2012

MUSYAWARAH NASIONAL XIII / 2012 BADAN PEMBUDAYAAN KEJUANGAN 45 JAKARTA, 18 - 21 MARET 2012

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 05/KEP/MUNAS XIII/2012 TENTANG PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN PEMBUDAYAAN KEJUANGAN 45 PIMPINAN MUNAS XIII / 2012 Menimbang

:

Memperhatikan

:

Mendengar

:

Bahwa berdasarkan perkembangan Organisasi Badan Pembudayaan Kejuangan 45 seiring perubahan situasi dan kondisi dinamis saat ini, perlu dilakukan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Pembudayaan Kejuangan 45. Saran dan pendapat para peserta dalam Rapat Komisi B, serta hasil Keputusan Sidang Pleno IV. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, seperti terlampir dalam Keputusan ini. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 20 Maret 2012

Ketua,

Wakil Ketua,

Dr. J. Victor Mailangkay, SH., MH.

Soehartoko, NA

Sekretaris, Drs. Supatno, SE, M.Si.

ANGGARAN DASAR PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan Indonesia itu adalah Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa perjuangan untuk Merdeka itu sudah dirintis sejak lama dan mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan di Proklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Bahwa untuk perjuangan selanjutnya, yaitu mengisi Kemerdekaan, para pejuang Kemerdekaan itu bertekad untuk tetap bersatu dalam satu-satunya wadah yang dibentuk pada tanggal 20 Maret 1960 dengan sebutan nama “ANGKATAN 45”, yang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan Kepres 50 tahun 1984 tanggal 01 September 1984. Bahwa memasuki abad ke-21, banyak Pejuang Kemerdekaan yang secara alami karena faktor usia telah berpulang dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu, maka wadah angkatan 45 akan diisi oleh Generasi selanjutnya sebagai proses regenerasi dengan mempertahankan visi dan misi, sesuai dengan keinginan generasi angkatan 45, yaitu melanjutkan kehidupan organisasi dengan nama “BADAN PENERUS PEMBUDAYAAN KEJUANGAN 45” BAB I PENGERTIAN Pasal 1 (1) “Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai Kejuangan 45” adalah Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan bangsa Indonesia yang berproses dan berkembang menurut ruang dan waktu, seiring dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasionalnya. (2) Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan Bangsa Indonesia disebut “Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45”, sebab perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. (3) “Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45” adalah dasar, kekuatan, daya dorong, dan moral perjuangan bangsa Indonesia, yang terbukti mampu menjawab tantangan zaman. (4) “Angkatan 45” adalah sebutan bagi generasi pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia dan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (5) “Generasi Penerus Angkatan 45”, adalah sebutan generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki tugas membela dan mengisi kemerdekaan serta menjaga keutuhan dan kesinambungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 Nama Nama Organisasi adalah : “BADAN PENERUS PEMBUDAYAAN KEJUANGAN 45” Dengan singkatan : “KEJUANGAN 45” Pasal 3 Tempat Kedudukan Tempat kedudukan Organisasi ada di Ibukota Republik Indonesia dan memiliki kepengurusan di setiap Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten/Kota, Kecamatan dan di tingkat kelurahan. BAB III ASAS DAN LANDASAN Pasal 4 Asas Asas Organisasi adalah Pancasila Pasal 5 Landasan Landasan Organisasi adalah cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. BAB IV VISI & MISI Pasal 6 Visi Menjadi organisasi kekuatan moral yang berwibawa dalam rangka mengamalkan Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 7 M i si 1. Melakukan pengkajian, pengembangan dan pembudayaan Nilai-nilai Kejuangan 45 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan cita - cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

3. Menggelorakan dan menanamkan semangat kejuangan, semangat bela Negara, dan semangat membangun dengan jiwa, semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45. 4. Membina persatuan dan kesatuan Bangsa, dengan wawasan dan semangat kebangsaan yang kuat, sesuai tradisi gotong royong. 5. Bekerjasama dengan semua pihak untuk melaksanakan Pembangunan Nasional. BAB V FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 6 Fungsi Fungsi Organisasi adalah : 1. Wadah pengkajian, pengembangan, dan pembudayaan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Wadah pengkajian, pengembangan, dan pembudayaan Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai Kejuangan 45 sebagai Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai Kejuangan Bangsa Indonesia. 3. Wadah pembinaan kepemimpinan bangsa, serta pembangunan watak dan kepribadian bangsa Indonesia. 4. Wadah kegiatan sosial kemasyarakatan. 48 5. Wadah Pembinaan kekuatan moral perjuangan bangsa Indonesia. Pasal 7 Tujuan Tujuan Organisasi adalah : 1. Terbentuk dan terpeliharanya watak, kepribadian, dan kepemimpinan bangsa, yang sesuai dengan Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai Kejuangan 45. 2. Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang meliputi seluruh wilayah dan tanah tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 3. Terjamin dan terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 8 (1) Pejuang-pejuang Kemerdekaan Angkatan 45 yang tetap konsisten terhadap cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, dan tidak pernah berkhianat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (2) Generasi Penerus yang memiliki komitmen dan konsisten terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak akan mengkhianatinya, dan secara

sadar ikut mengamalkan dan menggelorakan Jiwa/Semangat, dan Nilai-nilai Kejuangan 45. BAB VII KODE ETIK ANGGOTA Pasal 9 Setiap anggota wajib menghormati dan menjaga kemurnian Kode Etik sebagai berikut : 1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan setiap amal perbuatan. 2. Berjuang terus melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dan menindaklanjuti secara tulus perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Ripublik Indonesia hasil Proklamasi 17 Augustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. Taat dan setia pada cita-cita dan tujuan nasional Indonesia, yang sesuaj dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 4. Memberikan keteladanan kepada masyarakat melalui tingkah laku yang bersahaja, santun dan beradab. 5. Bersikap dan bertindak sebagai pemersatu Bangsa. BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI Pasal 10 (1) Struktur Organisasi tingkat nasional terdiri dari : a. Dewan Kehormatan Nasional 45 b. Dewan Pertimbangan Nasional 45 c. Dewan Harian Nasional 45 (2) Struktur Organisasi tingkat provinsi terdiri dari : a. Dewan Kehormatan Daerah 45 b. Dewan Pertimbangan Daerah 45 c. Dewan Harian Daerah 45 (3) Struktur Organisasi tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari : a. Dewan Kehormatan Cabang 45 b. Dewan Pertimbangan Cabang 45 c. Dewan Harian Cabang 45 (4) Struktur Organisasi tingkat Kecamatan terdiri dari : a. Dewan Kehormatan Ranting 45 b. Dewan Pertimbangan Ranting 45 c. Dewan Harian Ranting 45 (5) Struktur Organisasi tingkat Kelurahan/Desa terdiri dari : a. Dewan Kehormatan Anak Ranting 45 b. Dewan Pertimbangan Anak Ranting 45 c. Dewan Harian Anak Ranting 45

BAB IX KEPENGURUSAN Pasal 11 Susunan Kepengurusan (1) Dewan Kehormatan untuk semua tingkatan sebanyak-banyaknya beranggotakan 8 orang. (2) Dewan Pertimbangan untuk semua tingkatan adalah : a. Sebanyak-banyaknya beranggotakan 45 orang, yang dituakan. b. Pimpinan yang dipilih dari para anggota, yaitu : Seorang Ketua dan Wakil Ketua sesuai dengan kebutuhannya. c. Sekretaris dijabat secara ex-officio oleh Sekjen/Sekum/Sekretaris Dewan Harian sesuai dengan tingkatannya. (3) Dewan Harian Nasional 45 dengan ketentuan sebagai berikut : a. Memiliki tanggung jawab kolektif b. Kepengurusan yang terdiri dari : 1. Ketua Umum 2. Ketua I 3. Ketua II 4. Ketua III 5. Ketua IV 6. Sekretaris Jenderal 7. Wakil Sekretaris Jenderal I 8. Wakil Sekretaris Jenderal II 9. Bendahara Umum 10. Bendahara 11. Ketua Departemen Organisasi dan Kaderisasi 12. Ketua Departemen Pembudayaan Nilai-nilai Kejuangan 45 dan Pendidikan 13. Ketua Departemen Politik dan Hukum 14. Ketua Departemen Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 15. Ketua Departemen Sosial Budaya 16. Kepala Departemen Beta Negara 17. Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi (4) Susunan Kepengurusan tingkat provinsi ke bawah menyesuaikan berdasarkan kebutuhan dengan sebutan jabatan sebagai berikut : a. Untuk tingkat Provinsi : 1. Ketua Umum/Ketua 2. Sekretaris Umum/Sekretaris 3. Bendahara/Wakil Bendahara 4. Ketua Bidang. b. Untuk tingkat Kabupaten/Kota : 1. Ketua/Wakil Ketua 2. Sekretaris/Wakil Sekretaris 3. Bendahara/Wakil Bendahara

4. Ketua Biro c. Untuk tingkat Kecamatan : 1. Ketua/Wakil Ketua 2. Sekretaris/Wakil Sekretaris 3. Bendahara/Wakil Bendahara 4. Ketua Bagian d. Untuk tingkat Kelurahan/Desa : 1. Ketua/Wakil Ketua 2. Sekretaris/Wakil Sekretaris 3. Bendahara/Wakil Bendahara 4. Ketua Unit. Pasal 12 Masa Bakti Kepengurusan (1) Masa bakti Kepengurusan untuk semua tingkatan adalah 5 tahun. Anggota Pengurus Dewan Harian bagi semua tingkatan dapat dipilih sebanyakbanyaknya dua kali untuk jabatan yang sama. (2) Anggota Pengurus di semua tingkatan, yang karena sesuatu hal, tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya secara permanen, maka Dewan Harian dengan sepengetahuan Dewan Pertimbangan dapat menggantinya dengan sebutan Pejabat Antar Waktu sampai berakhir masa kepengurusan. BAB X MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 13 Jenis Musyawarah dan Rapat (1) Untuk tingkat nasional : a. Musyawarah Nasional b. Rapat Kerja Nasional c. Rapat Dewan Pertimbangan Nasional d. Rapat Dewan Harian Nasional e. Rapat Pimpinan Nasional (2) Untuk tingkat Provinsi : a. Musyawarah Daerah b. Rapat Kerja Daerah c. Rapat Dewan Pertimbangan Daerah d. Rapat Dewan Harian Daerah e. Rapat Pimpinan Daerah (3) Untuk tingkat Kabupaten/Kota : a. Musyawarah Cabang b. Rapat Kerja Cabang c. Rapat Dewan Pertimbangan Cabang d. Rapat Dewan Harian Cabang

e. Rapat Pimpinan Cabang (4) Untuk tingkat Kecamatan : a. Musyawarah Ranting b. Rapat Kerja Ranting c. Rapat Dewan Pertimbangan Ranting d. Rapat Dewan Harian Ranting e. Rapat Pimpinan Ranting (5) Untuk tingkat Kelurahan/Desa : a. Musyawarah Anak Ranting b. Rapat Kerja Anak Ranting c. Rapat Dewan Pertimbangan Anak Ranting d. Rapat Dewan Harian Anak Ranting e. Rapat Pimpinan Anak Ranting Pasal 14 Jangka Waktu Musyawarah dan Rapat (1) Musyawarah untuk semua tingkatan diadakan 5 tahun sekali. (2) Rapat Kerja untuk semua tingkatan diadakan sedapat mungkin setahun sekali. (3) Rapat Dewan Pertimbangan untuk semua tingkatan diadakan sesuai dengan kebutuhan. (4) Rapat Dewan Harian untuk semua tingkatan diadakan sesuai dengan kebutuhan. (5) Rapat Pimpinan untuk semua tingkatan diadakan sewaktu-waktu. Pasal 15 Sahnya Musyawarah (1) Musyawarah dianggap sah, apabila dihadiri paling sedikit oleh 2/3 peserta. (2) Keputusan Musyawarah ditetapkan berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mufakat dan apabila dengan cara ini tidak tercapai, maka diputuskan dengan suara terbanyak. BAB XI MUSYAWARAH LUAR BIASA Pasal 16 Dalam keadaan mendesak, Musyawarah Luar Biasa di semua tingkatan dapat di selenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari Kepengurusan setingkat di bawahnya.

BAB XII KEUANGAN Pasal 17 Keuangan Organisasi didapat dari : 1. Iuran Anggota 2. Usaha-usaha yang sah 3. Sumbanganyang tidak mengikat. BAB XIII PENUTUP Pasal 18 Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Anggaran Dasar Organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional. Pasal 19 Hal - hal lain Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I STATUS ORGANISASI Pasal 1 (1) Organisasi ini berstatus independent dan tunggal dalam arti tidak memiliki anak organisasi. (2) Organisasi ini dapat membentuk lembaga yang dianggap dapat mendukung program organisasi. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Jenis Keanggotaan (1) Anggota Biasa, seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar BAB VI Pasal 8, ayat 1 dan 2 yang dilakukan secara aktif-seleKtif. (2) Anggota Kehormatan, adalah Warga Negara Indonesia yang secara ikhlas mendorong dan membantu perkembangan Organisasi, yang ditetapkan oleh Pimpinan pada tingkatan masing-masing. Pasal 3 Hak Anggota Hak anggota diatur sebagai berikut : 1. Memiliki Kartu Tanda Anggota, yang akan diatur seragam secara nasional, yang diproduksi oleh Dewan Harian Nasional dan dikeluarkan oleh Dewan Harian Daerah. 2. Memiliki hak suara dan bicara dalam rapat-rapat atau forum-forum yang diadakan oleh organisasi. 3. Membela diri apabila dikenakan sanksi Organisasi. 4. Memilih dan dipilih menjadi Anggota Pengurus. Pasal 4 Kewajiban Anggota Kewajiban anggota diatur sebagaimana berikut : 1. Taat kepada Kode Etik, Dasar dan Tujuan Organisasi, serta Peraturanperaturan Organisasi. 2. Menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan Organisasi, Pasal 5 Gugurnya Keanggotaan Berakhir atau gugurnya keanggotaan, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 1. Meninggal Dunia

2. Atas permintaan sendiri 3. Diberhentikan oleh Organisasi BAB III MUSYAWARAH Pasal 6 Agenda Musyawarah Agenda Musyawarah untuk semua tingkatan : 1. Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Dewan Harian 2. Menetapkan Pokok-pokok Kebijaksanaan Organisasi pada tingkat Musyawarah Nasional. 3. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, khusus pada tingkat Musyawarah Nasional 4. Menetapkan susunan Kepengurusan. Pasal 7 Peserta Musyawarah (1) Peserta Musyawarah adalah : a. Dewan Pertimbangan b. Dewan Harian Penyelenggara Musyawarah c. Dewan Harian setingkat di bawahnya d. Peninjau yang diundang oleh Dewan Harian Penyelenggara Musyawarah. (2) Peserta untuk Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang mewakili masing-masing Dewan Harian Daerah/Dewan Harian Cabang/Dewan Harian Ranting/Dewan Harian Anak Ranting. (3) Khusus Musyawarah Ranting/Anak Ranting, pesertanya adalah para anggota di wilayahnya. BAB IV RAPAT - RAPAT Pasal 8 Tugas Rapat (1) Rapat Kerja di semua tingkatan, bertugas membahas dan menetapkan Program Kerja Tahunan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu. (2) Rapat Dewan Pertimbangan di semua tingkatan, bertugas merumuskan dan menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Dewan Harian, baik diminta maupun tidak diminta, (3) Rapat Dewan Harian di semua tingkatan, bertugas mengevaluasi dan merencanakan kegiatan organisasi. (4) Rapat Pimpinan di semua tingkatan, bertugas membahas masalah yang dianggap penting dan mendesak.

Pasal 9 Peserta Rapat (1) Peserta Rapat Kerja disemua tingkatan adalah : a. Dewan Harian Penyelenggara Rapat b. Dewan Harian setingkat di bawahnya berjumlah sebanyak-banyaknya 3 orang c. Undangan lainnya apabila dianggap perlu. (2) Peserta Rapat Dewan Pertimbangan di semua tingkatan adalah anggota Dewan Pertimbangan. (3) Peserta Rapat Dewan Harian di semua tingkatan adalah anggota Pengurus Dewan Harian. (4) Peserta Rapat Pimpinan di semua tingkatan adalah Pimpinan Dewan Harian Penyelenggara Rapat beserta Pimpinan Dewan Harian dibawahnya. BAB V TUGAS DEWAN KEHORMATAN, DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN HARIAN Pasal 10 Tugas Dewan Kehormatan Tugas Dewan Kehormatan di semua tingkatan adalah sebagai pengayom organisasi. Pasal 11 Tugas Dewan Pertimbangan (1) Tugas Dewan Pertimbangan di semua tingkatan adalah memberikan pemikiran, saran, dan pertimbangan kepada Dewan Harian sesuai dengan tingkatannya baik diminta maupun tidak diminta. (2) Melakukan pengkajian terhadap masalah-masalah Nasional/Daerah yang dianggap Strategis. Pasal 12 Tugas Dewan Harian Tugas Dewan Harian di semua tingkatan adalah melaksanakan Hasil-hasil Keputusan Musyawarah sesuai dengan tingkatannya. Pasal 13 Tugas Pimpinan Dewan Harian (1) Bila Ketua Umum Dewan Harian Nasional/Ketua Umum Dewan Harian Daerah/Ketua Dewan Harian Cabang/Ketua Dewan Harian Ranting/Anak Ranting tidak dapat menjalankan tugasnya secara penuh karena alasan tertentu, maka Ketua I Dewan Harian Nasional/Ketua I Dewan Harian Daerah/Wakil Ketua I Dewan Harian Cabang/Wakil Ketua I Dewan Harian

(2)

(3)

(4)

(5)

Ranting akan menjalankan tugas sebagai pelaksana Pimpinan Harian (Ketua Harian). Ketua I Dewan Harian Nasional/Ketua I Dewan Harian Daerah/Wakil Ketua I Dewan Harian Cabang/Wakil Ketua I Dewan Harian Ranting/Anak Ranting memiliki tugas membina dan mengkoordinir Departemen/Bidang/ Biro/Bagian Organisasi dan Kaderisasi. Ketua II Dewan Harian Nasional/Ketua II Dewan Harian Daerah/Wakil Ketua II Dewan Harian Cabang/Wakil Ketua II Dewan Harian Ranting/Anak Ranting memiliki tugas membina dan mengkoordinir Departemen/Bidang/Biro/Bagian/Unit Pembudayaan Nilai-nilai Kejuangan 45 dan Pendidikan serta Departemen/Bidang/Biro/Bagian/Unit Politik dan Hukum. Ketua III Dewan Harian Nasional/Ketua III Dewan Harian Daerah/Wakil Ketua III Dewan Harian Cabang/Wakil Ketua III Dewan Harian Ranting memiliki tugas membina dan mengkoordinir Departemen/Bidang/ Biro/Bagian/Unit Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat serta Sosial Budaya. Ketua IV Dewan Harian Nasional/Ketua IV Dewan Harian Daerah/Wakil Ketua IV Dewan Harian Cabang/Wakil Ketua IV Dewan Harian Ranting memiliki tugas membina dan mengkoordinir Departemen/Bidang/Biro/Bagian/Unit Bela Negara serta Informasi dan Komunikasi. Pasal 14 Tugas Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Sekretaris Dewan Harian

(1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/ Sekretaris Dewan Harian, mempunyai tugas sebagai Pengelola utama organisasi sehari-hari dalam rangka mendukung tugas-tugas Pimpinan. (2) Mengkoordinir pelaksanaan tugas para Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris Dewan Harian (3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Sekretaris Dewan Harian adalah Penanggung jawab umum dari semua kegiatan Departemen/Bidang/ Biro/Bagian/Unit/Kesekretariatan, dan pembina dan pengendali administrasi Dewan Harian. Pasal 15 Bendahara Tugas Bendahara Umum/Bendahara Dewan Harian : 1. Bendahara Umum/Bendahara mempunyai tugas sebagai pengelola utama keuangan organisasi sehari-hari dalam rangka mendukung tugas-tugas pimpinan. 2. Pengelola keuangan organisasi serta pengendali keuangan sehari-hari di organisasi. 3. Bendahara wajib melaporkan keuangan secara berkala kepada ketua umum melalui sekretaris jenderal/sekretaris umum/sekretaris.

Pasal 16 Tugas Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris Dewan Harian : (1) Wakil Sekretaris Jenderal I/Wakil Sekretaris Umum I/Wakil Sekretaris I Dewan Harian mempunyai tugas mengkoordinir dan mengendalikan Program Departemen/Bidang/Biro/Bagian/Unit Dewan Harian. (2) Wakil Sekretaris Jenderal II/Wakil Sekretaris Umum II/Wakil Sekretaris II Dewan Harian mempunyai tugas mengelola sarana-prasarana, kesekretariatan, dan pembinaan karyawan. Pasal 17 Wewenang Ketua Departemen/Bidang/Biro/Bagian/Unit Dewan Harian : (1) Ketua Departemen/Bidang/Biro/Bagian Dewan Harian dapat menunjuk seseorang sebagai Wakil Ketua Departemen/Bidang/Biro/Bagian/Unit Dewan Harian. (2) Ketua Departemen/Bidang/Biro/Bagian Dewan Harian dapat menunjuk beberapa orang sesuai kebutuhan sebagai anggota Departemen/Bidang/ Biro/Bagian/Unit Dewan Harian. BAB VI ATRIBUT ORGANISASI Pasal 18 Lambang (1) Lambang Organisasi memiliki makna menegakkan dan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, guna mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (2) Lambang Organisasi mengandung arti sebagai berikut : a. Tujuh belas butir padi dan lima buah kapas dengan masing-masing empat daun kelopak, menggambarkan tanggal dan tahun Proklamasi 17 Agustus 1945, yang melambangkan cita-cila perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. b. Delapan batang bambu runcing, menggambarkan bulan Proklamasi 17 Agustus 1945, melatarbelakangi Garuda Pancasila yang melambangkan kepatriotan pejuang Angkatan 45 dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. c. Tulisan “Angkatan 45” menegaskan identitas Organisasi. d. Warna keemasan, menggambarkan kernuliaan cita-cita perjuangan Angkatan 45. e. Lambang Angkatan 45 tetap dilestarikan.

Pasal 19 Seragam Organisasi Bentuk, warna, jenis dan waktu pemakaiannya diatur dalam peraturan organisasi Pasal 20 Panji - panji Panji-panji Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Bentuk segi empat dengan ukuran panjang 120 cm dan lebar 80 cm. 2. Bahan terbuat dari beludru ungu dengan pinggir rumbai dari sutera kuning selebar 2½ cm. 3. Di tengah-tengah dasar Panji-panji terdapat Lambang Angkatan 45 warna keemasan, dengan ukuran garis tengah 30 cm. 4. Warna dari Panji-panji, beludru ungu dan rumbai dari sutera kuning, adalah keagungan dan kemuliaan cita-cita penuangan Angkatan 45. Pasal 21 Mars Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 mempunyai Mars dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Mars Angkatan 45, karya Oerip Kasansengari (sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Harian Nasional Angkatan 45 No. P78/KPTS/A-45/III/76 tanggal 23 Maret 1976). 2. Mars Angkatan 45 menggambarkan semangat juang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. 3. Mars Angkatan 45 dinyanyikan pada waktu upacara resmi Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45. 4. Mars Angkatan 45 tetap dilestarikan. BAB VII DISIPLIN DAN TATA TERTIB Pasal 22 Disiplin Setiap anggota berkewajiban memegang teguh disiplin organisasi dan akan dikenakan sanksi oleh pengurus, atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan organisasi. Pasal 23 Tata Tertib Peraturan Tata Tertib Organisasi dan lain-lain akan ditetapkan tersendiri oleh Dewan Harian Nasional.

BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perubahan Anggaran Rumah Tangga Organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional. Pasal 25 Pembubaran Organisasi Pembubaran organisasi secara intern hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diselenggarakan untuk itu. Pasal 26 Riwayat Organisasi Riwayat dan sejarah Organisasi yang terurai secara singkat, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. Pasal 27 Hal - hal Lain Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Harian Nasional.

LAMPIRAN : Yang tidak terpisahkan dari AD dan ART Organisasi.

CATATAN SEJARAH Riwayat Organisasi Angkatan Berawal dari pertemuan para eksponen Angkatan 45 pada tanggal 12 Desember 1954 di kediaman Walikota Jakarta Raya Sudiro. Kemudian diikuti oleh pertemuan pada tanggal 2 Maret 1955 di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta yang dihadiri Presiden Soekarno. Akhirnya setelah berkali-kali mengadakan pertemuan, para eksponen Angkatan 45 pada tanggal 14 Mei 1959 bersepakat untuk rnenyatukan eksponen Angkatan 45 dalam satu wadah secara Nasional. Maka pada tanggal 18 Desember 1959, bertempat di Gedung Proklamasi ditandatanganilah Naskah Penyatuan Angkatan 45. Dari kesepakatan tersebut, dinyatakan akan disiapkan Musyawarah Besar Angkatan 45 seluruh Indonesia sekaiigus menyusun pedoman dan langkah dalam pelaksanaan kembali ke UUD 1945. 1. Musyawarah Besar ke Satu Angkatan 45 (MUBES I) Mubenas I Angkatan 45 diadakan pada tanggal 15 - 20 Maret 1960 bertempat di Gedung Olah Raga Ikada - Jakarta, yang sebelumnya dibuka oleh Presiden Soekarno di Istana Negara Jakarta. Mubes I Angkatan 45 ini telah mempersatukan eksponen Angkatan 45 yang sebelumnya terpecah-pecah dan terkotak-kotak. Hasil yang terpenting dari Mubes I adalah : 1. Tanggal 20 Maret 1960 adalah hari lahirnya Organisasi Angkatan 45 secara Nasional, dengan nama “Badan Musyawarah Angkatan 45” disingkat “Angkatan 45”. 2. Disusunnya Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Angkatan 45, dengan mencantumkan definisi “Angkatan 45” sebagai berikut : “Angkatan 45” adalah pelopor dan pelaksana Revolusi Agustus 1945 yang secara Revolusioner, ikhlas, aktif dan konsekuen berjuang melawan imperialisme, kolonialisme dan sisa-sisa feodalisme untuk mewujudkan kemerdekaan Tanah Air dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang berasaskan Pancasila menuju masyarakat yang demokratis, adil dan makmur/yakni Sosialisme Indonesia. 3. Terpilih sebagai Ketua Umum : Chaerul Saleh. 4. Dikeluarkan resolusi-resolusi dan seruan tentang perjuangan Irian Barat, tentang retooling di semua lapangan, tentang pendidikan dan kebudayaan/mendukung Dekrit Presiden “Kembali ke UUD 1945”, tanggal 5 Juli1959. 2. Musyawarah Besar Kedua Angkatan 45 (Mubes II)

Mubes II Angkatan 45 diadakan pada tanggal 19 - 24 Desember 1963, dibuka oleh Presiden Soekarno di Istana Negara Jakarta. Hasil Mubes II antara lain : 1. Program Kerja 2. Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Organisasi Angkatan 45, di antaranya perubahan definisi Angkatan 45 yang berbunyi : “Angkatan 45 adalah pelopor, pelaksana, pembela dan penerus Revolusi Angkatan 45 yang secara revolusioner, ikhlas, aktif dan konsekuen berjuang melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, fasisme dan sisa-sisa feodalisme, untuk mewujudkan Kemerdekaan Tanah Air dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang berazaskan Pancasila menuju masyarakat adit dan makmur, yakni Sosialisme Indonesia". 3. Terpilih sebagai Ketua Umum : Chaerul Safeh. 3. Musyawarah Besar Ketiga Angkatan 45 (Mubes III) Mubes III Angkatan 45 diadakan pada tanggal 28 Agustus - 3 September 1966 bertempat di Istora Bung Karno Senayan Jakarta, dibuka oleh Presiden Soekarno. Hasil yang terpenting dari Mubes III : 1. Pengubahan istilah Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga menjadi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sekaligus merubah nama Badan Musyawarah Angkatan 45 menjadi Badan Penggerak, Pembina Jiwa dan Potensi Angkatan 45 dengan singkatan Angkatan 45. Perubahan menyangkut pula Definisi Angkatan 45 berbunyi : “Angkatan 45 adalah pelopor, penegak, pelaksana, pengaman dan penerus jiwa Revolusi Agustus 1945 yang secara Revolusioner, ikhlas, aktif, konsekuen, berjuang melawan imperialisme, kolonialisme, mewujudkan kemerdekaan Tanah Air dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila menuju masyarakat adil dan makmur, yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa”. 2. Program Kerja 3. Terpilih sebagai Ketua Urnum : Adam Malik. 4. Musyawarah Besar Nasional Keempat Angkatan 45 (Mubenas IV) Istilah Mubes berubah menjadi Mubenas. Mubenas IV Angkatan 45 diadakan di Brastagi (Sumut) pada tanggal 20 - 25 Februari 1971, dibuka oleh Presiden Soeharto. Hasil Mubenas IV antara lain : 1. Program Kerja 2. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Angkatan 45. Definisi “Angkatan 45” tidak berubah.

3. Terpilih sebagai Ketua Umum Jenderai TNI Soeharto dan Ketua I, sebagai Ketua Harian : Ali Sadikin. 5. Musyawarah Besar Nasional Kelima Angkatan 45 (Mubenas V) Mubenas V Angkatan 45 diselenggarakan di Pandaan (Jawa Timur) pada tanggal 25 - 30 Mei 1976, dibuka oleh Presiden Soeharto. Hasil-hasil Mubenas V antara lain : 1. Program Kerja 2. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi, termasuk perubahan Definisi Angkatan 45 yang berbunyi : “Angkatan 45 adalah pelopor, penegak, pelaksana, pengaman dan penerus cita-cita perjuangan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang secara ikhlas, rela, konsekuen, aktif, berkorban dan berjuang melawan fasisme, imperialisme, kolonialisme dan feodalisme untuk mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Tanah Air dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lambang Negara Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menuju masyarakat adil dan makmur”. 3. Sebutan Badan Penggerak Pembina Jiwa dan Potensi Angkatan 45 diubah menjadi Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45, dengan singkatan tetap “Angkatan 45”. 4. Membentuk badan-badan dalam Organisasi Angkatan 45. 5. Terpilih sebagai Ketua Umum : Surono, dan Ketua Harian Ali Sadikin. 6. Musyawarah Besar Nasional Keenam Angkatan 45 (Mubenas VI) Mubenas VI Angkatan 45 diadakan di Palembang (Sumatera Selatan) pada tanggal 25 - 29 Juni 1980, dibuka oleh Presiden Soeharto. Hasil Mubenas VI antara lain : 1. Pokok - pokok Kebijaksanaan Organisasi 2. Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang menyatakan dapat mengikutsertakan generasi penerus dalam Organisasi Angkatan 45. 3. Merumuskan apa yang dimaksud dengan “Jiwa dan Nilai-nilai 45”. 4. Terpilih sebagai Ketua Umum : Surono. 7. Musyawarah Besar Nasional Ketujuh Angkatan 45 (Mubenas VII). Mubenas VII Angkatan 45 diadakan di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) pada tanggal 24 - 27 September 1984, dibuka oleh Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah. Hasil Mubenas VII antara lain : 1. Pokok - pokok Kebijaksanaan Organisasi. 2. Pedoman Umum “Pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 45” 3. Terpilih sebagai Ketua Umum : Surono.

8. Musyawarah Besar Nasional Kedelapan Angkatan 45 (MUBENAS VIII) Mubenas VIII Angkatan 45 diadakan di Tomohon (Sulawesi Utara) pada tanggal 20 - 22 Juli 1988, dibuka oleh Presiden Soeharto. Hasil Mubenas VIII antara lain : 1. Pokok-pokok Kebijaksanaan Organisasi 2. Pedoman Umum “Pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 45” yang disempurnakan. 3. Terpilih sebagai Ketua Umum : Surono 9. Musyawarah Besar Nasional Kesembilan Angkatan 45 (MUBENAS IX) Mubenas IX Angkatan 45 diadakan di Samarinda (Kalimantan Timur) pada tanggal 19 - 22 Januari 1993, dibuka oleh Presiden Soeharto dan ditutup oleh Wakil Presiden Soedharmono. Hasil Mubenas IX antara lain : 1. Kepada DHN Angkatan 45, ditugaskan untuk menyempurnakan Pokokpokok Kebijaksanaan Organisasi Angkatan 45. 2. Kepada DHN 45, ditugaskan mengkaji dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi untuk diajukan pada Mubenas X. 3. Terpilih sebagai Ketua Umum : Surono. 10. Musyawarah Besar Nasional Keseputuh Angkatan 45 (MUBENAS X) Mubenas X Angkatan 45 diselenggarakan di Gedung Parpostel Jakarta, pada tanggal 9 - 14 Desember 1996, dibuka oleh Presiden Soeharto. Hasil-hasil Mubenas X antara lain : 1. Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 2. Tetap mempertahankan nama “Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45”. 3. Pokok-pokok Kebijaksanaan Organisasi. 4. Terpilih sebagai Ketua Umum : Surono. 11. Musyawarah Besar Nasional Kesebelas Angkatan 45 (MUBENAS XI) Mubenas XI Angkatan 45 diadakan di Jakarta pada tanggal 20 - 24 Mei 2001, untuk pertama kali Mubenas tidak dibuka oleh Presiden RI. Dan ditutup oleh Wakil Presiden RI. Salah satu Hasil Mubenas yang dramatis adalah untuk pertama kali sebutan “Angkatan 45” dihilangkan melalui perubahan yang mendasar dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. . Nama Organisasi yang semula bernama “Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45”dirubah menjadi “Badan Penggerak Pembudayaan Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45” Mubenas XI menghasilkan materi “Pembudayaan Jiwa, Semangat dan Nilainilai 45 sebagai Jiwa Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan Bangsa Indonesia” Terpilih sebagai Ketua Umum : H.R. Soeprapto.

12. Musyawarah Nasional Keduabelas “Badan Penggerak Pembudayaan Jiwa Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45”. (Munas XIl) Untuk pertama kali istilah MUBENAS diganti dengan MUNAS. Munas ke XII diadakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2006. Munas dibuka oleh Ketua Dewan Paripurna Nasional Widjojo Soejono. Hasil Munas XII : 1. Nama Organisasi berubah menjadi “Badan Pembudayaan Kejuangan 45 dengan singkatan "Kejuangan 45”. 2. Pernyataan secara bulat dengan tuntutan untuk mengfungsikan kembali UUD 1945 (asli). 3. Terpilih kembali sebagai Ketua Umum : R. Soeprapto.

KOMISI B Pembahasan Anggaran Dasardah Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pimpinan Komisi : Ketua : Dra. Hj. Nina Karina, M.Sp. Wakil Ketua : F.X. Djoemono Sekretaris : Drs. Hariyadi Tim Perumus : 1. HM. Fadjar Budianto, SH., MH., SpN. 2. DR. H. Soedharto, MA. 3. Agus Salide 4. S. Soekarjono S, SH.