MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 117/PUU-X/2012
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR, DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (III)
JAKARTA RABU, 27 FEBRUARI 2013
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 117/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 163 (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Dunung Wijanarko 2. Wawan Adi Dwi Yanto ACARA Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (III) Rabu, 27 Februari 2013, Pukul 14.15 – 14.39 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Moh. Mahfud MD. Achmad Sodiki M. Akil Mochtar Muhammad Alim Hamdan Zoelva Maria Farida Indrati Anwar Usman Harjono Ahmad Fadlil Sumadi
Wiwik Budi Wasito
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. P. Sanjaya Samosir 2. Sarmanto Tambunan B. Pemerintah: 1. Agus Haryadi (Kementerian Hukum dan HAM) 2. Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan HAM) 3. Sunarno (Kepala Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 4. Budiman (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 5. Boediono (Kementerian Hukum dan HAM)
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB 1.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan pemerintah dan DPR, serta mendengar saksi atau ahli. Dalam Perkara Nomor 117/PUU-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, silakan perkenalkan diri dulu.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: P. SANJAYA SAMOSIR Terima kasih, Majelis. Saya Paulus Sanjaya, Kuasa Hukum Pemohon.
3.
KUASA HUKUM PEMOHON: SARMANTO TAMBUNAN Saya Sarmanto Tambunan, Kuasa Hukum Pemohon.
4.
KETUA: MOH MAHFUD MD. Pemerintah?
5.
PEMERINTAH: AGUS HARYADI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
6.
KETUA: MOH MAHFUD MD. Waalaikumsalam wr. wb.
7.
PEMERINTAH: AGUS HARYADI Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari pemerintah, saya sendiri Agus Haryadi dari Kementerian Hukum dan HAM. Di sebelah kiri saya, Bapak Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan HAM. Beliau sekaligus nanti akan membacakan opening statement pemerintah. Di sebelah kirinya lagi, Bapak Sunarno (Kepala Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Di sebelahnya kiri lagi, Bapak Budiman dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan yang paling ujung, Bapak Boediono dari Kementerian Hukum dan HAM. Di belakang juga hadir teman-teman staf dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Terima kasih, Yang Mulia. 1
8.
KETUA: MOH MAHFUD MD. Baik. Pemerintah tidak hadir. A … a … apa … DPR tidak hadir, lalu Pemohon maupun pemerintah tidak mengajukan saksi maupun Ahli hari ini. Sehingga kita akan mendengar saja keterangan pemerintah sebagai acara tunggal. Silakan, pemerintah.
9.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia, pemerintah dalam hal ini sesuai dengan kuasa dari Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan HAM. Dan yang kedua, memberikan kuasa kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oleh karena itu, di dalam … kami membacakan opening statement ini nanti hal-hal yang teknis, apabila ada tanya jawab atau pendalaman. Nanti kami akan dibantu oleh kawan-kawan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan mulai pembacaan opening statement pemerintah atas permohonan Pengujuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Ir. Dunung Wijanarko dan Wawan Adi Dwi Yanto yang selanjutnya disebut para Pemohon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sanjaya Samosir dan rekan. Sesuai dengan Registrasi pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-X/2012, yang dalam hal ini para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pokok permohonan. Pemerintah tidak akan membacakan karena dianggap diketahui oleh para Pemohon itu sendiri dan pemerintah sudah membacanya secara seksama. Kemudian, pemerintah lanjut kepada tentang kedudukan hukum para Pemohon. Pemerintah akan sedikit memberikan ilustrasi tentang kedudukan hukum para Pemohon. Kedudukan para Pemohon, menurut pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya menurut pemerintah bukan atau tidak terkait dengan isu konstitusionalitas keberlakuan norma, namun merupakan halhal yang terkait dengan penerapan atau maupun implementasi dari suatu ketentuan di dalam pelaksanaannya. Yang terhadap permasalahan ini, sebetulnya para pihak yang bersengketa telah mengajukan sengketa kepada Pengadilan Hubungan Industrial atas perselisihan PHK yang diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial di mana apa yang dilakukan oleh para Pemohon itu telah mendapat putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang Amar Putusannnya, “Menolak gugatan para Pemohon itu sendiri. 2
Menurut pemerintah apabila para pihak atau yang dalam hal ini para Pemohon merasa tidak puas terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial, maka para Pemohon dapat … atau para pihak dapat mengajukan kasasi ke Lembaga Yudisial yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Sehingga dengan demikian, menurut pemerintah. Hal demikian bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskannya. Oleh karena itu, menurut pemerintah adalah tepat dan sepatutnya lah jika Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Namun demikian, Yang Mulia. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya untuk menilai dan mempertimbangkannya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak? Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk menjalankan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di bidang kesejahteraan rakyat tersebut pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja (pekerja atau buruh), serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Bahwa pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dari keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakpun pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, demikian juga upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
3
Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diajukan permohonan pengujian oleh para Pemohon. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Bahwa dalam dunia usaha merupakan suatu hal yang lazim apabila terjadi aksi korporasi berupa perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan (corporate action). Namun dengan aksi korporasi tersebut bagi semua pihak, dalam hal ini adalah pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upayanya harus mengusahakan agar tidak sampai terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang Ketenagakerjaan. Namun dalam hal apabila dilakukan aksi korporasi dan terjadi pengakhiran hubungan kerja akibat perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan (corporate action) baik oleh pengusaha yang sudah tidak bersedia menerima pekerja atau buruh atau oleh pekerja atau buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka berlaku ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2. Bahwa makna kata dapat menurut pemerintah dalam ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, menurut pemerintah telah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja atau buruh dan pengusaha. Karena apabila terjadi aksi korporasi baik perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, maka pengusahanya dapat melakukan PHK dan perkerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja manakala terjadi restrukturisasi yang mengakibatkan reposisi rotasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu pekerja atau buruh berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1 kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan dalam hal pengusaha melakukan pemutusan hubungan pekerja atau buruh karena perubahan status penggabungan, peleburan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh di perusahaannya, maka pekerja atau buruh berhak atau uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. 3. Bahwa dalam hal terjadi corporate action, khususnya pada bentuk Usaha Perseroan Terbatas, pihak management (pengusaha, yakni direksi masing-masing perusahaan) diwajibkan membuat aturan main (rule of game) sebagai bagian dari rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau akusisi atau pemisahan 4
sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk di dalamnya adalah yang terkait dengan mekanisme penyampaian pendapat, apakah pekerja atau buruh masih bersedia melanjutkan hubungan kerja atau menyatakan tidak melanjutkan hubungan kerja. Dalam hal ini dalam jangka waktu yang ditentukan, pengusaha, dalam hal ini manajemen perusahaan harus membuat aturan main secara rinci, yaitu yang terkait dengan alasan serta penjelasan mengenai aksi korporasi yang berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban karyawan dalam perseroan terbatas itu sendiri, baik yang akan melakukan penggabungan, yang melakukan fusi atau efisiensi pada akuisisi sebagaimana diatur di dalam Pasal 123 ayat (2) huruf h UndangUndang Perseroan Terbatas. c. Perkiraan jangka waktu penggabungan itu sendiri sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (2) huruf i Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sehingga dengan adanya rancangan penggabungan yang memuat rincian dan penjelasan hak dan kewajiban pekerja atau buruh, serta tenggang waktu menyatakan sikap sebagaimana tersebut di dalam undang-undang a quo, maka tentunya tidak serta-merta pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Atau sebaliknya tidak serta-merta pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dan meminta untuk diputuskan hubungan kerjanya tanpa adanya restrukturisasi yang ditindaklanjuti dengan reposisi ataupun rotasi. 4. Yang Mulia, dengan kata lain terkait dengan pemutusan hubungan kerja karena alasan adanya corporate action sebagaimana disebutkan di atas, Yang Mulia, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja bilamana setelah dilakukan restrukturisasi organisasi. Karena adanya organisasi itu terjadi perampingan atau down sizing dan efisiensi sumber daya manusia atau dilakukan rotasi atau mutasi dalam rangka penyesuaian kualifikasi dan kompetensi kerja. Kompetensi kerja, yaitu para pekerja atau buruh sesuai dengan formasi pekerjaan dan kebutuhan manajemen. Artinya, PHK bukan karena faktor suka atau tidak suka. Dengan demikian, Yang Mulia, kata dapat tersebut bersifat bersyarat, yakni harus ada restrukturisasi dan reposisi atau rotasi. Dalam hal terjadi restrukturisasi, rotasi, atau reposisi dan berakibat langsung terhadap pekerja atau buruh yang bersangkutan, khususnya yang terkait dengan syarat-syarat kerja, hak dan kewajibannya, maka pengusaha harus membayar hak-hak pekerja atau buruh bila yang bersangkutan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja sebagaimanayang ditentukan di dalam Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Ketenagakerjaan juncto Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya, Yang Mulia, 5
dalam hal terjadi corporate action, pekerja atau buruh hanya dapat mengakhiri hubungan kerja setelah dilakukan restrukturisasi organisasi dan/atau perampingan. Dan terjadi rotasi atau mutasi sesuai dengan kebutuhan manajemen yang berdampak terhadap pekerja atau buruh yang bersangkutan. Dengan restrukturisasi, rotasi, reposisi tersebut mengakibatkan adanya perubahan syaratsyarat kerja, hak, dan kewajiban yang berbeda dengan apa yang telah dituangkan di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sebelumnya. Dengan kata lain, apabila setelah dilakukan restrukturisasi organisasi dan/atau perampingan, namun tidak terjadi perubahan syarat-syarat kerja dan/atau tidak dilakukan rotasi atau reposisi termasuk mutasi, promosi, dan/atau demosi, maka pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak berhak untuk menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan alasan corporate action sebagaimana pemerintah sudah sampaikan di atas. Namun apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tetap menghendaki pengakhiran hubungan kerja tanpa adanya restrukturisasi, tidak ada rotasi, tidak ada reposisi, baik mutasi, demosi, atau promosi dan tidak ada perubahan syarat-syarat kerja, maka dianggap sebagai mengundurkan diri secara sukarela sebagaimana dimaksud dan ditentukan di dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. 5. Teknis pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dalam Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan pada dasarnya merujuk pada Ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan, “Setiap pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan mekanisme bipartite. Baik perundingan mengenai alasan PHK-nya, maupun perundingan menyangkut hak-hak atau kewajiban yang harus ditunaikan. Termasuk PHK karena corporate action sebagaimana tersebut di dalam Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apabila perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) gagal, maka hanya dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja setelah memperoleh penetapan atau izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang dalam hal ini adalah melalui pengadilan hubungan industrial. 6. Bahwa khusus dalam kaitan kasus yang dialami oleh Para Pemohon di mana Para Pemohon merupakan pekerja atau buruh yang mengalami kerugian atau kehilangan haknya terkait dengan penggabungan atau merger yang dilakukan oleh perusahaan, namun pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sehingga Para Pemohon dinyatakan mengundurkan diri oleh perusahaan dan kemudian para pihak mengajukan sengketa ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial disertai dengan bukti-bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan, dalam hal ini merupakan permasalahan penerapan implementasi di dalam 6
keberlakuan suatu norma itu sendiri. Sehingga menurut Pemerintah Yang Mulia, ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum yang adil bagi pekerja dan pengusaha dan oleh karenanya ketentuan a quo harus tetap dinyatakan konstitusional. Apabila anggapan Para Pemohon yang menginginkan frase dapat dalam ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan diganti dengan frasa harus sebagaimana permohonan Para Pemohon dalam hal terjadi aksi korporasi terlebih yang terkait dengan perubahan kepemilikan, maka menurut Pemerintah dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut. a. Terkait dengan moral hazart dari para pekerja, di mana corporate action tersebut dapat diartikan sangat amat luas sehingga perusahaan harus selau melakukan PHK setiap kali ada corporate action, khususnya yang terkait dengan perubahan kepemilikan perusahaan baik pengambilalihan ataupun take over dari perusahaan itu sendiri. b. Dapat terjadi kekacauan terutama bagi perusahaan yang telah going public, perusahaan terbuka di mana pada saat terjadi perubahan status atau pergantian kepemilikan perusahaan terbuka yang bisa terjadi setiap hari bahkan beberapa kali dalam sehari sebagaimana di bursa saham atau pasar modal, demikian juga bisa terjadi sewaktu-waktu dilakukan melalui pembelian langsung atau privat placement atau direct placement. Maka setiap hari akan terjadi pekerja atau buruh bisa menyatakan kehendak untuk tidak melanjutkan hubungan kerja karena terjadinya perubahan status atau perubahan kepemilikan baik di dalam internal maupun eksternal. c. Apabila kata dapat di dalam ketentuan tersebut diganti harus, maka menurut Pemerintah juga dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan keseimbangan antara pekerja atau buruh dan pengusaha, sehingga terjadi disharmoni dan menganggu proses produksi sehingga sehingga menurunkan produktivitas. d. Selanjutnya Yang Mulia, juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak pekerja itu sendiri dan kepentingan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha secara kondusif. Jadi Yang Mulia, menurut hemat Pemerintah, kata dapat sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon menurut Pemerintah adalah sudah tepat dan dapat melindungi dan memberikan keseimbangan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Kesimpulannya Yang Mulia, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenangakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 dapat memutuskan memberikan putusan sebagi berikut.
7
1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima. 2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan. 3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Demikian Yang Mulia, atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diucapkan terima kasih. Jakarta, 27 Februari 2013. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsuddin, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 10. KETUA: MOH MAHFUD MD. Baik, sudah selesai keterangan Pemerintah. Saudara, apakah Saudara mau minta sidang lagi untuk mengajukan saksi atau ahli misalnya ataukah menganggap sudah cukup? 11. KUASA HUKUM PEMOHON: P. SANJAYA SAMOSIR Akan minta waktu untuk menghadirkan ahli, Majelis. 12. KETUA: MOH MAHFUD MD. Baik. Baik, sidang berikutnya tanggal 18 Maret 2013 hari Senin jam 14.00. Silakan nanti yang punya saksi-saksi atau ahli didaftarkan atau disampaikan beberapa hari sebelumnya. Minimal tanggal 14 ya, sudah jelas saksi-saksi yang akan dihadirkan siapa atau ahli-ahli yang akan dihadirkan siapa.
8
Baik, sidang sore ini dinyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.39 WIB
Jakarta, 27 Februari 2013 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d
Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
9