2012)

Pengadaan B/J Pemerintah (Perpres 54/2010 dan Perubahannya Perpres 70/2012)

DR. IR. ERIZAL, MAGR. DIREKTUR PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Pengadaan B/J Pemerintah

Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa

Prinsip Dasar Pengadaan B/J 2E2T2A EFEKTIF

1 EFISIEN AKUNTABEL

2

6 PRINSIP DASAR

ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF

5

3 TERBUKA/ BERSAING

4 TRANSPARAN

PROSES PENGADAAN B/J (Perpres 54/2010 Jo 70/2012) Perencanaan PBJ

PA/KPA N -1

PPK/KPA N-1 N

- Spek Teknis - HPS - Draft Kontrak

Bag. RKA (RUP) -”needs” -”Kebijakan Umum” -”TOR

RUP

Doc Lap.

Pelaksanaan Kontrak PBJ

Pemilihan Penyedia PBJ ULP/PP

PPK/KPA

N-1 N

PPHP

N

- Dok Q & Pemilihan - Pemilihan Penyedia - Sanggah - Penetapan Penyedia

Lap.

Doc

Lap

PA/KPA

N

-SPPBJ/TTD Kontrak -Kelola Pelaks. Kontrak (kualitas & kuantitas) -Kualitas -Akuntabilitas -Eksekusi denda/putus?

Doc

Pengelolaan BMN/D

Uji hasil PBJ Buat BAST

Manfaat PBJ Aset BMN Atau BMD

Doc

Lap.

Lap.

Lap.

4

4

5

PROSES PENGADAAN B/J (Perpres 54/2010 dan perubahannya 70/2012) Perencanaan SWA

Pelaksanaan Kontrak Swakelola

PA/KPA

PPK/KPA

N -1

1. Tim Perencana Bag. RKA (RUP) -”needs” -”Kebijakan Umum” -”TOR

RUP

PPHP

(N -1 - N)

2. Tim Pelaksana

Lap.

- Laksanakan proses output B/J - berdasarkan (kontrak.KAK, RAB) 3 Tim Pengawas

PA/KPA

N

ULP/PP - Pilih PBJ

- Spek Teknis - RAB - KAK --Draft Kontrak

Pengelolaan BMN/D

Manfaat PBJ Aset BMN Atau BMD

Uji hasil PBJ Buat BAST

- Awassi pelaksanaan swakelola, -Berdasarkan kontrak,KAK, RAB

Lap.

Lap.

5

5

MATRIX KEBUTUHAN DOKUMEN DALAM TIAP TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dokumen

PA/KPA

PPK

ULP/Pokja

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Perencanaan

Perlu

Bila diperlukan

Bila diperlukan

Pemograman

Perlu

Bila diperlukan

Bila diperlukan

Penganggaran

Perlu

Perlu

Perlu

Pengadaan

Perlu

Perlu

Perlu

Perlu

Pelaksanaan Kontrak

Perlu

Perlu

Bila diperlukan

Perlu

Penyerahan

Perlu

Perlu

Perlu

Perlu

Perlu

Perlu

Barang/Pekerjaan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Barang

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN/SELEKSI  Kaji Ulang RUP  Membuat Spesifikasi  Membuat Rancangan Kontrak  Menetapkan HPS  Penyerahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

(Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak dan HPS) kepada ULP

Tugas pokok dan kewenangan (Pasal 11)  menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa yang meliputi: spesifikasi teknis Barang/Jasa; HPS (kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian  Pasal 66 ayat 1); dan rancangan Kontrak termasuk jenis kontrak (Pasal 50 ayat 1).  menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;  menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:

Lanjutan tugas pokok dan kewenangan…  melaksanakan Kontrak dengan Penyedia B/J;  mengendalikan pelaksanaan Kontrak;  melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan

B/J kepada PA/KPA;  menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan B/J kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;  melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan  menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain itu, dalam hal diperlukan PPK dapat :  mengusulkan kepada PA/KPA: 1) perubahan paket

pekerjaan; dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;  menetapkan tim pendukung;  menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan  menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

SPPBJ apabila lelang mendahului tahun anggaran :  Dalam hal Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas,

atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.  PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan (Pasal 85 ayat 1) : a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir.

13

PENGKAJIAN ULANG Rencana Umum Pengadaan (RUP) Proses setelah RUP dikaji ulang

1 PA/KPA menetapkan: Rencana Umum Pengadaan

2 PPK menyusun dan menetapkan: Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari:

3 ULP/PP menerima rencana pelaksanaan pengadaan dan menyusun rencana pemilihan dengan mempersiapkan:

• Spesifikasi

• Kaji ulang spesifikasi dan HPS

• Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

• Sistem pengadaan

• Rancangan Kontrak

• Sistem penilaian kualifikasi • Penyusunan jadwal • Penyusunan dokumen pengadaan

PENGKAJIAN ULANG RUP

14

Kebijakan Umum Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan: • Pada kebijakan umum, yang bisa dikaji hanya pemaketan saja. • Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri • Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar pengkajian • Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk menggabungkan atau memecah paket

PENGKAJIAN ULANG RUP Ketentuan Umum Pemaketan

Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri

Menetapkan sebanyakbanyaknya paket yang bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis

Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, dengan syarat kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat dipenuhi

15

PENGKAJIAN ULANG RUP Prosedur Pemaketan

Barang/PK/JL ≤ 2,5 Milyar

Menuntut kompetensi teknis yang hanya dimiliki oleh usaha non kecil dan/atau kesatuan sistem dan/atau kualitas

TIDAK

YA

Usaha Mikro/ Kecil/Koperasi kecil

Untuk Usaha Non-Kecil

16

PENGKAJIAN ULANG RUP Larangan Pemaketan

Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan

Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif

17

PENGKAJIAN ULANG RUP Rencana Biaya Penganggaran Pengadaan • Materi yang dikaji:  Rencana biaya paket pekerjaan  Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan • Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk memastikan:  Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran;  Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan atau biaya paket pekerjaan;  Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan • Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran, dokumen kaji ulang RUP ditanda tangani oleh pihak yang membahas.

18

PENGKAJIAN ULANG RUP Kerangka Acuan Kerja Kerangka Acuan Kerja merupakan dokumen yang memuat uraian tentang acuan-acuan yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Kerangka Acuan Kerja memuat

5W + 1H

 Latar belakang/tujuan kegiatan (Why?)  Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan (What?)  Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin dengan memperhatikan batas-batas tahun anggaran (When?)  Siapa yang akan melaksanakan (Who?)  Lokasi dilaksanakan pekerjaan (Where?)  Tahapan/metodologi pelaksanaan pekerjaan (How?)

19

PENGKAJIAN ULANG RUP Kerangka Acuan Kerja Hal-hal yang harus dikaji • Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas • Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup jelas • Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa) • Spesifikasi teknis barang/jasa • Total perkiraan biaya pekerjaan • Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan • Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan • Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan • Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang • Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti • Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli. Pengecualian untuk pekerjaan yang bersifat rahasia, tidak perlu analisis tersebut • Dokumen-dokumen pendukung

20

PENGKAJIAN ULANG RUP Penetapan RUP Setelah Dikaji Ulang TAHAPAN

OUTPUT

Apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan, maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali

Berita Acara rapat koordinasi antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam rangka mengkaji ulang rencana umum pengadaan

Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan

Usulan PPK kepada PA/KPA tentang perubahan terhadap rencana umum pengadaan

Putusan PA/KPA bersifat final

Ketetapan PA/KPA terhadap usulan perubahan RUP

21

Pertanggungjawaban Keseluruhan Akuntabilitas

Peraturan 4 Sumber Daya Yang Digunakan

Barang/Jasa Yang Diadakan

Pelaku Yang Melaksanakan

2 EFISIEN

1 EFEKTIF

3 KOMPETEN

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

23

Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa

Ketentuan Umum

• • • •

Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir; Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang; Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI)

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa Tujuan

• •

Menyediakan informasi tentang barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa Spesifikasi ini digunakan oleh:  Penyedia barang/jasa sebagai acuan dalam menyampaikan penawaran  ULP dalam menyusun dokumen pengadaan dan mengevaluasi penawaran

24

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Ketentuan Umum HPS

HPS ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (untuk pasca kualifikasi) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara Riwayat HPS harus didokumentasikan

25

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS Fungsi HPS • Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya • Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, kecuali dalam seleksi dengan evaluasi pagu anggaran dan kualitas • Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS PPK Menetapkan HPS ULP/PP Mengumumkan Nilai Total HPS

Rp Penyedia Barang/ Jasa

HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara Harga optimal/ wajar Memperhitungkan semua komponen biaya Perhitungkan keuntungan penyedia + overhead

TIDAK “MARK-UP”

26

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS Data/Informasi untuk membuat HPS a.

b. c.

d. e. f.

Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

27

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS Data/Informasi untuk membuat HPS (lanjutan...) g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan

dengan instansi lain maupun pihak lain; h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); i. norma indeks; dan/atau j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan  HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri  HPS telah memperhitungkan PPn (overhead + profit yang wajar)  HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain dan PPh penyedia barang/jasa

28

PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Barang/Jasa Yang Diadakan

BERFUNGSI

EFEKTIF

Barang/Jasa yang diadakan sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi/mendukung fungsi pemerintahan/pelayanan masyarakat 5.a. (penjelasan): Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 30

Barang Yang Diadakan

31 BERFUNGSI

• SPESIFIKASI TEKNIS - Persyaratan Minimum - Batasan Maximum

SPESIFIKASI Barang

• SPESIFIKASI KINERJA

Barang Yang Diadakan 32

Penentu Fungsi:

- Jenis

- Kualitas - Kuantitas - Lama Penggunaan - Waktu/Tempat Diperlukan - Siapa menggunakan

SPESIFIKASI TEKNIS

Barang Yang Diadakan 33

- Bentuk Fisik - Komposisi Bahan - Proses Pembuatan - Toleransi/Standar - Uji Coba - Purna Jual

Barang Yang Diadakan

KBERADAAN BARANG

34

- Total Produksi - Tingkat Penggunaan - Lama Pembuatan - Jumlah Produsen - Transportasi - Musim

Jasa Konstruksi

- Master Plan 35

- Studi Kelayakan - Outline Plan - Standard Design - Detailed Design Spesifikasi Teknis

Judul Kerangka Acuan Kerja

Jasa Konsultansi 36

- Latar Belakang - Pendahuluan - Tujuan dan Sasaran - Lingkup Pekerjaan - Tenaga Ahli Diperlukan - Biaya & Waktu Pelaksanaan - Sarana Pendukung - Alih Pengetahuan/Hak Cipta - Laporan

SUMBER DAYA

PENGGUNAAN

37

EFISIEN

Kecil

INPUT VARIAB EL

?

OUTPUT TETAP

Besar Kecil

INPUT TETAP

?

OUTPUT VARIAB EL Besar

SUMBER DAYA

- Dana

PENGGUNAAN 38

- Waktu

EFISIEN

- Tenaga

- SDA Lainnya

- Tempat

SUMBER DAYA

39

PENGGUNAAN

EFISIEN

Pasal 5.a. (penjelasan) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan: - menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau - menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- Harga Barang

PENGADAAN BARANG

40

Struktur Biaya

- Transportasi/Asuransi - Pemasangan - Pelatihan - Suku Cadang - Peralatan Pendukung - Jaminan - Keuntungan&Overhead - Pajak PPN/PPh

JASA KONSTRUKSI

41

Metode Kerja

Analisa Harga Satuan

Harga Dasar

Jenis Kontrak

JASA KONSULTASI

42

- Biaya Personel

- Biaya Non Personel

- Jenis Kontrak

- Harga Satuan

- Lumpsum

DILEMA HARGA

DAFTAR HARGA

1 Informasi

2

Kompetisi/ Negosiasi

6 EFISIEN

Margin Keuntungan & Overhead

3

5 4 Waktu

Tempat

ASPEK LEGAL

44

KAPASITAS MANAJERIAL

ETIKA

PENYEDIA HUBUNGAN KERJA

KEUANGAN

KOMPETENSI

MASA LALU

TEKNIS KAPASITAS PRODUKSI

INFORMASI PENYEDIA 45

 Data base sendiri  Informasi dari publikasi (Daftar Industri, Asosiasi,

    

Buku Telepon, Perpustakaan, Katalog atau literature) Interview Diskusi/pembicaraan dengan Pengguna Barang lainnya Pameran/Exshibisi Kedutaan Internet

PERATURAN

Pemahaman/pengertian 46

Hirarki Peraturan

Lingkup Peraturan

Penggunaan Akuntabilitas Menerapkan etika

Makna Peraturan

PENGADAAN BARANG

- HIRARKI PERATURAN 47

Undang Undang Dasar 1945 Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Menteri Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan HPS Tahapan dan Pihak Terkait

Usulan Usulan Usulan Dokumen Dokumen Dokumen HPS HPS HPS

Diumumkan Nilai Total HPS

Ditetapkan

PPK

Dokumen Dokumen Dokumen HPS SAH HPS HPSSAH SAH

ULP/PP

Sah jika ditandatangani oleh:  PPK(sebagai yang menetapkan)

48

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Prosedur Penyusunan HPS

Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO

Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum (DIPA/DPA, KAK dan RAB)

Menghitung/ menetapkan harga satuan

Menghitung PPN

Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran

Menghitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran

Menentukan besarnya HPS

Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana, maka dapat dilakukan: 1. Perubahan spesifikasi teknis 2. Revisi PO/LK

49

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Prosedur Penyusunan HPS

Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO

Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum

Hitung analisa harga untuk setiap mata pembayaran (pay-item)

Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran

Menjumlahkan jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran

Menghitung/ menetapkan harga satuan

Menghitung PPN

Menentukan besarnya HPS

50

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Prosedur Penyusunan HPS

Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO

Menghitung PPN

Menentukan besarnya HPS

Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum antara lain: KAK dan RAB

Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh item pembayaran

Menghitung Komponen Biaya (Biaya Langsung Personil/Remuneration ) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost)

Menghitung jumlah biaya untuk setiap item pengeluaran

Biaya langsung non-personil tidak melebihi 40% dari biaya total, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat khusus

51

52

Bukti Perjanjian Bukti Pembelian (s/d 10 juta)

Surat Perjanjian

• Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp 50 juta • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp 200 juta

Kuitansi (s/d 50 juta)

Surat Perintah Kerja (SPK)

• Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya s.d Rp 200 juta

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

53

Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian Langkah Pemilihan Jenis Kontrak Mengidentifikasikan barang/jasa yang akan diadakan

1

LANGKAHLANGKAH PEMILIHAN JENIS KONTRAK

3

Memilih dan menetapkan salah satu jenis kontrak

Mengenali masingmasing jenis kontrak

2

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

54

Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian JENIS KONTRAK Lump sum

PEMBEBANAN TAHUN ANGGARAN

Harga satuan CARA PEMBAYARAN

Tahun tunggal

Tahun jamak

Gabungan lump sum dan harga satuan Terima jadi (turnkey) Kontrak pengadaan tunggal

Persentase

Pekerjaan tunggal JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan terintegrasi

SUMBER PENDANAAN

Kontrak pengadaan bersama Kontrak payung

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

55

Penyusunan Rancangan Kontrak/Bukti Perjanjian Bukti Pembelian

Kuitansi

• • • •

Identitas penyedia Nilai pembelian Jenis dan jumlah barang/jasa Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui

• Identitas para pihak • Nilai pembelian • Jenis dan jumlah barang/jasa • Tanda tangan penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku

Surat Perintah Kerja (SPK)

Surat Perjanjian

• • • • •

Identitas para pihak Nilai pembelian/nilai kontrak Jenis dan jumlah barang/jasa Hak dan kewajiban melekat dalam surat perjanjian Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku

• Identitas para pihak • Nilai pembelian/nilai kontrak • Jenis dan jumlah barang/jasa • Hak dan kewajiban menjadi lampiran dari surat perjanjian dalam bentuk yang lebih rinci (SSUK, SSKK, Spesifikasi, dan Dokumen lain)

• Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku

ISI MINIMAL

• Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui

56

Ketentuan Umum

SURAT JAMINAN

PENERBIT SURAT JAMINAN

Jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa.

Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi.

JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI

57

Jenis Jaminan

Jaminan Penawaran

Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Uang Muka

Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa

Jaminan Sanggahan Banding

Jaminan Pelaksanaan

JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Penawaran

• • • •

Digunakan untuk menyertai surat penawaran Nilainya 1% - 3% dari HPS Masa berlaku s.d penandatanganan kontrak Untuk paket pekerjaan diatas Rp 200 juta (untuk Pelelangan) • Fungsi menjamin data penawaran dan kesungguhan penyedia barang jasa • Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi

58

JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Sanggah Banding

Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1/100 (satu perseratus) dari nilai total HPS

59

JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Pelaksanaan  Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan setelah SPPBJ dan sebelum kontrak ditandatangani  Nilainya 5% dari kontrak atau 5% x HPS jika kontrak dibawah 80% HPS  Masa berlaku s.d. tanggal serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi  Untuk kontrak diatas 200 juta, kecuali untuk Jasa lainnya – dimana aset penyedia dikuasai Pengguna  Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan

Pengembalian Jaminan Pelaksanaan  Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau  Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

60

JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Uang Muka (JUM)  JUM harus diberikan dalam meminta uang muka  Nilai maksimal untuk usaha kecil sebesar 30% dari nilai kontrak dan untuk usaha non kecil sebesar 20% dari nilai kontrak  Nilai maksimal untuk Jasa Konsultansi sebesar 20% dari nilai kontrak  Nilai maksimal untuk kontrak tahun jamak: 15% dari total nilai kontrak atau 20% dari nilai kontrak tahun pertama  Pengembalian uang muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran  Diberikan bila dicantumkan di kontrak

61

JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Pemeliharaan

 Jaminan Pemeliharaan dibutuhkan untuk: a. Pekerjaan Konstruksi b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan  Diberikan dalam meminta pembayaran 100% karena ada pekerjaan pemeliharaan  Nilainya 5% dari kontrak  Dapat berbentuk Jaminan pemeliharaan atau retensi pembayaran

62

JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Sertifikat Garansi

Dalam pengadaan barang, penyedia barang menyerahkan Sertifikat Garansi

Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak

Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen

63

64

PERMASALAHAN

Kesalahan dalam praktek : Pemerintah Pusat mengalokasikan DAK untuk pembangunan sekolah di kabupaten. Petunjuk Teknis baru terbit bulan Agustus. Tidak ada perencanaan teknis untuk pembangunan sekolah tersebut.

65

1

PERENCANAAN PENGADAAN

PENYAKIT 1A PROGRAM JANGKA MENENGAH (TIDAK SESUAI KEBUTUHAN)

PENYAKIT 1B PERENCANAAN TIDAK ADA KAJIAN

PENYAKIT 1C PERENCANAAN DADAKAN

PENYAKIT 1D PENENTUAN JADWAL YANG TIDAK REALISTIS

PENYAKIT 1E PARTISIPASI PARA PIHAK TIDAK DISIAPKAN

PENYAKIT 1F PERENCANAAN TIDAK DETAIL

PENYAKIT1G SPESIFIKASI TEKNIS LEMAH

PENYAKIT 1H ORGANISASI TIDAK DIRENCANAKAN

Kesalahan dalam praktek : Banyak SKPD yang tidak bisa membangun organisasi pengadaan dan tidak dapat menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena tidak ada pejabat yang memenuhi syarat yaitu tidak memiliki sertifikat pengadaan.

67

2

ORGANISASI PBJ PENYAKIT 2A ORGANISASI PENGADAAN TIDAK TERBENTUK

PENYAKIT 2B KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN BERBEDA

PENYAKIT 2C PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TIDAK MEMENUHI SYARAT

PENYAKIT 2D UNIT LAYANAN PENGADAAN TIDAK TERBENTUK SEHARUSNYA

PENYAKIT 2E PANITIA TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI

PENYAKIT 2F KOMPETENSI TEKNIS PANITIA LEMAH

PENYAKIT 2G INTEGRITAS PANITIA LEMAH

PENYAKIT 2H PANITIA TIDAK INDEPENDEN

Kesalahan dalam praktek : Instansi hanya mengalokasikan sebagian anggaran dengan kontrak tahun tunggal untuk pekerjaan yang dalam perencanaannya tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran

69

3

PENGANGGARAN

PENYAKIT 3A SIKLUS ANGGARAN TIDAK SESUAI DGN WAKTU PENGADAAN

PENYAKIT 3B PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN

PENYAKIT 3C RENCANA PENGADAAN YANG DIARAHKAN

PENYAKIT 3D REKAYASA PEMAKETAN UNTUK KKN

PENYAKIT 3E HARGA SATUAN TERLALU KECIL/TERLALU BESAR

PENYAKIT 3F DOKUMAN ANGGARAN TERLALU RINCI DAN KAKU

PENYAKIT3G IZIN TAHUN JAMAK YANG SULIT

PENYAKIT 3H ANGGARAN TAMBAHAN TIDAK MEMPERHATIKAN BATASAN WAKTU

Kesalahan dalam praktek : PPK mengusulkan pengadaan satu paket pengadaan genset sebanyak 5 unit @ 1 MW berikut pengadaan suku cadang untuk 10 unit genset yang sudah ada.

71

4

PEMAKETAN PENYAKIT 4A REKAYASA PEMAKETAN UNTUK KKN

PENYAKIT 4B RENCANA PENGADAAN YANG DIARAHKAN

PENYAKIT 4C BERBAGAI JENIS BARANG DIJADIKAN SATU PAKET

PENYAKIT 4D PENGADAAN BERSAMA TIDAK DIKONSOLIDASI

PENYAKIT 4E PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIDAK SESUAI BIDANG PENYEDIA

PENYAKIT 4F PENGGABUNGAN DAN PEMECAHAN

PENYAKIT 4G PERUNTUKAN USAHA KECIL TIDAK SESUAI

PENYAKIT 4H KAJI ULANG TIDAK DILAKUKAN

Kesalahan dalam praktek : Pokja ULP sudah melakukan lelang ulang pengadaan server komputer 5 unit tetapi sampai batas akhir pemasukkan penawaran tidak ada yang memasukkan penawaran.

73

5

PENYAKIT 5D KEUNTUNGAN TIDAK WAJAR

HPS

PENYAKIT 5E RINCIAN TIDAK MENGACU PADA DOKUMEN ANGGARAN

PENYAKIT 5A MENGANDALKAN FORMALITAS MARK UP

PENYAKIT 5B REFERENSI HARGA BUKAN HARGA PASAR

PENYAKIT 5C STRUKTUR TIDAK RINCI DAN LENGKAP

PENYAKIT 5F STATUS WAKTU DAN TEMPAT DARI HARGA YANG DIDAPAT

Kesalahan dalam praktek : SKPD menginginkan pengadaan alat berat yang sudah banyak teruji dan dipakai di pasar konstruksi. Tetapi pokja ULP memenangkan penyedia dengan barang yang sama tapi reputasi barangnya tidak baik

75

6

PENYAKIT 6D MENGARAH SATU PENYEDIA

SPESIFIKASI TEKNIS

PENYAKIT 6E GAMBAR TEKNIS TIDAK LENGKAP/TIDAK RINCI

PENYAKIT 6A TIDAK MENGETAHUI APA YANG DIINGINKAN

PENYAKIT 6B INFORMASI YANG DIDAPAT TERBATAS

PENYAKIT 6C TIDAK RINCI SAMPAI TINGKATAN BAHAN

PENYAKIT 6F LAYANAN PURNA JUAL TIDAK DISYARATKAN

Kesalahan dalam praktek : PPK membuat kontrak jasa konsultansi dengan jenis kontrak lumpsum, tetapi audit BPK meminta pengembalian pembayaran akibat volume pekerjaan yang tidak sesuai antara yang dikerjakan konsultan dengan yang dibayarkan oelh PPK

77

7

RANCANGAN KONTRAK PENYAKIT 7A TIDAK SPESIFIK

PENYAKIT 7B JENIS KONTRAK SALAH

PENYAKIT 7C BATAS WAKTU KONTRAK TIDAK MEMADAI

PENYAKIT 7D SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK TIDAK KONSISTEN

PENYAKIT 7E PRE BID MEETING TIDAK MENJELASKAN

PENYAKIT 7F PENDAPAT AHLI HUKUM TERLAMBAT

PENYAKIT 7G RUMUSAN PENYESUAIAN HARGA TIDAK KONSISTEN

Kesalahan dalam praktek : Seorang profesor ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan barang/jasa. Saat pendaftaran penyedia, ketua panitia menugaskan untuk meminta pembayaran dari calon penyediia yang mendaftar atas biaya foto copy dokumen lelang yang tidak dianggarkan dalam dokumen anggaran. Setelah lelang selesai, profesor dituntut oleh jaksa dengan tuduhan tindak pidana korupsi. 79

8

DOKUMEN LELANG PENYAKIT 8A KRITERIA PENILAIAN LEMAH

PENYAKIT 8B JADWAL PENGADAAN KURANG

PENYAKIT 8C PERSYARATAN KUALIFIKASI TIDAK JELAS

PENYAKIT 8D KETENTUAN TIDAK KONSISTEN

PENYAKIT 8E ADDENDUM DIABAIKAN

PENYAKIT 8F PERSYARATAN TIDAK SUBSTANSIAL DISKRIMINATIF

PENYAKIT 8G DIKUTIP BIAYA

Kesalahan dalam praktek : Pokja ULP telah selesai memberikan penjelasan dokumen pada acara rapat penjelasan dan menungkan perubahan beberapa ketentuan dalam dokumen lelang dan konsep kontrak dalam Berita Acara Rapat Penjelasan. Dalam sanggah banding, PA membenarkan materi sanggah banding dan lelang pengadaan harus diulang.

81

9

PENGUMUMAN LELANG

10

PENJELASAN AANWIJZING PENYAKIT 10A

PENYAKI PENGUMUMAN T 9A LELANG YANG TIDAK JELAS

PENYAKIT 9B JANGKA WAKTU PENGUMUMAN TERLALU SINGKAT

PRE BID MEETING YANG TERBATAS

PENYAKIT 10B INFORMASI & DESKRIPSI TERBATAS

PENYAKIT 10C PENJELASAN YANG KONTROVERSIAL

PENYAKIT 9C PENGUMUMAN TIDAK BANYAK DIBACA

PENYAKIT 10D BERITA ACARA/ADENDUM TIDAK DIBUAT

Kesalahan dalam praktek : Pada lelang ulang didapat 3 penawaran yang masuk. 1 dari 3 penawaran yang masuk tidak memasukkan surat penawaran dan jaminan penawaran. 1 penawaran lainnya tidak menyampaikan jaminan penawaran. Auditor menemukan kesalahan bahwa pokja ULP tidak melakukan negosiasi.

83

11

PEMASUKAN & PEMBUKAAN PENAWARAN PENYAKIT 11A SALURAN BAND WIDTH YANG PADAT

PENYAKIT 11B PENGIRIMAN DOKUMEN PENAWARAN YANG TERLAMBAT

PENYAKIT 11C DOKUMEN FIKTIF/RUSAK

PENYAKIT 11E JAMINAN PENAWARAN ASLI TERLAMBAT

PENYAKIT 11F PENAWARAN TIDAK BISA DIBACA

PENYAKIT 11G JUMLAH PENAWAR KURANG

PENYAKIT 11D

PENYAKIT 11H

KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN

KECURIGAAN

Kesalahan dalam praktek : Pokja ULP menilai penawaran pengadaan barang yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri terlalu lama. Meskipun masa berlaku penawaran dan jaminan penawaran diperpanjang ternyata barang yang ditawarkan sudah tidak ada di pasar.

85

12

EVALUASI PENAWARAN PENYAKIT 12A KRITERIA EVALUASI CACAT

PENYAKIT 12B

PENYAKIT 12E WAKTU PENILAIAN YANG LAMA

PENYAKIT 12F

PERSYARATAN TIDAK OBYEKTIF KRITERIA YANG TIDAK BISA DIPENUHI

PENYAKIT 12C PERBEDAAN ANTAR EVALUATOR

PENYAKIT 12D PENILAIAN DILUAR KETENTUAN

PENYAKIT 12G MASA BERLAKU PENAWARAN PENDEK

PENYAKIT 12H HARI KERJA VS HARI KALENDER

13

PENGUMUMAN CALON PEMENANG

PENYAKIT 13D TIDAK SESUAI PROSEDUR

PENYAKIT 13E PENYAKIT 13A TANGGAL TERLAMBAT/DITUNDA PENGUMUMAN

PENYAKIT 13B TIDAK ADA PENGUMUMAN/ DIBATALKAN SEPIHAK

PENYAKIT 13C PENUNJUKAN LANGSUNG TIDAK DIUMUMKAN

PENGUMUMAN TIDAK INFORMATIF

PENYAKIT 13F PENGUMUMAN TIDAK PADA LPSE

14

SANGGAHAN

PESERTA LELANG

PENYAKIT 14A TIDAK SELURUH SUBSTANSI SANGGAHAN DITANGGAPI

PENYAKIT 14B SANGGAHAN TERLAMBAT TIDAK DITANGGAPI

PENYAKIT 14C SANGGAHAN PROFORMA UNTUK MENGHINDARI TUDUHAN TENDER DIATUR

PENYAKIT 14D PANITIA KURANG INDEPENDEN DAN AKUNTABEL

PENYAKIT 14E SANGGAH BANDING TIDAK PAKAI JAMINAN

PENYAKIT 14F JAWABAN SANGGAH BANDING TERLAMBAT

PENYAKIT 14G PENGADUAN SEBAGAI PENGGANTI SANGGAH BANDING

15

PENUNJUKAN PEMENANG LELANG

PENYAKIT 15A SURAT PENUNJUKAN YANG TIDAK LENGKAP

PENYAKIT 15B SURAT PENUNJUKAN YANG SENGAJA DITUNDA PENGELUARANNYA

PENYAKIT 15C SURAT PENUNJUKAN YANG DIKELUARKAN DENGAN TERBURU BURU

PENYAKIT 15D SURAT PENUNJUKAN YANG TIDAK SAH

PENYAKIT 15E MELEWATI BATAS BERLAKU PENAWARAN

PENYAKIT 15F PENYEDIA MENGUNDURKAN DIRI

PENYAKIT 15G ANGGARAN TIDAK TERSEDIA ATAU TIDAK MENCUKUPI

PENYAKIT 15H LINGKUP PENGADAAN BERUBAH

16

PENANDATANGANAN

KONTRAK

PENYAKIT 16A PENANDATANGANAN KONTRAK YANG KOLUTIF

PENYAKIT 16B PENANDATANGAN KONTRAK YANG DITUNDA-TUNDA

PENYAKIT 16C PENANDATANGANAN KONTRAK DIBATALKAN

PENYAKIT 16D PENANDATANGANAN KONTRAK TIDAK SAH

PENYAKIT 16E LINGKUP BERUBAH

PENYAKIT 16F WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK TIDAK MENCUKUPI

PENYAKIT 16G PENYEDIA TERKENA BLACK LIST

PENYAKIT 16H DOKUMEN PENDUKUNG TIDAK LENGKAP

17

PELAKSANAAN KONTRAK PENYAKIT 17A LOKASI /LAPANGAN BELUM SIAP

PENYAKIT 17B PEMENANG LELANG MENSUBKONTRAKKAN PEKERJAAN

PENYAKIT 17C PENGENDALI LAPANGAN BELUM SIAP

PENYAKIT 17D PERIZINAN BELUM SIAP

17

PENYERAHAN BARANG

PELAKSANAAN KONTRAK

PENYAKIT 17I KUALIFIKASI BARANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI

PENYAKIT 17E

PENYAKIT 17J

LINGKUP PEKERJAN KONTRAK LUMP SUM BERUBAH

PELAKSANAAN TERLAMBAT

PENYAKIT 17F LOKASI PEKERJAAN BERUBAH

PENYAKIT 17K VOLUME BARANG TIDAK SAMA DENGAN YANG TERTULIS DI DOKUMEN LELANG

PENYAKIT 17G BARANG SUDAH TIDAK DIPRODUKSI LAGI

PENYAKIT 17L JAMINAN PASCA JUAL PALSU

PENYAKIT 17H PABRIKAN SUDAH MENGUNDURKAN DIRI

DAN LAIN-LAIN

TERIMAKASIH