2012

TUGAS PENDIDIKAN PANCASILA SEMESTER GANJIL T.A. 2011/2012

Nama NIM Kelompok Jurusan Dosen

: Randi Putra : 11.11.4683 :C : S1- Teknik Informatika : Tahajudin Sudibyo

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA

STIMIK AMIKOM YOGYAKRTA

JUDUL

“TUMPUL KE ATAS RUNCING KE BAWAH HUKUM INDONESIA”

ABSTRAK

Jika di lihat secara pandangan publik, nilai nilai yang dapat diambil adalah bahwa negara kita ini masih harus banyak di benahi, mulai dari keadilan di masyarakat kita sendiri ini. Karena masih banyak di temui ketidakadilan dalam proses hukum di negara kita ini. Masih banyak pelanggaran hukum, tetapi yang kita sorot adalah model peradilan yang jatuhkan kepada pelanggar. Jadi seolah- olah hukum sudah jadi mainan, bukan sebagai sebuah aturan yang harus dipatuhi.

LATAR BELAKANG MASALAH

PANCASILA 1. KETUHANAN YANG MAHA ESA 2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADA 3. PERSATUAN INDONESIA 4. KERAKYATAN YANG DI PIMPIN OLEH HIKMAT, KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN 5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

Negara Indonesia ada negara yang berasas pada pancasila yang berpanut pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,

Kerakyatan

Yang

Dipimpin

Oleh

Hikmat

Kebijaksanaan

Dalam

Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pokok bahasan kita kali ini adalah tentang keadaan hukum di Indonesia, yang konon runcing ke bawah tapi tumpul keatas. Sepertinya sudah sering kita dengar tentang masalah di negara kita sendiri tentang masalah yang terdapat di dalam negeri kita sendiri. Bukan hanya itu saja, di Indonesia ini terdapat banyak dan terlalu banyak pelanggaran- pelanggaran hukum. Tetapi di balik itu semua, dalam hal hukum yang perlu kita bahas dan tegaskan disini. Karena negara indonesia ini masih lemah terhadap peradilan, khususnya dalam keadilan dalam pemutusan pelanggaran seseorang. Seperti yang kita ketahui saat ini, negara kita ini seakan- akan tidak memihak kepada rakyat kecil. Terlalu sering juga kita dengar, pelanggaran hukum yang layak dihukum berat malah di berikan sangsi yang ringan. Justru malah sebaliknya, yang pelanggarannya tidak seberapa malah di hukum lebih berat. Itulah kenyataan hukum di Indonesia saat ini. Kita pun juga tidak dapat mengelak, tentang keadaan di negara Indonesia tercinta kita ini. Dalam konteks pancasila, bukan hanya mengenai etika politik , idelogi nasional, atau filsafat- filsafat apa saja yang terkandung dalam pancasila tersebut. Tetapi juga membahas tentang dasar dasar hukum di Indonesia.

Pancasila sebagai Sumber Nilai Perubahan Hukum , menurut Prof. Dr. H. Kaelan, M.S ( tahun 2008: hal.244), Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tata

negara

disebut

“Staatsfundamentalnorm”.

Dalam

negara

Indonesia

“Staatsfundamentalnorm” tersebut intinya tidak lain adalah Pancasila. Maka Pancasila merupakan cita- cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berfungsi sebagai paradigma hukum terutama dalam kaitannya dengan berbagai macam upaya perubahan hukum, atau Pancasila harus merupakan paradigma dalam suatu pembaharuan hukum. Materi- materi dalam suatu produk hukum atau perubahan hukum dapat senantiasa berubah dan di ubah sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan Iptek serta perkembangan aspirasi masyarakat namun sumber nilai (yaitu nilai- nilai Pancasila) harus senantiasa tetap. Hal ini mengingat kenyataan bahwa hukum itu tidak berada pada situasi vacum. Oleh karena itu agar hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat maka hukum harus senantiasa di perbaharui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang di layaninya dan dalam permbaharuan hukum yang terus- menerus tersebut Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma dan sumber nilai- nilainya. Sebagai paradigma dalam pembaharuan tatanan hukum Pancasila itu dapat di

pandang

sebagai

“Cita-

cita

hukum”

yang

berkedudukan

sebagai

Staatsfundamentalnorm dalam negara Indonesia. Sebagai cita- cita hukum Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang di berikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum itu sendiri. Demikian juga dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif itu sebagai produk yang adil ataukan tidak adil. Sebagai Staatsfundamentalnorm

Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber

penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termasuk UUD 1945. Dalam pengertian inilah menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala peraturan perundang- undangan di Indonesia (Mahfud, 1999:59).

Sumber hukum meliputi dua macam pengertian, (1) sumber formal hukum, yaitu sumber hukum di tinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum , yang mengikat terhadap komunitasnya, misalnya Undang- undang, Permen, Perda ; dan (2) sumber material hukum, yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum (Darmodiharjo, 1996:206). Pancasila yang didalamnya terkandung nilai- nilai religius, nilai hukum kodrat, nilai hukum moral pada hakikatnya merupakan suatu sumber material hukum positif di Indonesia. Dengan demikian Pancasila menentukan ini dan bentuk peraturan- peraturan Indonesia yang tersusun secara hierarkhis. Dalam susunan yang hierarkis ini Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi antara berbagai peraturan perundang- undangan baik secara vertikal

maupun

horisontal.

Ini

mengandung

konsekuensi

jikalau

terjadi

ketidakserasian atau pertentangan satu norma hukum dengan norma hukum lainnya secara hierarkhis lebih tinggi apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, berati menjadi inkonstitusionalitas (unconstitutionality) dan ketidak legalan (illegality) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum (Mahfud, 1999:59). Selain sumber nilai yang terkandung dalam Pancasila reformasi dan pembaharuan hukum juga harus bersumber pada kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat terutama dalam wujud aspirasi- aspirasi yang di kendakinya. Menurut Johan Galtung suatu perubahan serta pengembangan secara ilmiah harus mempertimbangkan tiga unsur (1) nilai, (2) teori (norma), dan (3) fakta atau realitas empiris (Galtung, 1980:30-33). Oleh karena itu dalam reformasi hukum dewasa ini selain Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum yang merupakan sumber norma dan sumber nilai, terdapat unsur pokok yang justru tidak kalah pentingnya yaitu kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat. Oleh karena masyarakat bersifat dinamis baik menyangkut aspirasinya, kemajuan peradaban serta kemajuan Iptek maka perubahan dan pembaharuan hukum harus mampu mengakomondasikannya dalam norma- norma hukum dengan sendirinya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai- nilai hakiki yang terkandung dalam sila- sila Pancasila. Dengan demikian maka upaya untuk reformasi hukum akan benar benar mampu mengantarkan manusia ketingkatan harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah benar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ?

2. Menurut anda sudah sesuaikah peradilan hukum di Indonesia ini?

3. Apa yang harus kita lakukan supaya hukum di Indonesia ini berada pada tempatnya?

PENDEKATAN SECARA SOSIOLOGI

Dalam pendekatan sosiologi, didasari sila kemanusiaan yang adil dan beradap yang bersumber dari hakekat manusia, yaitu susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat individu dan mahkluk sosial, kedudukan kodrat mahkluk pribadi berdiri sendiri dan mahkluk Tuhan Yang Maha Esa. Menurut nilai nilai kemanusiaan dalam hidup kenegaraan hak kodrat manusia sebagai hak dasar harus di jamin dalam peraturan perundang- undangan negara. Dan mengandung nilai kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang di dasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma dan budaya terhadap diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan. Dalam kehidupan bersama dalam negara dijiwai moral kemanusiaan untuk saling

menghargai

meskipun

terdapat

perbedaan

karena

saling

menjaga

keharmonisan dalam kehidupan bersama memang merupakan bawaan kodrat manusia. Dan juga mengandung nilai bahwa hakekat manusia sebagai mahkluk yang berbudaya harus berkodrat adil terhadap diri sendiri, manusia lain, masyarakat bangsa, negara, lingkungan, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebagai konsekuensinya kita harus, menjunjung tinggi hakekat dan martabat manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak- hak asasi manusia. Menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status, sosial, dan agama. Serta mengembangkan sikap saling mencintau sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena- mena terhadap sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan. Selain itu nilai- nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan hidup bersama. Konsekuensinya nila- nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama meliputi keadilan dsitribusif, atau hubungan keadilan antar negara terhadap warganya dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk keadilan kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Kemudian keadilan legal atau hubungan keadilan antara warga negara, terhadap negara dan dalam masalah ini pihka wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam negara. Dan

ang terakhir keadilan komutatif, yang hubungan keadilan antar warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik.

PEMBAHASAN

1. Pancasila memang salah satu sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, karena semua dasar semua tatanan hukum dan peraturan mulai dari UUD’45 semuanya ada kaitannya dengan pancasila. 2. Hukum di Indonesia ini masih belum sesuai dengan tempatnya, karena masih banyak peradilan yang tidak adil dalam memutuskan hukuman kepada sang terdakwa. Contohnya saja rakyat kecil yang mencuri buah cacao saja di penjara sampai berbulan- bulan, padahal harganya mungkin tidak sampai ratusan ribu. Tetapi bedakan dengan para koruptor yang sudah keliatan jelas melakukan korupsi besar- besaran. Pasti yang sering kita dengar adalah menunggu proses hukum. Ada suatu kesalahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. 3. Jika di lihat dari segi proposional, hukum di Indonesia masih harus banyak dibenahi mulai dari sistem sampai dengan sumber daya manusianya itu sendiri. Karena itulah yang paling pokok dan utama untuk keadilan hukum yang sehat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan : Hukum yang sehat adalah hukum yang tidak memihak. Mulai dari kalangan kecil sampai dengan kalangan menengah keatas. Dan alangkah baiknya semua metode hukum pancasila perlu di tegaskan lagi kembali agar peradilan hukum di Indonesia ini sesuai dengan jalan dan alurnya. Sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradap dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saran

: Agar terjadi peradilan hukum yang sehat sebaiknya tiap individu

sadar akan pentingnya keadilan dalan hukum supaya tercipta suasana yang kondusif dan sesuai dengan aturan hukum dan fungsi hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

Mahfud. M.D., 1998. “Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum”. Dalam Jurnal Filsafat Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Darmodihardjo darji, dkk., 179. Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya. ...................., 1996, Pokok – pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. ...................., 1996, Penjabaran Nilai- nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, penerbit Rajawali, Jakarta. Kaelan. 1983. Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945. Liberty. Yogyakarta. ...................., 1996. Filsafat Pancasila. Paradigma. Yogyakarta. Galtung Johan, 1980, The True World : A Transnational Perspective. The Free Press, New York.