01/KEDKPP/VI/2012, dan Pengaduan Nomor 02/KE-DKPP/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut: “Bahwa
pengadu dalam
menyampaikan temuan Pemilu yakni
sidang DKPP
pada
tanggal
27
Juni
2012,
adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara
pada ketentuan Pasal 6, Pasal 14 huruf a, huruf c, huruf j, dan
Pasal 18 huruf a Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu”. “Bahwa Pengadu mengkualifikasi pelanggaran tersebut dengan menarik ke dalam konstruksi etika, yakni dalam proses tahapan pendaftaran pemilih dimana telah menemukan sejumlah pelanggaran berkaitan dengan pendaftaran pemilih dari DP4 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang kemudian KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai pengguna (user) baru melaksakan fungsinya untuk melakukan validasi”. “Bahwa dalam proses validasi tersebut Pengadu menyatakan menemukan sejumlah pelanggaran, yaitu berupa: 1. Ditemukan pemilih dengan nama sama, tempat tanggal lahir sama tetapi NIK berbeda, sekitar 132.171 (seratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu); 2. NIK ganda atau satu NIK digunakan untuk beberapa nama di beberapa TPS lintas Kotamadya di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
2
3. NIK berubah untuk data pemilih yang sama dibandingkan dengan dengan data pemilih pada tanggal 30 Mei 2012 sejumlah sekitar 46.000. (empat puluh enam ribu); 4. NIK kosong, nomornya kosong-kosong, sejumlah 6.457 (enam ribu empat ratus lima puluh tujuh); 5. NIK tidak lazim, yaitu 16 (enam belas) digit, dalam NIK kita berlaku 17 (tujuh belas) digit, sejumlah 15.770 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh); 6. NIK baru, tiba-tiba muncul data 30 Mei 2012 yang berbeda dengan data yang disisir dari DP4; dan 7. Penduduk DKI Jakarta yang tidak mempunyai NIK.
”Bahwa konstruksi etika di atas dipandang Pengadu sebagai bentuk pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara Pemilu, karena menurut Pengadu di dalam prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu yang dipahami Pengadu bahwa asasasas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia itu salah satunya adalah asas profesionalitas, kemudian ada asas kepastian hukum, dan keterbukaan, dalam konteks ini Pengadu merumuskannya dalam beberapa ketentuan yang dilanggar Teradu, seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang
Penyelenggara
Pemilu
dengan
mendasarkan
pada
asas
profesionalitas”. “Bahwa ketentuan pada Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008, terhadap sumpah jabatan yang dinyatakan sumpah/janji bahwa KPU Provinsi akan mengemban tugas dan wewenang dan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat”. “Bahwa jelas KPU Provinsi DKI Jakarta telah melanggar sumpah/janji yang diucapkan karena tidak menjalankan tugas
dan wewenangnya sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yakni dengan mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma dari KPU”. “Bahwa Pelanggaran ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2012, yaitu menjelaskan keputusan yang diambil 3
berdasarkan Undang-
undang yang berlaku, tata tertib yang telah ditetapkan, Pengadu mengemukakan bahwa pada tanggal 2 Juni 2012, KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam mana diundang seluruh pasangan calon, namun ternyata Pengadu tidak memperoleh Surat Keputusan atau Berita Acara dari hasil rapat pleno tersebut bersama lampiran-lampiranya”. “Bahwa Pengadu mempertanyakan persoalan tersebut dengan antara lain mempertanyakan apa yang diagendakan atau terkait dengan masalah apa, sehingga itu dapat terjawab ketika KPU Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan KPU, tetapi apa yang terjadi bahwa hari itu kami tidak memperoleh surat keputusan”. “Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012 Pengadu kembali mendatangi KPU Provinsi DKI Jakarta untuk meminta salinan Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan dalam Rapat Pleno pada tanggal 2 Juni 2012, karena merupakan kewajiban KPU DKI Jakarta untuk memberikan kepada seluruh pasangan calon baik itu Penetapan maupun softcopy dan hardcopy terhadap data pemilih yang telah ditetapkan, tetapi kami hanya diberikan softcopy DPT, ketika ditanyakan SK-nya belum bisa menjawab”. “Bahwa SK justru diperoleh ketika Pengadu membuat laporan di Panwas DKI Jakarta, dengan mengcopy SK Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012”. “Bahwa Pengadu telah menggunakan berbagai instrumen hukum untuk melaporkan mengenai DPT ini seperti melapor ke Polda Metro Jaya, melaporkan ke Panwas, dan terakhir kali kami melaporkan ke DKPP dan ada tindaklanjut dari laporan kami ini”. “Bahwa Panwas membuat pernyataan di berbagai media yang menyatakan laporan pengadu kadaluwarsa, tetapi justru jauh hari Panwas mengatakan tidak ada masalah terhadap DPT ini, apakah pernyataan Panwas didukung suatu basis data yang valid atau hanya sekadar membuat statemen tanpa didukung basis data”.
4
“Bahwa lewat sidang DKPP ini kami memohon kepada DKPP untuk dapat memeriksa
dan
mengadili
Saudara
Teradu,
dalam
mana
Pengadu
mengkualifikasikan telah melanggar Pasal 2, Pasal 6, Pasal 14 huruf a, huruf c, huruf j, dan Pasal 18 huruf a, dengan memohon agar: Pertama, meminta kepada Saudara Teradu untuk diberikan peringatan, kedua, peringatan tertulis, dan ketiga pemberhentian sementara, dan pemberhentian, itu permohonan Pengadu”. “Bahwa Pengadu juga menyampaikan penjelasan tertulisnya dalam sidang DKPP yang menyatakan: “Bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat berbagai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Daerah DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam
Peraturan
KPU
Nomor
31
Tahun
2008
tentang
Kode
Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang di antaranya sebagai berikut: 1. Melanggar Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “pedoman penyelenggara Pemilu didasarkan pada asas: -
Mandiri,
-
Jujur,
-
Adil,
-
Kepastian hukum,
-
Tertib penyelenggaraan Pemilu,
-
Kepentingan umum, keterbukaan,
-
Proporsionalitas,
-
Profesionalitas,
-
Akuntabilitas,
-
Efisiensi dan efektivitas’.
Hal tersebut terlihat jelas dengan pelaksanaan tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU pada tanggal 2 Juni 2012 yang masih terdapat data pemilih Pemilukada DKI Jakarta pada DPT yang bermasalah yaitu berupa ditemukannya pemilih dengan nama sama, NIK ganda satu NIK dipergunakan di beberapa TPS lintas Kotamadya, NIK berubah untuk data pemilih yang sama, NIK Kosong: NIK 00000000, NIK tidak 16 digit atau NIK palsu, NIK baru dibandingkan data NIK yang lama berbeda, Penduduk DKI Jakarta yang tidak punya NIK pada KK (Kartu Keluarga), hal tersebut telah melanggar nilai-nilai profesionalitas yang dapat 5
menghilangkan
kepastian
hukum
untuk
tertibnya
penyelenggaraan
Pemilu yang jujur, adil dalam proses demokrasi pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012. 2. Melanggar
Pasal
6
terhadap
sumpah
jabatan
yang
menyatakan
Sumpah/Janji, bahwa “KPU Provinsi akan menjalankan tugas dan wewenang dan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu”. Dengan secara jelas KPU Provinsi DKI Jakarta telah
melanggar
sumpah/janji
yang
diucapkan
dimana
dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan
Umum
menyebutkan:
“mengoordinasikan,
menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU.” Dan huruf f juga menyebutkan: “memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih”. Tugas dan kewajiban tersebut telah juga dilanggar oleh KPU Provinsi DKI Jakarta
dalam
penyelenggaraan
Pemilu,
dimana
pada
penetapan
pemutakhiran data pemilih pada DPT tanggal 2 Juni 2012 masih ditemukan data yang bermasalah, sehingga harus dilakukan verifikasi dan validasi data lapangan yang selanjutnya ditetapkan lagi DPT tanggal 7 Juni 2012, hal tersebut telah menunjukkan bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta tidak dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat dalam menjalankan tugas untuk terselenggaranya Pemilukada di DKI Jakarta. Di samping itu bahwa terhadap temuan para Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi DKI Jakarta dengan adanya data pemilih pada DPT yang bermasalah tidak dengan giat dan sungguhsungguh melakukan koordinasi baik kepada Tim Kampanye Calon Gubernur
dan
Wakil
Gubernur
DKI
Jakarta
guna
diperbaikinya
sebagaimana dimaksud oleh para Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
6
3. Melanggar Pasal 14 huruf a yang menyebutkan: “Menjelaskan Keputusan yang diambil berdasarkan Undang-undang yang berlaku, tata tertib, dan prosedur yang telah ditetapkan” Bahwa Surat Keputusan (SK) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 2 Juni 2012 dan Surat Keputusan (SK) hasil verifikasi data tanggal 7 Juni 2012 yang telah ditetapkan KPU Provinsi DKI Jakarta tidak ada penjelasan, bahkan Surat Keputusan (SK) tersebut sampai saat ini belum diberikan kepada masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan Pasal 14 huruf c yang menyebutkan : “Menata akses publik yang efektif dan masuk akal terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Juni 2012 dan hasil verifikasinya tanggal 7 Juni 2012 merupakan akses publik berupa dokumen data pemilih pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak ditata dengan baik dan cermat, dimana dalam dokumen berupa DPT yang ditetapkan KPU Provinsi DKI Jakarta tersebut masih ditemukan data yang bermasalah berupa: ditemukannya Pemilih dengan nama sama, NIK Ganda satu NIK dipergunakan di beberapa TPS lintas Kotamadya, NIK Berubah untuk data pemilih yang sama, NIK Kosong : NIK 00000000, NIK tidak 16 Digit atau NIK Palsu, NIK baru dibandingkan data NIK yang lama berbeda, penduduk DKI Jakarta yang tidak mempunyai NIK pada KK. 4. Melanggar Pasal 14 huruf j yang menyebutkan : “Membangun sistem yang memungkinkan peserta Pemilu memiliki akses sesegera mungkin terhadap semua informasi, dokumen dan data baku yang digunakan dalam proses Pemilu”. Bahwa dengan tindakan yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta yang belum memberikan Surat Keputusan (SK) atas Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2012 dan tanggal 7 Juni 2012, telah menunjukkan bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta telah menghambat akses informasi, dokumen, dan data baku yang digunakan dalam Pemilukada, karena kedudukan SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
tersebut
merupakan
dokumen
yang
sangat
penting
untuk
digunakan dalam proses Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.
7
5. Melanggar Pasal 18 huruf a yang menyebutkan : “Memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan fakta”. Bahwa informasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta mengenai DPT yang ditetapkan tanggal 2 Juni 2012 dengan jumlah pemilih 6.982.179, kemudian data tersebut telah dicek silang oleh masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak sesuai dengan fakta di lapangan, dan selanjutnya KPU Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan memperbaiki dan memverifikasi data-data di lapangan sehingga tanggal 7 Juni 2012 ditetapkan DPT hasil verifikasi dengan jumlah pemilih 6.983.692. Walaupun telah ditetapkan Hasil Verifikasi dan Penyisiran DPT oleh KPU Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Juni 2012 tersebut, ternyata masih banyak informasi terhadap data DPT yang ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan, hal itu ditandai dengan ditemukannya Data Bermasalah dengan berbagai modus, yakni: pemilih dengan nama sama ditemukan sebanyak 132.171, NIK Ganda satu NIK dipergunakan di beberapa TPS lintas Kotamadya sebanyak 20.334, NIK Berubah untuk data pemilih yang sama sebanyak 40.150, NIK Kosong: NIK 00000000 sebanyak 6.457, NIK tidak 16 Digit atau NIK palsu sebanyak 163.727, Penduduk DKI Jakarta yang tidak punya NIK pada KK sebanyak 2.546. sehingga cukup tegas bahwa informasi yang disampaikan KPU Provinsi DKI Jakarta adalah informasi yang tidak berdasarkan fakta.
“Bahwa Pengadu untuk menguatkan pengaduannya, mengajukan alat bukti”. Pengadu atas nama RBJ Bangkit, S.H., M.H., mengajukan bukti berupa: 1. Rekapitulasi temuan DPT tanggal 7 Juni 2012;-------------------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P1 2. Rincian rekapitulasi DPT dan jumlah indikasi pemilih fiktif dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 Kota Administrasi Jakarta Pusat; --------------------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P2 3. Rincian rekapitulasi DPT dan jumlah indikasi pemilih fiktif dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 Kota Administrasi Jakarta Selatan; ------------------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P3 4. Rincian rekapitulasi DPT dan jumlah indikasi pemilih fiktif dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 8
tahun 2012 Kota Administrasi Jakarta Barat; --------------------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P4 5. Rincian rekapitulasi DPT dan jumlah indikasi pemilih fiktif dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 Kota Administrasi Jakarta Timur; -------------------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P5 6. Rincian rekapitulasi DPT dan jumlah indikasi pemilih fiktif dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 Kota Administrasi Jakarta Utara; ----------------------------------------------------------------------------------------------------yang diberi tanda P6 7. Rincian rekapitulasi DPT dan jumlah indikasi pemilih fiktif dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 Kota Administrasi Pulau Seribu; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P7 8. Copy notulensi rapat KPU Provinsi DKI Jakarta, hari Kamis tanggal 31 Mei 2012; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P8 9. Copy notulensi Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi jumlah DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012, hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012; --------------------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P9 10. Copy Berita Acara Nomor: 061/BA/VI/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah DPT Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, tanggal 2 Juni 2012; ------------------------------------------------------------------------ yang diberi tanda P10 11. Copy Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor: 23/Kpts/KPU-Prov010/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah DPT Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jaarta Tahun 2012, tanggal 2 Juni 2012, beserta lampiranya; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P11 12. Data DPT bermasalah Jakarta Selatan per Kecamatan; ----------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P3.1-5 13. Data DPT bermasalah Jakarta Barat per Kecamatan; ---------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P4.1 14. Data DPT bermasalah Jakarta Utara per Kecamatan; -------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P5.1-5 15. Data DPT bermasalah Jakarta Timur per Kecamatan; --------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P6.1 16. Data DPT bermasalah Jakarta Pusat per Kecamatan; -------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P2.1-2 17. Data DPT bermasalah Kepulauan Seribu per Kecamatan; ----------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P7.1
9
Pengadu atas nama Sirra Prayuna, S.H., mengajukan bukti berupa: 1. Copy data pemilih dengan nama sama, tempat tanggal lahir sama tetapi NIK berbeda; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P1 2. Copy data NIK ganda (satu NIK digunakan untuk beberapa nama, dibeberapa TPS, lintas kotamadya; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P2 3. Copy data NIK berubah untuk data pemilih yang sama (dibandingkan dengan data 30 Mei 2012); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P3 4. Copy data NIK Kosong; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P4 5. Copy data NIK tidak 16 digit atau NIK palsu/bodong; ------------------------------------------------------------------------------------------ yang diberi tanda P5 6. Copy data NIK baru dibandingkan data 30 Mei 2012; ------------------------------------------------------------------------------------------ yang diberi tanda P6 7. Copy data penduduk DKI Jakarta yang tidak punya NIK KK; --------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P7 8. Copy data rekap kejanggalan pemilih tetap. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- yang diberi tanda P8 9. Copy surat pernyataan Sri Anggraeni Megar Asih, tanggal 31 Mei 2012. -------------------------------------------------------------------- yang diberitanda P9 “Bahwa Teradu dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis” “Bahwa Teradu menjelaskan bagaimana KPU memutakhirkan data pemilih karena ini terkait tuduhan profesional, proses pemutakhiran data pemilih, sebagaimana yang dituduhkan Pengadu”. “Bahwa KPU DKI menyusun sistem pemutakhiran data pemilih, yang disebut Sistem Pendataan Pemilih (SIDAP)”. “Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 KPU DKI Jakarta bersurat ke Kepala Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
tentang
Permohonan
Data
Kependudukan dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)”. “Bahwa Gubernur menyerahkan DP4 dengan BA tanggal 6 Januari 2012 No. 1 Tahun 2012, No. 02/BA/I/2012 jumlah pemilih dalam DP4 adalah 7.545.989”.
10
“Bahwa
KPU Provinsi DKI Jakarta memutakhirkan Data Pemilih dengan
langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menyususn Daftar Pemilih berbasis TPS berdasarkan Pasal 11 PKPU 12/2010; 2. Menggunakan SIDAP untuk mendeteksi indikasi kesamaan data (data pemilih ganda) untuk dikonfirmasi pada saat pemutakhiran; 3. Meminta KPU Kab/Kota untuk memerintahkan PPS untuk merekrut petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan melakukan pelatihan kepada petugas PPDP; 4. Memerintahkan petugas PPDP melakukan pemutakhiran data pemilih dari rumah kerumah pada 13 Maret s.d. 12 April 2012; dan 5. Memberlakukan sistem control terhadap pendataan pemilih melalui program sosialisasi melalui stiker penanda untuk setiap rumah atau KK yang telah didata oleh PPDP”. “Bahwa pada tanggal 13 April 2012 DP4 yang dimutakhirkan menjadi DPS terkoreksi dengan rincian sebagai berikut: DP4 sejumlah 7.545.989 pemilih Hasil pencocokan dan penelitian petugas PPDP selama 30 hari ditemukan Ganda
: 30.839
Di bawah Umur
: 216
Meninggal dunia
: 72.317
Narapidana
: 1.321
Gangguan ingatan : 1.641 Pindah alamat
: 707.815
TNI/Polri
: 5.192
Total yang dihapus
: 819.341 pemilih
Jumlah pemilih tambahan : 318.343 DP4 ke DPS terkoreksi
: 500.998
Jumlah pemilih yang ditetapkan dalam DPS
: 7.044.991”.
“Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta mengumumkan Daftar Pemilih Sementara mulai 13 April s.d. 18 Mei 2012 untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata
11
Cara Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada
Pasal 14 , Pasal 15, dan
Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Memerintahkan PPS untuk mengumumkan DPS berdasarkan nama di kantor kelurahan dan Pos RT RW, atau tempat yang bisa diakses dengan mudah oleh warga, dan kantor Kabupaten Kota. 2. Memberi salinan DPS dalam bentuk softcopy kepada pimpinan Partai Politik di DKI Jakarta, bakal Pasangan Calon, Panwaslukada DKI, dan Ketua DPRD. 3. Membuat
sistem
yang
memudahkan
masyarakat
memeriksa
bila
namanya sudah terdaftar melalui website dengan cara mengetik nomor induk kependudukan pada menu daftar pemilih online lalu layar akan menunjukkan nama dan lokasi TPS pemilih dimaksud. 4. Memublikasikan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik
bahwa
DPS
telah
diumumkan,
dan
masyarakat
bisa
memeriksanya di kantor kelurahan, Pos RT/RW dan website. 5. Melalui program sosialisasi mobil keliling dan sistem pendaftaran pemilih keliling di tempat keramaian seperti kampus, mall, rumah ibadah, mobil keliling, agar pemilih bisa langsung memeriksa namanya dan didaftarkan bila belum terdaftar. 6. Melakukan rapat koordinasi dengan Panwaslukada DKI Jakarta untuk mendapatkan masukan terkait DPS yang diumumkan dan mengundang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta pada 8 Mei 2012 di Media Center KPU DKI. 7. Hadir dalam rapat koordinasi dengan Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 15 Mei 2012, dan menerima masukan Komisi A tesebut terkait dengan adanya pemilih yang belum terdaftar di Jakarta Utara dan untuk ditindaklanjuti”. “Bahwa Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010: 1. Membuat Surat Edaran untuk PPS menjelaskan tata cara penetapan Daftar Pemilih Tetap.
12
2. Mengundang Tim Kampanye Pasangan Calon untuk menghadirkan perwakilannya dengan dilengkapi surat mandat dalam rapat penetapan DPT dan rekapitulasi sesuai dengan jadwal tahapan, yakni: Tanggal 18 s.d. 22 Mei 2012 di PPS di Kantor Kelurahan Tanggal 23 s.d. 24 Mei di PPK di Kantor Kecamatan Tanggal 25 Mei di KPU Kabupaten/Kota Tanggal 26 Mei di KPU Provinsi” “Bahwa Tindak Lanjut Masukan terhadap DPS sebelum penetapan menjadi DPT. Masukan dari masyarakat dan Tim Kampanye Pasangan Calon secara lisan diterima oleh KPU di hari terakhir masa penerimaan masukan untuk DPS yaitu tanggal 17 dan 18 Mei 2012, sehubungan dengan tidak adanya data yang disampaikan kepada KPU DKI, maka KPU DKI melakukan langkahlangkah sebagai berikut: 1. KPU Prov. DKI Jakarta mengirim surat kepada Tim Pasangan Calon untuk meminta tanggapan tentang Penetapan DPT dalam Pilgub Tahun 2012 dengan berkunjung ke Kantor Pasangan Calon; 2. Berkunjung ke kantor Pasangan Calon, yaitu: ke Kantor Pasangan Calon Fauzi-Nachrawi, Kantor Pasangan Calon Hendadji-A Riza, dan ke Kantor Pasangan Calon Joko W-Basuki pada 20 Mei 2012, dan Kantor Pasangan Calon Hidayat-Didik, Kantor Pasangan Calon Faisal-Biem, dan Kantor Pasangan Calon Alex-Nono pada 21 Mei 2012, menerima data yang dipermasalahkan dari Tim Pasangan Joko W-Basuki sebanyak 1.207 data (by name) dan 1.074 data (by NIK); 3. Menerima tindak lanjut hasil pembahasan masukan terhadap DPS antara Panwaslukada Provinsi DKI dan pasangan calon pada tanggal 23 Mei 2012, dan menerima rekomendasi Panwaslukada untuk menunda penetapan DPT 3-7 hari untuk menelusuri dan memperbaiki DPT; 4. KPU DKI mengundang seluruh tim pasangan calon untuk hadir dalam pembahasan masukan tim pasangan calon pada tanggal 23 Mei 2012; 5. Menerima kunjungan DPR RI Komisi II untuk membahas permasalahanpermasalahan dalam Pilgub DKI termasuk DPT pada 25 Mei 2012; dan
13
6. Hadir dalam rapat koordinasi dengan Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk membahas permasalahan-permasalahan DPT pada 25 Mei 2012.” “Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwaslukada untuk memperbaiki DPT dan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 mengenai perbaikan DPT, KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan perbaikan DPT dan mengubah jadwal rapat penetapan DPT di tingkat provinsi yang sebelumnya tanggal 26 Mei 2012 menjadi tanggal 2 Juni dengan menerbitkan Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2012 terkait hal tersebut di atas. KPU Provinsi DKI Jakarta memberitahukan hal tersebut kepada publik dan pasangan Calon, Panwaslu, KPU RI, Bawaslu RI, Komisi II DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan Ketua KPU RI dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengumumkan perbaikan DPT melalui media massa dan iklan yang isinya mengajak masyarakat yang belum terdaftar atau ingin memberi masukan untuk menyampaikannya kepada KPU Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 31 Juni 2012, dan menindaklanjutinya; 2. Memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk menugaskan PPK dan PPS melakukan penelusuran DPT yang menyampaikan hasil penelusuran terkait adanya laporan pemilih yang tidak memenuhi syarat/belum terdaftar menyampaikan hasil penelusuran terkait adanya laporan pemilih yang tidak memenuhi syarat/belum terdaftar paling lambat tanggal 28 Mei 2012 dan menyusunnya menjadi DPT yang diperbaiki; 3. Mengirimkan hasil perbaikan DPT tersebut kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslukada DKI Jakarta dan mengundang mereka untuk bersama-sama menelusuri dan memperbaiki DPT tersebut bersama Tim IT KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 s.d. 1 Juni 2012 sebelum rapat pleno DPT dilaksanakan pada 2 Juni 2012; 4.
Menerima data dari Tim Kampanye Pasangan Calon Alex–Nono sejumlah 3002 nama terindikasi ganda untuk ditindaklanjuti;
5. Memanggil PPK dan PPS untuk memperbaiki data pemilih bersama tim IT di KPU DKI pada 31 Mei s.d. 1 Juni 2012; dan 6. Memberikan data yang sudah diperbaiki kepada Tim Pasangan Calon sebelum Pleno pada tanggal 2 Juni 2012.”
14
“Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, KPU melaksanakan pleno penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan mengundang Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslukada DKI Jakarta. KPU DKI menjelaskan tentang penetapan pemilih dalam DPT dan proses perbaikan-perbaikan, termasuk di antaranya: 1. Tidak ada lagi pemilih dengan NIK kosong kecuali di Lapas dan Rutan. KPU sudah bersurat kepada Kepala Lapas dan Rutan untuk meminta data nama-nama pemilihnya dilengkapi NIK, namun mereka menjawab dengan surat resmi menyatakan hanya bisa melampirkan dengan alamat pemilih yang ada pada salinan vonis, karena kartu identitas narapidana ditahan; 2. Data Pemilih yang NIK-nya tidak standar, atau kurang digitnya telah diperbaiki dengan merujuk pada DP4 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan beberapa di antaranya memang tidak standar karena KTP seumur hidup; 3. Data Pemilih dengan NIK luar daerah tetapi sudah ber-KTP Jakarta, tetap memenuhi syarat sebagai pemilih karena dalam ketentuan aturan kependudukan, penduduk yang berpindah domisili antar provinsi walaupun berubah status KTP-nya, NIK tetap tidak (tetap NIK Nasional) sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admisnistrasi Kependudukan; 4. Pemilih dengan NIK sama tetapi dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, apabila dibuktikan bahwa seluruhnya memiliki bukti memenuhi syarat sebagai pemilih, ditetapkan sebagai pemilih; dan 5. Pemilih yang terdaftar di lebih dari 1 TPS telah dihapus menjadi terdaftar di 1 TPS saja. “Bahwa terkait dengan butir 5 di atas, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 menyatakan bahwa masih terdapat data terkait dengan pemilih ganda. KPU DKI berdasarkan masukan dari Panwaslukada DKI kemudian memutuskan bahwa apabila masih ditemukan data pemilih terindikasi ganda setelah pleno DPT di tingkat Provinsi, maka nama-nama tersebut akan ditandai dalam salinan Daftar Pemilih Tetap, dan hanya diberikan 1 surat undangan/pemberitahuan dan 1 (satu) kartu pemilih, untuk menghindari adanya penyalahgunaan suara, dan salinan DPT yang ditandai tersebut dikirim ke 15
Panwaslukada DKI, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan surat edaran mengenai kebijakan ini disampaikan kepada Kelompok Petugas Pemungutan Suara atau KPPS di TPS melalui PPS.” “Bahwa KPU DKI menerima usulan penambahan pemilih yang belum terdaftar dari Panwaslukada DKI, Tim Pasangan Calon No urut 2 dan 3, dan data pemilih yang masih terindikasi ganda dari Tim Hidayat-Didik sejumlah 130.000 dalam bentuk CD” “Bahwa terjadi koreksi yakni berupa pengurangan jumlah pemilih sebanyak 61.299 pemilih dari jumlah DPS 7.044.991 sehingga DPT ditetapkan menjadi 6.983.692” “Bahwa tindaklanjut Hasil Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap di tingkat Provinsi sebagaimana direkomendasikan oleh Panwaslukada DKI dilakukan oleh KPU DKI dengan langkah-langkah berikut ini: 1. Menyerahkan salinan DPT dan menandai Salinan Daftar Pemilih Tetap yang masih ada pemilih ganda yang ditemukan KPU DKI setelah pleno penetapan DPT sejumlah 4.000 nama per tanggal 7 Juni 2012 dan 21.000 per tanggal 13 Juni 2012, yang dikirim kepada seluruh Tim Pasangan calon dan Panwaslukada DKI Jakarta; dan 2. Mengirim
surat
edaran
terkait kebijakan
untuk
penandaan dan
pengawasn agar tidak ada penyalahgunaan suara terhadap yang ditandai tersebut kepada KPU Kab/Kota untuk disampaikan kepada PPS dan KPPS.”
Pembelaan Teradu - Teradu menyampaikan, Memang dalam DPT kita membutuhkan masukan dari Panwas karena fungsi pengawasan memang terkait dengan kualitas data pemilih, kemudian dengan kinerja petugas kami di bawah. Jadi ketika kami umumkan, DPS 13 April di Kelurahan RT/RW kemudian softcopy kami sampaikan ke pasangan calon itu, tidak ada masukan sampai pada tanggal 8 Mei 2012, sehingga kami mengundang Panwas untuk koordinasi apa saja permasalahan pengolahan DPT dan pada saat itu ada pada hal-hal yang sifatnya administratif dan disiplin penyelenggara Pemilu. Begitu pula ketika pleno kami wajib melibatkan panwas, begitu pula ketika proses 16
perbaikan daftar Pemilih dalam peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih, disebutkan apabila ada masukan Pasalnya 41 ayat (2),
maka dilakukan di Rapat Pleno KPU
Provinsi dan masukan itu harus direkomendasikan oleh Panwas Provinsi. Jadi memang prosedurnya memang seperti itu, kemudian terkait dengan data pada tanggal 2 Juni 2012 memang kami akui proses perbaikan itu dilakukan juga atas rekomendasi dari banyak pihak terutama Panwas DKI Jakarta, yang kemudian kami memutuskan pada saat DPS dan kita sampaikan kepada semua pasangan calon itu tidak ada masukan dari pasangan calon sampai jadwal masukan itu ditutup, jadi DPS yang diumumkan 13 April 2012 beserta softcopy kita umumkan di RT/RW kita kasih tahu dan media juga kita bikin iklan. Dan masukan untuk DPS diterima KPU tanggal 18 Mei 2012, tetapi setelah sebulan memang tidak ada masukan pasangan calon. Tetapi masukan itu ada pada detik – detik penetapan DPT sehingga KPU mau tidak mau harus menunda pleno di tingkat provinsi untuk KPU bisa memperbaiki sehingga perbaikan itu bisa melibatkan panwas
dan pasangan calon, secara bersama-sama kita
menyisir DPT tersebut. Kami menerima masukan proses perbaikan itu dari Tim Alex Nurdin Nono dan dari Tim Joko Widodo kita undang. Tanggal 1 Mei sampai 1 Juni 2012, untuk DPT yang sudah kami perbaiki kita sisir kembali, sebelum pada tanggal 20 Mei 2012 ada beberapa nama pemilih NIKnya atau digitnya kurang atau terlihat ganda karena ada kesalahan penulisan, misalnya 2 jadi 7 dan sehingga sama dengan yang lain. Akhirnya kemudian kami meminta untuk bagaimana kalau diperbaiki berdasarkan Catatan Sipil dan itu juga direkomendasi oleh pasangan calon kalau NIKnya ini ada yang tidak standar. Sehingga nama itu berubah namanya atau digitnya kurang, itu semua untuk perbaikan. Dan kenapa NIKnya beda karena yang satu NIK nasional dan satu NIK Jakarta dan orang yang terdata itu satu kali dan orang itu dan kami perbaiki. Tetapi kami bermaksud untuk merubah NIK, tetapi dari petugas itu memang harus diperbaiki, mengacau pada data kependudukan, sehingga ketika ada digit yang kurang maka harus diperbaiki KPU bukan merubah NIK seseorang. Memang dari awal input petugas kami dibawah yang jumlahnya 15000 itu bisa kurang digit atau salah tulis karena di fotocopy KTP bisa ada angka yang kabur dan kesalahan input dan KPU itu untuk memperbaiki. Dan KPU memperbaiki berdasarkan data kependudukan dan 17
catatan sipil Tidak ada sama sekali ada niat untuk merubah NIK seseorang. Karena kami tidak ada kepentingan untuk itu, dan kami merubah itu untuk memperbaiki NIK sesuai dengan data yang sebenarnya. Dan kesalahan input petugas dibawah harus ada upaya perbaikan dari KPU. Kemudian terkait dengan tanggal 2 Juni memang kita akui kita menerima masukan dari Tim Jokowi yang menurut mereka, setelah kami telusuri ada 700 nama yang harus ditandai. Kami terima nama 700 atas nama itu, dari Tim Nurhidayat juga kami terima sebanyak 706 nama itu adalah data terakhir, yang mereka sampaikan kepada KPU untuk ditelusuri seandainya ganda maka akan ditandai, jadi itu kemudian berdasarkan data-data itu dan data kami dan yang tidak identik dan ada juga yang identik. Dan yang identik, kalau di TPS yang berbeda maka salah satunya harus ditandai, misalnya dia akan memilih di TPS lain dan kami punya bukti misalnya kenapa ada orang nama sama dan NIK sama tanggal lahir sama dan orangnya beda itu tidak akan kami hapus duaduanya. Karena kami punya kumpulan, kami punya dan kami minta KPPS dan untuk membuktikan. Memang kalau NIKnya sama, orang beda maka kami minta KK dan KTP sebagai bukti. Bahwa itu data yang ada dilapangan tidak boleh kita menghalang-halangi misalnya dipaksakan harus salahsatunya yang didaftarkan dan kalau kami diminta untuk memperlihatkan, kami akan perlihatkan KTP-KTP dan KK yang jumlahnya ribuan dan kalau kami diminta contoh kami akan kami sampaikan. Kemudian NIK yang tidak standar kita sudah jelaskan minggu kemarin, itu memang ada yang tidak standar. Memang jumlahnya ribuan seperti yang diadukan, kemudian kalau NIK kosong itu juga dari lapas kita sudah minta dan bersurat kelapas dan minta NIK tetapi dibalas oleh lapas suratnya dan surat itu ada disini. Mereka tidak bisa memberikan NIK tetapi mereka hanya bisa memberikan NIK kosong. Kemudian hanya memberikan alamat rumah dan alamat rumah itu kami cek didalam tata kependudukan dan tata catatan sipil sebenarnya NIKnya berapa? Kalau ada tanda bukti warga DKI kami tidak boleh hapus hak dia. Jadi kami harap usaha KPU tersebut, tidak ada maksud lain untuk kecuali untuk memastikan semua orang berhak untuk memilih. Dan seluruh prosesnya kami diskusikan bersama pasangan calon dan Panwas karena buat kami penting untuk kita benar-benar menghasilkan DPT yang berkualitas yang harus kita sama-sama mempertanggungjawabkan itu terutama oleh KPU. 18
“Bahwa
Teradu
untuk
menguatkan
keterangan
dan
pembelaannya,
Nomor
350/KPU-Prov-
mengajukan alat bukti berupa, sebagai berikut: 1. Copy
surat
KPU
Provinsi
DKI
Jakarta
010/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012, perihal Surat Pengantar, kepada Komisi II DPR RI, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Ketua Komisi A DPRD
Provinsi
DKI
Jakarta,
Kepala
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Fauzi Bowo–Nachrowi Ramli, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mayjen TNI (Purn.) Drs. H. Hendardji Soepandji, S.H.–Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. Joko Widodo-Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M., Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.,-Prof. DR. Didik Junaedi Rachbini, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 Faisal B– Biem T. Benjamin, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 Ir. H. Alex Noerdin-Letjend TNI (Purn. Marinir) H. Nono Sampono.-------------------------------------------------------------------------------2. Copy 10 (sepuluh) lembar pengantar tanggal 7 juni 2012;---------------------3. Copy 3 (tiga) lembar pengantar tanggal 8 juni 2012;----------------------------4. Copy 12 (dua belas) lembar pengantar tanpa tanggal;--------------------------5. Copy tanda terima SK, BA DPT, CD DPT, dari Sekretariat Komisi II DPR RI, tanggal 11 Juni 2012;----------------------------------------------------------------6. Copy
surat
KPU
Provinsi
DKI
Jakarta
Nomor:
378/KPU-Prov-
010/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012, perihal Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap yang sudah diberi tanda dan lokasi TPS kepada Ketua Panwaslu Provinsi DKI Jakarta, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Fauzi Bowo–Nachrowi Ramli, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mayjen TNI (Purn.) Drs. H. Hendardji Soepandji, S.H.–Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. Joko Widodo-Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M., Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.,-Prof. DR. Didik Junaedi Rachbini, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 Faisal B– 19
Biem T. Benjamin, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 Ir. H. Alex Noerdin-Letjend TNI (Purn. Marinir) H. Nono Sampono;---------------------------------------------------------7. Copy 6 (enam) lembar pengantar tanggal 14 Juni 2012;------------------------8. Copy 4 (empat) lembar pengantar tanggal 13 Juni 2012;-----------------------9. Copy 1 (satu) lembar pengantar tanggal 15 juni 2012;--------------------------10. Copy 1 (satu) lembar pengantar tanggal 18 juni 2012;--------------------------11. Copy
surat
KPU
Provinsi
DKI
Jakarta
Nomor:
371/KPU-Prov-
010/VI/2012, tanggal 12 Juni 2012, perihal Edaran Berkaitan Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota seProvinsi DKI Jakarta.---
-Ketua Panwaslu DKI Jakarta menyampaikan : 1. bahwa persoalan DPT adalah persoalan klasik yang selalu muncul dalam setiap Pemilu/Pemilukada, dengan pula menjelaskan istilah “Garbage in garbage out” (sampah masuk, maka sampah juga yang keluar). Kalau data pemilih yang dimiliki oleh Pemerintah kategorinya sampah, maka hasilnya akan tetap sampah pula. 2. bahwa KPU DKI yang menerima data kependudukan dari Pemerintah Provinsi c.q. Dukcapil DKI Jakarta tanpa reserve adalah sebuah kecerobohan. Panwaslu DKI sudah meminta KPU DKI Jakarta untuk melakukan assessment terkait DP4 yang diserahkan Dukcapil kepada KPU DKI pada tanggal 6 Januari 2012. KPU masih punya waktu untuk melakukan assesment sebelum dimutakhirkan data tersebut tanggal 13 Maret 2012 s.d. 13 April 2012. 3. bahwa KPU telah melakukan proses sesuai prosedur yang ditetapkan undang-undang dan mengakui bahwa DPT yang ditetapkan tersebut telah komprehensif, akurat, dan mutakhir, tetapi juga mengakui adanya NIK ganda, NIK kosong, NIK berubah, dan NIK berbeda.
-Mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Juri Ardiantoro menyampaikan:
20
1. bahwa salah satu problem yang pasti akan dihadapi dalam setiap Pemilu/Pemilukada adalah masalah DPT dalam tahapan Pemilukada dan saya kira itu sejak awal sudah sangat sadar bahwa itu akan menjadi suatu persoalan penting. Oleh karena itu maka sejak awal kami sudah mempersiapkan untuk beberapa hal yang telah kami coba untuk mengantisipasi, mengurangi persoalan DPT sebagai persoalan krusial. Sebagai contoh, kami mendiskusikan dengan sumber daya yang ada dan dengan alat apa yang bisa membantu KPU DKI Jakarta bisa menyiapkan DPT DKI Jakarta secara lebih akurat dan mempunyai kualitas yang cukup. 2. bahwa secara internal kami sudah menyiapkan semacam sistem aplikasi yang sejak awal sudah memahami kualitas data pemilih atau DP4 yang oleh Pemkot kepada KPU DKI Jakarta. Sejalan dengan Panwas, bahwa KPU sebenarnya memiliki pandangan bahwa DP4 yang diberikan kepada KPU DKI bukanlah data yang memiliki akurasi tinggi 100% dan
tetapi itu baru sampai tahapan dan kami membaca
semacam sistematik. 3. bahwa pertanyaan kami saat itu adalah apakah pembacaan awal yang sudah dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta sudah cukup untuk membuat vonis untuk membuat kesimpulan bahwa data-data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan adalah data yang dengan kategori kualitas yang memadai, tentu saja KPU dapat membuat keputusan untuk
menolak
atau
menerima,
karena
kami
cari
konstruksi
hukumnya juga tidak ada dan kami tidak bisa kami menolaknya juga. 4. bahwa kedua, kami baru bisa membuat kesimpulan yang lebih lengkap yaitu apa yang diberikan itu oleh perundang-undangan kepada KPU DKI dalam bentuk pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian (coklit) adalah salah satu alat yang cara yang diberikan undang-undang kepada penyelenggara Pemilu untuk memverifikasi dan membuktikan seberapa jauh kualitas DP4 dan hasil pemutahiran itulah yang kemudian melahirkan DPS itu. 5. bahwa apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara setelah menerima data dari Pemerintah menayangkan DP4 di website KPU DKI Jakarta yang bisa diakses oleh publik, jadi sejak DP4 DKI Jakarta sudah bisa mengakses dengan NIK DKI, dan NIK yang mereka miliki sudah bisa
21
ketahuan terdaftar di DP4 atau belum itu sejak awal sudah bisa dilakukan oleh penduduk atau warga Jakarta. 6. bahwa memang banyak sekali keluhan pada saat itu karena memang tidak semua bisa mengaksesnya karena sebagian besar warga Jakarta yang belum mempunyai KTP atau NIK, jadi DKI ini mempunyai NIK DKI, jadi kalau belum diganti di kelurahan mereka masing-masing maka mereka masih menggunakan NIK KTP DKI Jakarta. Kemudian pengalaman Pemilu 2009, hasil evaluasi petugas kami di lapangan menunjukkan tidak maksimalnya pemutakhiran data pemilih yang dilakukan. 7. bahwa KPU DKI jakarta harus membuat antisipasi yang pada intinya atau prinsipnya adalah tidak ada karena persoalan DPT itu pintu masuk kecurangan, jadi KPU harus berbuat semaksimal mungkin untuk menyediakan DPT yang akurat tetapi kalau masih terdapat data yang ditemukan bermasalah jangan sampai masalah itu menjadi sumber kecurangan. Oleh karena itu langkah KPU untuk membuat surat edaran, dan penandaan terhadap pemilih indikasi doubel, dan langkah-langkah
KPU
untuk
memerintahkan
petugas
KPU
di
bawahnya untuk menahan kartu pemilih, surat undangan, dan pemilih yang dianggap dobel tersebut adalah langkah-langkah untuk memastikan bahwa kalaupun ada masalah itu tidak menjadi sumber masalah kecurangan dalam DPT. Itu prinsip pertamanya. 8. bahwa KPU sudah menyiapkan atau sudah menjadi kesadaran bersama masalah ini akan terus menjadi “penyakit” dalam setiap Pemilu dan kami sudah ada perbaikan yang signifikan. Memang banyak orang berharap e-KTP menjadi salah satu jalan ke luar tetapi undang-undang Pileg yang baru dan dihasilkan DPR tersebut sama sekali tidak menyinggung e-KTP karena yang menjadi sumber data pemilih adalah DP4 nanti kita serahkan kepada Kementerian apakah daftar pemilih itu sumbernya dari e-KTP atau dari yang lain. 9. bahwa yang kedua, kerjasama dengan banyak pihak dan sudah dimulai dengan KPU yang lama ada semacam kepanitiaan besar, dan saya kira sudah banyak yang paham terlibat di dalam sini untuk menyiapkan satu sistem yang lebih baik dan ada dalam kepanitian dengan prakarsa pendataan pemilih, dan mudah-mudahan ini satu cara untuk membuat mekanisme daftar pemilih yang lebih jauh baik. 22
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang dan dicatat dianggap telah dimasukkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. PERTIMBANGAN ETIK 1. Bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah satu-satunya wahana administrasi perwujudan hak pilih warga negara dalam setiap Pemilu dan sebagaimana kita ketahui hak pilih adalah hak asasi manusia dalam politik yang diakui di seluruh dunia. Oleh karena itu, penetapan DPT tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi dan dalam hubungannya dengan hak asasi manusia. Setiap warga negara yang memiliki hak pilih sesuai ketentuan tidak dapat dihilangkan oleh alasan dan dasar apapun. 3. Pemilu
yang
berkualitas
sebagai
pengejawantahan
dari
pelaksanaan
kedaulatan rakyat mensyaratkan pengelolaan daftar pemilih yang memenuhi kriteria komprehensif, akurat, dan mutakhir. Di samping itu Pemilu juga mensyaratkan
asas-asas
yang
merupakan
prinsip
di
dalam
penyelenggaraannya, yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Sebagai organisasi publik, cara bekerjanya lembaga KPU dalam menyelenggarakan Pemilu diikat oleh prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good corporate governance), yakni transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness. 4. Anggota KPU (dan Bawaslu) bersama jajaran di bawahnya wajib mematuhi Prinsip-Prinsip Dasar yang dirumuskan dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yakni: (a) menggunakan kewenangan berdasarkan hukum; (b) bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial; (c) bertindak transparan dan akuntable; (d) melayani pemilih menggunakan hak pilihnya; (e) tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan; (f) bertindak profesional; dan (g) administrasi Pemilu yang akurat.
23
5. Bahwa dalam mempertimbangan “apakah anggota penyelenggara Pemilu telah melakukan pelanggaran kode etik?” maka dasar atau acuan yang dipergunakan sebagai rujukannya adalah, selain rule of conduct yang merupakan dasar-dasar hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan,
juga
dengan
mendasarkan
diri
pada
substansi
nilai-nilai
kepatutan, kelayakan, kebaikan, dan ketaatan dalam setiap perbuatan yang telah dilakukan dan/atau tindakan seorang penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dasar pertimbangan utama bukan hanya pada jumlah dan besarnya pelanggaran dengan pembuktian dari pasal dan/atau ayat dari pelanggaran dalam peraturan yang dirujuknya, tetapi juga pertimbangan etis atas setiap perbuatan dan tindakan tersebut. 6. Demikian pula dasar pertimbangannya adalah bukan saja atas klasifikasi atau kategorisasi dari jenis tindakan tersebut yang disebut atau dalam lingkup pelanggaran administratif Pemilu, sengketa Pemilu, tindak pidana atau bahkan perdata, tetapi yang lebih penting lagi adalah sejauhmana dan bagaimana dampak dan implikasi yang ditimbulkan dari setiap perbuatan dan tindakan itu sendiri. Dengan kata lain, sejauhmana perbuatan atau tindakan tersebut mendatangkan keburukan dan kerusakan pada setiap dimensi dan proses dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 ini. 7. Bahwa dalam hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilu, ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Dari ketentuan
dalam
menyelenggarakan
konstitusi Pemilu
ini,
yang
KPU
diberi
berasaskan
tanggungjawab
Luber
dan
Jurdil
untuk dan
berdasarkan asas-asas Pemilu yang, yang dari sudut penyelenggara Pemilu, ditetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. 8. Salah satu tahapan yang sangat vital dalam setiap penyelenggaraan Pemilu adalah proses dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan memahami amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dengan memegang ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pengelolaan daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir beban sepenuhnya berada
24
di tangan KPU. Walaupun menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun
2011
mengamanatkan
adanya
kewajiban
Pemerintah
dan
Pemerintah Daerah untuk menyediakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang kelak diserahkan kepada KPU, namun penentuan sepenuhnya dan seutuhnya mengenai DPT berada di tangan KPU. 9. Salah satu tahapan yang sangat vital dalam setiap Pemilu, adalah proses dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sesuai amanat UUD 1945 yang menetapkan status KPU yang nasional, tetap dan Mandiri dan UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8 huruf f, tanggungjawab mengenai daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir berada sepenuhnya di tangan KPU. Meskipun UU Nomor 15 Tahun 2011 mengamanatkan adanya kewajiban pemerintah, dalam hal ini kementerian dalam negeri (kemendagri) maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,
menyerahkan Data Penduduk
Potensi Pemilih Pemilu (DP4), namun penentuan sepenuhnya dan seutuhnya mengenai DPT berada di tangan KPU.
Harus dipahami, Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tantang Penyelenggara Pemilu, menyadari bahwa DP4 dari pemerintah bukanlah data matang yang siap dipakai KPU, tetapi hanya landasan atau bahan semata untuk digunakan dalam penentuan penduduk yang menenuhi syarat memilih. Itu sebabnya diberikan struktur dan personalia Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP) dengan anggaran untuk melakukan pencocokan dan penelitian hingga ke rumah-rumah penduduk. 10. Bahwa kewenangan Teradu sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, dapat diperiksa dan dipedomani pada ketentuan Pasal 36 Peraturan KPU No 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota, sebagaimana diubah dalam Peraturan KPU No 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, bahwa “tugas Ketua KPU Provinsi adalah: a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi; dan c. Bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke dalam dan ke luar”. Lebih jauh dapat dikemukakan, bahwa Pasal 9 ayat (3) huruf d UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan, tugas dan wewenang KPU Provinsi
adalah
mengendalikan berdasarkan
untuk: semua
“mengoordinasikan,
tahapan
ketentuan
menyelenggarakan,
penyelenggaraan
peraturan
dan
pemilihan
Gubernur
perundang-undangan
dengan
memperhatikan pedoman dari KPU”, dalam mana huruf f juga menyebutkan : 25
“memutakhirkan
data
pemilih
berdasarkan
data
kependudukan
yang
disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkanya sebagai daftar pemilih”. 11. Berdasarkan ketentuan Peraturan yang disebut dalam point 1, Teradu memiliki kewenangan dan peranan yang luas dan besar dalam menentukan keberhasilan
atau
kegagalan
KPU
Provinsi
DKI
Jakarta
dalam
penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sebagai Ketua, Teradu memiliki tugas memimpin dan bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi DKI Jakarta ke dalam dan ke luar. Dengan demikian persoalan keberhasilan dan kegagalan pengelolaan dan penataan DPT juga sangat tergantung banyak pada peran dan kepemimpinan Teradu. 12. Bahwa secara umum dalam melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Teradu selaku Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta telah berupaya melakukan tugasnya untuk memenuhi proses dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan KPU. Namun setelah DPT ditetapkan pada 2 Juni 2012, Teradu selaku Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta mengakui adanya langkah-langkah melakukan “penandaan” terhadap DPT yang telah ditetapkan. Hal tersebut sangat jelas akan membuka kemungkinan pengubahan dan yang memberi peluang bagi pengurangan dan/atau penambahan. Dengan langkah itu, maka hakikat, status, dan sifat “tetap” dalam seluruh angka pada DPT tersebut telah keluar dari pemaknaan aslinya sehingga membuka peluang bagi sifat “tidak tetap”-nya DPT yang sudah ditetapkan. 13. Bahwa Teradu selaku Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan dan mengedarkan Surat Edaran Nomor 371/KPU-Prov-010/VI/2012 perihal Edaran yang Berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 12 Juni 2012. Pada angka 2 surat tersebut tertulis: “Bagi pemilih yang namanya diberikan tanda khusus dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT), KPPS tidak boleh memberikan kartu pemilih kepada yang bersangkutan dan nama yang diberikan tanda khusus tersebut tidak diundang (tidak diberikan form Model C6-KWK-KPU)”, dan pada angka 3 tertulis: “Bagi pemilih yang namanya diberi tanda khusus dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) maka yang bersangkutan masih dapat memberikan hak pilihnya dengan ketentuan: (i)
26
belum ada tanda tinta pada sidik jari; (ii) Dapat menunjukkan identitas kependudukan asli (Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga) kepada Ketua
KPPSKT
dan
seluruh
saksi
pasangan
calon
yang
hadir”,
memperlihatkan bukti otoritas absolut dari jurisdiksi yang dimiliki Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012, justru dihancurkan dan dirusak sendiri di dalam dan melalui surat tersebut. 14. Bahwa dalam pengertian yang lebih luas, dengan surat KPU Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, DPT yang sudah ditetapkan menjadi bergerak dinamis dan dengan pergerakan yang dinamis tersebut, sesungguhnya tidak ada lagi arti Penetapan DPT pada tanggal 2 Juni 2012, dan justru sangat tepat menyebutnya sebagai daftar pemilih dinamis. 15. Daftar pemilih dinamis tersebut dengan penandaan yang dilakukan atas sebagian
pemilih,
secara
langsung
dan
tidak
langsung
mengundang
kecurigaan dan juga mengakibatkan munculnya perlakuan yang tidak adil dan tidak setara terhadap pemilih. Akibat lanjut adalah konsekuensi pada terjadinya kemungkinan kerugian keuangan negara seperti dalam pengadaan formulir, kartu pemilih, surat suara, termasuk dalam pemenuhan logistik pada TPS. 16. Teradu selaku Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta telah melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012: bahwa “Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali dengan ketentuan: (dalam huruf a): bahwa “Dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh Tim Kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota”. 17. Sudah seyogyanya apabila Teradu selaku Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan perbaikan dalam Rapat Pleno pada 2 Juni 2012, karena 27
Pasangan Calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 telah memberikan masukan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: bahwa “(2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi
jumlah
dilaksanakan
pemilih
dalam
rapat
sebagaimana pleno
KPU
dimaksud
Provinsi
pada
yang
ayat
dihadiri
(1) KPU
Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi, dan Tim Kampanye pasangan calon”; (3) Dalam rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta; (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus
disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS”; dan “(5) KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi”. 18. Berdasarkan keterangan dalam persidangan dan barang - barang bukti, Teradu
selaku
Ketua
KPU
Provinsi
DKI
Jakarta
tidak
melakukan
kewajibannya untuk memimpin dan bertindak atas nama KPU Provinsi DKI Jakarta dalam menindaklanjuti masukan dari pasangan calon, namun justru memimpin dan bertindak untuk melakukan penandaan yang sama sekali tidak ada diatur dalam ketentuan manapun. Hal ini jelas melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu Pasal 5 huruf c, yang menyatakan bahwa setiap
penyelenggara
Pemilu
harus
berpedoman
pada:
”peraturan
perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku”; Pasal 11 huruf a menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu harus “menggunakan kewenangan berdasarkan hukum”; dan Pasal 12 huruf c, menyatakan bahwa “dalam melakukan
tindakan
dalam
rangka
penyelenggaraan
Pemilu
dan
pengawasan Pemilu, penyelenggara Pemilu“ mengikuti prosedur yang ditetapkan peraturan perunang-undangan; serta dalam huruf d setiap penyelenggara Pemilu harus. “menjamin pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Pemilu, sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil”.
28
19. Penandaan yang bergerak dinamis dari hari ke hari merupakan bukti yang tidak terbantahkan melanggar asas kepastian hukum atas DPT tersebut. Sebagai akibat dari penandaan DPT tersebut, tidak satupun yang dapat memastikan jumlah Pemilih hingga saat pemungutan suara. Hal itu jelas melanggar Kode Etik Penyelenggara
Pemilu yang tercantun pada Pasal 2
huruf d Peraturan DKPP Nomor 002 KEP-TAHUN 2012 terkait “Kepastian hukum”. Penandaan dan surat edaran yang dimaksud di atas, akan mengakibatkan perlakuan yang berbeda atas pemilih di dalam suatu DPT yang sama dan ditetapkan oleh institusi yang sama, dalam hal ini DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012. 20. Bahwa salah satu substansi Pemilu juga merupakan proses saling kepercayaan dari rakyat dan antar rakyat, terjadinya suatu proses yang menimbulkan keraguan dan tiadanya kepastian dalam suatu tahapan, terutama DPT, akan membuka peluang bagi merosotnya kepercayaan dan munculnya keraguan serta kecurigaan terhadap proses dan hasil Pemilu itu sendiri. 21. Dengan memperhatikan bukti/dokumen, kesaksian, dan fakta-fakta dalam persidangan, Teradu telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 6, Pasal 14 huruf a, huruf c, huruf j, dan Pasal 18 huruf a, Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dalam penataan daftar pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, Pasal 6: Sumpah jabatan: “... Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu,... Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Repulik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”. Pasal 14, dinyatakan: “Bertindak Transparan dan Akuntabel Huruf a “menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan undang-undang
yang
berlaku,
tata tertib,
dan
prosedur yang
telah
ditetapkan.” Huruf c ”menata akses publik secara efektif dan masuk akal terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Huruf j “membangun sistem yang memungkinkan peserta Pemilu memiliki akses sesegera mungkin terhadap semua informasi, dokumen, dan data baku yang digunakan.”
29
22. Bahwa Teradu selaku Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, harus diakui tidak bekerja sendirian atau secara personal melakukan tindakan dan perbuatan atas proses penetapan DPT dan tindakan lanjut melakukan penandaan atas sebagian pemilih di dalam DPT tersebut. Namun Teradu selaku Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta tidak bisa berlindung dibalik kolektif kolegial dalam pengambilan
keputusan,
apalagi
dalam
hal
memimpin
keseluruhan
penyelenggaraan dan dalam tindakan untuk dan atas nama KPU Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana terungkap dalam persidangan, Teradu telah melakukan upaya-upaya maksimal. Namun, walaupun demikian, adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 terbukti bermasalah. Sebagai Ketua, Teradu
memiliki kewenangan dan peran besar terutama dalam
memimpin dan mengarahkan yang membedakannya dari anggota dan jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta lainnya. Di samping itu, Teradu merupakan satu-satunya yang diadukan kepada DKPP.
KESIMPULAN Berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, DKPP menyimpulkan bahwa: 1. Teradu telah terbukti tidak menindaklanjuti masukan dari para Pasangan Calon atas temuan kesalahan data dalam Daftar Pemilih Tetap dengan cara tidak menetapkan sebagaimana mestinya melainkan hanya melakukan penandaan yang justru menimbulkan ketidak pastian mengenai Daftar Pemilih Tetap yang sesungguhnya yang pada gilirannya menimbulkan keraguan dan kecurigaan yang mengganggu citra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara keseluruhan. Dengan demikian teradu telah terbukti melanggar Kode Etik Pasal 5 huruf c, Pasal 11 huruf a, Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d, serta Pasal 41 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran. 2. Teradu
telah
keputusan
terbukti
berlindung
di
balik
mekanisme
pengambilan
kolektif dan kolegial untuk tidak menjalankan tanggung
jawabnya sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
30
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008, sehingga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu tentang sumpah jabatan dan asas-asas profesionalisme, akuntabilitas. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,
MEMUTUSKAN 1. Menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Teradu, Sdri. Dahliah Umar sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. 2. Mengingatkan dengan
segera
kepada
Teradu
sebagai
Ketua
untuk KPU
mengambil Provinsi
DKI
langkah-langkah Jakarta
untuk
menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mengundang seluruh pasangan calon yang memberi masukan pada rapat pleno penetapan pada tanggal 2 Juni 2012, dengan tanpa mengubah tahapan yang sedang berjalan.
MENYARANKAN 1. Agar KPU RI beserta seluruh jajarannya melakukan langkah-langkah tindakan yang penggelolaan
bersifat khusus dalam melakukan penataan dan DPT
di
seluruh
Indonesia,
untuk
menjamin
penyelenggaraan Pemilu yang terpercaya di seluruh Indonesia dengan tersediannya Daftar Pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir. 2. Agar Pemerintah, DPR, Peserta Pemilu dan Rakyat Pemilih melakukan upaya dan tindakan bersama guna membantu KPU di seluruh tingkatan dalam menjamin proses pendataan, validasi dan penetapan DPT yang sungguh-sungguh terpercaya bagi semua pihak.
Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 dan dibacakan pada hari Jum’at tanggal 6 Juli 2012, dengan perbedaan pendapat diantara 7 31
(tujuh) Anggota DKPP, yaitu 3 (tiga) diantaranya berpendapat bahwa Saudara Teradu tidak terbukti secara pribadi melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Jakarta, 6 Juli 2012 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA Ketua Ttd Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. Anggota
Anggota
Ttd
Ttd
Prof. Abdul Bari Azed, S.H.,
DR Valina Singka Subekti, M.Si,
M.Hum.
Anggota
Anggota
Ttd
Ttd
Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.,
Nur Hidayat Sardini,
Anggota
Anggota
Ttd
Ttd
Ida Budhiati, S.H., M.H.,
Ir. Nelson Simanjuntak
32