DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
PUTUSAN NOMOR 04/KE-DKPP/VIII/2012 DEMI KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang memeriksa dan memutuskan pengaduan dengan Nomor 04/KE-DKPP/VII/2012, menjatuhkan putusan dalam perkara: Nama
: Radian Syam, S.H. M.H.
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 14 Februari 1979. Pekerjaan
: Penasihat Hukum
Agama
: Islam
Alamat
: Jalan Dukuh Pinggir IV No. 7 RT 02/006 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat.
Yang selanjutnya disebut Pengadu Mengadukan 1. Nama
: Dedi Mulyadi Selian
Pekerjaan
: Ketua KIP Kabupate Aceh Tenggara Provinsi Aceh
Alamat
: Kutacane Aceh Tenggara
Yang selanjutnya disebut Teradu I 2. Nama Pekerjaan
: Fitriyana : Anggota KIP Kabupate Aceh Tenggara Provinsi Aceh 1
Alamat
: Kutacane Aceh Tenggara
Yang selanjutnya disebut Teradu II
3. Nama
: Marzuki Beroeh
Pekerjaan
: Anggota KIP Kabupate Aceh Tenggara Provinsi Aceh
Alamat
: Kutacane Aceh Tenggara
Yang selanjutnya disebut Teradu III 4. Nama
: Mat Budiaman
Pekerjaan
: Anggota KIP Kabupate Aceh Tenggara Provinsi Aceh
Alamat
: Kutacane Aceh Tenggara
Yang selanjutnya disebut Teradu IV 5. Nama
: Saidi Amran
Pekerjaan
: Anggota KIP Kabupate Aceh Tenggara Provinsi Aceh
Alamat
: Kutacane Aceh Tenggara
Yang selanjutnya disebut Teradu V Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum setelah melakukan verifikasi dan pemeriksaan administrasi; setelah
melakukan
pemeriksan
dalam
sidang
Dewan
Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum, tanggal 9 Agustus 2012; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang bahwa Teradu diadukan oleh Pengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, sesuai dengan pengaduan Nomor 04/KEDKPP/VII/2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut: “Bahwa tahapan Pemilukada Aceh Tenggara dimulai sejak 1 November 2011 sampai dengan 1 Desember 2012 sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan KIP Nomor 1 Tahun 2012. Untuk pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan parpol/gabungan parpol dan perseorangan ditetapkan pada tanggal 1 sampai dengan 7 April 2012.” 2
“Bahwa selama pembukaan pendaftaran pasangan calon, terdapat mantan narapidana yang mengajukan diri sebagai calon bupati atas nama ARMEN DESKY yang pernah dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Desember 2009, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi
baik
secara
bersama-sama
maupun
sendiri-sendiri
yang
mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp26.293.332.500,00” “Bahwa masa hukuman pidana dijalani sejak terpidana berada dalam tahanan Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) tanggal 17 April 2009, dan selesai menjalani hukumannya pada akhir Agustus 2011.” “Bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa : “calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: (f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” “Bahwa terhadap ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud poin 4, telah dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 pada 18 Maret 2009, yang pada pokoknya putusan menyangkut hal-hal sebagai berikut: “menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara
3
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang” “Bahwa untuk menghindari terjadinya multitafsir terhadap Putusan MK Nomor 04/PUU-VII/2009 khususnya mengenai apakah keempat syarat konstitusional tersebut berlaku alternatif ataukah kumulatif, MK kemudian mengirimkan
surat
resmi
kepada
KPU
melalui
Surat
Nomor
038/PAN.MK/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 bahwa: “Bahwa Mahkamah Konstitusi mengirimkan surat resmi kepada KPU melalui surat Nomor 038/PAN.MK/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 bahwa: ....syarat-syarat yang termuat pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan syarat yang berlaku secara kumulatif (bersam-sama). Dengan demikian, amar putusan tersebut harus dibaca bahwa bagi mantan narapidana yang pernah dijatuhi hukuman pidana karena tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dapat menjadi calon kepala daerah apabila memenuhi syarat syarat kumulatif sebagai berikut: (1) jabatan yang diduduki adalah jabatan yang dipilih (melalui pemilihan umum ), bukan jabatan karena pengangkatan
atau penunjukan; (2) pada saat
mendaftarkan untuk mengikuti seleksi menjadi kepala daerah, hukuman mantan narapidana bersangkutan harus sudah selesai dijalani sekurangkurangnya sejak lima tahun yang lalu; (3) sebelum mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, mantan narapidana bersangkutan harus secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana; (4) mantan narapidana bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. “Bahwa menindaklanjuti Putusan MK, KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pencalonan
Pemilukada, yang pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) dinyatakan: 1) bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang paling singkat 5 (lima) tahun, yang 4
dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan; 2) bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan 3) bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang,
yang
dibuktikan
dengan
surat
keterangan
catatan
kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resor.” “Bahwa yang menjadi persoalan dalam penyelenggaraaan Pemilukada Aceh Tenggara, ARMEN DESKY dalam pencalonannya sebagai calon Bupati Aceh Tenggara terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan MK Nomor 04/PUU-VII/2009 maupun Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, karena ARMEN DESKY pada saat dibukanya pendaftaran pasangan calon baru 8 (delapan) bulan yang lalu selesai menjalani hukuman pidana penjaranya (Agustus 2011), sementara syarat minimalnya adalah 5 (lima) tahun.” “Bahwa menyikapi pencalonan ARMEN DESKY sebagai Bupati Aceh Tenggara tersebut, KIP Provinsi Aceh (sebagai lembaga vertikal di atas KIP Kabupaten Aceh Tenggara) mengirimkan Surat Nomor 274/2344 kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 7 Mei 2012 perihal Penjelasan terhadap Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Mantan Terpidana, yang intinya meminta agar KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk menerapkan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan calon mantan narapidana jika terdapat calon yang pernah menjadi narapidana. Peraturan dan ketentuan yang dimaksud adalah: Putusan MK Nomor 04/PUU-VII/2009, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011.” “Bahwa selain KIP Provinsi Aceh, Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara juga menyikapi pencalonan ARMEN DESKY dengan mengirimkan Surat Nomor 227/Panwaslu/AGR/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 perihal Tahapan Pencalonan yang intinya meminta agar KIP Kabupaten Aceh Tenggara dalam menetapkan 5
pasangan calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat agar tunduk dan patuh kepada Peraturan KIP Nomor 12 Tahun 2012.” “Bahwa sangat disesalkan, ternyata Surat KIP Provinsi Aceh maupun Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara tersebut tidak dijadikan rujukan dalam menetapkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara. Sebab walaupun secara administratif ARMEN DESKY nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KIP Kabupaten Aceh Tenggara tetap meloloskannya melalui rapat pleno sebagaimana yang termuat di Berita Acara Nomor 270/BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Bakal Calon yang Memenuhi Persyaratan a.n. H. Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS, yang kemudian bersama pasangan calon yang memenuhi syarat lainnya ditetapkan melalui keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2012 tentang penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 tanggal 18 Mei 2012. Bahkan pada hari itu juga, KIP Kabupaten Aceh Tenggara juga langsung menetapkan nomor urut pasangan calon melalui keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2012.” “Bahwa karena KIP Kabupaten Aceh Tenggara tetap meloloskan ARMEN DESKY sebagai calon bupati, Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara kembali mengirimkan Surat Nomor 240/Panwaslu /AGR/V/2012 tanggal 15 Mei 2012, yang intinya memperingatkan KIP Kabupaten Aceh Tenggara agar: Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan agar jangan menafsirkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi wajib menjalankan peraturan dan perundangundangan yang berlaku denagan Pemilukada seperti yang tertuang pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Aceh Nomor 6 Tahun 2012.....” “Bahwa dengan diloloskannya ARMEN DESKY sebagai calon Bupati Aceh Tenggara, selain membuat tahapan Pemilu cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran administratif oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara, juga merugikan hak-hak pasangan calon lain yang benar-benar memenuhi syarat administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu client 6
kami telal melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara, dan Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara melalui Rapat Pleno tanggal 30 Mei 2012 menyatakan bahwa masalah pembatalan tahapan Pemilukada dan pembatalan pencalonan ARMEN DESKY sebagai calon Bupati Aceh Tenggara karena tidak memenuhi syarat adminsitratif sebagaimana yang client kami tuntut, oleh Panwaslu akan direkomendasikan kepada Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KIP Provinsi Aceh untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.” “Bahwa menyikapi masalah pencalonan ARMEN DESKY yang tetap diloloskan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, KPU juga telah memberikan petunjuknya melalui Surat Nomor 210/KPU/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang intinya ARMEN DESKY dapat dibatalkan tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 58 huruf f UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, dimana ARMEN DESKY telah dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun atas dakwaan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang ancamannya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun; sehingga ARMEN DESKY hanya dapat dinyatakan memenuhi syarat pencalonan jika telah selesai menjalani hukuman
yang
dijatuhkan
kepadanya
5
(lima)
tahun
sebelum
hari
pendaftaran pencalonan.” “Bahwa petunjuk KPU tersebut sangat jelas, bahwa Armen Desky tidak dapat diloloskan sebagai calon Bupati Aceh Tenggara, karena ia baru selesai menjalankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya 8 (delapan) bulan sebelum hari pendaftaran pencalonan. Namun petunjuk KPU ini lagi-lagi diabaikan oleh KIP Kabupaten Aceh dengan tetap tidak mau mencabut dan/atau merubah keputusannya yang melolosakn ARMEN DESKY sebagai calon Bupati Aceh Tenggara.” “Bahwa tindakan
KIP Kabupaten Aceh Tenggara
tersebut harus
dipandang telah melanggar kode etik karena KIP Kabupaten Aceh Tenggara secara sengaja tetap meloloskan ARMEN DESKY sebagai calon Bupati Aceh Tenggara walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tidak cukup itu, KIP kabupaten Aceh Tenggara juga tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh KPU melalui Surat Nomor 210/KPU/VO/2012 tanggal 13 Juni 2012 dan Surat KIP Nomor 7
274/2344 tanggal 7 Mei 2012; dan tidak menindaklanjuti 2 (dua) Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 227/Panwaslu/AGR/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 dan Nomor 240/Panwaslu/AGR/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.” “Bahwa tindakan KIP Kabupaten Aceh Tenggara merupakan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil dalam menyelenggarakan Pemilukada sebagaimana yang telah dijanjikan/disumpahkan pada saat dilantik sebagai anggota
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara.
Dan
pelanggaran
terhadap
janji/sumpah berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara Pemilu.” “Bahwa oleh karena itu, berdasarkan kronologis dan alasan-alasan tersebut, Pengadu dan/atau Pelapor mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, agar: 1) menyatakan
semua
anggota
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
telah
melakukan pelanggaran kode etik dan oleh karenanya diberhentikan secara tidak hormat atau setidak tidaknya dinonaktifkan dari jabatannya; 2) menyatakan pelanggaran kode etik yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Tenggara sekaligus sebagai pelanggaran administratif yang berakibat tahapan penyelenggaraan Pemilukada cacat hukum; 3) memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk membatalkan H. Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya menyatakan tidak memenuhi syarat melalui keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara; 4) memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan Pemilukada Ulang di seluruh TPS tanpa diikuti pasangan calon H. Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS karena telah dibatalkan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara; atau jika Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).
8
Pengadu atas nama Radian Syam, S.H. M.H., mengajukan bukti berupa: 1.
Surat Law Office The Young Brothers Nomor 067/YB/Lap/VII/2012 perihal
Pengaduan
Dugaan
Terjadinya
Pelanggaran
Kode
Etik
Penyelenggara Pemilu dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara; 2.
Copy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST dengan Terdakwa atas nama Armen Desky tanggal 7 Desember 2009;
3.
Copy Surat Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 038/PAN.MK/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009;
4.
Copy Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5.
Copy
Surat
Keterangan
Pengadilan
Negeri
Kutacane
Nomor
W1.U16/05/HK.0.0.10/IV/2012 atas nama H. Armen Desky; 6.
Copy Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tanggal 14 Januari 2012;
7.
Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal Bagi Partai politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012;
8.
Copy Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 07 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Formulir Dukungan Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012;
9.
Copy
Pengumuman
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
Nomor
270/54/II/2012 tentang Pencalonan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Periode 2012-2017 Jalur Perseorangan dan Partai Politik tanggal 20 Februari 2012; 10. Copy Surat Keputusan Nomor 002/KEP/RAPI-MULIA/III/2012 tanggal 23 Maret 2012; 9
11. Copy Surat Pernyataan Pimpinan Redaksi Harian Umum Waspada tanggal 2 April 2012; 12. Copy Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 270/151/IV/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati mantan Terpidana; 13. Copy Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 274/2344 tanggal 7 Mei 2012 perihal Penjelasan Terhadap Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati mantan Terpidana; 14. Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 589/Panwaslu-Aceh/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 perihal Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati; 15. Copy
Berita
Acara
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
Nomor
270/229/BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atas nama M. Rido, S.Pd. M.M dan Ir. Tumpas Simanjuntak, M.T.; 16. Copy
Berita
Acara
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
Nomor
270/221/BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Yang Memenuhi Persyaratan, atas nama Drs. H. Rajidin, M.AP dan DR. Sarim S.Pt. MM; 17. Copy
Berita
Acara
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
Nomor
270/222/BA/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Yang Memenuhi Persyaratan, atas nama M. Ridwan Sekedang, S.E., M.Si. dan Ir. Erwin Sopyan Sihombing; 18. Copy
Berita
Acara
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
Nomor
270/223/BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Yang Memenuhi Persyaratan, atas nama H. Amri Selian dan Drs. Muhammad Riduan Sekedang; 19. Copy
Berita
Acara
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
Nomor
270/226/BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Bakal Pemenuhan Syarat Kelengkapan Calon, Bakal Calon Bupati H. Armen Desky pada Form BB8-KWK. KIP Perseorangan; 20. Copy
Berita
Acara
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
Nomor
270/227/BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Bakal
10
Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Yang Memenuhi Persyaratan, atas nama H. Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS; 21. Copy
Berita
Acara
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
Nomor
270/228/BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Yang Memenuhi Persyaratan, atas nama Ir. H. Hasanuddin B. MM dan H. Ali Basrah, S.Pd. MM; 22. Copy
Berita
Acara
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
Nomor
270/224/BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Yang Memenuhi Persyaratan, atas nama Drs. Raidin Pinim, M.AP dan H Muslim Ayub, S.H., MM; 23. Copy
Berita
Acara
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
Nomor
270/225/BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Yang Memenuhi Persyaratan, atas nama Drs. H. Marthin Desky, MM dan Hj. Kamasiah, S.Ag.; 24. Copy Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/233/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Kekeliruan Dalam Memutuskan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan; 25. Copy
Surat
Panwaslu
Kabupaten
Aceh
Tenggara
Nomor
240/Panwaslu/AGR/V/2012 perihal Tahapan Penetapan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati tanggal 15 Mei 2012; 26. Copy Surat Tim Pemenangan HARAPAN Nomor 001/HARAPAN/V/2012 tanggal 17 Mei 2012 perihal Pertimbangan Pendapat Hukum (Legal Opinion) terkait terpenuhinya syarat pencalonan H. Armen Desky dalam Pemilukada Aceh Tenggara sesuai dengan Pengumuman KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/230/V/2012; 27. Copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 200/131/DPRK-AGR/V/2012
tanggal
17
Mei
2012
perihal
Hasil
Konsultasi DPRK dengan KIP Kabupaten Aceh Tenggara; 28. Copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 129/DPRK-AGR/V/2012 tanggal 17 Mei 2012 perihal Pangilan. 29. Copy Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai
11
Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 tanggal 18 Mei 2012; 30. Copy Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 tanggal 18 Mei 2012; 31. Copy Surat Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Drs. Raidin Pinim, MAP dan H. Muslim Ayub, S.H. MM Nomor 039/TS/RM/V/2012 perihal Pengaduan pelanggaran Hukum atas Hasil Verifikasi Kelulusan Bakal calon menjadi Calon Bupati Aceh Tenggara 2012-2017 tanggal 18 Mei 2012; 32. Copy Press Release Tim Pemenangan Pasangan Calon Rapi Mulia tanggal 19 Mei 2012; 33. Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 592/Panwaslu-Aceh/V/2012 tangggal 25 mei 2012 perihal Mohon Penjelasan Atas Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara; 34. Copy
Surat
Pengawas
Pemilihan
Umum
Provinsi
Aceh
Nomor
593/Panwaslu-Aceh/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 perihal Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik; 35. Copy Surat KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/266/VI/2012 Perihal Undangan Tanggal 06 Juni 2012; 36. Copy Surat Pengantar Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 304/Panwaslu/AGR/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012; 37. Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 210/KPU/VI/2012 Perihal Petunjuk Mengenai Mantan Terpidana Menjadi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati tanggal 13 Juni 2012; 38. Copy
Surat
Panwaslu
319/Panwaslu/AGR/VI/2012
Kabupaten perihal
Aceh
Tenggara
Nomor
Pemasangan/Penempatan
Bendera/Umbul2/baliho Pada masa Kampanye tanggal 18 Juni 2012; 39. Copy
Surat
Panwaslu
Kabupaten
Aceh
Tenggara
Nomor
354/Panwaslu/AGR/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012; 40. Copy surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 386/Panwaslu/AGR/VII/2012 perihal Rekomendasi Tanggal 4 Juli 2012; 41. Surat Kuasa Drs. Raidin Pinim, M.AP dan H. Muslim Ayub, S.H., M.M. kepada Radian Syam, S.H., M.H., dan Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H. untuk kepentingan pembelaan dan memberi bantuan hukum serta mendampingi Pemberi Kuasa di dalam setiap pemeriksaan persidangan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tanggal 4 Juli 2012; dan 12
42. Copy Surat Tanda Terima Nomor 595-0/PAN.MK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012. “Bahwa Teradu I dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan keterangan dan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis” “Bahwa Teradu I menjelaskan bagaimana KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengambil keputusan dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.” “Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 13 Mei 2012 Teradu I dalam kapasitas
sebagai
Ketua
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
menerangkan
terjadinya perbedaan pendapat di antara Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Sebanyak 3 (tiga) orang anggota yakni Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V menyatakan bahwa Pasangan Calon Armen Desky dan Tgk Appan Husni JS memenuhi syarat (MS) dengan mendasarkan pendapatnya pada Qanun Nomor 5 Tahun 201 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, serta sebanyak 2 (dua) orang anggota yakni Teradu I dan Teradu II menyatakan bahwa Pasangan Calon Armen Desky dan Tgk Appan Husni JS tidak memenuhi syarat (TMS) dengan mendasarkan pendapatnya pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubarnur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011.” “Bahwa Teradu I dalam kapasitas sebagai ketua dan anggota menjelaskan bahwa pada setiap Rapat Pleno anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara Teradu I selalu meminta agar sekretariat menyiapkan bahan-bahan dan informasi terkait permasalahan yang dihadapi dan penjelasan mengenai hal-hal serupa yang terjadi di kabupaten lain misalnya bahan-bahan dan surat-surat terkait dengan Rapat Pleno.” 13
“Bahwa Teradu I menerangkan durasi Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang begitu panjang dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 23.30 WIB tanggal 13 Mei 2012, yang telah mendekati batas waktu tahapan penetapan Calon dan hal itu menyebabkan Berita Acara dibuat dalam tulisan tangan. Teradu I mengajak anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk menyatukan pendapat. Namun hingga akhir, mengenai penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat atas nama Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS hasil Rapat Pleno tidak bisa bulat sehingga Hasil Pleno ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota yang tetap berpedoman pada Qanun Nomor 5 Tahun 2012 yaitu Pak Marzuki Beroeh, Pak Mat Budiaman, dan Pak Saidi Amran” “Bahwa Teradu I juga menerangkan proses surat-menyurat dengan berbagai pihak terkait yakni DPRK Aceh Tenggara, KIP Provinsi Aceh, MK, dan KPU. Dalam rangka pelaporan pertanggungjawaban KIP Aceh Tenggara digelar Rapat Dengar Pendapat dengan DPRK Aceh Tenggara. Teradu I mengakui mengeluarkan surat pada tanggal 15 Mei 2012 Surat kepada KIP Aceh dan DPRK Aceh Tenggara tanpa sepengetahuan anggota lainnya, yang isinya menyatakan terdapat kekeliruan dalam keputusan penetapan pasangan calon atas nama Armen Desky dan Tgk Appan Husni JS.” “Bahwa Teradu I menyampaikan karena adanya permasalahan dalam penetapan pasangan calon tersebut KIP Kabupaten Aceh Tenggara menunda penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang seyogyanya dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012 ditunda hingga waktu yang akan ditentukan dan disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara.” “Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tenggara dipanggil oleh DPRK Aceh Tenggara dan menyampaikan permasalahan perbedaan pendapat yang terjadi di tubuh KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Pada saat itu Wakil Ketua I DPRK Aceh
Tenggara
menyatakan
“biarlah
delik
aduan
disampaikan
seiring
berjalannya tahapan” di hadapan KIP Kabupaten Aceh Tenggara dan beberapa anggota DPRK. Hal ini secara tidak langsung menyatakan tahapan tidak boleh dihentikan biarkanlah pengaduan berjalan seiring berjalannya tahapan. Pada waktu itu Teradu I menyatakan ketidakpuasannya terhadap pernyataan tersebut, kemudian pada tanggal 16, 17, dan 18 saya berkomunikasi dengan Korda untuk Kabupaten Aceh Tenggara dari KIP Aceh yaitu Bapak Yarwin Adi Darma anggota KIP Aceh pada tanggal 16, 17, dan 18, pada intinya dari 14
jawaban KIP Aceh via telepon karena Surat KIP Aceh Tenggara kepada KIP Aceh belum ada jawaban, bahwa untuk menghindari delik baru dan aduan baru tentang dihentikannya tahapan ini maka Ketua KIP Aceh Tenggara harus melaksanakan dan melanjutkan tahapan biarlah gugatan berjalan seiring dengan berjalannya tahapan.” “Bahwa Teradu I menerangkan sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010
tentang
Pedoman
Penyusunan
Tahapan,
Program,
dan
Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menerangkan 45 hari sebelum hari H wajib ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, kemudian berdasarkan Surat DPRK, dan Konsultasi dengan Korda Aceh maka KIP Kabupaten Aceh
Tenggara mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2012 pada tanggal 18 Mei 2012.” “Bahwa Teradu I menyampaikan bahwa dalam memutuskan H. Armen Desky menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, KIP Aceh Tenggara terpecah menjadi dua, Teradu I dan Anggota KIP Aceh Tenggara Ibu Fitriyana (Teradu II) tidak menandatangani BA tetap mengacu pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011, dan Mat Budiaman, Marzuki Beroeh, dan Saidi Amran tetap mengacu pada Qanun Nomor 5 Tahun 2012.” “Bahwa Teradu II menerangkan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Teradu I sejalan dengan pendapatnya.” “Bahwa Teradu III menerangkan bahwa dalam penetapan Pasangan Calon Pemilukada Aceh Tenggara memutuskan menggunakan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012. Ketika dipanggil DPRK jelas seperti yang dikatakan oleh Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara bahwa untuk masalah hukum silakan melalui hukum, artinya kalau KIP Kabupaten Aceh Tenggara salah silakan diajukan ke PTUN atau ke MK biar semua menjadi jelas. Namun, baru setelah Pemungutan Suara dengan beda 14.000 suara, baru kemudian diadukan permasalahan Armen Desky, sedangkan bila dijumlahkan pun dengan suara Armen Desky tidak akan menang. Kemudian Teradu III menyatakan permasalahan ini pernah dikonsultasikan kepada beberapa pihak yang memiliki keahlian hukum, yang menurut pengakuan Teradu III masih memiliki hubungan darah 15
dengannya. Teradu III juga menerangkan bahwa upaya konsultasi kepada KPU, KIP, dan MK telah dilakukan. Bahkan kepada KPU dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali namun sulit memperoleh jawaban. Kepala Biro Hukum KPU tidak dapat dijumpai demikian juga MK. Mantan Kepala Biro Hukum KPU yang sempat dijumpai menyatakan secara lisan bahwa hal itu sudah sesuai dengan prosedur.” “Bahwa Teradu IV menerangkan bahwa alasan penetapan H. Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, adalah karena berkas yang disampaikan tidak kurang berdasarkan peraturan, surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim pemeriksaan itu juga ada; surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Lurah atau sebutan lain itu ada; dan fotokopi KTP itu juga ada; surat tanda terima laporan harta kekayaan juga ada; surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawab yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal itu juga ada; surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon; juga surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap juga ada; selanjutnya fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga ada; selanjutnya daftar riwayat hidup calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan juga ada; selanjutnya surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri juga ada; selanutnya fotokopi KTP juga ada; fotokopi Ijazah Surat Tamat juga ada; selanjuntya surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon juga tidak ada, yang ada Hj. Arman Desky hanya dihukum 4 tahun penjara bukan 5 tahun penjara. selanjutnya pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm ada.” 16
“Bahwa Teradu IV menyampaikan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006
tentang
Pemerintahan
Aceh
menyatakan
Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati diatur lebih lanjut dalam Qanun. Kemudian Gubernur/Wakil
Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Gubernur,
Bupati/Wakil
Bupati
dan
Walikota/Wakil
Walikota pada penjelasan Pasal 22 huruf i yang menentukan menyangkut dengan tidak pernah dijatuhi Pidana karena melakukan
kejahatan yang
diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun tidak berlaku bagi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dengan ketentuan memenuhi syarat kumulatif, sementara syarat kumulatif ini dipenuhi H. Armen Desky memiliki Surat pembebasan dari Lapas, Surat dari kepolisian bahwa tidak pernah melakukan
kejahatan
berulang-ulang
dalam
kasus
yang
sama,
telah
mengumumkan baik melalui media bahwa H. Armen Desky adalah mantan narapidana sepeti diberitakan dalam koran. Hal tersebut menjadi pedoman KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk menetapkan H. Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS. Kemudian Gubernur/Wakil
Gubernur,
Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Bupati/Wakil
Bupati
dan
Walikota/Wakil
Walikota pada penjelasan Pasal 22 huruf i tidak ditentukan selang, antara bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani hukuman sampai pada pendaftaran bakal Pasangan Calon. “Bahwa Teradu IV menyatakan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 merupakan Lex Spesialis dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh Indonesia yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006
yang pada Pasal 233 menggariskan Qanun Aceh berlaku setelah
diundangkan dalam Lembaran Daerah, Pasal 235 ayat (2) dan (3) mengatur Qanun dapat dibatalkan pemerintah dan diuji ke MA.” “Bahwa Teradu IV menyatakan bahwa Pengadu dalam mengadukan masuknya Armen Desky sebagai pasangan calon dapat merugikan pasangan calon lain, itu tidak benar, karena jika Pengadu menambahkan suara Armen Desky kepada suara yang diperolehnya tetap tidak dapat mengalahkan Pasangan Pemenang. Dari itu kami memutuskan penetapan ini berdasarkan peraturan. Bahwa Teradu 4 menyatakan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui pengumuman melalui radio untuk menyatakan keberatan, namun tidak ada keberatan yang disampaikan.” 17
“Bahwa Teradu V menyatakan bahwa H. Armen Desky telah memenuhi syarat sebagaimana diterangkan sebelumnya. Bahwa terjadi kesimpang siuran informasi menyangkut status hukum Armen Desky, sebagaian mengatakan bebas bersyarat dan sebagian menyatakan bebas murni. Oleh karena itu KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengutus Sdr Marzuki melakukan verifikasi ke Lapas Cipinang dan memperoleh informasi bahwa Armen Desky adalah bebas murni pada bulan Agustus 2011. Bahwa Masyarakat banyak yang datang ke kantor KIP Aceh Tenggara dan mengatakan bahwa KIP kabupaten Aceh Tenggara perlu juga melihat Qanun. Oleh karena itu Teradu III, Teradu IV dan Teradu V menandatangani BA tersebut.” “Bahwa Teradu untuk menguatkan keterangan dan pembelaannya, mengajukan alat bukti berupa, sebagai berikut: 1. Copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 200/131/DPRK-AGR/V/2012 tanggal 17 Mei 2012 perihal Hasil Konsultasi DPRK dengan KIP Kabupaten Aceh Tenggara; 2. Copy
Pengumuman
Komisi
Independen
Pemilihan
Kabupaten
Aceh
Tenggara Nomor 270/230/V/2012 tentang Bakal Calon Bupati/Bakal Calon Wakil Bupati Aceh Tenggara yang Memenuhi Persyaratan; 3. Copy Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 270/233/V/2012
tanggal
15
Mei
2012
perihal
Kekeliruan
dalam
Memutuskan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan; 4. Copy
Berita
Acara
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
Nomor
270/227/BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Yang Memenuhi Persyaratan, atas nama H. Armen Desky dan Tgk. Appan Husni. JS; 5. Copy
Berita
Acara
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
Nomor
270/226/BA/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Bakal Pemenuhan Syarat Kelengkapan Calon, Bakal Calon Bupati H. Armen Desky pada Form BB8-KWK. KIP Perseorangan; dan 6. Copy
Qanun
Aceh
Nomor
5
Tahun
2012
tentang
Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Panwaslu
Kabupaten Aceh Tenggara dalam Sidang Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu menerangkan bahwa majunya Armen Desky sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati banyak menimbulkan “riak-riak 18
politik” di Kabupaten Aceh Tenggara. Namun, Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara tetap berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Putusan MK Nomor 4 Tahun 2009, untuk pencalonan telah 5 (lima) kali bersurat kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara agar tidak keliru dalam menetapakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
Pada surat Nomor 240 Panwas mengingatkan untuk tidak
menafsir-nafsirkan undang-undang, tetapi wajib dipatuhi bukan untuk diplenokan, yang kemudian Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara berpendapat bahwa Armen Desky tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga tidak dapat menghentikan tahapan penetapan tersebut, tetapi sebagai pengawas Panwaslu mengingatkan agar KIP Kabupaten Aceh Tenggara berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku” “KIP Provinsi Aceh menerangkan bahwa Pilkada di Aceh mengacu pada UUPA, dan UUPA menyatakan Penyelenggaraan Pilkada diatur dengan Qanun, kemudian Pasal lainnya menyebutkan Qanun tidak
boleh bertentangan
dengan Peraturan perundang-undangan. Pasal lain di Qanun, terkait dengan teknis Pilkada di Aceh diatur oleh Peraturan KIP. Ketentuan tersebut membingungkan KIP kabupaten/Kota.” “Bahwa KIP Provinsi Aceh telah menjawab Surat dari KIP Kabupaten Aceh Tenggara dimana KIP Kabupaten Aceh Tenggara harus menjalankan tahapan sesuai
dengan
Keputusan
KIP
Kabupaten
Aceh
Tenggara
dan
dalam
pencalonan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan. Dalam penetapan calon, KIP Kabupaten Aceh Tenggara berbeda pendapat dengan KIP Provinsi Aceh.” “KIP Provisi
Aceh telah dua kali menanyakan kepada KIP Kabupaten
Aceh Tenggara tentang pelaksanaan Pencalonan baik di Aceh Tenggara maupun di Banda Aceh. KIP Aceh berpendapat bahwa
pencalonan harus
mengacu pada Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011, namun KIP Kabupaten Aceh Tenggara tetap berpedoman kepada Qanun. KIP Provinsi Aceh menerangkan bahwa hubungan KIP Aceh dengan KIP Aceh Tenggara berbeda dengan hubungan KPU Kabupaten lainnya, KIP Aceh Tenggara bertanggung jawab kepada DPRK dalam pelaksanaan Pemilukada, jadi tidak hierarkis murni. Hal ini menjadikan supervisi tidak kuat.” 19
“Bahwa atas keterangan Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, dan Pengadu menyampaikan bahwa selain Pengadu, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah pernah menyatakan keberatan kepada DPRK Aceh Tenggara.
Bahwa
Pengadu
sebelum
pemungutan
suara
juga
pernah
mengadukan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara, DPRK Aceh Tenggara. Pengadu menyampaikan DPRK justru mempertanyakan keputusan Penetapan Pasangan Calon yang dilakukan KIP Aceh Tenggara melalui surat yang dijawab Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara bahwa KIP Aceh Tenggara telah
keliru
dalam
mengambil
keputusan.
Pengadu
juga
menyatakan
keterangan Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, yang didasarkan pada Qanun, menyembunyikan Pasal 22 huruf k, salah satu syaratnya adalah pasangan calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dalam penjelasan perbuatan tidak tercela yaitu salah satunya tidak terlibat tindak pidana korupsi, “Perbuatan Tercela adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan Norma Agama, Norma Kesusilaan dan Norma Adat antara lain. Judi, mabuk, pecandu narkoba, membunuh, korupsi, berzina, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui Surat Ketrangan kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Syariah”. Bahwa Pengadu menyatakan surat keterangan Polres Aceh Tenggara ini secara jelas menyebutkan Armen Desky pernah melakukan tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap.” Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang dan dicatat dianggap telah dimasukan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN ETIK Dewan
Kehormatan
Penyelenggara
Pemilu
setelah
melakukan
pemeriksaan secara seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan maupun secara tertulis oleh Pengadu, Para Teradu dan Pihak Terkait, berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa penetapan Pasangan Calon Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS, KIP Kabupaten Aceh Tenggara mendasarkan diri pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara 20
Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubarnur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh tahun 2011 pada satu sisi, serta Qanun
Aceh
Nomor
5
Tahun
2012
tentang
Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada sisi yang lain. 2. Bahwa Teradu I dan Teradu II, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama, mendasarkan diri pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan KIP Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan
Pemilihan
Umum
Gubernur/Wakil
Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011, menyatakan bahwa bakal calon, Armen Desky tidak memenuhi syarat (TMS). 3. Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, di dalam Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 13 Mei 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah mengambil keputusan untuk menetapkan Pasangan Calon Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS memenuhi syarat (MS) melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak (voting). 4. Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti dalam persidangan, Armen Desky terbukti tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 10 ayat (2) Jo Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 10 ayat (2), 21
Keputusan KIP Provinsi Aceh Nomor 12 tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 penjelasan atas Pasal 22 huruf (k) “tidak pernah melakukan perbuatan tercela;”, yang di dalam penjelasannya menyatakan: “perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, membunuh, korupsi, zina, dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian, Surat Keterangan Pengadilan Negeri dan Surat Keterangan Mahkamah Syar’iyah.” 5. Bahwa Keputusan menetapkan Armen Desky memenuhi persyaratan (MS), terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahan Daerah Pasal 58 huruf f Jo Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 10 ayat (2), Keputusan KIP Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 penjelasan atas Pasal 22 huruf k khususnya menyangkut ketentuan hilangnya hak dipilih seorang yang terkena hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun dan perbuatan tercela berupa korupsi. 6. Bahwa tindakan Teradu III, Teradu IV dan Teradu V untuk menetapkan Armen Desky memenuhi syarat, merupakan tindakan kesengajaan
untuk
menghilangkan
atau
menegasikan,
menyembunyikan suatu pasal, atau ayat, atau huruf, atau
atau suatu
penjelasan di dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan Teradu III, Teradu IV dan Teradu V, jelas merupakan perbuatan mengacaukan hukum dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tenggara. 7. Bahwa
Panwaslu
telah
memberikan
rekomendasi
tertulis,
KIP
Provinsi Aceh telah melakukan supervisi lisan maupun tertulis, KPU mengeluarkan surat yang keseluruhannya mengingatkan bahwa Armen Desky tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan
perundang-undangan
untuk
diindahkan.
Namun Teradu III, Teradu IV dan Teradu V tidak mengindahkan atau 22
menindaklanjuti
hal
tersebut
atau
keputusannya
hingga
terlaksananya
penghitungan
suara.
Tindakan
tetap
bersikukuh
tahapan
tersebut
pada
pemungutan
merupakan
dan
bentuk
ketidaktaatan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 10 ayat (3) huruf o, dan pembangkangan Teradu III, Teradu IV dan Teradu V terhadap atasan langsung. 8. Bahwa
tindakan
Teradu
III,
Teradu
IV
dan
Teradu
V
yang
bersikerasnya untuk menetapkan bakal calon Armen Desky menjadi calon
yang
memenuhi
menjerumuskan
lembaga
syarat ke
(MS), arah
secara
jalan
langsung,
yang
salah
telah dan
mengakibatkan terjadinya proses menggiring rakyat pada umumnya dan pemilih khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara, untuk memilih orang yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, terutama menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tidak memenuhi syarat, terkait perbuatan tercela. 9. Bahwa Teradu III, Teradu IV dan Teradu V, di dalam persidangan tetap
bersikukuh
pada
pendapatnya
dan
sedikitpun
tidak
menunjukkan perasaan bersalah atas keputusannya, meskipun secara
nyata
telah
mengebiri
peraturan
perundang-undangan
sebagaimana disebutkan pada butir-butir di atas. 10. Bahwa Teradu I dan Teradu II, berdasarkan keterangan dan buktibukti di dalam persidangan, terbukti telah berusaha keras untuk menjalankan tugasnya di dalam KIP Kabupaten Aceh Tenggara dengan konstitusional dan bertanggung jawab. 11. Bahwa Teradu I dan Teradu II, secara moral dan etis, langsung atau tidak langsung telah dirugikan dengan proses penetapan pasangan calon dan pelaksanaan tahapan selanjutnya Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara.
SIMPULAN
23
Berdasarkan Pertimbangan atas fakta-fakta baik dalam pemeriksaan di persidangan maupun berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pengadu,
Teradu
dan
Pihak-Pihak
Terkait,
maka
Dewan
oleh
Kehormatan
Penyelenggara Pemilu mengambil kesimpulan bahwa Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V telah dengan nyata-nyata terbukti: 1. Melanggar kode etik yang berkaitan dengan sumpah atau janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu, Pasal 5 huruf a Keputusan DKPP Nomor 002 KEP-Tahun 2012 Jo Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh. 2. Melanggar Asas Penyelenggaraan Pemilu Pasal 5 huruf b Jo Pasal 2 huruf a mengenai Kejujuran; huruf d mengenai Kepastian Hukum; huruf e mengenai Tertib Penyelenggara Pemilu;
dan huruf f Kepentingan
Umum Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang ditetapkan sebagai Kode Etik Sementara berdasarkan Keputusan DKPP Nomor 002 KEP-Tahun 2012. 3. Melanggar Kode Etik Pasal 5 huruf c mengenai kewajiban untuk berpedoman kepada peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang ditetapkan sebagai Kode Etik Sementara berdasarkan Keputusan DKPP Nomor 002 KEP-Tahun 2012. Dalam hal ini, melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 58 huruf f dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 22 huruf k tentang penjelasan mengenai perbuatan tercela yang salah satunya memuat tentang perbuatan korupsi. 4. Melanggar prinsip-prinsip dasar Pasal 11 huruf a Jo Pasal 12 Keputusan DKPP Nomor 002 KEP-Tahun 2012 tentang penggunaan kewenangan berdasarkan hukum, yaitu kewajiban: a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan, Peraturan Perundang-undangan;
24
b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu sesuai dengan yang didelegasikan atau sesuai dengan yurisdiksi otoritasnya; c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan pengawas
Pemilu
mengikuti
prosedur
yang
ditetapkan
dalam
peraturan perundang-undangan; dan d. menjamin
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan
yang
berkaitan dengan Pemilu, sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. 5. Melanggar
Undang-Undang
Penyelenggara
Pemilihan
“mengoordinasikan, tahapan ketentuan
Nomor
Umum
peraturan
Tahun
Pasal
menyelenggarakan,
penyelenggaraan
15
pemilihan
10
dan
2011
ayat
(3)
huruf
mengendalikan
bupati/walikota
perundang-undangan
tentang
dengan
e
semua
berdasarkan
memperhatikan
pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi”, yang dalam proses ini telah dilakukan KIP Provinsi Aceh secara maksimal, baik melalui pertemuan langsung atau tertulis, maupun melalui sarana komunikasi. 6. Melanggar Kode Etik Pasal 11 huruf c Jo Pasal 14 huruf a Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang ditetapkan sebagai Kode Etik Sementara berdasarkan Keputusan DKPP Nomor 002 KEP-Tahun 2012.
MEMUTUSKAN Menetapkan: 1. Memberikan Sanksi kepada Teradu III, Teradu IV dan Teradu V berupa
sanksi
pemberhentian
tetap
dari
keanggotaan
Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, terhitung sejak putusan ini dibacakan; 2. Membebaskan Teradu I dan Teradu II dari segala tuduhan dan merehabilitasi nama baik yang bersangkutan sebagai Anggota Komisi
25
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Demikian
diputuskan
dalam
Rapat
Pleno
Dewan
Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum dan dibacakan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012. RAPAT PLENO DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA Ketua
Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. Anggota
Anggota
Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.
DR. Valina Singka Subekti, M.Si.
Anggota
Anggota
Ida Budhiati, S.H., M.H.
Nur Hidayat Sardini
Anggota
Anggota
Pdt. Saut Hamonangan Sirait,
Ir. Nelson Simanjuntak
M.Th.
26
27
